Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • BPOM RI Teken MoU dengan Kemendes, Soroti Potensi Obat-obatan Alami

    BPOM RI Teken MoU dengan Kemendes, Soroti Potensi Obat-obatan Alami

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menandatangani nota kesepahamanan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo yang berisi ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’.

    Taruna menganggap hal ini bisa menjadi langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan di pedesaan, hingga memberikan pembinaan pada usaha skala rumah tangga di pedesaan yang ingin meningkatkan kelasnya. Menurutnya, pengawasan obat dan makanan membutuhkan bantuan dari segala pihak termasuk perangkat desa agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi.

    Selain itu, Taruna menuturkan bahwa kerjasama ini diharapkan juga dapat menyinkronkan program-program yang sedang dilaksanakan pemerintah. Salah satunya program pangan desa aman untuk menjamin makanan-makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas.

    “Selanjutnya kita juga tahu bahwa banyak UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) itu berawal dari desa, misalnya PIRT (produk industri rumah tangga) yang mau naik tingkat menjadi produk makanan yang terstandarisasi. Itu membutuhkan pembinaan dengan menyalurkan melalui perangkat desa maka saya yakin itu lebih mudah,” kata Taruna, ditemui detikcom di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Selain itu, ia juga menyoroti potensi besar dari obat asli Indonesia, seperti jamu-jamuan, yang berkembang di pedesaan. Menurut Taruna, hingga saat ini potensi obat-obatan bahan alam masih belum dikelola dengan baik.

    Hal ini menurutnya mesti diperhatikan karena potensi ekonomi obat bahan alam untuk masyarakat di pedesaan sangat besar. Menurut Taruna, pada akhirnya manfaat kerjasama ini akan diutamakan pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.

    “Ini (obat-obatan bahan alam) potensi ekonomi yang sangat tinggi. Jadi ini nanti akan bisa menjadi sumber yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kehidupan desa,” tandas Taruna.

    Mendes PDT Yandri Susanto dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa setiap desa memiliki potensi yang besar dalam bidang masing-masing. Ia mengharapkan kerja sama tersebut bisa mendorong potensi desa-desa menjadi lebih besar.

    “Jangan sampai potensi desa itu terpendam atau bahkan menjadi beban. Tapi kalau kita cari pemasarannya, pembinaannya, Insya Allah itu bisa menjadi sumber pendapatan yang membanggakan untuk negara ini. Karena desa ekspor itu bisa juga menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8 persen,” ujar Yandri pada awak media

    Selain dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, Kemendes PDT juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Negara, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan PT Berdikari.

    (avk/up)

  • Koster ungkap tak ikut retret sebab sedang prihatin bukan melawan

    Koster ungkap tak ikut retret sebab sedang prihatin bukan melawan

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya buka suara terkait alasan tidak mengikuti retret kepala daerah bersama delapan bupati/wali kota se-Bali lainnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Gubernur Bali di Denpasar, Kamis, menyampaikan bahwa tidak ikut serta karena situasi internal PDI Perjuangan yang sedang prihatin atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    “Iya instruksi kan karena kami lagi prihatin, ada situasi kurang mengenakkan di internal (partai politik),” kata Koster.

    Kondisi internal ini juga disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam surat instruksinya yang meminta kepala daerah terpilih menunda retret hingga mendapat arahan lebih lanjut.

    Menurutnya tidak salah atas kejadian tersebut mereka berempati dan menunjukkan solidaritas, namun tidak dapat diartikan sebagai upaya melawan agenda retret kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo.

    “Bukan kami melawan, kami sangat didorong untuk mengikuti retret, cuma situasi kondisinya kemarin yang kurang kondusif,” ujar Gubernur Bali.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bali itu bahkan mengakui bahwa retret kepala daerah yang berlangsung dari 21 -28 Februari 2025 adalah kegiatan penting.

