Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Adrianto Riza, Raja Kecil yang Dimaksud Prabowo?

    Adrianto Riza, Raja Kecil yang Dimaksud Prabowo?

    GELORA.CO -Muncul anggapan bahwa Kerry Adrianto Riza, Beneficially Owner PT Navigator Khatulistiwa, merupakan raja kecil yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala negara menggambarkan sang raja kecil merasa kebal hukum.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin, 10 Februari 2025.

    Lalu di kesempatan yang sama Prabowo meminta Jaksa Agung, Kapolri, dan pimpinan KPK untuk menegakkan hukum. Selain meminta raja kecil untuk menyerahkan uang hasil korupsinya ke negara dalam hitungan hari.

    Anggapan raja kecil yang dimaksud Prabowo adalah Adrianto Riza mengemuka seiring pemberitaan tentang giat yang dilakukan Kejaksaan Agung hari ini, Selasa 25 Februari 2025.

    Pertama, penyidik Kejagung memeriksa Kerry Adrianto Riza yang merupakan anak Riza Chalid terkait korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Usai diperiksa, anak pengusaha minyak Riza Chalid itu diumumkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Salemba.

    Di hari yang sama tim Kejagung menggeledah rumah Riza Chalid yang terletak di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, dan lantai 20 Plaza Asia. Terkait penggeledahan, momen Riza Chalid hadir di acara resmi Partai Nasdem kembali viral. Di antaranya, berdasarkan pemberitaan yang dihimpun redaksi, tampak foto Riza Chalid menghadiri acara kuliah umum yang digelar oleh Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta, Senin 16 Juli 2018.

    Masih di hari yang sama, Kejagung mengumumkan tersangka baru kasus korupsi importasi gula sembari memamerkan uang cash senilai Rp565 miliar yang berhasil mereka sita. Diketahui, terkait kasus ini, salah satu yang terlebih duhulu ditetapkan sebagai adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang juga disebut-sebut kasus ini masih terkait blok ‘Gondangdia’.

  • Indonesia di Atas Jepang, Inggris, dan Prancis, Kok Gelap?

    Indonesia di Atas Jepang, Inggris, dan Prancis, Kok Gelap?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menanggapi seruan ‘Indonesia Gelap’ yang belakangan ini ramai di media sosial hingga turunnya berbagai elemen masyarakat ke jalan dalam aksi demonstrasi. Mereka merasa pesimistis dengan kondisi ekonomi dan sosial Indonesia.

    Terkait ramainya kritik ‘Indonesia Gelap’ tersebut, mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan tidak berada dalam kondisi “gelap” seperti anggapan sejumlah pihak.

    “Indonesia di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Prancis, kok Indonesia gelap?” kata Prabowo Subianto dalam pidatonya di depan peserta Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025 malam.

    Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan mampu melakukan penghematan di berbagai sektor untuk dialokasikan pada bidang-bidang yang lebih penting.

    Meskipun, diakui bahwa perubahan ini tidak selalu mudah, terutama bagi pihak-pihak yang sudah terbiasa dengan kenyamanan, Kepala Negara menekankan akan pentingnya pengorbanan demi kesejahteraan rakyat.

    “Sekarang kita punya potensi yang kuat. Ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat, itu baik, untuk dipakai di bidang yang lebih penting,” tutur Prabowo Subianto.

    Pejabat Jangan Kebanyakan Studi Banding

    Prabowo Subianto juga menyinggung mengenai budaya studi banding ke luar negeri yang kerap dilakukan oleh sebagian kalangan. Meskipun bepergian ke luar negeri memberikan wawasan baru, fokus utama seharusnya tetap pada upaya membangun kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

    “Percayalah saya yang sering ke luar negeri, ya gitu-gitu saja,” ucapnya.

    “Akan tetapi, rakyat kita masih butuh perhatian, kita selesaikan dahulu beberapa tahun, rakyat kuat, rakyat sejahtera, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur,” ujar Prabowo Subianto menambahkan.

    Dia pun optimistis generasi muda sekarang akan menjadi saksi dari kemajuan Indonesia pada masa depan.

    Prabowo Subianto mengutip prediksi ekonomi global yang menyebutkan bahwa pada tahun 2050 Indonesia akan menduduki peringkat keempat ekonomi terbesar dunia, mengalahkan negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, dan Prancis.

    “Berapa hari yang lalu ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Mereka mengatakan nomor satu akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Pada tahun 2050 Indonesia nomor empat,” katanya.

