Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Menko Budi: Stabilitas politik-keamanan syarat mutlak kemajuan bangsa

    Menko Budi: Stabilitas politik-keamanan syarat mutlak kemajuan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan berpesan kepada kepala daerah agar betul-betul menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

    Menurut dia, hal itu menjadi prasyarat mutlak bagi kemajuan bangsa, utamanya di daerah.

    “Tanpa stabilitas politik dan keamanan, pembangunan ini akan terhambat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional ini tidak akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Di samping itu, kata dia, stabilitas politik dan keamanan juga akan mempermudah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dirinya secara khusus mendorong kepala daerah untuk bekerja sama dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, khususnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk bersinergi dengan jajaran TNI/Polri untuk dapat mengimplementasikan programnya dengan baik.

    Adapun dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, Menko Polkam Budi Gunawan mendorong daerah untuk melakukan deteksi dini.

    Ia mengungkapkan saat ini implementasi program prioritas Presiden Prabowo tengah berada di jalan yang tepat.

    Hal ini khususnya kebijakan efisiensi anggaran yang memacu semua pihak untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan secara mandiri.

    “Insyaallah jika kita bisa menjalankan semua ini atau mengeksekusi semua program prioritas ini dengan baik tentunya kita akan mampu berlari menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

    Di sisi lain, dirinya mengatakan kepala daerah perlu mendukung kemudahan investasi di daerah masing-masing. Berbagai perizinan di sektor usaha didorong agar lebih mudah, cepat, dan transparan.

    “Hal ini juga akan menjadi kepastian hukum yang mendorong para investor berinvestasi,” ujarnya.

    Ia juga berpesan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam konteks tersebut, kepala daerah diminta untuk dapat memastikan segala implementasi program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

    Oleh karena itu, koordinasi yang baik perlu dibangun antara daerah dengan pusat agar kebijakan itu dapat terlaksana secara maksimal.

    “Kepala daerah harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menjalankan kebijakan pusat dengan sepenuhnya secara bertanggung jawab dan memastikan program-program prioritas tersebut harus berjalan di daerahnya, serta bekerja sama di dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang terjadi,” pungkas Budi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peringatkan Presiden Soal Mafia Migas Sejak 2014, Eks Menteri ESDM: Apakah Diternak di Era Jokowi?

    Peringatkan Presiden Soal Mafia Migas Sejak 2014, Eks Menteri ESDM: Apakah Diternak di Era Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said angkat suara. Terkait pengalamannya menjabat Menteri ESDM di era Jokowi.

    Hal itu diungkapkan, menanggapi terungkapknya kasus korupsi di Pertamina. Melibatkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga.

    “Mafia migas masih diternak? Saya tidak tahu apa yang tengah terjadi di Pertamina,” kata Sudirman Said dikutip dari unggahannya di X, Kamis (27/2/2025).

    Ia mengungkit bahwa transformasiPertamina sudah pernah dikakukan. Yakni pada 2015.

    “Apakah transformasi besar-besaran yang digagas Dirut Pertamina (alm. Arie H. Soemarno), sudah tidak berbekas?” ujarnya.

    Ia pun berspekulasi, bahwa mafia kugas diternak di era pemerintah Jokowi.

    “Apakah “Mafia migas” yang dibubarkan pada tahun 2015 sudah beranak pinak, diternak di era Joko Widodo?” imbuhnya.

    Pasalnya, Sudirman mengatakan sudah pernah mengingatkan Jokowi. Soal pemberantasan mafia migas saat ia menjabat Menteri ESDM.

    “Di tahun 2014 saya pernah katakan kepada Presiden Joko Widodo: “Penataan energi dan pemberantasan mafia migas bukan soal teknis, tapi soal kelurusan pemimpin negara”,” jelasnya.

    Rentetan peristiwa hari ini, disebutnya menunjukkan Indonesia dikepung korupsi. Ada praktik pemburuan rente yang bermain.