    Di sana, kata dia, para kepala daerah dapat membangun suasana kebersamaan, berkolaborasi, dan bersinergi, sehingga untuk mengganti kesempatan yang ia lewatkan maka dipastikan Koster akan mengikuti retret gelombang kedua.

    Meski tidak mengikuti gelombang pertama, ia menyebut tak ada masalah dengan pemerintah pusat, mengingat Kementerian Dalam Negeri memang menyiapkan pola dua gelombang.

    “Karena ada pola gelombang satu dan gelombang dua, kami ikut gelombang kedua, hubungan baik (dengan pemerintah pusat) tidak ada masalah,” kata dia.

    Sebelumnya juga Gubernur Bali itu telah menyampaikan selain ia, pada gelombang dua itu, bupati dan wali kota se-Bali yang belum mengikuti pembekalan ini akan turut bergabung, yaitu kepala daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Buleleng, dan Jembrana.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Depinas SOKSI tegaskan sejalan dengan kepentingan Partai Golkar 

    Depinas SOKSI tegaskan sejalan dengan kepentingan Partai Golkar 

    Sebagai Ormas yang menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, SOKSI harus sejalan dengan Partai Golkar, bahkan kalau bisa SOKSI harus menjadi motor utama Partai Golkar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit menegaskan sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, SOKSI selalu sejalan dengan kepentingan partai berlambang pohon beringin itu.

    “Sebagai Ormas yang menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, SOKSI harus sejalan dengan Partai Golkar, bahkan kalau bisa SOKSI harus menjadi motor utama Partai Golkar,” kata Supit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, lanjut dia, kader SOKSI mendapatkan posisi yang cukup signifikan di kepengurusan Partai Golkar, di DPR, dan di pemerintahan.

    “Ketum Partai Golkar (Bahlil Lahadalia) juga menjanjikan bahwa SOKSI akan diberikan peran yang jauh lebih besar lagi setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas),” ujarnya.

    Dalam rapat konsolidasi menuju penyelenggaraan Munas XII SOKSI 2025 yang digelar di salah satu hotel di Slipi, Jakarta, pada Rabu malam (26/2), Supit memberikan sinyal perlunya regenerasi kepemimpinan pada Munas XII SOKSI yang digelar Mei 2025.

    Dalam pidato pengarahannya, Supit menegaskan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi internal serta mempersiapkan agenda Munas.

    “Rapat ini merupakan forum silaturahmi dengan pimpinan Depidar (dewan pimpinan daerah) se-Indonesia, sekaligus untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Munas pada 20 Mei 2025,” ujarnya.

    Rapat Pleno Depinas SOKSI sebelumnya telah menetapkan pelaksanaan Munas XII SOKSI akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 di Jakarta. Hasil rapat tersebut juga telah dikomunikasikan kepada tokoh-tokoh Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar.

    Menurut Supit, Munas XII SOKSI menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi ke depan. Bahkan sekiranya dibutuhkan regenerasi, maka harus dilakukan demi kemajuan SOKSI.

    “Kita akan berembug seperti apa SOKSI ke depan. Kalau sudah saatnya regenerasi, maka harus ada regenerasi,” kata Supit.

    Rapat Konsolidasi ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pengurus Pleno Depinas SOKSI serta Depidar SOKSI dari seluruh provinsi di Indonesia.

    Beberapa pengurus Depinas SOKSI lainnya yang turut hadir, antara lain Sekjen Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun, Ketua Harian Freddy Latumahina, Agun Gunanjar Sudarsa, Ferdiansyah, Lawrence Siburian, Dewi Asmara, Bomer Pasaribu, dan Oetoyo Oesman.

    Dewan Pakar SOKSI, Bomer Pasaribu menyarankan Munas SOKSI dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto karena presiden ingin mendengarkan masukan dari banyak kalangan.

    “Saatnya SOKSI bangkit bersama Golkar. Kurvanya masih tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Munas XII SOKSI, Wendy Tuswandi, menjelaskan bahwa salah satu agenda Munas adalah revisi AD/ART untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman sekarang.

    “Ini adalah Munas kebangkitan SOKSI, kebangkitan kita bersama,” ujar Wendy.

    SOKSI akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sehari sebelum pembukaan Munas, dan pasca-Munas akan dilakukan ziarah ke makam pendiri SOKSI, Prof. Suhardiman.

    Panitia telah melakukan survei tempat untuk pelaksanaan Rapimnas, pembukaan Munas, serta persidangan yang akan digelar di Jakarta.

    Dengan berbagai agenda strategis yang telah disiapkan, Munas XII SOKSI diharapkan menjadi titik tolak kebangkitan organisasi dalam memperkuat peran dan kontribusinya bagi Partai Golkar serta politik nasional.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeksekusi sejumlah kebijakan yang dibahas atau diselesaikan pada era pendahulunya, Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo adalah keberlanjutan dari kekuasaan Jokowi. Dia bahkan telah secara terang-terangan mengakui peran Jokowi dalam proses kemenangannya saat Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

    Salah satu aturan warisan Jokowi yang kemudian diterapkan di era Prabowo adalah Bank Emas alias Bullion Bank. Selain itu, ada amandemen UU BUMN yang baru saja diteken Prabowo belum lama ini.

    Soal Bank Emas, Prabowo mengemukakan bahwa persiapan pembentukan bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Artinya sejak periode kedua pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, butuh empat tahun. Takdir saya, saya yang akan meresmikan,” ujar Prabowo.

    Prabowo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai banyak program, termasuk yang terkait dengan sektor ekonomi, sebelum dirinya menjabat.

    Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat dan akan meminta maaf, sekaligus mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf, karena beliau yang bekerja keras dengan menteri-menteri beliau. Menteri-menteri beliau banyak yang saya pakai juga,” ujarnya dengan nada ringan.

    Teriakan Hidup Jokowi 

    Tidak hanya di momen tersebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerukan “Hidup Jokowi” di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, seruan itu langsung disambut meriah oleh ribuan kader Gerindra di lokasi. “Hidup Jokowi,” ujar teriak Prabowo di podium yang disambut oleh sorak-sorai hadirin yang ada di ruangan tersebut. 

    Setelah itu seluruh kader kemudian melantunkan lagu terima kasih Jokowi. Mendengar hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kemudian berdiri sembari tersenyum.

    “Terima Kasih Bapak Jokowi, Terima Kasih Bapak Jokowi. Dari kami Partai Gerindra,” ujar kader Gerindra yang dipandu Prabowo.

    Adapun, Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka duduk bersebelahan dengan Prabowo. Selain itu, tampak mendampingi Prabowo hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Mereka kompak mengenakan kemeja berkelir putih saat berada di tengah rangkaian ulang tahun Gerindra tersebut.

    Warisan PPN hingga PSN 

    Adapun pada awal pemerintahannya, Prabowo dihadapkan oleh sejumlah kebijakan yang cukup dilematis. Salah satu kebijakan itu adakan kenaikan PPN 12% yang telah menjadi mandat Undang-undang Harmonasi Peraturan Perpajakan alias HPP. 

    Setelah memperoleh protes besar-besaran, Prabowo tetapkan menaikan tarif PPN sebesar 12%. Hanya saja aturan berlaku untuk barang mewah.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berokordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM. 

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

    Sementara itu soal proyek strategis nasional alias PSN, tidak semua proyek warisan Jokowi memperoleh prioritas 

    Prabowo bahkan telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa salah satu PSN yang akan dievaluasi, yaitu kawasan PIK 2 Coastland Tropical yang terletak di pantai utara. 

    “Secara umum beliau [Prabowo] meminta kami [mengevaluasi], tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya,” tuturnya.

  • Luhut Sebut RI Bisa Dapat Durian Runtuh dari Perang Dagang Trump

    Luhut Sebut RI Bisa Dapat Durian Runtuh dari Perang Dagang Trump

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap adanya peluang dari perang dagang bagi Indonesia. Menurut Luhut, rencana penerapan tarif yang tinggi oleh Amerika Serikat (AS) kepada China dan Vietnam akan mendorong industri padat karya mencari lokasi baru.

    Luhut mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi tempat tujuan relokasi itu. Namun, ia menekankan Indonesia harus mampu memberikan kepastian regulasi tenaga kerja dan kemudahan perizinan.

    “Tarif tinggi yang dikenakan AS kepada China dan Vietnam mendorong industri padat karya untuk mencari lokasi baru. Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi, tetapi hanya jika kita mampu memberikan kepastian regulasi tenaga kerja dan kemudahan perizinan,” kata Luhut dalam unggahan resmi akun Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (27/2/2025).

    Dalam hal ini, Luhut menegaskan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, peran sektor swasta sebagai mitra utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga diperlukan untuk memanfaatkan potensi tersebut.

    “Maka, memperbaiki tata kelola dan membangun iklim investasi yang kondusif harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.

    Di sisi lain, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan langkah strategis untuk mengkonsolidasikan pemerintah hingga ke tingkat daerah melalui program retreat. Ia berharap, program ini dapat melahirkan sikap tanggap kepala daerah.

    “Mari kita mengabdi kepada rakyat dengan bekerja lebih cerdas, efisien, dan berani dalam mengambil keputusan demi Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

    Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah di Provinsi Bali, kompak tidak mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Retret itu diketahui berlangsung sejak 21 Februari 2025 dan akan berakhir pada 28 Februari 2025 besok.

    Adapun, seluruh kepala daerah di Bali yang dimaksud itu adalah Gubernur Bali, Wayan Koster beserta delapan bupati/wali kota.

    “(Yang tidak ikut retret) ada Pak Gubernur Bali (Wayan Koster), beserta kepala daerah yang ada di sana (Provinsi Bali), seluruhnya ada sembilan,” ujar Bima Arya, saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

    Selain sembilan kepala daerah di Bali, dalam retret gelombang pertama itu, kepala daerah dari Kabupaten Asmat, yakni Thomas Eppe Safanpo juga diketahui tidak hadir.

    Jadi, tercatat ada 10 kepala daerah yang absen dalam kegiatan retret kepala daerah tersebut.

    Meski demikian, Bima Arya tetap mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah mendukung acara retreat ini dan mendukung kadernya mengikuti orientasi gelombang kedua nanti.

    “Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retreat ini.”

    “Dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” ucapnya.

    Megawati disebut juga telah menginstruksikan kepala daerah dari partainya yang belum menjalani retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025 agar ikut gelombang kedua.

    Instruksi dari Megawati ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah dalam konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

    Merujuk kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ per 11 Februari 2025 sekaligus pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya, berikut selengkapnya instruksi terbaru Megawati terkait retret kepala daerah PDIP:

    Kepala daerah yang belum mengikuti retret diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

    Kepala daerah yang belum mengikuti retret dapat bergabung dalam angkatan kedua.

    Jika kepala daerah tidak bisa hadir dalam retret, maka dapat diwakili oleh sekretaris daerah.

    Kepala daerah yang sudah mengikuti retret angkatan pertama diminta menyesuaikan dengan agenda yang sudah berjalan.

    Wakil kepala daerah yang pasangannya sudah mengikuti retret diminta hadir dalam penutupan acara.

    Wayan Koster Akan Ikut Retret Gelombang Kedua

    Mengenai retret ini, Wayan Koster, mengatakan dirinya dan seluruh kepala daerah dari PDIP di Provinsi Bali akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua.

    Adapun, retret gelombang kedua itu disiapkan untuk daerah yang proses pilkadanya masih bersengketa, menggelar pemungutan suara ulang maupun yang masih rekapitulasi suara ulang.

    Menurut Wayan Koster, acara tersebut bakal dilaksanakan setelah proses gugatan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 40 kepala daerah selesai.

    “Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan dipastikan semua ikut acara retreat pada gelombang kedua,” ucap Wayan Koster, Rabu (26/2/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.

    PDIP Tegaskan Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret

    Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati memberikan instruksi agar kadernya menunda ikut retret di Magelang.

    Instruksi tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.

    Mengenai hal ini, Basarah menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah PDIP untuk ikut retret di Akmil Magelang itu.

    Instruksi Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 itu hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.

    “Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” kata Basarah.

    Basarah menyampaikan bahwa Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerah masing-masing.

    Supaya bisa langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Jadi, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang itu justru diminta Megawati untuk lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.

    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” ucapnya.

    Menurut Basarah, kehadiran kepala daerah sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak rakyat atas makanan bergizi.

    “Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Basarah.

    Apakah Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret?

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

    Dia mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut bisa mengutus wakil kepala daerah mereka atau mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya. 

    “Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini,” ujar Bima, saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Untuk gelombang berikutnya retret kepala daerah yang tidak hadir akan ditentukan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    Jadi, untuk kepala daerah yang tidak hadir bisa menggantikan kepesertaan saat retret nanti.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Belum Ngantor, Gubernur Bali Koster Tiba di Bali Malam Kemarin

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fransiskus Adhiyuda) (Kompas.com) (Tribun-Bali.com/Ni Luh Putu Wahyuni Sari) (Kompas.com)

  • Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum

    Parlemen Rusia Ajak DPR RI Gabung BRICS Parliamentary Forum

    Jakarta –

    Parlemen Rusia mengajak DPR RI bergabung dalam wadah perkumpulan Parlemen BRICS atau BRICS+ Parliamentary Forum menyusul bergabungnya Indonesia ke kelompok informal BRICS baru-baru ini. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Rusia.

    “Dewan Federasi menyambut baik kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dialog baik di ASEAN dan sekarang dalam format BRICS. Saya mengucapkan selamat 75 tahun Indonesia-Russia. Kami menganggap Indonesia sebagai mitra bersahabat dengan kerja sama yang baik,” kata Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia, Senator Grigory Karasin, dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Delegasi BKSAP DPR Mardani Ali Sera menyambut baik ajakan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan menindaklanjuti sesegera mungkin karena ke depan terbuka peluang kolaborasi lebih dalam antara Indonesia-Rusia dan BRICS.

    “BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” ucap Mardani.

    Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga mengundang Dewan Federasi untuk berkunjung ke Indonesia, memperkuat kontak antarparlemen dan merayakan 75 tahun Indonesia-Rusia. “Kami juga mendorong kontak dan frekuensi saling kunjung meningkat, seiring dengan telah dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral di DPR RI untuk Rusia,” imbuh Mardani.

    Kemudian, kembali ke Grigory Farasin. Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi hubungan kedua negara baik dalam konteks bilateral. Menurutnya dalam kerangka BRICS akan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Global South dan Global East secara lebih baik dan membantu perwujudan dunia yang lebih adil dalam realitas yang multipolar saat ini.

    “Kami juga menunggu kehadiran Presiden Prabowo ke Rusia baik pada Mei nanti untuk acara peringatan Kemenangan Perang Dunia ke-II dan Juli untuk hadir dalam St Petersburg Economic Forum,” tutur Grigory.

    Selain ajakan BRICS Parliamentary Forum, Dewan Federasi juga mengusulkan pembentukan grup geopolitik baru di Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen global. Grup geopolitik yang akan disebut BRICS+ itu bersifat terbuka bagi parlemen yang menjadi anggota blok BRICS dan yang akan bergabung ke blok dimaksud.

    Dewan Federasi juga mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia ke depan dan menggarisbawahi segera rampungnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU).

    Sementara BKSAP menyampaikan perlunya Dewan Federal mendorong finalisasi keputusan investasi kilang minyak di Tuban yang akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Sekaligus kami mendorong penguatan kapasitas Bahasa antarstaf parlemen kedua negara. Sehingga staf parlemen Indonesia dapat belajar Bahasa Russia dan sebaliknya,” tutur Mardani.

    BKSAP DPR RI melakukan lawatan kehormatan ke Moskow 22-27 Februari, sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarparlemen dalam 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Russia pada 2025 ini. Delegasi terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, dan Gde Sumarjaya Linggih.

    Mereka bertemu dan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia – Rusia yakni BRICS Expert Council, Dewan Federasi Majelis Federal, Duma Negara Majelis Federal, Kelompok Persahabatan Rusia-Indonesia Duma Negara Majelis Federal.

    (maa/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

    “Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Prabowo.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.

    “Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar.

    Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    Setelah resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram. Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

    (akn/ega)

  • Kepala BGN: MBG langkah strategis songsong Indonesia Emas 2045

    Kepala BGN: MBG langkah strategis songsong Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Dadan saat memberikan pembekalan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, menyebut sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program MBG berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

    “Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” kata Dadan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Generasi anak-anak saat ini, menurutnya, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting.

    Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan program MBG merupakan program pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Dadan berharap program ini dapat didukung oleh para kepala daerah.

    Adapun kepala daerah dapat berkontribusi dalam program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan. Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

    Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

    “Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

    “Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ujar dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Pakai Maung Garuda, Apa Bedanya dengan Mobil Kepresidenan Prabowo?

    Menteri Pakai Maung Garuda, Apa Bedanya dengan Mobil Kepresidenan Prabowo?

    Jakarta –

    Maung Garuda versi menteri bakal masuk jalur produksi. Apa bedanya Maung Garuda buat menteri dengan mobil kepresidenan Prabowo Subianto?

    Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan pejabat eselon I Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil buatan anak bangsa. Mobil yang dimaksud merujuk pada Pindad Maung Garuda. Sebab, mobil ini diklaim menggunakan banyak komponen dalam negeri. Terkait hal itu, Pindad juga sudah mulai menyiapkan produksi Maung Garuda untuk kendaraan dinas menteri.

    “Jadi untuk produksi yang Maung sendiri ya, untuk jajaran kementerian dan penjabat eselon I-II ya di kementerian, saat ini sedang disiapkan, dan harapannya nanti di bulan depan itu sudah siap, sehingga nanti masuk ke masa produksi,” ungkap Direktur Teknik dan Pengembangan Pindad Prima Kharisma dikutip detikNews.

    Kata Prima, Maung Garuda yang jadi kendaraan dinas menteri bakal memiliki spesifikasi yang berbeda dengan mobil kepresidenan Prabowo.

    “Jadi ini sebenarnya versi yang mirip yang digunakan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden, tapi ini versi yang tanpa armor, kemudian dia lebih ringan, dan lain sebagainya, karena tadi ada gradingnya ya,” jelas Prima.

    Spesifikasi Maung Garuda MV3 Limousine Mobil Kepresidenan Prabowo

    Sebagai informasi, digunakan oleh orang nomor satu di Indonesia, Maung Garuda versi presiden dibekali ragam fitur kelas wahid. Mobil kepresidenan dengan nama MV3 Garuda Limousine itu dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan presiden dan wakil presiden.

    Garuda MV3 Limousine memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 m, lebar 2,06 m, tinggi 1,87 m serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Versi menteri kemungkinan bobotnya akan lebih ringan dari 2,95 ton tersebut. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 dk, dan transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 km/jam.

    Dengan portofolio produsen alpalhankam, PT Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama dengan dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193, kaca antipeluru level B5/B6, serta dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe Run Flat Tyre (RFT) yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Tapi fitur ini tak akan tersemat di Maung Garuda untuk kendaraan dinas menteri.

    Interiornya cukup mewah. Maung Garuda untuk presiden dilengkapi dengan head unit berukuran 12 inci, kamera 360 derajat, LED Smart TV, kulkas, dan portable wifi.

    (dry/rgr)