Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Tiap Tahun 100.000 Ha Lahan Sawah di RI Lenyap, Pemerintah Bisa Apa?

    Tiap Tahun 100.000 Ha Lahan Sawah di RI Lenyap, Pemerintah Bisa Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, setidaknya 100.000 hektare (ha) lahan pertanian di Indonesia mengalami alih fungsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. 

    Padahal, Presiden Prabowo Subianto mempercepat target swasembada pangan yang awalnya tahun 2029 menjadi 2026. Zulhas sendiri optimistis target itu bisa tercapai, apalagi dengan dibentuknya Kemenko Pangan dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. 

    Hanya saja, imbuh dia, untuk mewujudkan pangan swasembada pangan di Indonesia tidak bisa hanya mengendalikan satu kementerian atau pemerintah pusat saja. Sebab, ujarnya, urusan pangan mencakup persoalan yang sangat luas. 

    Apalagi, ucap Zulhas, ada sederet tantangan yang dapat menghalangi upaya Indonesia mencapai swasembada pangan. 

    “Banyak sekali instansi yang terlibat. Menteri Pertanian bisa apa kalau dia sendiri,” kata Zulhas katanya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Swasembada pangan, jelasnya, menyangkut tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengurusi neraca pangan hingga harga pangan. Juga ada BUMN pangan yang dikerahkan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dengan menampung hasil produksi petani. 

    Belum lagi, kata dia, ada persoalan mengenai pupuk, kawasan, perizinan termasuk izin impir dan ekspor, irigasi, hingga jalan. Juga, menyangkut kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Karena pangan tak melulu karbohidrat, tapi juga protein yang dihasilkan dari produksi kelautan dan perikanan. Tak kalah penting, sambungnya, ada peran perguruan tinggi dan lembaga riset seperti BRIN, juga TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

    Di sisi lain, kata Zulhas, ada sederet tantangan dalam menuju swasembada pangan.

    Mulai dari perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDMP, peningkatan jumlah penduduk, aspek distribusi, hingga alih fungsi lahan yang mencapai 100.000 ha per tahun.

    “Kata kuncinya, ini akan sukses kalau ada kerja sama antarbupati, gubernur, pemerintah pusat,” tegas Zulhas.

    Kata dia, kondisi saat ini sangat memungkinkan untuk Indonesia bisa swasembada pangan dalam tempo cepat. Hal ini justru berbanding terbalik dengan tahun lalu dimana kondisinya tidak memungkinkan bahkan Indonesia impor hampir 4 juta ton beras.

    “Tantangan pangan, perubahan iklim. Tahun lalu kita shortage, tahun lalu kita impor beras hampir 4 juta ton, impor garam hampir 3 juta ton, jagung 2,8 juta,” sebutnya.

    Food Estate Jadi Solusi Strategis

    Karena itu, ucapnya, salah satu jurus yang dilakukan pemerintah untuk menjamin tercapainya swasembada pangan adalah dengan membangun lahan pertanian yang baru. Meski, di satu sisi, dia mengakui ada tantangan dari segi pertumbuhan jumlah penduduk yang memicu terjadinya kelebihan kapasitas lahan. Dia mencontohkan pulau Jawa yang jumlah penduduknya ditaksir sudah mencapai 90 juta orang. 

    “Sebagian daerah sudah di bawah permukaan laut, alih fungsi lahan cepat sekali di Pulau Jawa. Lahan-lahan pertanian berubah menjadi industri, menjadi perumahan, dll. Harusnya Pulau Jawa menjadi pusat keuangan,pusat pendidikan,pusat industri kreatif, tapi sekarang menjadi pusat pertanian. Karena separuh lebih, hampir 60 persen hasil pertanian itu masih di Jawa,” bebernya.

    “Oleh karena itu, kita memang harus membangun yang baru, yang kita kenal dalam food estate.  Sekarang Mentan lagi di Merauke. Di sana besar sekali, Merauke itu satu kabupaten, mungkin lebih luas dari Pulau Jawa. Akan dikembangkan 1-2 juta hektare lahan pertanian. Kemudian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan daerah lain,” kata Zulhas.

    Foto: Curhat Menko Zulhas Soal Target Swasembada, Impor Pangan hingga Kesejahteraan Petani (CNBC Indonesia TV)
    Curhat Menko Zulhas Soal Target Swasembada, Impor Pangan hingga Kesejahteraan Petani (CNBC Indonesia TV)

    (dce/dce)

  • Kasus Pertamax Dioplos Pertalite, Prabowo: Kami Akan Bersihkan!

    Kasus Pertamax Dioplos Pertalite, Prabowo: Kami Akan Bersihkan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus dugaan korupsi BBM, khususnya terkait pencampuran Pertamax dengan Pertalite. Ia menegaskan pemerintah sedang menangani masalah ini dengan serius.

    “Lagi diurus itu semua. Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan,” ujar Prabowo kepada wartawan seusai meresmikan layanan Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2025).

    Meski tidak merinci langkah konkret yang akan diambil pemerintah, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat. “Kami akan membela kepentingan rakyat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus operandi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kasus Pertamax dioplos diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan pihaknya telah menetapkan tujuh tersangka, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga berinisial RS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS, PT Pertamina International Shipping YF, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional AP, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa MKAN, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & Komisaris PT Jenggala Maritim DW, Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak GRJ.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra membantah pihaknya melakukan praktik oplos atau upgrade blending (pencampuran) Pertalite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dia memastikan produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

    “Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” ujar Ega menjawab pertanyaan anggota Komisi XII DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Kasus Pertamax dioplos Pertalite menjadi sorotan publik karena dampaknya yang besar terhadap perekonomian nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap industri energi di Indonesia.

  • Prabowo Ungkap Persiapan Bank Emas Butuh Waktu Hingga 4 Tahun

    Prabowo Ungkap Persiapan Bank Emas Butuh Waktu Hingga 4 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa persiapan pembentukan Bank Emas membutuhkan waktu sekitar 4 tahun.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

    “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, butuh empat tahun. Takdir saya, saya yang akan meresmikan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Kepala Negara juga berbicara mengenai perkembangan sektor pertambangan emas di Indonesia, yang kini mengalami peningkatan produksi dari 100 ton per tahun menjadi 160 ton per tahun.

    “Indonesia ini baru sadar bahwa negara kita kaya. Sekarang produksi kita sudah naik dari 100 ton per tahun ke 160 ton per tahun,” ujarnya.

    Dengan adanya Bank Emas ini, Prabowo berharap dapat mempercepat tabungan emas masyarakat serta meningkatkan cadangan emas nasional. 

    Selain itu, kata Prabowo, Bank Emas juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia, dengan potensi peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp245 triliun dan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 1,8 juta.

    Oleh sebab itu, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai banyak program, termasuk yang terkait dengan sektor ekonomi, sebelum dirinya menjabat.

    Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat dan akan meminta maaf, sekaligus mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf, karena beliau yang bekerja keras dengan menteri-menteri beliau. Menteri-menteri beliau banyak yang saya pakai juga,” ujarnya dengan nada ringan.

    Dia pun menambahkan bahwa jika tim pemerintah sebelumnya sudah solid dan baik, tidak perlu ada pergantian.”Manajer boleh diganti, tapi kalau timnya masih bagus ya dipakai terus,” pungkas Prabowo.

  • Video: RI Impor Kakao-Cabai Kering, Zulhas Ajak Milenial Jadi Petani

    Video: RI Impor Kakao-Cabai Kering, Zulhas Ajak Milenial Jadi Petani

    Jakarta, CNBC Indonesia- Media ekonomi terintegrasi CNBC Indonesia menggelar CNBC IndonesiaEconomic Outlook 2025 dengan tema “Riding the Wave of 8% Economic Expansion” yang akan mengupas tuntas prospek, tantangan hingga strategi implementasi kebijakan ekonomi makro yang mendorong ekonomi menuju target pertumbuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan menyebutkan salah satu sektor yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian adalah Tanaman Perkebunan Rakyat termasuk kopi, cokelat hingga cengkih dan cabai kering yang masih di impor sehingga perlu mendorong peran petani muda dan milenial untuk masuk ke sektor ini.

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan food estate sebagai upaya menuju target swasembada pangan.

    Selengkapnya simak dalam CNBCIndonesia Economic Outlook 2025 (Rabu, 26/02/2025)

  • 6 Pernyataan Prabowo di Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Singgung soal Indonesia Gelap – Page 3

    6 Pernyataan Prabowo di Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Singgung soal Indonesia Gelap – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengaku heran ada sebutan ‘Indonesia Gelap’. Padahal, kata Prabowo, kebijakan pemerintah saat ini nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya generasi muda.

    “Yang melihat ‘Indonesia Gelap’, itu siapa?” kata Prabowo saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

    Dia menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia akan berada di peringkat empat di bawah China, Amerika Serikat, dan India pada tahun 2050. Bahkan, ekonomi Indonesia akan lebih baik dibandingkan negara-negara maju seperti, Inggris, Perancis, dan Jepang.

    “Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis, kok ‘Indonesia Gelap?” ujarnya.

    Prabowo menjelaskan bahwa dirinya melakukan penghematan anggaran bukan tanpa alasan. Dia menyampaikan akan memfokuskan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu.

    “Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, rakyat kuat, rakyat sejahtera,” tutut Prabowo.

    Dia optimistis Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Prabowo menuturkan kebijakan yang diambilnya, termasuk efisiensi anggaran nantinya akan dinikmati oleh generasi muda.

    “Dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur saudara-saudara. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda,” jelas Prabowo.

     

  • Menabung di Bank Emas Halal? Ini Penjelasannya dalam Prinsip Syariah – Page 3

    Menabung di Bank Emas Halal? Ini Penjelasannya dalam Prinsip Syariah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan bank emas perdana di Indonesia, Rabu (26/2/2025). Ada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dari terbitnya layanan bank emas ini yaitu PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

    Peneliti dari Center for Sharia Economics Development (CSED) Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Murniati Mukhlisin, mengungkapkan bahwa dalam perencanaan keuangan syariah, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah bullion bank, yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola investasi mereka dengan lebih baik.

    Salah satu alasan mengapa emas menjadi pilihan utama dalam perencanaan keuangan syariah adalah karena sifat emas yang stabil dan memiliki nilai intrinsik yang tidak terpengaruh inflasi.

    Emas juga tidak mengandung unsur riba, maysir (perjudian), dharar (kerugian), atau zalim (kezaliman), yang merupakan elemen-elemen yang harus dihindari dalam transaksi keuangan syariah.

    “Emas pastinya dianggap stabil sesuai dengan prinsip syariah. Dan bank emas bullion ini dengan inovasi, bisa berinovasi lebih baik lagi. Dengan layanan investasi emas, pembiayaan emas, pegadaian emas. Ini bisa kita dapati nanti di bank-bank yang bullion bank,” kata Murniati dalam diskuis Indef Terkiat Bullion Bank, Rabu (26/2/2025).

    Murniati, menjelaskan, perubahan gaya hidup yang signifikan pasca pandemi COVID-19 memicu banyak orang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perencanaan keuangan mereka.

    Banyak yang berusaha mencari cara untuk merencanakan keuangan dengan lebih bijak, dan perencanaan keuangan syariah pun semakin mendapat perhatian. Prinsip-prinsip syariah dalam perencanaan keuangan memberikan jalan bagi masyarakat untuk berinvestasi, menabung, dan merencanakan masa depan tanpa melanggar hukum agama.

     

  • Soal Sukatani, Menteri HAM: Kebebasan Hanya Bisa Dibatasi UU dan Putusan Pengadilan

    Soal Sukatani, Menteri HAM: Kebebasan Hanya Bisa Dibatasi UU dan Putusan Pengadilan

    Soal Sukatani, Menteri HAM: Kebebasan Hanya Bisa Dibatasi UU dan Putusan Pengadilan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    mengatakan, tidak semestinya ada pembatasan terkait kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh band
    Sukatani
    dan lagunya “Bayar Bayar Bayar”.
    Pigai mengatakan, ekspresi apa pun memang boleh dibatasi, tapi pembatasnya juga harus jelas yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
    “Kalau ada tanpa pembatasan menurut undang-undang dan keputusan pengadilan, maka tidak memiliki kebenaran untuk melakukan pembatasan. Atau pelarangan. Itu prinsip dasar hak,” kata Natalius Pigai saat ditemui di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
    Pigai menjelaskan, tidak boleh ada lembaga mana pun yang membatasi kebebasan berekspresi.
    Dia menegaskan kembali bahwa hanya amanat undang-undang dan putusan pengadilan yang menyatakan peristiwa itu dilarang yang boleh ditindak.
    “Oleh karena itulah, dalam semangat koridor, negara sudah pasti memastikan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap setiap ekspresi, setiap rakyat Indonesia,” ujar Pigai.
    Diketahui, grup
    band Sukatani
    asal Purbalingga, Jawa Tengah, menjadi pusat perhatian setelah mengeluarkan permintaan maaf kepada institusi Polri.
    Permintaan maaf ini terkait dengan lagu mereka yang berjudul “Bayar Bayar Bayar”, yang sempat viral dengan lirik kontroversial menyebutkan “bayar polisi”.
    Dalam pernyataannya, band ini mengungkapkan bahwa lagu tersebut diciptakan sebagai kritik terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar aturan.
    Dalam sebuah unggahan di Instagram, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy, mewakili band, menyampaikan permohonan maaf atas lirik kontroversial dalam lagu tersebut.
    “Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’,” kata Ufti pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Bersamaan dengan permintaan maaf itu, band Sukatani juga mengumumkan bahwa mereka telah menarik lagu tersebut dari berbagai platform digital.
    Menurut mereka, lagu yang sempat viral dengan lirik “bayar polisi” tersebut seharusnya merupakan bentuk kritik terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar peraturan.
    “Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’, yang memiliki lirik ‘bayar polisi’,” ujar Ufti.
    Setelah viral, Sukatani mendapat tawaran menjadi duta Polri.
    Tawaran ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan resmi pada Minggu, 23 Februari 2025.
    Listyo Sigit menyatakan, ajakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menerima kritik untuk perbaikan institusi.
    “Nanti kalau
    Band Sukatani
    berkenan, akan kami jadikan juri atau Band Duta untuk Polri. Mereka bisa terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta evaluasi berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” ujar Listyo Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia, Prabowo: Saya Akan Temui Pak Jokowi untuk Minta Maaf – Page 3

    Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia, Prabowo: Saya Akan Temui Pak Jokowi untuk Minta Maaf – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki bank untuk menyimpan emas. Sehingga, kata dia, banyak emas yang ditambang dan mengalir ke luar negeri.

    Hal inilah yang membuat Prabowo membentuk Bank Emas. Dengan begitu, emas hasil tambang dalam negeri nantinya dapat disimpan di bank tersebut.

    “Kita akan bentuk Bank Emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia,” jelas Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan bank emas atau bullion bank di Indonesia bisa jadi opsi bagi nasabah untuk menabung emas di perbankan.

    Sehingga, Airlangga tidak mewajibkan para nasabah untuk menabung emas di bullion bank, yang mandatnya akan diberikan kepada PT Pegadaian (Persero) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “Bulion bank sih bukan compulsory (kewajiban). Kayak perbankan juga (pada umumnya),” kata Airlangga saat ditemui di sela acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut dia, selama ini banyak nasabah yang memilih menabung emas di perbankan luar negeri (offshore bank). Itu membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dari pasar emas.

    “Karena selama ini kan udah ada yang dari offshore sih Sekarang offshore, hasil emas adanya diproduksi ditaruh di luar negeri. Jadi masuk ke Indonesia cuma dapat tolling-nya aja,” ungkap dia.

      

  • Heboh Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Prabowo: Kami Akan Bersihkan dan Tegakkan – Page 3

    Heboh Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Prabowo: Kami Akan Bersihkan dan Tegakkan – Page 3

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengulas peran para tersangka dan posisi kasus tersebut. Bahwa pada periode 2018-2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri, sebelum merencanakan impor minyak bumi.

    Hal itu sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

    “Namun berdasarkan fakta penyidikan, Tersangka RS, Tersangka SDS, dan Tersangka AP melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) yang dijadikan dasar untuk menurunkan readiness/produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor,” tutur Harli dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

    Harli menyebut, pada saat produksi kilang sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak. Fakta tersebut berdasarkan temuan, bahwa produksi minyak mentah KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan masih masuk range harga HPS.

    Produk minyak mentah KKKS juga dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai kualitas kilang, namun faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai kualitas kilang dan dapat diolah dan dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya.

    “Saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan berbagai alasan, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan penjualan keluar negeri atau ekspor,” jelas dia.

    Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kata dia, maka PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang tinggi.

    Dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, penyidik memperoleh fakta adanya pemufakatan jahat atau mens rea.

    “Antara penyelenggara negara tersangka SDS, tersangka AP, tersangka RS, dan tersangka YF, bersama DMUT atau Broker tersangka MK, tersangka DW, dan tersangka GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara,” ungkap Harli.

     

  • Telkom (TLKM) Siapkan Teknologi AI Tepat Guna untuk BPI Danantara

    Telkom (TLKM) Siapkan Teknologi AI Tepat Guna untuk BPI Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memacu proses riset dan mempersiapkan diri untuk menghadirkan solusi kecerdasan buatan (AI) yang tepat, yang dapat membantu pertumbuhan BPI Danantara.

    Direktur Digital Business Telkom Indonesia, Fajrin Rasyid mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan improvisasi untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan AI.

    “Kemudian kalau ditanya kesiapan, tentu pada saat ini kami akan terus berusaha mengimprove apapun yang kami miliki sekarang, gitu ya,” kata Fajrin di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Namun, Fajrin menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan berfokus dengan layanan-layanan yang saat ini dimiliki oleh Telkom.

    Telkom sangat membuka peluang untuk terus melakukan pengembangan layanan dan juga riset untuk mendukung proyek AI Danantara.

    Sebab, saat ini Telkom baru menyentuh pengembangan infrastruktur AI dan belum menyentuh pengembangan chip untuk AI.

    “Tapi kalau yang diharapkan bahwa misalnya kita bikin chip, ya terus kan ini kami membutuhkan riset lebih dalam soal ini, gitu ya,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapan daftar proyek nasional yang akan menjadi fokus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada tahap awal.

    Hal itu disampaikan dalam acara peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Prabowo menilai nilai investasi dari proyek itu bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326,1 triliun (asumsi kurs Rp16.305 per dolar AS).

    “Gelombang pertama investasi US$20 miliar dalam kurang lebih 20 proyek strategis,” kata Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu mengungkap sejumlah proyek prioritas yang dimaksud yakni hilirisasinikel, bauksit, dan tembaga. 

    Proyek prioritas lainnya adalah pembangunan pusat data artificial intelligence (AI), kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi terbarukan.

    “Ini lah sektor yang akan menentukan masa depan kita, kesejahteraan kita, dan kemandirian bangasa kita,” kata Prabowo.