Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Retret Hari Kelima, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Soroti Peran Kebersamaan dalam Pembangunan Daerah – Page 3

    Retret Hari Kelima, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Soroti Peran Kebersamaan dalam Pembangunan Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Magelang Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama kepala daerah lainnya telah menjalani kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang di hari kelima. 

    Dalam retret tersebut, Luthfi bercerita mendapatkan banyak materi yang disampaikan oleh para menteri dan narasumber lainnya. Diantaranya mengidentifikasi potensi wilayah, guna bersama-sama membangun daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, ia juga menerima materi tentang wawasan kebangsaan yang dipaparkan oleh Lemhanas.

    Lutfhi mengatakan peserta diberikan materi tentang bagaimana mempunyai rasa kebangsaan dan potensi wilayah untuk menunjang Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu paling pokok, sehingga kita semua diberikan suatu materi terkait rasa memiliki dan wawasan nusantara secara bersama-sama,” kata Luthfi di Magelang, Selasa (25/2/2025).

    Sejak hari pertama, Luthfi mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan retret di Lembah Tidar Akmil tersebut. Perasaan yang sama masih ia tunjukkan sampai hari kelima ini.

    Retret Jadi Momentum Saling Mengenal Kepala Daerah Lain

    Kegiatan itu juga ia jadikan momentum untuk mengenal lebih dekat kepala daerah lainnya, termasuk seluruh bupati/wali kota asal Jawa Tengah yang ikut sebagai peserta.

    “Kita cukup santai dan tenang dalam mengikuti kegiatan,” ujarnya.

    Khusus di Jawa Tengah, kata Luthfi, dalam waktu dekat yang harus digenjot adalah perbaikan infrastruktur. Baik infrastruktur jalan, pendukung swasembada pangan atau infrastruktur pertanian, dan infrastruktur sekolah. 

    Menurut dia, pembangunan itu membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

  • DPR Kejar Penyelesaian RUU EBT, Indonesia Siap Pimpin Transisi Energi di ASEAN – Page 3

    DPR Kejar Penyelesaian RUU EBT, Indonesia Siap Pimpin Transisi Energi di ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), kembali masuk dalam agenda pembahasan DPR RI, setelah sempat tertunda di periode sebelumnya. Regulasi ini menjadi bagian krusial dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Pendapat ini dikemukakan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertajuk “RUU EBT Kembali Dibahas, Menanti Energi Terbarukan Sebagai Solusi Energi”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Bambang juga meyakini kalau RUU ini akanmendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dengan target pembangunan 107 GW energi dalam 15 tahun ke depan, di mana 75% di antaranya berasal dari energi baru terbarukan. Karenanya, ia menilai RUU EBT sebagai langkah strategis dalam memastikan ketahanan energi nasional dan menjawab tantangan global menuju Net Zero Emission.

    “Sebenarnya, pembahasan RUU EBT sebelumnya sudah hampir rampung pada periode 2019-2024 di Komisi VII DPR RI. Namun, karena alasan teknis, pembahasannya harus dilanjutkan ke periode saat ini,” ujarnya.

    Menurut Bambang, pembahasan RUU EBT menjadi prioritas Komisi XII DPR RI,sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia juga menekankan bahwa regulasi ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara industri maju.

    “Selain sebagai strategi ketahanan energi, RUU EBT juga bertujuan untuk menjawab tantangan global, khususnya komitmen Indonesia terhadap Net Zero Emission. Hal ini semakin relevan dengan proyeksi kebutuhan energi Indonesia yang diperkirakan mencapai 107 GW dalam 15 tahun ke depan, dengan 75 GW berasal dari sumber energi baru terbarukan,” tuturnya lagi.

    Dalam kaitannya dengan kebijakan energi nasional, Komisi XII DPR RI juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional. PP ini memberikan landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis terkait pemenuhan energi.

