Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Prabowo Puji Keberhasilan SBY Selamatkan Indonesia dari Krisis Dunia

    Prabowo Puji Keberhasilan SBY Selamatkan Indonesia dari Krisis Dunia

    Jakarta –

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun. Prabowo menegaskan kepemimpinan SBY selama 10 tahun berhasil membawa Indonesia melewati berbagai tantangan, termasuk krisis keuangan global tahun 2008 yang dikenal sebagai The Black Monday.

    “Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008, keuangan yang disebut The Black Monday. Crash negara-negara kapitalis, crash Wall Street, perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar. Indonesia aman,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo pada Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengakui bahwa fondasi yang dibangun SBY yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (MTP) menjadi dasar kuat bagi keberlanjutan pemerintahan saat ini.

    “Semua ini fondasi yang dibangun,” tambahnya.

    Prabowo juga turut mengapresiasi kolaborasi dengan tim SBY, yang beberapa anggotanya masih dipercaya untuk mengabdi di kabinet saat ini.

    “Makanya banyak atau beberapa timnya Pak SBY masih saya pakai. Ini jangan ada pikiran, ini cawe-cawe lah apa. Nggak ada. Saya minta di cawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan,” jelasnya.

    Prabowo menekankan pentingnya belajar dari pengalaman para pemimpin terdahulu.

    “Pak SBY memimpin 10 tahun, Pak Jokowi memimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman,” tegas beliau.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Video: Menteri Rosan Pastikan Danantara Tidak Kebal Hukum

    Video: Menteri Rosan Pastikan Danantara Tidak Kebal Hukum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media ekonomi terintegrasi CNBC Indonesia menggelar CNBC IndonesiaEconomic Outlook 2025 dengan tema “Riding the Wave of 8% Economic Expansion” yang akan mengupas tuntas prospek, tantangan hingga strategi implementasi kebijakan ekonomi makro yang mendorong ekonomi menuju target pertumbuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.

    CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan investasi yang dilakukan lembaganya akan dijalankan secara baik dan berdasarkan tata kelola yang benar. Selain itu, Rosan juga memastikan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, termasuk pengurus Danantara. Hal ini menjawab kekhawatiran masyarakat terkait Danantara yang tidak bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selengkapnya saksikan dialog Wahyu Daniel bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roslani dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/02/2025).

  • Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE

    Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo targetkan devisa 100 miliar dolar AS dari simpanan DHE
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan tambahan devisa hingga 100 miliar dollar AS per tahun melalui kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

    Dalam pidatonya di peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu, Presiden menyebutkan bahwa mulai 1 Maret 2025, seluruh entitas yang memanfaatkan aset negara dan menerima kredit dari bank pemerintah wajib menempatkan hasil penjualan dan usahanya di bank-bank nasional.

    “Hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara cukup lama. Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar dolar AS di tahun 2025,” ujarnya.

    Karena kebijakan tersebut baru akan dimulai pada 1 Maret 2025, Presiden memperkirakan devisa Indonesia dalam setahun ke depan bisa menyentuh minimal 100 miliar dolar AS.

    Presiden menjelaskan, kebijakan ini akan memperkuat cadangan devisa nasional sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, dan mandiri.

    Selain itu, kata Kepala Negara, penempatan devisa di bank pemerintah juga diharapkan mampu memperkuat likuiditas perbankan nasional, sehingga mampu mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif dalam negeri.

    Dilansir dari keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah memperbarui aturan DHE SDA melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Aturan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan SDA demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga devisa tetap berada di Indonesia.

    Dalam sosialisasi kepada sektor perbankan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa perbankan akan menjadi ujung tombak implementasi aturan ini.

    Pengawasan pelaksanaan dilakukan bersama DJBC, BI, dan OJK melalui sistem terintegrasi, dengan sanksi berupa penangguhan ekspor bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan.

    Perubahan aturan mencakup peningkatan kewajiban penempatan DHE SDA nonmigas menjadi 100 persen selama 12 bulan dan perluasan penggunaan DHE SDA dalam rekening khusus valas.

