Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bahlil Ingin Danantara Ikut Biayai Proyek Kilang Minyak

    Bahlil Ingin Danantara Ikut Biayai Proyek Kilang Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa menyalurkan pembiayaan untuk proyek minyak dan gas bumi (migas).

    Adapun, proyek tersebut adalah pembangunan fasilitas pengolahan atau kilang minyak (refinery). Bahlil menjelaskan, saat ini sudah ada regulasi khusus yang mengatur soal ketahanan energi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi.

    Di sisi lain, pemerintah punya target meningkatkan ketahanan bahan bakar minyak (BBM) dari yang saat ini di angka 21 hari menjadi 30 hari. Di samping itu, impor minyak mentah maupun BBM Indonesia masih amat banyak.

    Oleh karena itu, Bahlil berpendapat perlu ada proyek pembangunan fasilitas pengolahan minyak alias kilang.

    “Hari ini untuk minyak kita hanya bisa kapasitas 21 hari, nah kita tambah 30 hari. Kedua, impor kita ini terhadap minyak banyak sekali, maka kita mendorong untuk membangun refinery,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Menurut Bahlil, kehadiran refinery dapat membuat Indonesia memiliki cadangan minyak yang lebih kuat. Kendati demikian, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan investasi yang besar.

    Karena itu, dia mengaku bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebutuhan pembangunan refinery tersebut.

    “Ini butuh investasi besar, makanya dalam hilirisasi, salah satu proyek yang kita akan dorong untuk melaporkan kepada Bapak Presiden adalah storage untuk BBM dan refinery-nya,” ucapnya.

    Bahlil menambahkan bahwa rencana pembiayaan oleh Danantara untuk proyek refinery masih menunggu arahan dan persetujuan Prabowo.

    “Nanti saya laporkan ya setelah mendapat feedback ataupun petunjuk dari Bapak Presiden,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan, Danantara akan fokus menyasar 20 proyek nasional. Menurutnya, saat ini Danantara memiliki dana modal kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS). 

    Dia pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326,01 triliun. Terkait initial funding itu, Prabowo menyebut Danantara akan fokus kepada 20 proyek strategis.

    “Gelombang pertama investasi US$20 miliar dalam kurang lebih 20 proyek strategis,” kata Prabowo dalam acara peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Prabowo pun memerinci dari ke-20 proyek tersebut terdapat sejumlah prioritas. Proyek prioritas itu seperti hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, hingga pembangunan pusat data artificial intelligence (AI).

    Lalu, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi terbarukan.

    “Ini lah sektor yang akan menentukan masa depan kita, kesejahteraan kita, dan kemandirian bangasa kita,” imbuh Prabowo.

  • Program Makan Bergizi Gratis Bakal Tetap Ada Selama Ramadhan 2025? Ini Jawaban Kepala BGN

    Program Makan Bergizi Gratis Bakal Tetap Ada Selama Ramadhan 2025? Ini Jawaban Kepala BGN

    PIKIRAN RAKYAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini memang telah dilaksanakan oleh pemerintah, di berbagai titik yang tersebar di seluruh Indonesia, namun bagaimana saat puasa Ramadhan 2025?

    Terkait hal ini, Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah angkat suara terkait hal ini, seperti halnya yang dikutip dari laman Antara.

    Dalam hal ini, Dadan menerangkan bahwa program MBG akan tetap dilaksanakan selama ibadah puasa Ramadhan 2025, seperti biasanya.

    Namun untuk pelaksanaannya akan ada sedikit perbedaan dalam mekanisme pendistribusiannya, karena siswa dan siswa yang beragama Islam akan menjalankan ibadah puasa.

    Terkait hal ini Dadan menerangkan bahwa nantinya, makanan yang diberikan kepada anak-anak akan dibawa pulang, dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa nantinya.

    Sehingga dengan hal ini, bulan ramadhan 2025 tidak akan menjadi penghalang terkait pendistribusian dan pelaksanaan program MBG yang mulai dicetus semenjak dilantiknya Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto.

    Di sisi lain, Dadang juga menegaskan bahwa untuk jenis makanan yang diberikan mungkin juga akan ada perbedaan, karena harus disesuaikan agar tidak basi dan tetap layak untuk dimakan.