    Tajuk “Indonesia Gelap” bermula dari tagar di media sosial sebagai respons atas situasi negara yang dinilai kian memburuk. Di media sosial, tagar #IndonesiaGelap disertai gambar burung garuda dengan latar hitam.

    Tagar tersebut bahkan sempat menjadi trending topic di X pada tanggal 17 Februari 2025 dengan unggahan mencapai lebih 81.000 kali. Tajuk itu kemudian digunakan sebagai slogan unjuk rasa mahasiswa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati Megapolitan

    4 Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati Megapolitan

    Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Teka-teki kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI Perjuangan Pramono Anung dalam acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, akhirnya terjawab.
    Kedatangan Pram di tengah instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah kader PDI-P menunda mengikuti retreat itu rupanya bukanlah suatu bentuk ketidaktaatan terhadap arahan sang ketum.
    Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam, juru bicara Ahmad Basarah mengatakan, Megawati sengaja mengutus Pramono pergi ke Magelang untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
    “Kehadiran Bapak Pramono dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI perjuangan di acara retreat di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada ketua umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI perjuangan lainnya,” kata Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
    Hasil komunikasi dan koordinasi Pramono sebagai ‘ketua kelas’ bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan dengan pemerintah pusat itu dilaporkan secara berkala kepada Megawati beserta para pengurus partai.
    Mengenai apa yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan Pramono ke pemerintah pusat melalui Mendagri dan Wamendagri, Basarah tidak membeberkannya secara lugas.
    Meski demikian, Basarah memaparkan duduk perkara tentang surat instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDI-P agar menunda mengikuti retreat.
    Pertama-tama, Basarah menegaskan bahwa instruksi itu jangan disalahartikan sebagai bentuk larangan. Megawati tidak pernah melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat.
    “Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah.
    Megawati hanya meminta kepada seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk memprioritaskan kerja-kerja yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat.
    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.
    Selanjutnya, Basarah meluruskan instruksi Megawati yang dilatarbelakangi penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Di satu sisi, Basarah mengakui, perkara yang menimpa Hasto merupakan suatu persoalan serius bagi PDI-P. Hal itu dinilai bukan semata persoalan hukum, melainkan ada unsur politisasi.
    Pada saat bersamaan, Basarah menyebut, pemerintah pusat tengah menggencarkan sosialisiasi acara retreat kepala daerah. Pada titik ini, PDI-P mengaku tidak mendapatkan informasi yang utuh dan detail mengenai retreat.
    “Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI Perjuangan sebagai induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud,” jelasnya.
    Beberapa hari sebelum dilantik Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Basarah menyebut, para kepala daerah dari PDI-P sudah mengikuti pembekalan tertutup oleh Megawati.
    Pembekalan berkaitan dengan kewajiban kepala daerah memenuhi janji-janji kepada rakyat.
    Dalam merespons acara retreat yang sudah berlangsung selama enam hari, Basarah menyebut, Megawati memberikan instruksi ke kepala daerah kader PDI-P yang belum mengikuti retreat.
    Pertama, demi menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, kepala daerah kader PDI-P diimbau untuk kembali ke daerahnya masing-masing.
    Sementara, kepala daerah kader PDI-P yang sedang mengikuti retreat, diimbau agar menunaikan acara itu hingga selesai pada 28 Februari 2025 mendatang.
    Kedua, kepala daerah yang belum mengikuti retreat diminta untuk mengikuti retreat gelombang kedua bersama kepala daerah yang saat ini masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan,” ujar Basarah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terima Kasih Berkenan Hadir, Semoga Persahabatan Terjaga 

    Terima Kasih Berkenan Hadir, Semoga Persahabatan Terjaga 

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi kehadiran Puan Maharani sebagai perwakilan dari PDIP pada Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Selasa, 25 Februari 2025.

    Puan yang menjabat Ketua DPR diketahui juga sebagai Ketua DPP Partai PDIP. Dalam kesempatan itu, AHY mengaku senang dengan kehadiran Puan dan berharap hubungan persahabatan tetap terus terjaga ke depannya.

    Mulanya AHY memperkenalkan satu per satu tokoh politik yang hadir dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta Selatan.