    Aturan baru ini akan mulai berlaku 1 Maret 2025, dengan mekanisme pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan eksportir.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Dorong Danantara Investasi dalam Pembangunan Kilang dan Fasilitas Penyimpanan BBM

    Bahlil Dorong Danantara Investasi dalam Pembangunan Kilang dan Fasilitas Penyimpanan BBM

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan BBM (storage) guna meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Penyangga Energi, yang mengamanatkan peningkatan kapasitas penyimpanan BBM nasional.

    “Hari ini kapasitas penyimpanan minyak kita hanya cukup untuk 21 hari. Kita ingin tambah hingga 30 hari agar lebih aman,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Pembangunan kilang dan penyimpanan BBM membutuhkan anggaran yang besar. Terkait hal itu, Kementerian ESDM akan mengusulkan proyek tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk mempertimbangkan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Proyek ini butuh investasi besar. Makanya, salah satu proyek yang akan kami laporkan kepada presiden adalah pembangunan storage BBM dan refinery,” kata Bahlil terkait investasi Danantara untuk pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan BBM (storage) guna meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana investasi nasional, BPI Danantara diharapkan dapat menggaet investor asing untuk mendukung pembiayaan proyek ini.

    Bahlil menegaskan pengembangan kilang minyak di dalam negeri sangat mendesak. Hal ini bertujuan agar produksi minyak mentah nasional bisa diolah secara optimal tanpa ketergantungan impor.

    Dengan fasilitas penyimpanan yang lebih besar, Indonesia akan memiliki cadangan BBM yang lebih aman, mengurangi risiko gejolak harga energi akibat fluktuasi global.

    Bahlil menegaskan, pembangunan kilang dan penyimpanan BBM menjadi prioritas nasional. Dengan begitu, kapabilitas penyimpanan akan ditingkatkan dari 21 hari menjadi 30 hari.

    Selain itu, pendanaan akan melibatkan BPI Danantara dan investor asing serta pengolahan minyak mentah dalam negeri akan lebih optimal. Dengan proyek ini, Indonesia berpotensi mengurangi ketergantungan impor BBM, serta meningkatkan stabilitas pasokan energi nasional.

  • Bahlil Ingin Danantara Ikut Biayai Proyek Kilang Minyak

    Bahlil Ingin Danantara Ikut Biayai Proyek Kilang Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa menyalurkan pembiayaan untuk proyek minyak dan gas bumi (migas).

    Adapun, proyek tersebut adalah pembangunan fasilitas pengolahan atau kilang minyak (refinery). Bahlil menjelaskan, saat ini sudah ada regulasi khusus yang mengatur soal ketahanan energi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi.

    Di sisi lain, pemerintah punya target meningkatkan ketahanan bahan bakar minyak (BBM) dari yang saat ini di angka 21 hari menjadi 30 hari. Di samping itu, impor minyak mentah maupun BBM Indonesia masih amat banyak.

    Oleh karena itu, Bahlil berpendapat perlu ada proyek pembangunan fasilitas pengolahan minyak alias kilang.

    “Hari ini untuk minyak kita hanya bisa kapasitas 21 hari, nah kita tambah 30 hari. Kedua, impor kita ini terhadap minyak banyak sekali, maka kita mendorong untuk membangun refinery,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Menurut Bahlil, kehadiran refinery dapat membuat Indonesia memiliki cadangan minyak yang lebih kuat. Kendati demikian, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan investasi yang besar.

    Karena itu, dia mengaku bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebutuhan pembangunan refinery tersebut.

    “Ini butuh investasi besar, makanya dalam hilirisasi, salah satu proyek yang kita akan dorong untuk melaporkan kepada Bapak Presiden adalah storage untuk BBM dan refinery-nya,” ucapnya.

    Bahlil menambahkan bahwa rencana pembiayaan oleh Danantara untuk proyek refinery masih menunggu arahan dan persetujuan Prabowo.

    “Nanti saya laporkan ya setelah mendapat feedback ataupun petunjuk dari Bapak Presiden,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan, Danantara akan fokus menyasar 20 proyek nasional. Menurutnya, saat ini Danantara memiliki dana modal kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS). 

    Dia pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326,01 triliun. Terkait initial funding itu, Prabowo menyebut Danantara akan fokus kepada 20 proyek strategis.

    “Gelombang pertama investasi US$20 miliar dalam kurang lebih 20 proyek strategis,” kata Prabowo dalam acara peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Prabowo pun memerinci dari ke-20 proyek tersebut terdapat sejumlah prioritas. Proyek prioritas itu seperti hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, hingga pembangunan pusat data artificial intelligence (AI).

    Lalu, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquaculture, serta energi terbarukan.

    “Ini lah sektor yang akan menentukan masa depan kita, kesejahteraan kita, dan kemandirian bangasa kita,” imbuh Prabowo.

  • Program Makan Bergizi Gratis Bakal Tetap Ada Selama Ramadhan 2025? Ini Jawaban Kepala BGN

    Program Makan Bergizi Gratis Bakal Tetap Ada Selama Ramadhan 2025? Ini Jawaban Kepala BGN

    PIKIRAN RAKYAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini memang telah dilaksanakan oleh pemerintah, di berbagai titik yang tersebar di seluruh Indonesia, namun bagaimana saat puasa Ramadhan 2025?

    Terkait hal ini, Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah angkat suara terkait hal ini, seperti halnya yang dikutip dari laman Antara.

    Dalam hal ini, Dadan menerangkan bahwa program MBG akan tetap dilaksanakan selama ibadah puasa Ramadhan 2025, seperti biasanya.

    Namun untuk pelaksanaannya akan ada sedikit perbedaan dalam mekanisme pendistribusiannya, karena siswa dan siswa yang beragama Islam akan menjalankan ibadah puasa.

    Terkait hal ini Dadan menerangkan bahwa nantinya, makanan yang diberikan kepada anak-anak akan dibawa pulang, dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa nantinya.

    Sehingga dengan hal ini, bulan ramadhan 2025 tidak akan menjadi penghalang terkait pendistribusian dan pelaksanaan program MBG yang mulai dicetus semenjak dilantiknya Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto.

    Di sisi lain, Dadang juga menegaskan bahwa untuk jenis makanan yang diberikan mungkin juga akan ada perbedaan, karena harus disesuaikan agar tidak basi dan tetap layak untuk dimakan.

    Misalnya nanti akan disediakan susu, telur rebus, kurma, kue kering, hingga buah-buahan agar kandungan protein, karbohidrat, dan juga serat tetap tercukupi selama Ramadhan ini.

    Bahkan ia juga mengatakan nantinya akan ada beberapa menu berbeda yang akan didapatkan oleh anak-anak, seperti kacang hijau hingga kolak.

    Sedangkan untuk pengemasan makanannya, nanti akan dipilih kemasan yang menggunakan bahan ramah lingkungan agar terhindar dari penumpukan sampah, dan besoknya harus ditukar oleh anak-anak yang mendapatkan MBG.

    Hal ini dilakukan, sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan edukasi kepada mereka agar dapat menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir sampah.

    Dadan menerangkan bahwa, hal ini akan dilaksanakan uji coba, dengan wilayah yang terpilih di Sukabumi.

    “Jadi ada uji coba di Sukabumi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari,” jelasnya.

    Sedangkan untuk daerah yang non-muslim, ia menerangkan bahwa akan dilakukan kegiatan seperti biasanya.

    Namun ini akan dilakukan evaluasi setelah satu minggu berjalan, apakah akan dilanjutkan seperti biasa atau ada tindakan khususnya.

    Di sisi lain, diketahui juga sebelumnya bahwa program MBG ini telah menyasar di 38 provinsi di Indonesia, yang laporannya juga sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dari pihak BGN.

    “Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat,” jelas Dadang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Menteri Rosan Pastikan Modal Danantara Bukan Dari Opex Bank

    Video: Menteri Rosan Pastikan Modal Danantara Bukan Dari Opex Bank

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media ekonomi terintegrasi CNBC Indonesia menggelar CNBC IndonesiaEconomic Outlook 2025 dengan tema “Riding the Wave of 8% Economic Expansion” yang akan mengupas tuntas prospek, tantangan hingga strategi implementasi kebijakan ekonomi makro yang mendorong ekonomi menuju target pertumbuhan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.

    CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P. Roeslanimenegaskan Danantaratidak mengambil uang dari bank BUMN seperti yang ramai beredar di Masyarakat. Dana yang masuk ke Danantarabukan berasal dari operasional BUMN, melainkan dari dividen.

    Selengkapnya saksikan dialog Wahyu Daniel bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roslani dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/02/2025).

  • Video: Indonesia Punya Bank Emas Hingga DBS PHK 4.000 Karyawan

    Video: Indonesia Punya Bank Emas Hingga DBS PHK 4.000 Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan bank emas atau bullion bank Rabu 26 Februari 2025. Prabowo mengatakan bahwa bank emas telah disiapkan selama empat tahun terakhir. Sementara itu, DBS Group mengumumkan rencana PHK terhadap 4.000 karyawan dalam tiga tahun ke depan akibat meningkatnya peran kecerdasan buatan dalam menggantikan pekerjaan manusia.

    Selengkapnya dalam Property Point, CNBC Indonesia (Rabu, 26/02/2025)

  • Di Penutupan Kongres Demokrat, AHY Serahkan Tongkat Komando ke Prabowo

    Di Penutupan Kongres Demokrat, AHY Serahkan Tongkat Komando ke Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara simbolis menyerahkan tongkat komando kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Penyerahan ini dilakukan usai pengarahan yang diberikan Prabowo kepada kader Partai Demokrat.

    “Atas wejangan dan motivasi luar biasa yang telah Bapak berikan kepada kami, sebagai bentuk terima kasih, izinkan kami menyerahkan tongkat komando ini sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, serta doa tulus dari kami semua. Di dalamnya terdapat Asmaul Husna, nama-nama Ilahi yang kami harapkan dapat selalu menyertai Bapak dalam memimpin Indonesia, senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan commander in chief,” ujar AHY, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

    “Terima kasih, Bapak,” sambungnya.

    Hal ini dilakukan dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat 2025. Dalam momen yang penuh makna tersebut, AHY menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Prabowo atas wejangan serta motivasi luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh kader Partai Demokrat. Prabowo pun tampak senang dengan tongkat komando yang diberikan oleh AHY.

    Orang nomor satu di Republik Indonesia itu menepuk bahu AHY, lalu keduanya saling memberi hormat dan berjabat tangan yang kemudian disambut riuh tepuk tangan. Penyerahan tongkat komando ini merupakan simbol dukungan penuh Partai Demokrat kepada kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengemban amanah rakyat Indonesia.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mahasiswa Gelar Aksi Minta Presiden Prabowo dan KPK Tuntaskan Kasus Korupsi e-KTP – Halaman all

    Mahasiswa Gelar Aksi Minta Presiden Prabowo dan KPK Tuntaskan Kasus Korupsi e-KTP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Aksi ini merupakan bentuk protes atas belum tuntasnya skandal megakorupsi e-KTP, yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. 

    AMPD menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyasar semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. 

    Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, terlibat proyek e-KTP.

    Namun, hingga kini, belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses keterlibatan mereka.

    Menanggapi hal tersebut, koordinator aksi, Arnold, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi dengan memastikan bahwa kasus e-KTP benar-benar dituntaskan hingga ke akar-akarnya.  

    “Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Jika memang pemerintahan Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka tidak boleh ada perlindungan terhadap tokoh politik mana pun. Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan,” kata Arnold dalam orasinya. 

    AMPD menegaskan bahwa korupsi e-KTP adalah kejahatan besar yang merugikan seluruh rakyat Indonesia.

    Jika kasus ini tidak dituntaskan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo akan terguncang dan reformasi pemberantasan korupsi yang dijanjikan akan kehilangan legitimasi.

    Sebagai penutup aksi, AMPD menyampaikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika hukum masih digunakan secara tebang pilih. Mereka berjanji akan terus melakukan aksi dan mengawal kasus ini hingga semua pihak yang terlibat diadili dan pertanggungjawaban hukum ditegakkan.  

    “Kami tidak akan berhenti! Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal e-KTP harus diselesaikan tanpa pandang bulu. Jika hukum masih dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” kata Arnold.

    Dalam aksi ini, AMPD menyampaikan tiga tuntutan, yakni Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP hingga tuntas, tanpa adanya intervensi politik yang dapat menghambat proses hukum.

    Kedua, KPK wajib bekerja secara transparan dan independen, dengan melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang telah disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP.

    Dan ketiga, menuntut pengusutan dugaan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.