    “Keadaan hari-hari ini adalah bukti bahwa negara kita sedang dikepung oleh korupsi akut dan praktik perburuan rente yang menyakitkan rakyat,” terangnya.

    Saat ini, ia mengatakan nasih negara ada di tangan Prabowo. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

  • Terpopuler, Prabowo resmikan Bank Emas dan Pertamina bantah oplos BBM

    Terpopuler, Prabowo resmikan Bank Emas dan Pertamina bantah oplos BBM

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Presiden resmikan Bank Emas pertama di Indonesia hingga Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Presiden resmikan Bank Emas pertama di Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia, sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan pemerintah.

    Peresmian Bank Emas tersebut ditandai dengan prosesi Presiden memasukkan dummy emas batangan ke dalam treasure box.

    Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Cek status penerima PIP 2025, ini langkah dan situs resminya

    Pencairan dana PIP dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah yang ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

    Untuk memastikan apakah siswa telah menerima bantuan ini, pengecekan status penerima dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

    Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Bahlil: “Blending” BBM tak menyalahi aturan selama “speknya” sesuai

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending –proses pencampuran– bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

    Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

    Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Panduan tukar uang baru di kas keliling Bank Indonesia dan bank umum

    Layanan penukaran uang ini akan dimulai pada Senin, 3 Maret 2025, dalam program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi). Program ini akan berlangsung hingga 27 Maret 2025 di berbagai lokasi yang telah ditentukan.

    Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi

    PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR minta TNI sanksi atasan prajurit serang Polres Tarakan

    Anggota DPR minta TNI sanksi atasan prajurit serang Polres Tarakan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota DPR minta TNI sanksi atasan prajurit serang Polres Tarakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta TNI memberikan sanksi para prajurit TNI serta atasannya yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara.

    Dia mengatakan aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI tidak bisa dibiarkan untuk itu, dia meminta harus ada sanksi yang tegas dan terukur bagi anggota yang terlibat.

    “Kami mendorong Kodam Mulawarman untuk memeriksa dan memberikan sanksi dua tingkat ke atas mulai Danton dan Danki yang terlibat jika diperlukan,” kata Amelia di Jakarta, Rabu.

    Dia pun sangat menyayangkan peristiwa penyerangan tersebut harus terjadi di antara TNI-Polri. Menurut dia, peristiwa itu sudah bukan sebatas kenakalan prajurit, tetapi sudah mengarah kepada aksi yang merugikan citra TNI di mata publik.

    “Kami nyatakan, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi di masa yang akan datang, baik di Tarakan maupun di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Untuk itu, dia mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan pembinaan mental, ideologi, dan disiplin bagi para anggotanya.

    Menurut dia, Presiden Prabowo dalam Rapim TNI 2025 sudah memberikan arahan, yang menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara.

    Dia mengatakan TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, serta wujud dari eksistensi negara.

    “Sinergitas TNI-Polri sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program Astacita pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” kata legislator yang membidangi sektor pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.

    Sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha menyatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah prajurit yang diduga terlibat insiden penyerangan Markas Kepolisian Resor Tarakan, Kalimantan Utara.

    “Memang benar semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri, namun itu masih dugaan dan kita masih diperiksa,” ujar Pangdam seperti disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel (Kav) Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (25/2).

    Ia menyatakan Pangdam telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kaltara Inspektur Jenderal Polisi Hary Sudwijanto serta Komandan Korem 091/Maharajalila Brigadir Jenderal TNI Adek Chandra Kurniawan yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus itu.

    Sumber : Antara

  • Makna Tongkat Komando Bertuliskan Asmaul Husna dari AHY ke Prabowo

    Makna Tongkat Komando Bertuliskan Asmaul Husna dari AHY ke Prabowo

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara simbolis menyerahkan tongkat komando bertuliskan asmaul husna kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) secara simbolis menyerahkan tongkat komando bertuliskan asmaul husna kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat 2025. Apa maknanya?