    “Kemarin saya menghampiri beliau (Puan) saat peluncuran Danantara di Istana dan saya senang karena beliau menyampaikan berkenan hadir dalam acara penutupan kongres ini. Terima kasih Mba Puan semoga persahabatan ini bisa kita jaga seterusnya,” kata AHY.

    Ketua Umum parpol atau pun yang mewakili pimpinan koalisi Indonesia Maju Plus hadir dalam penutupan Kongres tersebut. Mereka hadir dengan mengenakan busana yang melambangkan identitas partai masing masing.

    Para Menteri kabinet merah putih juga turut terlihat datang. Mereka di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz, Menteri BUMN Erick Thohir.

    Presiden Prabowo Subianto hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi kedatangan Prabowo dan Gibran ke dalam ruangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) yang menegaskan bahwa perwira
    TNI aktif
    tidak boleh terlibat dalam
    politik praktis
    dan harus mundur jika memasuki ranah politik atau pemerintahan telah memicu diskusi mengenai peran militer dalam
    jabatan sipil
    di Indonesia.
    SBY mengatakan itu saat mengenang pengalamannya menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI.
    Ketika itu, tim reformasi membuat aturan baru yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
    “Dulu waktu saya masih di militer, dalam semasa
    reformasi TNI
    aktif, itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY, saat bertemu dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia, pada Minggu (23/2/2025).
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa larangan prajurit aktif terlibat dalam politik merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan saat reformasi ABRI.
    Dia sendiri mencontohkan putranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mundur dari karier militer ketika hendak berpolitik.
    AHY mundur dari TNI saat hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta bersama Sylviana Murni pada 2017.
    Menurut SBY, kewajiban bagi prajurit aktif untuk mundur ketika hendak terjun ke dunia politik adalah syarat mutlak yang telah ditetapkan sejak era reformasi.
    Pernyataan SBY di atas berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.
    Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil strategis, bahkan ada yang di luar ketentuan Undang-Undang (UU).
    Berikut adalah beberapa di antaranya:
    Perwira menengah TNI Angkatan Darat (AD) ini ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebelumnya, Teddy merupakan ajudan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
    Penunjukan ini dilakukan melalui mutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Diangkat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan).
    Sebelumnya, Irham menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat.
    Menempati posisi di Badan Penyelenggara Haji.
    Sebelumnya, Ian menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI.
    Ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
    Saat ini, Novi masih tercatat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pindad pada Januari 2024.
    Maruli menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali diangkat sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia sejak Desember 2024.
     
    Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, seperti diatur dalam Pasal 47 Ayat 1, prajurit disebutkan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
    Dalam UU tersebut, hanya diatur 10 jabatan sipil yang dapat diduduki
    prajurit TNI aktif
    .
    Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
    Hal ini diatur pada Pasal 47 Ayat 2.
    Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen Alvis Anwar, enggan berkomentar panjang lebar soal pernyataan SBY bahwa prajurit TNI aktif yang masuk pemerintahan atau berpolitik harus pensiun dini dari kemiliteran.
    Ia hanya menyinggung bahwa dalam UU TNI, memang mengatur beberapa posisi jabatan sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif.
    “Mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan, karena itu mungkin pernyataan Beliau ya,” kata Alvis, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (25/2/2025).
    “Sementara kalau Undang-Undang kan yang saat ini berlaku ada beberapa lembaga ya yang boleh TNI masuk ya,” tambahnya.
    Pengamat militer Khairul Fahmi menilai apa yang disampaikan oleh SBY memang merujuk pada UU TNI yang ada hingga kini.
    SBY, kata Khairul, juga tetap menaati UU tersebut ketika memimpin negara pada 2004 hingga 2014.
    Namun, dalam satu dekade terakhir, Khairul melihat beberapa perwira aktif mengisi jabatan strategis di luar ketentuan.
    Hal ini dinilai menimbulkan dinamika tersendiri dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi TNI.
    “Jika pemerintah memang melihat ini sebagai kebutuhan, maka langkah terbaik adalah memastikan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas,” kata Khairul, kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
    Menurut Khairul, pemerintah perlu memerhatikan beberapa aspek jika memang melihat kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan.
    Misalnya, soal kepatuhan terhadap regulasi.
    Dari perspektif hukum, penempatan perwira aktif di jabatan sipil di luar yang diatur dalam UU TNI berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap regulasi.
    “Jika memang ada kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan, sebaiknya dilakukan revisi regulasi yang memberikan payung hukum yang lebih jelas,” tegas Khairul.
    Revisi ini, lanjut dia, harus mengatur dengan tegas ruang lingkup, batasan, serta mekanisme yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa menimbulkan ambiguitas hukum.
    Misalnya, jika pemerintah ingin membuka lebih banyak ruang bagi perwira aktif di jabatan sipil, maka perlu ada mekanisme seleksi dan persyaratan yang ketat, termasuk apakah harus melalui pensiun dini atau status non-aktif sementara.
    Selain itu, harus ada juga ketentuan mengenai akuntabilitas dan evaluasi kinerja agar tidak terjadi penempatan yang hanya berbasis kedekatan politik atau jaringan tertentu.
    “Dengan adanya payung hukum yang jelas, maka kebijakan ini bisa berjalan dengan lebih terarah dan tidak bertentangan dengan prinsip reformasi TNI,” ucap Khairul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden sebut beri tugas berat untuk AHY, termasuk “giant sea wall”