     

  • Soroti Tidak Sehatnya Kondisi Politik Tanah Air, Feri Amsari Ingatkan Kehancuran Romawi

    Soroti Tidak Sehatnya Kondisi Politik Tanah Air, Feri Amsari Ingatkan Kehancuran Romawi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai didemo habis-habisan oleh Mahasiswa, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyemprot pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menilai, kondisi politik saat ini penuh dengan masalah dan membandingkannya dengan era kejatuhan Kekaisaran Romawi.

    “Telah tiba zaman kegelapan menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Agustunus memimpin Romawi dalam kehancuran,” ujar Feri dikutip dari channel YouTube @Indonesia Lawyers Club (25/2/2025).

    Dikatakan Feri, kehancuran Romawi terjadi karena berbagai masalah yang dibiarkan berkembang, sama seperti yang terjadi saat ini.

    “Seluruh oposan hendak dibunuh, Hastolus dan Tom Lembonglus dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak,” cetusnya.

    Feri menggambarkan dugaan kriminasasi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

    Ia menyoroti bagaimana politik menjadi tidak sehat akibat pembiaran yang dilakukan oleh penguasa.

    “Padahal itu semua adalah permainan dan cerita politik belaka,” lanjutnya.

    Feri juga menyoroti degradasi etika dalam pemerintahan. Ia mengkritik bagaimana individu tanpa kompetensi justru mendapatkan posisi di lingkaran kekuasaan.

    “Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf di dalam istana. Ini apa-apaan?,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintahan yang dinilai tidak jelas dan penuh kontradiksi.

    Ia menyindir janji Prabowo yang menegaskan akan mengejar koruptor hingga ke Antartika yang justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.

  • Luhut Ingin Buat DeepSeek Versi Indonesia, Komdigi Bilang Begini

    Luhut Ingin Buat DeepSeek Versi Indonesia, Komdigi Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang mengembangkan model kecerdasan buatan seperti DeepSeek atau ChatGPT versi Indonesia.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan rencana pengembangan DeepSeek versi Indonesia merupakan ide bagus demi perkembangan AI di dalam negeri.

    “Dan potensi itu besar sekali dan saya kira ide Pak Luhut juga sangat bagus sekali agar kita bisa menjadi pemain penting setidaknya champion di Asia Tenggara,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (25/2/2025). 

    Nezar menyebut berkaca dari China, AI DeepSeek bisa mendunia karena dikembangkan oleh talenta digital yang tumbuh dan besar di negara tersebut.

    Maka dari itu, produk tandingan ChatGPT dan DeepSeek buatan Indonesia ini bisa berkembang tergantung kepada talenta digital yang ada di Indonesia. 

    “Kita lihat lah itu sangat tergantung kepada digital talent yang kita punya gitu, karena intinya ada pada digital talent itu. Kalau kita lihat DeepSeek itu kan dikembangkan oleh homegrown talent,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pengembangan model kecerdasan buatan seperti DeepSeek atau ChatGPT versi Indonesia.

    Luhut menjelaskan Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah era disrupsi digital sekarang terutama dalam perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.

    “Sekarang kami juga menyiapkan tim untuk membuat, mengembangkan DeepSeek kami sendiri,” ujar Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Mantan perwira TNI itu pun mengaku sudah melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo sempat mempertanyakan apakah Indonesia bisa sukses mengembangkan DeepSeek versi sendiri.

    Luhut pun mencoba meyakinkan Prabowo. Bagaimanapun, sambungnya, jika tidak dicoba terlebih dahulu maka tidak akan ada jawaban dari pertanyaan presiden tersebut.

  • Rahayu Saraswati ajak pemuda bisnis daripada bersandar ke pemerintah

    Rahayu Saraswati ajak pemuda bisnis daripada bersandar ke pemerintah

    Kalau masih dengan pemikiran seperti itu, nanti 10 tahun kemudian udah saatnya anak-anaknya masuk kuliah, duitnya nggak cukup. Caranya adalah investasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengajak kepada generasi muda untuk menjadi seorang entrepreneur dengan menciptakan bisnis atau usaha sendiri, daripada bergantung kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

    “Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman. Kalau, misalnya, lo bisa masak, bikinlah bisnis kuliner, bisa jahit, bikinlah bisnis fesyen,” kata Rahayu kepada ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, jika generasi muda masih mengharapkan lowongan pekerjaan dari pemerintah, maka hal itu sama dengan pola pikir ketika Indonesia masih berada di era kolonial. Karena ketika itu, rakyat bergantung pada pemimpinnya atau priyayi untuk memberikan pekerjaan.

    Selain itu, di era teknologi yang semakin maju ini, menurutnya para pemuda jangan terlalu bersandar kepada sektor-sektor industri yang sudah melewati masa otomasi. Karena, kata dia, banyak sektor-sektor lain yang juga potensial, termasuk sektor bisnis.

    “Walaupun dengan catatan sebenarnya banyak yang nanti akan secara industri itu besar. Agroindustri pasti akan tetap besar dan diprediksi akan meningkat, karena food security kita salah satu fokus utamanya Presiden,” kata dia.

    Kemudian, dia juga mengajak generasi muda untuk mengelola keuangan dengan berinvestasi. Menurut dia, upaya memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan tidak akan optimal bila hanya mengandalkan tabungan atau uang yang disimpan.

    “Kalau masih dengan pemikiran seperti itu, nanti 10 tahun kemudian udah saatnya anak-anaknya masuk kuliah, duitnya nggak cukup. Caranya adalah investasi,” ucap dia.

    Saat ini, kata dia, pemerintah telah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mempunyai target-target yang jelas terhadap badan yang baru terbentuk itu.

    Dari sekian banyak uang yang diinvestasikan, menurut dia, pemerintah menargetkan agar badan tersebut menghasilkan deviden yang berkali-kali lipat. Pasalnya, pemerintah pun merencanakan berbagai megaproyek yang investasinya dikelola oleh Danantara, salah satunya proyek hilirisasi.

    “Ada 20 sampai 25 yang akan diinvestasikan, salah satunya untuk bauksit, dan segala macam hilirisasi yang nilai tambahnya untuk ekonomi Indonesia itu bisa sampai 32 kali lipat,” tutur dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2.348 liter Susu Produksi Koperasi Diserap untuk Makan Bergizi Gratis – Page 3

    2.348 liter Susu Produksi Koperasi Diserap untuk Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Menkop Budi Arie menambahkan koperasi peternakan harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

    “Koperasi dan peternak diuntungkan karena ada kepastian pasar, sementara konsumsi susu secara rutin akan meningkatkan kecerdasan dan kesehatan anak-anak,” tambahnya.

    Selain itu, penggunaan dispenser sebagai metode distribusi turut mengurangi sampah plastik dari kemasan susu, mendukung prinsip keberlanjutan dan pengurangan limbah.

    Dengan hasil uji coba ini, Kemenkop akan terus mengevaluasi dan mengembangkan skema penyaluran susu pasteurisasi koperasi agar manfaatnya semakin luas di seluruh Indonesia.

    Kepala BGN Pastikan MBG Tetap Ada Selama Ramadan, Makanan Dibawa Pulang

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap diberikan selama bulan Ramadhan. Namun, kata dia, makanan diberikan kepada siswa untuk dibawa pulang ke rumah.

    “Untuk Ramadhan (MBG) tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang,” kata Dadan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

     

  • Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran

    Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran

    Arsip foto – Sejumlah kendaraan melaju di jalan tol layang Jakarta – Cikampek (Japek) KM 47, Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp/aa

    Ekonom: Pemberian diskon tarif tol bantu pemudik Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, rencana pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen dapat membantu pemudik pada Lebaran tahun ini, terutama dari masyarakat menengah ke bawah.

    “Saya rasa itu memang perlu diskon untuk tarif tol saat Lebaran. Pertama, diskon tarif tol itu membantu masyarakat karena dengan tarif tol yang lebih murah tentu pemudik sebagai pengguna jalan tol akan diuntungkan,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia juga menambahkan bahwa diskon tarif tol pada Lebaran juga merupakan kompensasi kepada pengguna jalan tol atas kemacetan yang terjadi, karena memang arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran tidak selancar pada waktu normal.

    “Tapi secara umum memang perlu diskon untuk tarif tol dan itu bisa membuat simulasi atau rekayasa pengaturan dari mudiknya juga bisa lebih lancar. Jadi misalkan diskon tarif tol bisa ditaruh di waktu-waktu yang misalkan agak lama dari waktu-waktu menjelang puncak arus mudik dan arus balik. Dengan demikian hal ini bisa menstimulasi para pemudik terutama untuk masyarakat menengah ke bawah,” katanya.

    Pemberian diskon tarif tol dapat membantu masyarakat menengah ke bawah seperti para perantau di Jakarta yang bekerja di sektor informal seperti pedagang bakso dan sebagainya untuk bisa mudik lebih awal ke kampung halaman melalui jalan tol.

    “Diskon tarif tol akan bisa mendorong para pemudik, terutama pekerja informal untuk bisa mudik ke kampung halaman lebih awal,” kata Eko.

    Kendati demikian, pemberian diskon tarif tol saat mudik Lebaran terutama mengenai besarannya perlu dibahas antara pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Kesiapan Menyambut Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 H.

    Wakil Menko (Wamen) Polkam Lodewijk F. Paulus yang memimpin pertemuan mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan Presiden Prabowo dalam rangka pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 H telah dilaksanakan oleh K/L terkait, termasuk salah satunya mengenai kebijakan arus mudik dan adanya diskon tarif tol.

    “Pemerintah RI menjamin keamanan pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul FItri 1446 H, termasuk dengan arus mudik dan arus balik. Termasuk sejauh mana diskon untuk tiket pesawat, yang tentunya masih dikomunikasikan seberapa besar penurunannya. Kalau pada Natal-Tahun Baru kemarin turun 10 persen, kita harapkan (untuk Ramadan dan Idul Fitri 1446 H) lebih dari 10 persen. Dan yang sudah pasti, jalan tol mendapatkan diskon sebesar 20 persen. Sehingga diharapkan semuanya dapat memberikan kelancaran terhadap proses ini,” kata Lodewijk.

     

    Sumber : Antara

  • Peneliti CSIS: Struktur Danantara Memungkinkan Intervensi Politik

    Peneliti CSIS: Struktur Danantara Memungkinkan Intervensi Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan melihat pemerintah akan sangat dengan mudah melakukan intervensi politik kepada pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

    Deni menjelaskan bahwa prasyarat utama sebuah perusahaan investasi yang mengelola dana jumbo seperti BPI Danantara bisa bekerja dengan baik adalah lepas dari kepentingan politik. Sayangnya, struktur BPI Danantara tidak mengimplikasikan demikian.

    Dia mencontohkan, Danantara bertanggungjawab langsung kepada presiden seperti yang tercantum dalam Pasal 3E draf UU BUMN hasil revisi tertanggal 4 Februari 2025.

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Masalahnya, Dewan Pengawas berhak memberhentikan badan pelaksana (CEO, COO, dan CIO) BPI Danantara seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h revisi UU BUMN.

    “Jadi manajemen Danantara itu tetap di bawah pengaruh atau pengawasan dari Kementerian BUMN,” ujar Deni dalam media briefing Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Lebih dari itu, sambungnya, revisi UU BUMN sudah mengatur business judgement rule sehingga kini BUMN bukan bagian dari rumpun penyelenggara negara, serta kerugian perusahaan pelat merah tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara.

    Kendati demikian, Deni menjelaskan bahwa Pasal Pasal 73A mengatur bahwa menteri keuangan tetap bisa melakukan penyelamatan BUMN. Artinya, besar kemungkinan pemerintah tetap menanggung resiko meski nantinya BUMN gagal bayar atau butuh modal.

    Oleh sebab itu, dia meyakini struktur organisasi BPI Danantara notabenenya hanya sekadar menambah layer birokrasi yang ada. Deni khawatir ke depan permasalahan-permasalahan BUMN klasik yang sarat akan intervensi politik sehingga mengesampingkan profesional tetap terjadi di Danantara.

    “Dan dengan perkembangan yang ada, dari misalnya pemilihan CEO, COO, atau CIO, patut diduga ini akan mengarah kepada kapitalisme birokrat, di mana kemanfaatan BUMN-BUMN ini untuk kepentingan birokrasi atau orang-orang yang berkuasa,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Prabowo telah menunjukkan para pimpinan BPI Danantara. Tak bisa dimungkiri, sosok-sosok yang dipilih Prabowo memang banyak berlatar belakang timsesnya dalam kontestasi Pilpres 2024.

    Struktur Organisasi BPI Danantara 2025:

    Pembina dan Penanggung Jawab:

    Presiden Prabowo Subianto

    Dewan Penasehat: sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

    Badan Pengawas

    Ketua Badan Pengawas: Erick Thohir

    Wakil Ketua Badan Pengawas: Muliaman D. Hadad

    Badan Pelaksana

    Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Roeslani

    Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria

    Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir

  • Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Pengepul Geruduk Gedung Kemendag Besok – Page 3

    Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Pengepul Geruduk Gedung Kemendag Besok – Page 3

    Perwakilan pengepul minyak jelantah dari Bekasi, Thomson, menyampaikan bahwa Permendag Nomor 2 Tahun 2025 diterbitkan tanpa memperhatikan mata rantai minyak jelantah.

    “Sebab jelantah dikumpulkan dari limbah penggorengan atau sisa hasil penggorengan. Selain membuka lowongan kerja, pengumpulan jelantah ini adalah untuk menjaga lingkungan. Dengan mengumpulkan minyak jelantah, lingkungan hidup sekitar kita jadi bersih,” katanya.

    Thomson menambahkan, usaha mengumpulkan jelantah ini sudah melibatkan puluhan ribu hingga ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Angka ini bukan angka yang kecil, dan ekspor jelantah ini sudah berlangsung lama.

    “Maka ada ratusan ribu masyarakat kecil yang terdampak. Pemerintah harus berpihak kepada kami,” ungkap Thomson.

    Lebih lanjut Thomson menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kegiatan yang sejalan dengan pemerintah yakni bidang pangan, energi dan lingkungan hidup.

    “Mohon kita diperhatikan dalam Rakortas selaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup. Pemerintah harus memikirkan solusi dari pelarangan ekspor dengan memaksimalkan penggunaan dalam negeri jangan mengambil kebijakan tanpa ada solusi,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan dampak penghentian ekspor UCO. Antara lain, sudah dua bulan berhenti beroperasi, sehingga banyak kendaraan baik sepeda motor dan mobil pengangkut yang dibeli secara kredit sudah tak mampu dibayar.

    “Saya tak mau membawa nama Bapak Prabowo hanya untuk Permendag No.2 Tahun 2015, untuk itu agar kami tidak melakukan aksi unjuk rasa agar kami diberikan jalan keluarnya,” tandasnya.

    Hal senada disampaikan Sugianto. Selama ini pihaknya bekerja sama sekali tidak bergantung kepada pemerintah. Justru membantu untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan perekonomian.

    “Kami ini rakyat kecil yang mandiri untuk berusaha. Tolong kepada Pak Farid untuk membantu kami dalam menciptakan lapangan pekerjaan,” harapnya.

     

  • Sarapan Gratis Ala Gubernur Jakarta, Apa Bedanya dengan Makan Bergizi Gratis Prabowo? – Halaman all

    Sarapan Gratis Ala Gubernur Jakarta, Apa Bedanya dengan Makan Bergizi Gratis Prabowo? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Pramono Anung yang baru saja dilantik jadi Gubernur Jakarta segera akan merealisasikan program sarapan gratis bagi siswa-siswi sekolah di Jakarta.

    Pramono menuturkan nantinya program sarapan pagi gratis akan disiapkan oleh sekolah dengan anggaran dari pemerintah.

    “Untuk sarapan yang menyediakan adalah sekolah, tetapi tentunya budget dari pemerintah,” ujar Pramono dikutip dari Kompas.TV, Selasa (25/2/2025).

    Menurut Pramono untuk merealisasikan program sarapan pagi gratis, pemprov Jakarta akan menghidupkan UMKM.

    Sehingga, lanjut Pramono, tidak perlu vendor atau pun tempat kitchen untuk menjalankan program tersebut.

    “Nantinya dihidupkan kembali, UMKM-nya hidup, sehingga dengan demikian nggak perlu vendor, nggak perlu tempat kitchen dan sebagainya,” jelas Pramono.

    “Karena yang lama memang diberdayakan sehingga dananya pasti lebih kecil,” lanjutnya.

    Apa bedanya dengan program makan bergizi gratis Prabowo?

    Sebelum ada program sarapan pagi gratis, Presiden Prabowo Subianto lebih dulu memiliki program makan siang gratis. 

    Program yang menjadi unggulan di pemerintahann Prabowo ini ditujukan untuk seluruh anak Indonesia dan Ibu hamil.

    Soal itu, Pramono Anung menegaskan program sarapan gratis untuk Jakarta bukan sebagai kompetitor makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Kalau di pemerintah pusat ada makan bergizi gratis, maka kami ada yang disebut sarapan gratis dan itu sarapan pagi gratis. Sarapan bukan sebagai kompetitor atau apapun dari makan bergizi gratis tetapi ini menjadi pelengkap,” ucap Pramono.

    100 hari pemerintahan Pramono Anung

    Sebelumnya, Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim menyebut program ini menjadi salah satu prioritas pada masa transisi pemerintahan mereka dan ditargetkan mulai berjalan dalam 100 hari pertama masa jabatan.

    “Pokoknya Mas Pram akan menyiapkan sarapan pagi gratis,” ucap Chico kepada wartawan, Senin (13/1/2025) lalu dikutip dari Kompas.com.

    Lantas, apa beda program sarapan Pramono-Rano dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto?

    Beda dengan program MBG

    Chico memastikan program ini tidak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, perbedaan utama terletak pada waktu pelaksanaan.

    “Enggak, enggak ada hubungan, enggak terkait sama sekali (dengan program Makan Bergizi Gratis). Kan kita sarapan pagi. Jadi kebanyakan kalau yang dari pemerintah pusat itu kan untuk makan siang,” ujar Chico.

    Dengan demikian, siswa-siswi di Jakarta berpotensi mendapatkan dua kali makan gratis dalam satu hari, yakni sarapan melalui program Pramono-Rano dan makan siang melalui program MBG pemerintah pusat.

    Diadakan bertahap

    Namun, program sarapan gratis ini tidak langsung diterapkan secara serentak di seluruh sekolah Jakarta.

    Sejumlah sekolah akan dijadikan percontohan dalam 100 hari pertama masa jabatan Pramono-Rano.

    “Tapi kan mungkin tidak bisa serentak langsung semua sekolah. Karena juga kita harus sesuaikan juga dengan kesiapannya juga,” ungkap Chico.

    Sementara, Ketua tim transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, saat awal pelaksanaan, tidak mungkin semua siswa di Jakarta langsung bisa menerima sarapan gratis.

    Kesiapan program ini sangat bergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.