    Misalnya nanti akan disediakan susu, telur rebus, kurma, kue kering, hingga buah-buahan agar kandungan protein, karbohidrat, dan juga serat tetap tercukupi selama Ramadhan ini.

    Bahkan ia juga mengatakan nantinya akan ada beberapa menu berbeda yang akan didapatkan oleh anak-anak, seperti kacang hijau hingga kolak.

    Sedangkan untuk pengemasan makanannya, nanti akan dipilih kemasan yang menggunakan bahan ramah lingkungan agar terhindar dari penumpukan sampah, dan besoknya harus ditukar oleh anak-anak yang mendapatkan MBG.

    Hal ini dilakukan, sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan edukasi kepada mereka agar dapat menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir sampah.

    Dadan menerangkan bahwa, hal ini akan dilaksanakan uji coba, dengan wilayah yang terpilih di Sukabumi.

    “Jadi ada uji coba di Sukabumi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari,” jelasnya.

    Sedangkan untuk daerah yang non-muslim, ia menerangkan bahwa akan dilakukan kegiatan seperti biasanya.

    Namun ini akan dilakukan evaluasi setelah satu minggu berjalan, apakah akan dilanjutkan seperti biasa atau ada tindakan khususnya.

    Di sisi lain, diketahui juga sebelumnya bahwa program MBG ini telah menyasar di 38 provinsi di Indonesia, yang laporannya juga sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dari pihak BGN.

    “Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat,” jelas Dadang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Menteri Rosan Pastikan Modal Danantara Bukan Dari Opex Bank

    Video: Menteri Rosan Pastikan Modal Danantara Bukan Dari Opex Bank

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media ekonomi terintegrasi CNBC Indonesia menggelar CNBC IndonesiaEconomic Outlook 2025 dengan tema “Riding the Wave of 8% Economic Expansion” yang akan mengupas tuntas prospek, tantangan hingga strategi implementasi kebijakan ekonomi makro yang mendorong ekonomi menuju target pertumbuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.

    CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P. Roeslanimenegaskan Danantaratidak mengambil uang dari bank BUMN seperti yang ramai beredar di Masyarakat. Dana yang masuk ke Danantarabukan berasal dari operasional BUMN, melainkan dari dividen.

    Selengkapnya saksikan dialog Wahyu Daniel bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roslani dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/02/2025).

  • Video: Indonesia Punya Bank Emas Hingga DBS PHK 4.000 Karyawan

    Video: Indonesia Punya Bank Emas Hingga DBS PHK 4.000 Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan bank emas atau bullion bank Rabu 26 Februari 2025. Prabowo mengatakan bahwa bank emas telah disiapkan selama empat tahun terakhir. Sementara itu, DBS Group mengumumkan rencana PHK terhadap 4.000 karyawan dalam tiga tahun ke depan akibat meningkatnya peran kecerdasan buatan dalam menggantikan pekerjaan manusia.

    Selengkapnya dalam Property Point, CNBC Indonesia (Rabu, 26/02/2025)

  • Di Penutupan Kongres Demokrat, AHY Serahkan Tongkat Komando ke Prabowo

    Di Penutupan Kongres Demokrat, AHY Serahkan Tongkat Komando ke Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara simbolis menyerahkan tongkat komando kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Penyerahan ini dilakukan usai pengarahan yang diberikan Prabowo kepada kader Partai Demokrat.

    “Atas wejangan dan motivasi luar biasa yang telah Bapak berikan kepada kami, sebagai bentuk terima kasih, izinkan kami menyerahkan tongkat komando ini sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, serta doa tulus dari kami semua. Di dalamnya terdapat Asmaul Husna, nama-nama Ilahi yang kami harapkan dapat selalu menyertai Bapak dalam memimpin Indonesia, senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan commander in chief,” ujar AHY, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

    “Terima kasih, Bapak,” sambungnya.

    Hal ini dilakukan dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat 2025. Dalam momen yang penuh makna tersebut, AHY menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Prabowo atas wejangan serta motivasi luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh kader Partai Demokrat. Prabowo pun tampak senang dengan tongkat komando yang diberikan oleh AHY.