    Presiden sebut beri tugas berat untuk AHY, termasuk “giant sea wall”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya memberi tugas berat untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang salah satunya membangun tanggul raksasa (giant sea wall) di pantai utara Pulau Jawa.

    “Pak AHY saya beri tugas yang berat (bidang) infrastruktur, salah satu nanti infrastruktur paling penting adalah giant sea wall. Giant sea wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa,” kata Presiden kepada AHY saat acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

    Presiden kemudian menyebutkan beberapa lokasi pembangunan tanggul raksasa itu, di antaranya mencakup pantai utara di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Banten, sampai dengan di Gresik, Jawa Timur.

    “Sekian ratus kilometer harus kita bangun. Apa bisa?” kata Prabowo.

    Kader-kader Demokrat peserta Kongres kemudian berseru: “Bisa!”

    “Bisa!” sambung Presiden.

    Presiden menyebut dirinya tak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pembangunan tanggul raksasa itu.

    “Insyaallah dengan tekad, kita akan capai, dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur. Tetapi kita akan putuskan, kita akan mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu! Bukan potensi lagi, kita jelas punya uangnya siap. Kita mulai secepatnya!” kata Presiden.

    Presiden Prabowo berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.

    Prabowo, semasa menjadi menteri pertahanan, pernah berbicara mengenai masalah tanggul laut raksasa. Dia pernah mengingatkan para pejabat negara jangan sampai pembangunan giant sea wall itu terjebak dalam kemelut politik 5 tahunan.

    Jika berkaca pada pengalaman negara-negara di Eropa, pembangunan tanggul laut raksasa dapat rampung dalam waktu hingga 40 tahun.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo, dalam periode awal kepemimpinannya, meminta jajaran menterinya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa itu masuk dalam PSN Tahun 2025. Nantinya, Airlangga menjelaskan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon itu terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

    Presiden Prabowo, Airlangga melanjutkan, juga telah memberi arahan kepada jajaran menteri untuk menyiapkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan giant sea wall Jakarta—Cirebon.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Irwan Suhirwandi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan minta PPL se-Jateng dan Jogja percepat swasembada pangan

    Mentan minta PPL se-Jateng dan Jogja percepat swasembada pangan

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat berdialog dengan PPL Jawa Tengah di Magelang, Selasa (25/2/2025). ANTARA/HO-Humas Kementan

    Mentan minta PPL se-Jateng dan Jogja percepat swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 00:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak penyuluh pertanian lapangan (PPL) seluruh Jawa Tengah (Jateng) dan Yogyakarta untuk menggebrak pertanian Indonesia demi mempercepat swasembada yang ditarget Presiden Prabowo Subianto.

    “Langkah pertama adalah PPL harus meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan ketiga meningkatkan luas tambah tanam atau LTT,” kata Mentan saat berdialog dengan PPL Jawa Tengah di Magelang, Selasa (25/2).

    Ketiga langkah tersebut, menurut Mentan, terbukti mampu membawa Indonesia mencapai swasembada pada tahun-tahun sebelumnya.

    Apalagi Mentan mengaku bahwa ia merupakan alumni PPL yang sejak 15 tahun sebelumnya telah bergelut di sektor pertanian.

    “Aku PPL yang jadi menteri. Saya jadi PPL pada 1995. Jadi PPL itu adalah menteri pertanian dan menteri pertanian adalah PPL,” ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Mentan menceritakan proses ia menjadi PPL tidaklah mudah. Bahkan dia harus mengarungi persaingan dengan 7.000 orang lainnya. Dari jumlah tersebut disaring menjadi 100 orang dan yang terpilih hanya 1 orang, yaitu Menteri Pertanian.

    “Dulu saya masuk PPL di tes dari 7.000 kemudian 100 dan yang diterima hanya 1 yaitu menteri pertanian sekarang. Jadi saya ini adalah kakaknya PPL,” katanya.

    Sebagai bentuk apresiasi, Mentan berjanji akan memberi penghargaan bagi 10 ribu PPL yang berhasil mencapai prestasi dengan meningkatkan produksi.

    Penghargaan yang dimaksud adalah memberi kendaraan motor dinas untuk digunakan PPL dalam menyambangi rumah-rumah dan sawah-sawah petani.

    “PPL seluruh Indonesia tolong sampaikan nanti kalau kalian berhasil meningkatkan produksi Insya Allah tahun depan ada penghargaan bagi 10 ribu orang yang paling tinggi nilainya,” kata Mentan.

    “Tapi ingat. Kalau mau jadi berlian harus penuh dengan tekanan. Berikan tekanan tertinggi. Cara terbaik tes nya adalah meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas dan LTT,” tambah Mentan.

    Mentan menambahkan bahwa menjadi seorang PPL adalah berkah khusus yang diberikan sang pencipta untuk menyiapkan makanan bagi rakyat Indonesia. Karena itu tidak berlebihan jika saat ini banyak orang penting termasuk kepala dinas, bupati, gubernur sampai menteri yang berasal dari PPL.

    “Mau jadi menteri pertanian anda harus jadi PPL. Jangan lupa saya dulu kerja 20 jam dan ada 25 rumah yang saya datangi per hari. Saya bangun jam 2 subuh langsung ke sawah nanti pulang jam 11 malam. Ingat karakter yang mengantarkan kita jadi pemimpin. Saya ingin PPL Indonesia jadi berlian dan emas jangan jadi perak,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan perhatian khusus pada swasembada beras yang harus dicapai dalam waktu cepat dan singkat.

    “Saya katakan luar biasa perhatian Presiden kita terhadap sektor pertanian. Pupuk naik 2 kali lipat, HPP dinaikkan Rp6.500, Irigasi diperbaiki, kemudian ada pompa yang kita distribusi,” jelasnya.

    Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian Kementan Idha Widi Arsanti, Direktur Pengadaan Bulog, dan juga sejumlah pejabat eselon II Kementerian Pertanian lainnya.

    Sumber : Antara

  • Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang

    Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang

    Wakil Bupati Tangerang, Banten, Intan Nurul Hikmah (Azmi Samsul Maarif)

    Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Bupati Tangerang, Banten Intan Nurul Hikmah bersiap mengikuti agenda retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2) mendatang, tepatnya pada saat penutupan kegiatan tersebut. Intan mengaku saat ini dirinya tengah menjaga dan meningkatkan mental serta kondisi fisik yang prima sebelum bergabung dalam agenda retret itu.

    “Saya hanya menyiapkan mental dan fisik aja, karena belum biasa pakai baju militer/tentara. Kalau bangun pagi sudah biasa, yang harus disiapkan itu mental dan fisik,” ucapnya saat dikonfirmasi di Tangerang, Selasa.

    Keberangkatan ke Magelang pada Kamis (27/2) untuk menyusul dan bergabung mengikuti pelaksanaan retret bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden. Saat ini Bupati Tangerang Maesyal Rasid sedang mengikuti jalannya rangkaian kegiatan retret di Magelang selama lima hari sejak 21 hingga 28 Februari 2025.

    Usai mengikuti rangkaian agenda retret tersebut, ia bersama Bupati Maesyal kembali ke Kabupaten Tangerang untuk melanjutkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

    “Jadi, menjelang ke Magelang, saya siapkan kondisi saja supaya tidak sakit. Apalagi sekarang mau menyambut bulan suci Ramadhan, makanya kondisi fisik harus terjaga, karena nanti kegiatannya cukup padat,” kata dia.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang. Retret ini berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Gelaran ini juga menghadirkan 481 kepala daerah yang telah selesai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada pelaksanaan retret dihadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih.

    Sesuai data, materi yang disampaikan dalam retreat kepala daerah ada tiga hal. Pertama, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah. Kedua, program Asta Cita yang dipaparkan oleh para menteri terkait dan ketiga, pembekalan dari Lemhannas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi.

    Sumber : Antara

  • Danantara Terwujud karena Dukungan Presiden Sebelumnya

    Danantara Terwujud karena Dukungan Presiden Sebelumnya

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menyinggung peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat menghadiri Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025. Lembaga tersebut akan mengelola seluruh aset BUMN senilai USD900 miliar atau sekitar Rp15.000 triliun.

    Prabowo mengungkapkan rasa syukurnya karena hadir sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), serta para Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD.

    Dia menekankan peluncuran Danantara terwujud berkat upaya dari para presiden sebelumnya yang telah menjaga dan mengamankan Tanah Air.

    “Saudara-saudara ini bisa karena Presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang (negara) lain yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain,” ujar Prabowo saat menghadiri Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Dia mengungkapkan optimisme meskipun ada kekurangan dalam perjalanan bangsa, Indonesia kini memiliki potensi yang kuat untuk berkembang lebih baik. “Inilah bernegara, ada kekurangan, tentunya. Tapi sekarang kita punya potensi yang kuat,” ucapnya.

    Menurut Prabowo, presiden pendahulu akan mendukung terciptanya Danantara. Pasalnya, semangat Danantara adalah memperjuangkan cita-cita proklamator agar Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri.

    “Dan saya luncurkan, nuwun sewu, Pak Presiden, saya merasa Bung Karno juga dukung. Karena kita meneruskan dan cita-cita proklamator cita-cita Bung Karno kita ingin berdiri di atas kaki sendiri dan Bung Karno mengajarkan kita harus punya kepribadian nasional,” tegasnya.

    Prabowo juga menyinggung pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan penggunaan dana untuk hal-hal yang lebih penting. “Dan ternyata kita melihat di mana-dimana kita bisa menghemat, menghemat itu baik, menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting,” katanya.

    “Memang kadang sulit orang yang sudah nyaman. Banyak studi banding ke luar negeri ya kan, saya paham, rakyat kita banyak yang ya kan, anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri, saya paham. Tapi percayalah, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja,” ungkap Prabowo.

    (jon)

  • Saat Prabowo Nyeletuk ‘Siapa Tahu Ada Presiden AHY’, Singgung Angka 9 PD

    Saat Prabowo Nyeletuk ‘Siapa Tahu Ada Presiden AHY’, Singgung Angka 9 PD

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyinggung potensi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi Presiden ke-6, tak menutup kemungkinan ada ‘Presiden AHY’.

    “Sekarang Mas AHY sekarang (usia) berapa? 45 ya? 46? Plus 25 (tahun 2050), ya baru 69, siapa tahu. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu,” kata Prabowo dalam pidatonya di Kongres VI Demokrat di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

    Prabowo lalu mencolek Wapres Gibran Rakabuming Raka yang duduk bersebelahan dengan AHY di acara Kongres ini. Prabowo mengatakan saat ini berdampingan bisa saja nanti bersaing.

    “Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” sambung Prabowo kepada AHY dan Gibran yang disambut riuh para kader.

    Prabowo mengatakan tidak masalah adanya persaingan. Asalkan, asalkan siapapun yang menang nantinya bersatu kembali.

    “Nggak apa-apa, bersaing itu baik, siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan?” ujar Prabowo.

    Prabowo lalu mengungkit Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang pernah mengalahkannya dua kali dalam pilpres. Namun, setelah Pilpres selesai Jokowi justru mengajaknya bergabung.

    “Pak Jokowi ngalahin saya, saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak ada wartawan, Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu, ngalahin saya dua kali, iya kan,” ujarnya.

    “Aku dikalahkan tapi beliau ngajak saya masuk, masuk juga gue, eh sori masuk juga saya, maaf, Pak SBY ini,” canda Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu kemudian menyinggung Gerindra dan Prabowo yang identik dengan angka 8. Dia menyebut Demokrat juga identik dengan angka 9.

    “Jadi di Gerindra dan Prabowo angka, angka keramat adalah 8, kalau saya lihat di Demokrat ini 9,” kata Prabowo disambut riuh kader Demokrat.

    “Hari ini tanggal 25 ya, 2 tambah 5, 7, bulan Februari kan, 7 tambah 2, 9 tahun 2025. 2025, 9 kan, 9 tambah 9, 18, benar? 1 tambah 9?” kata Prabowo dijawab 9 oleh kader Demokrat.

    (eva/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu