Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Didampingi Prananda Prabowo, Megawati Tiba di Arena Rakernas I PDIP

    Didampingi Prananda Prabowo, Megawati Tiba di Arena Rakernas I PDIP

    GELORA.CO -Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 sekaligus peringatan HUT ke-53 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. 

    Pantauan RMOL di lokasi, Presiden kelima RI itu tiba pukul 14.00 WIB didampingi Ketua DPP PDIP sekaligus putranya, Muhammad Prananda Prabowo.

    Kedatangan Megawati tampak disambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puti Guntur Soekarno, dan Gubernur serta Wagub Jakarta yang juga kader PDIP Pramono Anung serta Rano Karno ketika datang ke lokasi.

    Sejumlah abang dan none Jakarta juga terlihat menyambut Megawati di lokasi dan seorang di antaranya memberikan bunga mawar putih. Dia kemudian menerima bunga, lalu menyerahkan ke Prananda yang kemudian diserahkan ke Puti Guntur. 

    Megawati kemudian menaiki eskalator untuk menuju ruang Rakernas I sekaligus HUT ke-53. Dia tampak berpegangan dengan Prananda sebelum menaiki eskalator. 

    Sejumlah awak media kemudian menyapa Megawati yang sudah berada di eskalator merespons dengan melambai ke para wartawan.

    Sekadar informasi, PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, dengan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya dalam Rakernas yang dilaksanakan dari 10-12 Januari 2026.

    Adapun, Satyam Eva Jayate adalah slogan berbahasa Sansekerta yang artinya “Kebenaran akan Menang”.

    Subtema “Di Sanalah Aku Berdiri untuk Selama-lamanya” diambil dengan mengutip lagu Indonesia Raya di stanza kedua.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Rakernas partainya dihadiri pengurus PDIP di tingkat pusat dan daerah yang diwakili ketua, sekretaris, dan bendahara.

    “Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” kata Hasto melalui keterangan persnya, Jumat, 9 Januari 2026.

  • Wagub Aceh Terima Kasih ke Prabowo hingga Dasco soal Kebijakan Anggaran

    Wagub Aceh Terima Kasih ke Prabowo hingga Dasco soal Kebijakan Anggaran

    Aceh –

    Wagub Aceh Fadhlullah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Ketua DPR RI terkait kebijakan anggaran 2026. Wagub menyebut Pemprov Aceh tak lagi dikenakan efisiensi demi percepatan pemulihan bencana.

    “Atas nama Pemerintah Aceh mewakili 23 kabupaten/kota mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Dasco dan kepada rombongan, Ketua Satgas dan juga kepada Pak Purbaya, yang teristimewa kepada Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Fadhlullah usai rapat koordinasi DPR dan pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

    “Tadi dalam rapat, begitu, Prof Dasco telepon Pak Presiden, mungkin berbicara dengan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya dan langsung beliau menjawab dengan tegas, saya dengar tadi bahwa untuk Aceh dikembalikan. Jadi artinya TKD kita yang selama ini kena efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan, tinggal kami menunggu pengajuan berikutnya,” imbuh dia.

    Untuk diketahui, pada saat DPR bersama pemerintah mengadakan rapat bersama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon Presiden Prabowo Subianto. Di momen ini, Dasco membantu menghubungkan komunikasi antara Prabowo dengan Menteri Keuangan Purbaya, setelah berbicara dengan Prabowo, Purbaya memastikan anggaran Aceh tidak dipotong tahun ini.

    Fadhlullah juga mengaku puas dengan jalannya rapat antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah hari ini. Dia menyebut banyak langkah dari pemerintah untuk mempercepat pemulihan bencana di Aceh.

    Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembicaraannya dengan Prabowo di telepon merupakan tindak lanjut dari janjinya beberapa waktu lalu mengenai kebijakan anggaran Aceh. Dia menyebut Prabowo pun setuju dengan relaksasi anggaran pemerintah Aceh.

    “Dia bilang, saya setuju, katanya. Dia bilang saya setuju. Terus pertanyaan satu lagi nih yang mana untuk dua daerah yang lain. Ya saya bilang, kira-kira harusnya ikut ritme yang sama, tapi nanti ditanyakan, nanti mungkin minggu berikutnya nanti beliau yang datang pada waktu ke Sumatera Barat dan ke Sumatera Utara kayak gitu. Jadi mereka aman,” imbuh Purbaya.

    (gbr/zap)

  • Didampingi Prananda Prabowo, Megawati Hadiri Rakernas dan HUT ke-53 PDIP di Ancol

    Didampingi Prananda Prabowo, Megawati Hadiri Rakernas dan HUT ke-53 PDIP di Ancol

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 sekaligus peringatan HUT ke-53 di arena Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Dia tampak didampingi Ketua DPP PDIP sekaligus sang putranya, Prananda Prabowo.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Kehadiran Presiden ke-5 Republik Indonesia itu menandai dimulainya rangkaian agenda besar PDIP tersebut.

    Megawati datang ke lokasi dengan mengenakan pakaian berkelir merah dan hitam serta selendang. Dia disambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puti Guntur Soekarno, dan Gubernur serta Wagub Jakarta yang juga kader PDIP Pramono Anung serta Rano Karno.

    Sejumlah abang dan none Jakarta juga terlihat menyambut Megawati di lokasi dan seorang di antaranya memberikan bunga mawar putih. Dia kemudian menerima bunga, lalu menyerahkan ke Prananda yang kemudian diserahkan ke Puti Guntur.

    Megawati kemudian menaiki eskalator untuk menuju ruang Rakernas I sekaligus HUT ke-53, sembari berpegangan dengan Prananda. Ketua Dewan Pembina BRIN itu sempat menyapa awak media dengan melambaikan tangan.

     

  • Kilang Raksasa di Balikpapan Rp123 Triliun Siap Diresmikan Prabowo

    Kilang Raksasa di Balikpapan Rp123 Triliun Siap Diresmikan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek kilang raksasa atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bakal diresmikan dalam waktu dekat.

    Proyek besutan PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI) itu mencakup sistem penerimaan minyak mentah, pengolahan, hingga penunjang keandalan rantai pasok energi secara menyeluruh.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, RDMP Balikpapan bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Iya [diresmikan dalam waktu] sangat dekat ini. Insya Allah [diresmikan Presiden Prabowo],” kata Loade di Jakarta, Jumat (10/1/2026) malam.

    Proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun sejak 2019 ini, dinilai menjadi tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional yang terintegrasi.

    Pasalnya, proyek dengan total investasi setara Rp123 triliun ini untuk memodernisasi kilang eksisting. Oleh karena itu, RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak, menghasilkan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, mendorong hilirisasi industri petrokimia, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menuturkan, RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis yang dibangun secara terintegrasi dari penyediaan bahan baku, pipa transfer hingga produksinya.

    “RDMP Balikpapan menjadi fondasi penting penguatan sistem energi nasional. Melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, Pertamina memastikan keandalan pasokan minyak mentah dan operasional kilang yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya melalui keterangan resmi.

    Dia menjelaskan, RDMP Balikpapan dirancang dan dilaksanakan dalam tiga lingkup utama proyek yang saling terhubung dan terintegrasi.

    Lingkup pertama adalah early work, yang mencakup 16 paket pekerjaan pendahuluan. Tahap ini meliputi persiapan dan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan utilitas sementara, serta pembangunan fasilitas penunjang konstruksi. 

    Adapun early work menjadi fondasi penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan seluruh tahapan konstruksi utama RDMP Balikpapan.

    Pada lingkup kedua, Pertamina melaksanakan pengembangan dan pembangunan fasilitas utama kilang yang mencakup 39 unit, terdiri dari 21 unit proses baru serta 13 unit fasilitas utilitas pendukung. 

    Baron mengatakan bahwa tidak hanya membangun unit baru, proyek ini juga melakukan revitalisasi 4 unit fasilitas utama pengolahan, antara lain unit distilasi minyak mentah, unit pengolahan residu, unit hydrocracking dan hydrotreating, serta pemulihan LPG.

    Pembangunan dan revitalisasi unit-unit ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keandalan pengolahan minyak mentah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas produk BBM sesuai standar yang lebih tinggi.

    Lingkup ketiga merupakan penguatan infrastruktur penerimaan dan penyaluran minyak mentah, yang mencakup pembangunan dua tangki penyimpanan minyak mentah berkapasitas masing-masing 1 juta barel. 

    Pada tahap ini, Pertamina juga membangun jaringan pipa transfer line onshore dan offshore berdiameter 20 inci, unloading line onshore dan offshore berdiameter 52 inci, serta fasilitas Single Point Mooring (SPM) dengan kapasitas sandar kapal hingga 320.000 DWT. 

    Baron mengatakan, infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan penerimaan minyak mentah dari kapal tanker berkapasitas besar.

    “Proyek RDMP Balikpapan akan mendukung visi Asta Cita Pemerintah dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional,” pungkas Baron.

  • Otorita IKN Raih Komitmen Investasi dari 5 Perusahaan, Ini Bocoran Proyeknya

    Otorita IKN Raih Komitmen Investasi dari 5 Perusahaan, Ini Bocoran Proyeknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi mengantongi komitmen investasi baru dari lima perusahaan swasta untuk mempercepat transformasi ekonomi di kawasan Nusantara. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan tujuh Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) OIKN pada Jumat, (9/1/2026).

    Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono merinci kelima investor tersebut meliputi PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya. 

    Dalam laporannya, kelima perusahaan tersebut akan menggarap proyek investasi pada berbagai sektor di IKN, mulai dari kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga.

    “Saya ucapkan terima kasih dan saya yakin, kita yang akan menandatangani perjanjian kerja sama investasi hari ini akan segera melakukan pembangunan. Sampaikan juga berita ini ke rekan bisnis bapak-bapak sekalian, ayo berinvestasi ke IKN, pasti akan kami teruskan,” jelas Basuki dalam keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).

    Pada saat yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menjelaskan bahwa para investor saat ini tengah mematangkan tahapan perizinan agar proyek fisik dapat segera dieksekusi.

    Dia menjelaskan, groundbreaking proyek investasi tersebut dibidik dapat mulai dilaksanakan pada pertengahan 2026.

    “Sebagian besar dari tujuh perjanjian kerja sama (PKS) ini akan memulai pembangunan sekitar pertengahan tahun 2026. Dan saat ini, para pelaku usaha sudah mempersiapkan tahapan perjanjian dan juga perizinannya,” ulas Roi.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai berapa besaran komitmen investasi yang diguyurkan oleh 5 perusahaan tersebut, OIKN masih enggan merinci. 

    Hanya saja, OIKN menekankan investasi baru ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai motor utama pembangunan infrastruktur nasional. Di mana, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi baru di Nusantara dapat terakselerasi signifikan menuju tahun 2028 melalui iklim investasi yang transparan dan berkelanjutan.

  • Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Burhan menelaah tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen, yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini.

    “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam podcast Total Politik episode berjudul “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77%, elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29%, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Dia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurutnya tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan.

    Partai tersebut juga tidak mengambil peran oposisi yang tegas. “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegas Burhan.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem. Karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Anomali! Prabowo Rajin Guyur Insentif, Masyarakat Pilih Tahan Konsumsi

    Anomali! Prabowo Rajin Guyur Insentif, Masyarakat Pilih Tahan Konsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Anomali perilaku konsumen terjadi penghujung 2025. Di tengah guyuran insentif fiskal pemerintah dan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), masyarakat justru cenderung mengerem belanja dan mempertebal tabungan.

    Berdasarkan data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi pada Desember 2025 tercatat sebesar 74,3%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi November 2025 sebesar 74,6% dan Oktober 2025 yang mencapai 74,7%.

    Meski periode akhir tahun jelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) identik dengan konsumsi yang meningkat, tetapi ternyata kali ini masyarakat lebih memilih menahan belanjanya. Apalagi, pada saat yang sama, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif fiskal untuk dorong konsumsi masyarakat.

    Nyatanya, masyarakat terlihat lebih agresif dalam mempertebal bantalan likuiditas. Survei BI mencatat porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan (savings to income ratio) merangkak naik jelang akhir 2025.

    Pada Desember 2025, porsi pendapatan yang ditabung berada pada level 14,87%, naik dari posisi November sebesar 14,44% dan posisi Oktober 2025 sebesar 14,32%.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai pergeseran struktur penggunaan pendapatan masyarakat tersebut sebagai penanda kecemasan masyarakat akan ketidakpastian.

    “Secara ekonomi, kombinasi ini lazim muncul ketika rumah tangga memilih bersikap lebih hati-hati dan membangun bantalan kas, baik karena ketidakpastian maupun guncangan lokal,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

    Alasan Insentif Tak Laku

    Josua membedah alasan mengapa insentif jumbo seperti Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra senilai Rp29,9 triliun, diskon transportasi, hingga program magang fresh graduate perguruan tinggi bergaji UMK tidak serta-merta menggenjot rasio konsumsi.

    Pertama, sifat insentif akhir tahun lebih bersifat defensif untuk menjaga daya beli, bukan pemicu lonjakan belanja non-essential. Dana bantuan lebih banyak terserap untuk kebutuhan pokok atau mengurangi beban cicilan seperti yang terlihat dari penurunan rasio cicilan utang menjadi 10,81% pada Desember 2025, dari 10,98% pada bulan sebelumnya.

    Kedua, tekanan inflasi pangan yang masih persisten. Josua mencatat inflasi komponen bergejolak (volatile food) mencapai 6,21% pada akhir tahun lalu, yang membuat ruang belanja masyarakat menyempit hanya untuk kebutuhan perut, memaksa mereka menahan belanja barang sekunder dan tersier.

    “Momentum Nataru memang mendorong belanja, tetapi bila pada akhir tahun sebagian rumah tangga menerima tambahan pendapatan musiman dan memilih menyimpannya, maka porsi tabungan naik dan porsi konsumsi bisa turun secara rasio,” jelasnya.

    Selain itu, penurunan perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh sentimen domestik yang tidak merata. Josua mencontohkan penurunan optimisme di kota-kota seperti Medan dan Padang yang terdampak bencana alam di Sumatra, yang turut menyeret rata-rata indeks nasional.

    Pada 2026, Josua mengingatkan pemerintah bahwa meskipun konsumen masih optimis, mereka semakin selektif. Konsumsi diproyeksi tetap tumbuh, namun tidak akan agresif jika masyarakat terus memprioritaskan tabungan.

    “Implikasi kebijakan yang paling relevan adalah memastikan stabilitas harga pangan agar daya beli riil tidak cepat terkikis, serta menajamkan desain insentif agar lebih cepat tersalur pada kelompok dengan kecenderungan belanja tinggi,” pungkasnya.

    Hanya Kelompok Bawah yang Tingkatkan Konsumsi

    Jika dibedah berdasarkan kelompok pengeluaran maka tampak kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta per bulan menjadi satu-satunya kategori yang mengalami kenaikan porsi konsumsi pada Desember 2025 dibandingkan bulan sebelumnya.

    Tercatat, proporsi pendapatan yang dibelanjakan kelompok ini melonjak ke level 77,3% pada akhir tahun, naik dari posisi November 2025 sebesar 76,5%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perilaku kelompok pengeluaran lainnya yang kompak menahan belanja.

    Penurunan porsi konsumsi paling tajam terjadi pada kelas menengah, khususnya kelompok pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta. Kelompok ini memangkas porsi belanjanya dari 73,8% pada November 2025 menjadi 70,9% pada Desember 2025.

    Sejalan, kelompok pengeluaran Rp3,1 juta—Rp4 juta mengalami penurunan rasio konsumsi dari 73,8% pada November 2025 menjadi 73,2% pada Desember 2025. Begitu juga kelompok pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta juga mencatatkan penurunan rasio konsumsi dari 75% pada November 2025 menjadi 74,6% pada Desember 2025.

    Adapun, kelompok masyarakat kelas atas (pengeluaran di atas Rp5 juta) makin defensif. Porsi konsumsi kelompok ini menyusut dari 71,4% pada November 2025 menjadi 70,84% pada Desember 2025, terendah dibandingkan seluruh kategori lainnya.

  • Roy Suryo Tertawa Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Sowan ke Jokowi: Cuma Segitu Kalian Berdua

    Roy Suryo Tertawa Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Sowan ke Jokowi: Cuma Segitu Kalian Berdua

    GELORA.CO – Pertemuan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dengan mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, ternyata tidak diketahui oleh Roy Suryo. Padahal, Roy merupakan salah satu dari delapan tersangka dalam kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Jokowi.

    Roy Suryo menegaskan dirinya sama sekali tidak dilibatkan atau diberi tahu terkait pertemuan tersebut. Bahkan, ia mengaku baru mengetahui informasi itu secara tidak langsung.

    “Tadi siang Eggi Sudjana menelpon salah seorang teman yang kebetulan berada dekat saya. Saya dengar dan direkam,” ujar Roy Suryo di Kanal Youtube KompasTV, Jumat, 9 Januari 2026.

    Dari percakapan tersebut, Roy menekankan tidak ada sama sekali pembicaraan mengenai permintaan maaf kepada Jokowi sebagaimana isu yang beredar luas di publik.

    “(Pengakuan Eggy) Tidak ada sama sekali kata permintaan maaf,” katanya.

    Roy juga mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasi pertemuan tersebut dan meminta agar Eggi Sudjana bersikap jujur kepada publik. Menurut Roy, Eggi berjanji akan membuka seluruh cerita pada pekan depan.

    “Minggu depan, hari Jumat, dia berjanji akan menceritakan semuanya,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Roy menyampaikan bahwa di internal tim kuasa hukum, advokasi, dan akademisi, pertemuan tersebut justru disikapi dengan tawa sinis.

    “Kedua, kami dari tim kuasa hukum, advokasi, dan akademisi malah tertawa. Oh, cuma segitu toh akhirnya kalian berdua,” ucap Roy.

    Dengan nada keras, Roy menyebut sikap tersebut tidak mencerminkan semangat perjuangan.

    “Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang,” tegasnya.

    Terkait isu pecah kongsi di antara para pihak, Roy membantah adanya perpecahan. Ia menegaskan sejak awal memang tidak pernah berada dalam satu tim kuasa hukum dengan Eggi Sudjana.

    Roy kemudian menyoroti hal yang menurutnya paling krusial dari pertemuan tersebut. Ia mendesak Eggi Sudjana untuk mengungkap siapa saja pihak lain yang hadir dalam pertemuan di Solo.

    “Yang ketiga dan paling penting, Eggi harus jujur menyebutkan siapa orang lain yang ada di dalam pertemuan itu,” tegas Roy.

    Menurut Roy, berdasarkan informasi tingkat tinggi (A1) yang disampaikan langsung oleh Eggi Sudjana, terdapat dua polisi aktif yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Padahal, kedua polisi itu disebut menangani perkara yang sedang berjalan.

    “Itu tidak boleh. Pak Prabowo harus tertibkan anggota ini, atau Kapolri harus tertibkan. Tidak boleh ada polisi aktif yang sedang menangani perkara ikut serta. Apa tujuannya?” pungkas Roy. 

  • BKSDA Lampung Pastikan Jejak Satwa di Lampung Timur Bukan Harimau Sumatera Regional 9 Januari 2026

    BKSDA Lampung Pastikan Jejak Satwa di Lampung Timur Bukan Harimau Sumatera Regional 9 Januari 2026

    BKSDA Lampung Pastikan Jejak Satwa di Lampung Timur Bukan Harimau Sumatera
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah III Lampung menyebut dugaan adanya harimau sumatera berkeliaran di ladang warga hanya misinformasi.
    Satwa bernama latin
    panthera tigris sumatrae
    itu disebutkan terlihat di ladang yang berada di Dusun 2 Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur pada Kamis (8/1/2026) pagi.
    Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BKSDA wilayah III Lampung, Irhamuddin mengatakan, hasil analisa sementara menunjukkan bahwa jejak kaki tersebut tidak mengarah pada jejak
    harimau sumatera
    .
    “Jejak itu memiliki karakteristik yang lebih sesuai dengan jejak anjing,” kata dia melalui rilis, Jumat (9/1/2025).
    Selain itu, apabila terdapat kemungkinan jejak tersebut berasal dari satwa golongan kucing liar, maka berdasarkan perbandingan ukuran, bentuk bantalan kaki, serta pola tapak, diyakini jejak tersebut lebih mengarah pada jejak macan dahan dan atau kucing emas bukan harimau sumatera.
    Menurutnya, data pendukung lainnya belum pernah laporan terkait temuan jejak harimau sumatera didaerah tersebut.
    “Bila dicurigai satwa tersebut berasal dari
    TNWK
    (
    Taman Nasional Way Kambas
    ), tidak ada koridor satwa menyambungkan antara lokasi temukan jejak,” katanya.
    Analisa kesimpulan ini bersifat sementara dan akan diperkuat melalui pengamatan lanjutan serta pengumpulan data pendukung lainnya di lapangan.
    Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada namun tidak panik, serta tidak melakukan tindakan berlebihan, seperti membawa senjata api angin sebagaimana terlihat dalam video yang beredar. 
    Berdasarkan karakteristik perilaku satwa, macan dahan sumatera (
    neofelis diardi diardi
    ) bukan satwa yang menyerang atau membahayakan manusia.
    Masyarakat diharapkan tetap menjaga ketenangan, meningkatkan kewaspadaan secara wajar, serta tidak mengganggu atau melakukan tindakan yang dapat memicu kepanikan. 
    Diberitakan sebelumnya, warga Dusun 2 Desa Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur dihebohkan dugaan kemunculan harimau sumatera.
    Satwa bernama latin
    panthera tigris sumatrae
    itu disebutkan melintasi perladangan dusun pada Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.
    Kepala Desa Sribhawono, Buih Wisnu Prabowo mengatakan kemunculan satwa itu diliat salah satu warga yang hendak pergi ke ladang.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perpres Rincian APBN 2026 Belum Terbit, Padahal UU Batasi November 2025

    Perpres Rincian APBN 2026 Belum Terbit, Padahal UU Batasi November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres yang memuat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026. 

    Padahal kalau mengacu ke UU No.17/2025 tentang APBN 2026 yang juga telat diunggah ke publik, penetapan Perpres mengenai rincian anggaran tahun ini harus sudah selesai maksimal November 2025.

    “Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2026 yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang ini ditetapkan paling lambat tanggal
    30 November 2025,” demikian bunyi pasal 47 UU APBN 2026 yang dikutip, Jumat (9/1/2026).

    Dalam catatan Bisnis, Perpres rincian APBN adalah aturan mandatory yang berisi tentang rincian pengalokasian anggaran. Aturan ini biasanya muncul pasca penerbitan UU APBN yang disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna.

    Namun demikian, pada tahun 2026, UU APBN maupun perpres turunannya terlambat diunggah ke publik. Pemerintah juga belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai alasan di balik keterlambatan tersebut.

    Adapun UU APBN baru diunggah ke publik setelah sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pemerintah terhadap pelaksanaan anggaran 2026. Meski demikian, penerbitan UU APBN yang dilakukan ketika tahun anggaran telah berjalan itu tidak disertai dengan Perpres APBN yang menjadi acuan politik anggaran tahun 2026.

    Tidak Ada Perubahan Postur 

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah belum diumumkannya daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

    Menurut dia, APBN telah disusun secara matang sejak awal dan telah disahkan sebagai undang-undang.

    Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Nggak, kalau APBN kan sejak awal juga sudah dirancang sedemikian rupa dan itu juga sudah disahkan ya di dalam Undang-Undang APBN,” ujarnya.”

    Kendati demikian, Prasetyo menekankan bahwa APBN memiliki ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jika terjadi dinamika ekonomi maupun perkembangan kebijakan, pemerintah tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus mengubah undang-undang.

    Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola fiskal untuk memastikan pemerintah tetap responsif terhadap kondisi aktual, sekaligus menjaga kepastian hukum dan disiplin anggaran.

    “Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tandas Prasetyo. 

    Seperti diberitakan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) maupun menerbitkan aturan terkait rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

    Dalam periode pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025. Namun hingga awal Januari 2026, penyerahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum dilakukan. Belum terbitnya undang-undang maupun peraturan presiden mengenai rincian APBN juga memunculkan pertanyaan publik.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menegaskan komitmen percepatan penyaluran belanja negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Ia menyatakan, penyerahan DIPA lebih bersifat seremoni sehingga keterlambatan agenda tidak menghambat pelaksanaan program.

    Menurut Purbaya, penyerahan DIPA yang semula direncanakan pada Selasa (16/12/2025) diundur mengikuti agenda Presiden.

    “Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.