    Orang nomor satu di Republik Indonesia itu menepuk bahu AHY, lalu keduanya saling memberi hormat dan berjabat tangan yang kemudian disambut riuh tepuk tangan. Penyerahan tongkat komando ini merupakan simbol dukungan penuh Partai Demokrat kepada kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengemban amanah rakyat Indonesia.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mahasiswa Gelar Aksi Minta Presiden Prabowo dan KPK Tuntaskan Kasus Korupsi e-KTP – Halaman all

    Mahasiswa Gelar Aksi Minta Presiden Prabowo dan KPK Tuntaskan Kasus Korupsi e-KTP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Aksi ini merupakan bentuk protes atas belum tuntasnya skandal megakorupsi e-KTP, yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. 

    AMPD menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyasar semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. 

    Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, terlibat proyek e-KTP.

    Namun, hingga kini, belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses keterlibatan mereka.

    Menanggapi hal tersebut, koordinator aksi, Arnold, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi dengan memastikan bahwa kasus e-KTP benar-benar dituntaskan hingga ke akar-akarnya.  

    “Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Jika memang pemerintahan Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka tidak boleh ada perlindungan terhadap tokoh politik mana pun. Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan,” kata Arnold dalam orasinya. 

    AMPD menegaskan bahwa korupsi e-KTP adalah kejahatan besar yang merugikan seluruh rakyat Indonesia.

    Jika kasus ini tidak dituntaskan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo akan terguncang dan reformasi pemberantasan korupsi yang dijanjikan akan kehilangan legitimasi.

    Sebagai penutup aksi, AMPD menyampaikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika hukum masih digunakan secara tebang pilih. Mereka berjanji akan terus melakukan aksi dan mengawal kasus ini hingga semua pihak yang terlibat diadili dan pertanggungjawaban hukum ditegakkan.  

    “Kami tidak akan berhenti! Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal e-KTP harus diselesaikan tanpa pandang bulu. Jika hukum masih dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” kata Arnold.

    Dalam aksi ini, AMPD menyampaikan tiga tuntutan, yakni Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP hingga tuntas, tanpa adanya intervensi politik yang dapat menghambat proses hukum.

    Kedua, KPK wajib bekerja secara transparan dan independen, dengan melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang telah disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP.

    Dan ketiga, menuntut pengusutan dugaan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.

  • Deddy Corbuzier berniat beli Maung pakai uang pribadi

    Deddy Corbuzier berniat beli Maung pakai uang pribadi

    Bandung (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier tertarik membeli mobil Maung MV3.

    “Saya beli pakai uang sendiri saja,” kata Deddy saat mengunjungi PT. Pindad Indonesi di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Menurut Deddy, dirinya sudah tertarik dengan mobil Maung sejak pertama kali dirilis oleh PT Pindad.

    Bahkan, Deddy sempat menanyakan kepada Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad (Persero), Prima Kharisma soal harga Maung.

    “Sejak saya pertama kali kenal sama beliau (Prima), pertanyaan saya pertama adalah dijual untuk sipil apa nggak?,” kata Deddy.

    Namun demikian, Deddy tidak kunjung mengetahui berapa harga unit satu kendaraan taktis Maung.

    Di kesempatan yang sama, Prima mengaku belum bisa merilis harga Maung jika dijual per unit.

    Prima menjelaskan saat ini pihaknya masih fokus untuk mempersiapkan beberapa unit Maung untuk para pejabat di Kabinet Merah Putih.

    Untuk diketahui, kendaraan taktis Maung dibuat khusus memenuhi kebutuhan para satuan komando di seluruh matra TNI.

    Ketika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden, Maung menjadi kendaraan kepresidenan.

    Dia juga meminta Pindad untuk memproduksi Maung lebih banyak untuk menjadi kendaraan operasional para menteri dan wakil menteri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berfoto bersama para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Kapolri: Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi menjadi modal besar majukan bangsa.

    “Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Kapolri Sigit, saat menjadi narasumber pada pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2), sebagaimana dikutip Rabu.

    Kapolri mengatakan kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh beragam aspek, salah satunya melalui stabilitas keamanan di suatu daerah. Ia menuturkan Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Di sisi lain, penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri. Hal ini termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online. Ia berharap, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan tersebut.

    “Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto pada kesempatan yang sama menjelaskan pemahaman sikap antikorupsi perlu dimiliki oleh kepala daerah. Karena mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan.

    “Untuk itu, dirinya mewanti-wanti kepala daerah agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara,” katanya.

    Ia mengingatkan, jabatan yang diemban oleh para kepala daerah merupakan sesuatu yang sementara. Dirinya berharap, kepala daerah mampu melaksanakan amanat dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.

    “Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” katanya.

    Ia mengingatkan kepada kepala daerah bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Ia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum.

    “Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” katanya.

    Sumber : Antara

  • KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP

    KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP

    GELORA.CO – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan skandal mega korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

    Desakan itu disampaikan AMPD saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.

    Koordinator aksi, Bung Arnold mengatakan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyasar semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP.

    “Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, menerima aliran dana dari proyek e-KTP. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses keterlibatan mereka,” kata Bung Arnold dalam orasinya.

    Menurut Arnold, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek e-KTP di Komisi II DPR saat itu, Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini.

    Apalagi, fakta-fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan tidak boleh diabaikan, dan KPK harus segera membuka kembali penyelidikan terhadap mereka.

    “Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Jika memang pemerintahan Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka tidak boleh ada perlindungan terhadap tokoh politik mana pun. Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan!” tegas Bung Arnold.

    Arnold menerangkan, kasus korupsi e-KTP merupakan kejahatan besar yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jika kasus itu tidak dituntaskan kata Arnold, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo akan terguncang dan reformasi pemberantasan korupsi yang dijanjikan akan kehilangan legitimasi.

    “Kami tidak akan berhenti. Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal e-KTP harus diselesaikan tanpa pandang bulu. Jika hukum masih dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” pungkas Bung Arnold.

    Dalam aksi ini, AMPD menyampaikan 3 tuntutan, yakni Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP hingga tuntas, tanpa adanya intervensi politik yang dapat menghambat proses hukum.

    Kedua, KPK wajib bekerja secara transparan dan independen, dengan melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang telah disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP.

    Dan ketiga, menuntut pengusutan dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua Komisi II DPR RI, karena telah disebut menerima uang dalam proyek e-KTP berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.

  • Prabowo Minta Seskab Hadirkan Jokowi dalam Acara Peresmian Kenegaraan

    Prabowo Minta Seskab Hadirkan Jokowi dalam Acara Peresmian Kenegaraan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya untuk menghadirkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai acara peresmian kenegaraan, terutama untuk proyek-proyek yang dimulai sejak pemerintahan sebelumnya.

    “Tolong Seskab ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan juga,” ujar Prabowo saat meresmikan layanan Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Prabowo mengakui proyek layanan Bank Emas telah dirancang sejak empat tahun lalu, saat pemerintahan Jokowi. “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah butuh empat tahun. Takdir saya, bahwa saya yang meresmikan,” ucapnya.

    Bank emas atau Bullion Bank ini menjadi salah satu program strategis nasional untuk mengelola cadangan emas Indonesia secara mandiri.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan niatnya untuk bertemu Jokowi pada Kamis (27/2/2025) guna meminta maaf karena meresmikan proyek yang telah lama dipersiapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi. Saya akan minta maaf, minta maaf Pak Jokowi, bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri bapak, padahal menteri-menteri bapak banyak yang saya pakai juga,” bebernya.

    Prabowo juga berkelakar dirinya tetap mempertahankan beberapa menteri dari kabinet sebelumnya karena dinilai masih kompeten dan solid.

    “Kalau timnya bagus, kenapa harus diganti? Manajer boleh diganti, tetapi kalau timnya masih bagus ya dipakai terus. Asal kuat, kan begitu. Kalau enggak kuat, ya boleh mundur, tetapi kayaknya masih kuat nih,” tambahnya.

    Prabowo menegaskan pentingnya kontinuitas kebijakan nasional, terutama untuk program-program yang berdampak besar bagi masyarakat. Beberapa di antaranya, mengakui kontribusi pemerintahan sebelumnya dalam proyek strategis, memastikan program yang sudah berjalan tetap diteruskan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan pemimpin sebelumnya.