    Diketahui, penyerahan ini dilakukan usai pengarahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada kader Partai Demokrat, yang disambut dengan antusias dan penuh semangat.

    Dalam momen yang penuh makna tersebut, AHY menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas wejangan serta motivasi luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh kader Partai Demokrat.

    “Atas wejangan dan motivasi luar biasa yang telah Bapak berikan kepada kami, sebagai bentuk terima kasih, izinkan kami menyerahkan tongkat komando ini sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, serta doa tulus dari kami semua,” ujar AHY dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/2/2025).

    “Di dalamnya terdapat Asmaul Husna, nama-nama Ilahi yang kami harapkan dapat selalu menyertai Bapak dalam memimpin Indonesia, senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan commander in chief. Terima kasih, Bapak,” sambungnya.

    Saat itu, Presiden Prabowo pun tampak senang dengan tongkat komando yang diberikan oleh AHY. Orang nomor satu di Indonesia itu juga terlihat menepuk bahu AHY, lalu keduanya saling memberi hormat dan berjabat tangan yang kemudian disambut riuh tepuk tangan.

    Penyerahan tongkat komando ini merupakan simbol dukungan penuh Partai Demokrat kepada kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengemban amanah rakyat Indonesia.

    (rca)

  • Ekonomi kemarin, soal skema “blending” BBM hingga pendirian bank emas

    Ekonomi kemarin, soal skema “blending” BBM hingga pendirian bank emas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (26/2/2025) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari pernyataan Menteri ESDM mengenai skema pencampuran atau blending bahan bakar minyak (BBM) hingga pendirian bank emas pertama di Indonesia.

    Berikut rangkuman beritanya.

    Bahlil: “Blending” BBM tak menyalahi aturan selama “speknya” sesuai

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending—proses pencampuran—bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

    “Boleh (blending) sebenarnya, selama kualitasnya, speknya (spesifikasinya) sama,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

    Baca selengkapnya.

    Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi

    PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

    “Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Ketua BPKN: Dugaan pengoplosan Pertamax mencederai hak konsumen

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Mufti Mubarok mengatakan, apabila dugaan pengoplosan minyak RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax terbukti benar, maka hal ini mencederai dan menyebabkan hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah jelas terpinggirkan.

    “Yang mana hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,” ujar Mufti di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Hashim Djojohadikusumo: Danantara gagasan orang tua kami

    Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya Soemitro Djojohadikoesoemo, yakni seorang ekonom.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Prabowo: Bank emas tingkatkan pengendalian stabilitas moneter

    Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pendirian bank emas pertama di Indonesia akan memberikan manfaat bagi stabilitas moneter nasional.

    “Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo saat berpidato dalam peresmian layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Sebut Kebijakan DHE 100 Persen hingga Danantara Agar RI Bisa Berdikari Ekonomi – Halaman all

    Prabowo Sebut Kebijakan DHE 100 Persen hingga Danantara Agar RI Bisa Berdikari Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memaparkan kebijakan strategis pemerintah yang telah direalisasikannya, mulai dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru, bank emas, hingga Danantara Indonesia.

    Hal tersebut Prabowo beberkan saat Peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gade Tower, Kantor Pusat Pegadaian, Rabu (26/2).

    “Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi menuju Indonesia yang aman adil makmur buat berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo

    Pertama, Prabowo telah meneken Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025 kewajiban devisa hasil ekspor disimpan 100 persen di Indonesia selama 12 bulan.

    “Pertama, tanggal 17 Februari yang lalu kita telah mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri,” papar Prabowo

    “Dengan langkah ini yang mulai berlaku mulai Maret tanggal 1 maka Devisa Hasil Ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar US Dollar Amerika di tahun 2025 karena kita mulai satu Maret diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar devisa kita,” jelas Prabowo.

    Kedua, Prabowo juga bersyukur dan bangga atas lahirnya Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) yang juga baru saja diluncurkan pada 24 Februari 2025 lalu.

    “Penuh rasa syukur dan penuh kebanggaan kita telah meluncurkan satu dana investasi yang kita beri nama Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) daya energi, kekuatan anagata adalah masa depan Nusantara yaitu tanah air kita. Dana ini dengan aset yang dikelola total aset lebih dari 900 miliar dolar AS akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita,” imbuhnya.

    Prabowo pun meluncurkan layanan bank emas pertama di Indonesia yang diharapkan bisa mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 245 triliun dan mampu membuka 1,8 juta lapangan pekerjaan baru. 

    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produk domestik bruto kita kalau tidak salah bisa menambah Rp 245 triliun kemudian akan membuka lapangan kerja baru 1,8 juta,” ucap Prabowo.

    Dengan adanya layanan bank emas, pengolahan emas dari hulu ke hilir akan lebih optimal dilakukan di dalam negeri. 

    Selain itu, Prabowo mengatakan bank emas juga akan menghemat devisa negara dan dapat menjadi instrumen pengendalian stabilitas moneter melalui likuiditas emas. 

    Prabowo melanjutkan bahwa saat ini produksi emas di Indonesia sudah naik dari 100 ton menjadi 160 ton dalam setahun. 

    Oleh karena itu sekarang saatnya memperbaiki ekosistem pelayanan untuk mengoptimalkan cadangan emas di negara ini. 

    “Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita,” katanya. 

    “Indonesia yang punya cadangan emas keenam di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih semua pihak yang bekerja keras untuk mencapai hari ini,” ujar Prabowo.

  • Yandri Bantah Putusan MK soal “Cawe-cawe”, Prabowo Diminta Copot Mendes

    Yandri Bantah Putusan MK soal “Cawe-cawe”, Prabowo Diminta Copot Mendes

    Yandri Bantah Putusan MK soal “Cawe-cawe”, Prabowo Diminta Copot Mendes
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
    Yandri Susanto
    membela diri usai Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ) menyatakan dirinya terlibat atau 
    cawe-cawe
    memenangkan istrinya,
    Ratu Rachmatu Zakiyah
    , pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serang 2024.
    MK diketahui telah membatalkan kemenangan istri Yandri pada Pilkada Serang. Mahkamah juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di semua tempat pemungutan suara (TPS).
    Perintah PSU dikeluarkan setelah MK menemukan keterlibatan
    Mendes Yandri
    melakukan
    cawe-cawe
    untuk memenangkan Ratu yang maju sebagai Calon Bupati Serang berpasangan dengan Muhammad Najib Hamas.
    Merespons
    putusan MK
    tersebut, Yandri mengaku menghormati putusan itu, tetapi dia membantah dalil-dalil dari MK yang menudingnya melakukan 
    cawe-cawe
    .
    “Jadi, terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya, saya rasa ini apalah ya kan baru Menteri Desa dua minggu,” kata Yandri, dalam konferensi pers di Kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Dia juga menegaskan Partai Amanat Nasional (PAN) beserta koalisi pendukung pemenangan pasangan Ratu-Najib juga siap mengikuti putusan MK untuk mengadakan PSU. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan mengikat.
    “Kita hormati dan saya dapat laporan karena saya sekarang masih juga Ketua Tim Pilkada DPP PAN, bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan lain-lain Insya Allah siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS,” ujarnya.
    Lantas, apa saja bantahan hingga pembelaan Yandri?
    Yandri juga membeberkan bantahannya terkait dalil-dalil yang diutarakan MK di antaranya soal tuduhan mengarahkan kepala desa untuk mendukung Ratu-Najib.
    Sebab, salah satu fakta yang ditemukan MK adalah Yandri dan Ratu menghadiri rapat kerja cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang.
    Rapat tersebut terjadi di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024 atau satu bulan menjelang hari pemungutan suara.
    Berdasarkan kesaksian para saksi, MK mendapati temuan bahwa ada dukungan yang diberikan para kepala desa untuk pasangan calon (paslon) Ratu-Najib Hamas.
    Yandri memang mengakui bahwa dirinya pernah hadir dalam acara Rakercab Apdesi pada tanggal 3 Oktober 2024, namun dia belum menjabat sebagai Mendes waktu itu.
    “Dalil yang disampaikan oleh MK itu satu tentang saya hadir di Raker Apdesi Kabupaten Serang tanggal 3 Oktober 2024. Saya pastikan, saya sampaikan ke teman-teman wartawan, tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa,” katanya.
    Yandri menjelaskan, dirinya baru resmi dilantik menjadi Mendes pada 21 Oktober 2024.
     
    Pada tanggal 3 Oktober, Yandi juga mengaku sudah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.
    Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan bahwa dirinya hadir di Rakercab Apdesi sebagai narasumber.
    Yandri menegaskan, tidak hadir dalam acara itu sebagai Menteri Desa tetapi sebagai pribadi dan anak bangsa.
    “Jadi saya diundang sebagai pihak narasumber, saya menyampaikan di situ tentang bagaimana Banten bebas korupsi, kira-kira begitu. Karena Banten selama ini belum maju, penyakitnya adalah banyak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Yandri.
    Selanjutnya, Yandri membantah pernah mengkampanyekan istrinya dalam acara haul dan Hari Santri yang dihadirinya di Serang, Banten.
    Poliltikus PAN ini mengatakan tidak ada ajakan mendukung pasangan calon bupati tertentu. Hal ini juga sudah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    “Sudah disampaikan secara terbuka oleh Bawaslu dari awal sampai akhir acara itu tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun saya menyampaikan pernyataan, ajakan, atau istilah halusnya ada, inisial untuk mengarah kepada kampanye,” kata Yandri
    Dia menjelaskan, acara haul dan Hari Santri itu juga dihadiri langsung oleh Bawaslu, para santri dari banyak provinsi, anggota DPR RI dari berbagai daerah, serta pejabat pemda setempat.
    Yandri menekankan acara tersebut murni acara haul dan Hari Santri, bukan acara politik.
    “Jadi itu memang betul-betul murni acara haul dan Hari Santri, dan sekali lagi Bawaslu langsung mengawasi dan menyatakan memang tidak sama sekali ada kampanye,” ujarnya.
    Pembelaan lainnya, Yandri membantah tudingan dirinya kampanye saat melakukan kunjungan kerja sebagai Mendes di Kabupaten Serang.
    Bahkan, hal ini diperkuat dengan kesaksian seorang kepala desa dari pihak penggugat, bernama Hulman.
    “Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di dua tempat, mereka sampaikan di depan Majelis Hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apa pun dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu,” kata Yandri.
    Menurut dia, tiga bantahan dalil tersebut juga sudah disampaikan di sidang MK, tetapi tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim.
    Di sisi lain, Yandri menilai bahwa kemenangan istrinya pada Pilkada Serang murni suara rakyat, bukan karena
    cawe-cawe
    dirinya.
    “Artinya saya meyakini dan menghargai suara rakyat di Kabupaten Serang 71 persen kemenangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin itu benar-benar suara rakyat,” ujar Yandri.
    Atas dugaan
    cawe-cawe
    itu, Lokataru Foundation meminta Presiden RI
    Prabowo
    Subianto untuk memberhentikan Yandri sebagai Mendes PDT.
    Permintaan itu disampaikannya melalui sebuah surat yang dikirimkan melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Rabu kemarin.
    “Jadi hari ini kami menindaklanjuti putusan MK tersebut. Kami memberikan surat kepada Presiden untuk Presiden memberhentikan atau mencopot Yandri sebagai Menteri Desa,” kata Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
    Menurut Pedro, pelanggaran hukum yang telah terbukti harus ditindaklanjuti.
    Dia menyebutkan, dalam kasus tersebut, Yandri menggunakan fasilitas negara dan kewenangannya untuk mengerahkan kepala desa memilih istrinya.
    Pedro mengaku, akan menunggu tindak lanjut tersebut dan melihat bagaimana keseriusan kerja Kabinet Merah Putih.
    “Artinya selama 100 hari kerja ini, Yandri tidak bekerja, dia cuma memenangkan istrinya di Banten, sehingga kami menguji Presiden, Pak Prabowo, apakah berani atau tidak Prabowo untuk memberhentikan Yandri,” ujar Pedro.
    Terpisah, Yandri enggan berkomentar soal desakan Lokataru Fondation yang meminta dirinya dicopot buntut dugaan
    cawe-cawe
    pada
    Pilkada Serang 2024
    .
    Saat ditanya wartawan soal desakan tersebut, Yandri langsung mengakhiri acara konferensi persnya.
    “Cukup ya, oke,
    thank you, thank you
    ,” kata Yandri sembari meninggalkan ruangan konferensi pers.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengenal Badan Pengelola Investasi Danantara

    Mengenal Badan Pengelola Investasi Danantara

    Kamis, 27 Februari 2025 06:30 WIB

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2). Danantara merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional demi kemakmuran rakyat.

  • Bos PPI: Prabowo Lempar Kode Gibran-AHY Bersaing Jadi Cawapresnya di 2029

    Bos PPI: Prabowo Lempar Kode Gibran-AHY Bersaing Jadi Cawapresnya di 2029

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini duduk berdampingan bisa saja bersaing di masa depan. Ucapan Prabowo itu dianggap sebagai kode.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Prabowo bisa menjadi kode bahwa Gibran dan AHY bisa saja bersaing di Pilpres 2029. Adi menilai pernyataan Prabowo bermakna dalam meski dikemas guyonan.

    “Kode keras yang mengindikasikan bahwa Gibran dan AHY saling bersaing di 2029 nanti. Kesannya memang guyonan, tapi makna pidato politik Prabowo itu cukup mendalam,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

    Foto: Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno (dok. pribadi)

    Adi menilai Prabowo membuka kemungkinan Gibran dan AHY bakal bersaing menjadi Wapresnya. Dia menyinggung, baik Gibran maupun AHY, keduanya memiliki karier politik yang masih panjang.

    “Pertama, di 2029, Gibran dan AHY dinilai publik bakal maju, kemungkinan terbesarnya saling berebut posisi sebagai calon wakil Prabowo. Di situlah bakal terjadi kompetisi. Kedua, secara praktik politik di negara ini tak ada perkawanan dan permusuhan abadi, yang abadi kepentingan itu sendiri. Saat ini Gibran dan AHY akur, tapi di masa mendatang keduanya bisa saling bersaing mengingat keduanya karier politiknya masih panjang,” ujarnya.

    Adi juga menganalisis hitung-hitungan politik jika keduanya bersaing di 2029. Menurutnya, Gibran dan AHY akan mempersiapkan matang-matang modal politik menjelang Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

    “Ya pastinya kedua sosok ini mempersiapkan segala sesuatu dengan matang menyongsong pemilu 2029 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Gibran posisinya sebagai wapres, dukungan Jokowi tentu jadi modal besar. Begitupun AHY ketum Demokrat, Menko, dan dukungan penuh SBY jadi bekal maju,” kata Adi.

    Sebelumnya, Prabowo menyinggung AHY dan Gibran yang duduk berdampingan saat acara penutupan Kongres Demokrat, Selasa (25/2). Prabowo mengatakan AHY dan Gibran berpotensi bersaing di masa yang akan datang.

    “Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo kepada AHY dan Gibran yang disambut riuh para kader.

    “Nggak apa-apa, bersaing itu baik, siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan?” lanjut Prabowo.

    (fca/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu