Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang seluruh mantan presiden dalam kegiatan Parade Senja di Akademi Militer (Akmil),
Magelang
, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) sore.
Sosok
Megawati Soekarnoputri
dan
Joko Widodo
(Jokowi) termasuk dalam undangan kegiatan yang jadi rangkaian
retret kepala daerah
.
Menteri Dalam Negeri Muhammad
Tito Karnavian
menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Parade Senja kepada semua mantan presiden, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.
Tito mengonfirmasi bahwa Presiden keenam RI,
Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) hadir dalam pertunjukan drumband oleh taruna Akmil itu.
“Saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi,” ucapnya yang merujuk Presiden ketujuh RI tersebut, Kamis.
Selain itu, Tito juga mengonfirmasi kehadiran tiga pejabat dalam Parade Senja, yaitu Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Akmil pada Kamis (27/2/2025) sore menggunakan helikopter.
Prabowo akan menginap semalam di glamping sebelum memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah yang melaksanakan retret pada Jumat (28/2/2025).
Komandan Komando Resor Militer 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo mengatakan, sekitar 3.300 personel gabungan disiagakan untuk menyambut kedatangan dan sesi acara Prabowo.
Bambang menGatakan, kepala negara akan tiba di Akmil pada Kamis sore, tanpa menyebut waktu secara spesifik.
“Jalur darat dan udara sudah kami siapkan,” ujarnya usai apel gelar pasukan di lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Rabu (26/2/2025).
Untuk jalur udara, Prabowo bakal naik helikopter setelah mendarat di Bandara Adisutjipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Landing (helikopter) di Akmil, sebagai tempat yang kami rencanakan,” ungkap Bambang.
Dia menyatakan, apabila cuaca memungkinkan, Prabowo menempuh perjalanan udara untuk tiba di Akmil.
Hanya saja, dia mengaku masih menunggu perintah akhir dari Istana.
Bambang pun mengupayakan agar Jalan Gatot Subroto (alamat Akmil berada) tidak ditutup dan tetap bisa dilalui pengendara kendaraan.
Terpisah, Kepala Polres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum mengatakan, Prabowo akan mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dijadwalkan memberikan pengarahan dalam retret kepala daerah.
“Kemungkinan Bapak Presiden akan mendampingi (SBY) kalau tidak ada kendala,” ucapnya dikutip
Kompas.com
(18/2/2025).
Ia menambahkan bahwa Prabowo dipastikan akan memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari terakhir retret.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Prabowo
-
/data/photo/2025/02/22/67b95cc95b133.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati
Regional
27 Februari 2025")
Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati Regional 27 Februari 2025
-
Wamen Investasi: Danantara mitra strategis Kementerian Investasi
Secara prinsip Danantara itu adalah konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund…,
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan mitra strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
“Jadi memang ke depannya Danantara itu akan benar-benar mitra strategis dengan kementerian kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ke depannya kita akan coba ikut meng-guidance Danantara itu sendiri untuk bagaimana kita melihat investasi hilirisasi strategis mana saja yang akan kita masuk,” ujar Todotua Pasaribu di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, secara prinsip Danantara merupakan konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund.
“Secara prinsip Danantara itu adalah konsolidasi investasi dalam bentuk sovereign wealth fund. Artinya memang tujuan utama dalam pembentukan Danantara itu, Presiden RI mengharapkan bahwa ke depannya kita punya independensi dalam hal berinvestasi dan ini investasi apa aja, khususnya investasi dalam konteks hilirisasi,” katanya.
Wamen Investasi juga menyampaikan bahwa dalam satu tahun awal akan dilakukan konsolidasi internal Danantara.
“Tentunya dalam satu tahun awal ini nanti akan pertama konsolidasi internal Danantara, dan kita akan melihat proyek strategis mana yang memang khususnya bukan cuma investasi tapi khususnya juga berbicara konteks hilirisasi yang akan kita masuk. Dan itu juga nanti kita akan harapkan adanya keberadaan daripada BUMN – BUMN kita untuk masuk dalam proyek-proyek strategis nasional,” ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sejumlah kebijakan strategis pemerintah yang baru diluncurkan, mulai dari Badan Pengelola Investasi Danantara hingga Bank Emas, merupakan ikhtiar menuju kemandirian ekonomi.
Dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar AS, pembentukan Danantara bertujuan mempercepat pembangunan industri hilirisasi sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam dan produksi nasional dapat meningkat signifikan, bahkan hingga puluhan atau ratusan kali lipat.
Prabowo menegaskan bahwa kekayaan dan potensi Indonesia sangat besar, tetapi pengelolaannya harus lebih cerdas, teliti, hati-hati, dan transparan.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025 -
ID FOOD pastikan impor gula untuk cadangan pemerintah
Pemerintah tetap harus memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi hal-hal di luar prediksi
Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD Sis Apik Wijayanto memastikan keputusan pemerintah untuk tetap melakukan impor gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar adalah untuk cadangan pangan pemerintah (CPP).
“Importasi ini adalah untuk cadangan pangan pemerintah, bukan untuk kebutuhan sekarang,” ujar Sis Apik dalam jumpa pers Kesiapan Pangan Jelang Puasa dan Lebaran di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.
Sis Apik menyampaikan pada Mei dan Juni 2025 sudah memasuki masa giling, sehingga kebutuhan gula konsumsi dalam negeri dipastikan sangat tercukupi.
Namun demikian, pemerintah tetap harus memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi hal-hal di luar prediksi.
Lebih lanjut, Sis Apik mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan negosiasi dengan beberapa negara produsen gula.
“Sebetulnya sudah cukup, tapi kan menjaga timing, jaga-jaga lah gitu,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan stok gula konsumsi pemerintah bisa untuk 3-4 bulan ke depan.
Menurut Ghani, pemerintah tetap perlu menyediakan pencadangan. Namun demikian, Ia memastikan bahwa importasi gula tersebut tidak akan didistribusikan ke pasar.
“Jadi gula yang diimpor oleh teman-teman dari RNI itu nanti tidak didistribusikan ke pasar, tapi didistribusikan untuk cadangan pangan pemerintah, untuk jaga-jaga,” ujar Ghani.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan Indonesia tetap mengimpor gula sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri yang akrab disapa Zulhas itu menyatakan Indonesia sudah memutuskan untuk melarang impor sejumlah komoditas, seperti beras, jagung dan garam.
Gula sebelumnya turut menjadi komoditas yang dilarang untuk impor, namun, menurut Zulhas, ada perubahan kebijakan.
“Gula sudah boleh (impor). Perintah Presiden, jadi saya tidak berani,” katanya.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/02/27/67bff5bbf1dc7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dukung Danantara, Mahfud MD: Kalau Nanti Ada Korupsi, Kita Lawan
Regional
27 Februari 2025")
Dukung Danantara, Mahfud MD: Kalau Nanti Ada Korupsi, Kita Lawan Regional 27 Februari 2025
Dukung Danantara, Mahfud MD: Kalau Nanti Ada Korupsi, Kita Lawan
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD
merespons pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
Danantara
).
“Danantara itu sebagai sebuah kebijakan, itu menjadi wewenang pemerintah. Mungkin banyak yang mengkritik. Tapi silakan, kita tunggu aja (pengelolaan),” kata Mahfud MD saat di Universitas Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (27/2/2025).
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu berpendapat bahwa apapun yang menjadi kebijakan saat ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang terpilih.
“Itu boleh membuat kebijakan apa saja sejauh tidak melanggar undang-undang. Kalau itu pilihan kebijakan bahwa sekarang punya uang banyak, membantu rakyat, perlu Danantara, ya silakan aja,” paparnya.
Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar pengelolaan Danantara harus sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat.
“Tetapi kalau nanti ada pelanggaran hukum, korupsi, dan sebagainya. Kita lawan,” tegasnya.
“Kalau sekarang kan harus didukung dulu, wong itu kewenangan dia (Presiden Prabowo). Sekarang kan belum ada apa-apa. Belum ada pelanggarannya, uangnya juga belum ada kan,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2/2025).
Danantara adalah
lembaga yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara secara lebih efisien.
Danantara dibentuk dengan tujuan utama mengonsolidasikan dan mengelola kekayaan negara secara optimal demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa Danantara adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan BUMN, dengan harapan dapat meningkatkan dividen yang disetorkan kepada negara.
Tujuan utama pembentukan Danantara adalah mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Kapolri dan Panglima Tegaskan Anggota Terlibat Peristiwa Tarakan Akan Disanksi
Jakarta –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal peristiwa oknum TNI menyerang Polres Tarakan beberapa waktu lalu. Jenderal Sigit menyebut persoalannya sudah ditangani Polda Kaltara dan Kodam VI/Mulawarman.
“Saya kira kemarin Pangdam (VI/Mulawarman) sudah sampaikan bersama Kapolda yang mendalami,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).
Dia mengatakan dari Mabes Polri juga turut ikut menangani peristiwa itu. Kapolri memerintahkan Kepala Divisi Propam Polri berkoordinasi dengan Komandan Puspom (Danpuspom) TNI dan Komandan Puspom AD (Danpuspomad).
“Saya minta untuk Kadiv Propam juga berkoordinasi dengan Danpuspom TNI dan Danpuspomad,” ucapnya.
Kapolri mengatakan anggota Polri maupun TNI yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. Dia menekankan soliditas dan sinergisitas TNI-Polri harus terus diutamakan.
“Yang paling utama kita sudah sama-sama sepakat yang melanggar kita tindak. Tapi soliditas dan sinergisitas TNI-Polri terus harus kita jaga dan kita tingkatkan, yang paling utama itu,” tuturnya.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga mengatakan anggota TNI akan dihukum jika terbukti terlibat insiden Tarakan. (Rumondang/detikcom)
Di lokasi yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan hal senada. Dia memastikan persoalan tersebut sudah ditangani.
“Udah nggak ada masalah, Pangdam dengan pimpinan dari Polri sudah membuat langkah-langkah dan semuanya sudah selesai,” tegas Jenderal Agus.
Dia mengatakan anggota yang terlibat dalam penyerangan tersebut akan diberi hukuman berdasarkan kesalahan yang dilakukan.
“Nanti kita lihat kesalahan, karena memang kejadiannya kan di tempat hiburan malam, pasti akan kita tindak kalau yang salah,” ucapnya.
Penyerangan oknum TNI terhadap anggota Polres Tarakan terjadi pada Minggu (23/2) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Sebanyak 6 anggota Polres Tarakan terluka akibat insiden itu.
Diduga penyerangan itu dipicu pengeroyokan anggota TNI di salah satu kafe di Kota Tarakan pada Sabtu (22/2) malam. Sebanyak 20 anggota TNI diperiksa Denpomdam terkait kasus itu.
Kapolda Kaltara Irjen Hary Sudwijanto dan Pangdam Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha memastikan TNI-Polri tetap solid. Kodam Mulawarman juga memperbaiki Polres Tarakan yang mengalami kerusakan.
(jbr/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Menteri PU dan Menhub Tinjau Jalur Pantura, Soroti Masalah Truk Obesitas
Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan inspeksi langsung di Jalur Pantai Utara (Pantura), tepatnya di ruas Batas Kota Batang-Batas Kabupaten Kendal KM SMG 75+600, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu malam (26/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau proses perbaikan jalan yang akan mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.
Dody menjelaskan perbaikan jalan berlubang di jalur Pantura terus dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DIY untuk memastikan jalur tersebut dapat berfungsi optimal selama puncak arus mudik, yang menjadi alternatif penting bagi Tol Trans Jawa.
“Inshallah, persiapan untuk menyambut bulan Puasa dan Lebaran sesuai rencana. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami bekerja keras memastikan infrastruktur mudik siap agar masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman bisa merasa aman, lancar, dan nyaman,” ujar Dody melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (27/2/2025).
Dody juga mengungkapkan salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keberadaan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih sering beroperasi di jalan tol dan jalan nasional. Truk dengan muatan berlebih ini menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang lebih cepat, sehingga diperlukan kerja sama lebih erat antara berbagai pihak untuk menangani masalah ini.
“Masalah utama yang masih kita hadapi tetap sama, yaitu truk-truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih berkeliaran di jalan tol dan jalan nasional. Ini truk-truk yang over dimension ini kita carikan solusi bersama, agar kerusakan jalan bisa cepat ditangani,” jelas Dody.
Sementara itu, Kepala Bidang Preservasi I BBPJN Jateng-DIY, Tri Bakti Mulianto, menambahkan bahwa sejak awal tahun 2025, telah dilakukan perbaikan terhadap 6.118 titik lubang di Jalur Pantura Jawa Tengah yang membentang sepanjang 462,52 km. Hingga 25 Februari 2025, masih ada 168 lubang yang sedang dalam proses perbaikan.
“Perbaikan terus dilakukan dengan metode patching dan salob. Kami berharap sebelum jadwal mudik Lebaran nanti, seluruh perbaikan sudah tuntas, sehingga perjalanan pemudik menjadi lebih lancar dan aman,” tambah Mulianto.
Secara umum, kondisi Jalan Pantura di Jawa Tengah sudah cukup baik, meski masih ada beberapa titik yang sedang diperbaiki, seperti ruas Losari (batas Jawa Barat) – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Weleri – Kendal – Semarang. Kementerian Pekerjaan Umum mengimbau para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.
(rrd/rrd)
-
Puluhan Prajurit TNI Serang Mapolres Tarakan, Jenderal Agus Subiyanto: Kita Tindak yang Salah
loading…
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan keterangan pers. Foto/Riyan Rizki Roshali
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons perihal insiden penyerangan Mapolres Tarakan oleh puluhan oknum prajurit TNI. Jenderal Agus mengatakan saat ini persoalan itu sudah selesai ditangani perwakilan daerah.
“Sudah enggak masalah. Pangdam dengan pimpinan dari Polri sudah membuat langkah-langkah dan semuannya sudah selesai,” kata Panglima TNI kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).
Panglima TNI menuturkan, oknum anggota yang terlibat sudah dilakukan pemeriksaan. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, dia menegaskan akan menindak tegas oknum anggota yang terbukti bersalah.
“Nanti kita lihat kesalahan, karena memang kejadiannyakan di tempat hiburan malam, pasti akan kita tindak kalau yang salah,” jelasnya.
Sebagai informasi, puluhan oknum anggota TNI dari Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP diduga melakukan penyerangan dan perusakan di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa penyerangan dan perusakan tersebut terjadi pada Senin (24/2/2025) malam.
Adapun kejadian berawal saat sekelompok oknum TNI tiba di lokasi menggunakan truk berwarna hijau pada pukul 22.45 WITA. Mereka kemudian turun dan berjalan menuju Polres Tarakan dengan membawa batu, kayu, dan besi.
Terpisah, Kapendam IV Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto menegaskan kejadian ini bukan merupakan peristiwa yang disengaja ataupun bersifat institusional.
“Ini murni kesalahpahaman antarindividu, bukan masalah antarinstitusi. TNI dan Polri tetap solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Utara, termasuk Kota Tarakan,” kata dia dalam keterangannya yang diterima, Selasa (25/2/2025).
(rca)
-
6 Kejagung Bongkar Korupsi di Pertamina, Mahfud MD: Tak Akan Berani kalau Tidak Dapat Izin Presiden Regional
Kejagung Bongkar Korupsi di Pertamina, Mahfud MD: Tak Akan Berani kalau Tidak Dapat Izin Presiden
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),
Mahfud MD
, menilai keberanian
Kejaksaan Agung
dalam membongkar kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina tidak terlepas dari restu Presiden
Prabowo Subianto
.
“Menurut saya, Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja,” kata Mahfud MD saat ditemui di Universitas Slamet Riyadi Solo, Kamis (27/2/2025).
Kasus korupsi di Pertamina ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, dengan periode dugaan korupsi berlangsung antara 2018 hingga 2024.
Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini pada Rabu (26/2/2025).
Mahfud menilai bahwa langkah yang diambil Kejaksaan Agung adalah bukti penegakan hukum yang tegas meskipun ia tidak menampik kemungkinan adanya motif politik di baliknya.
“Apa pun motifnya, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu,” lanjutnya.
Mahfud MD juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang menurutnya terus menunjukkan peningkatan sejak 2022 hingga 2024.
“Kejaksaan Agung itu selalu mendapat penilaian terbaik. Asal dilindungi dan diberi peluang oleh atas untuk melakukan tindakan,” ujarnya.
Langkah Awal dalam Penegakan Hukum
Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud berharap keberanian Kejaksaan Agung dalam menangani kasus besar seperti ini menjadi awal yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tunggu,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap obyektif dalam menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
“Jangan sampai nihilistik, seakan-akan yang dilakukan pemerintah itu salah terus, tidak ada gunanya. Ini ada gunanya. Ada gunanya,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Mobil Listrik Hadiah Erdogan untuk Prabowo Tak Wajib Dilaporkan ke KPK, Ini Alasannya
loading…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemberian hadiah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Presiden Prabowo Subianto tidak wajib dilaporkan. Foto/Biro Pers Setpres
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan pemberian hadiah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Presiden Prabowo Subianto tidakwajib dilaporkan. Sebab, hadiah berupa mobil listrik itu termasuk pemberian kenegaraan.
“Ini adalah pemberian kenegaraan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat 3, ini termasuk barang yang tidak wajib dilaporkan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi wartawan, Kamis (27/2/2025).
Dalam Pasal 2 ayat 3 huruf q Peraturan KPK nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi disebutkan, pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Pahala menjelaskan, pihaknya sudah bertemu dengan pihak istana terkait hadiah yang diterima Prabowo berupa mobil listrik Togg T10X. Dari pertemuan tersebut, diketahui hadiah dari Erdogan masuk dalam kategori pemberian kenegaraan.
“Nanti dari pihak mereka akan mengirimkan surat pemberitahuan atas penerimaan ini ke KPK,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah RI sebagai simbol persahabatan dan hubungan erat yang telah terjalin selama tujuh dekade. Penyerahan secara simbolis diberikan Erdogan kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu, 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Saat akan menuju tempat jamuan santap siang kenegaraan, Erdogan memperkenalkan Togg T10X kepada Prabowo dengan penjelasan sekilas terkait kendaraan listrik Turki ini. Prabowo pun tampak tersenyum dan menyambut baik pemberian kendaraan listrik berwarna putih ini dari pemerintah Turki.
-
BPOM RI Teken MoU dengan Kemendes, Soroti Potensi Obat-obatan Alami
Jakarta –
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menandatangani nota kesepahamanan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo yang berisi ‘Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’.
Taruna menganggap hal ini bisa menjadi langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan di pedesaan, hingga memberikan pembinaan pada usaha skala rumah tangga di pedesaan yang ingin meningkatkan kelasnya. Menurutnya, pengawasan obat dan makanan membutuhkan bantuan dari segala pihak termasuk perangkat desa agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi.
Selain itu, Taruna menuturkan bahwa kerjasama ini diharapkan juga dapat menyinkronkan program-program yang sedang dilaksanakan pemerintah. Salah satunya program pangan desa aman untuk menjamin makanan-makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas.
“Selanjutnya kita juga tahu bahwa banyak UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) itu berawal dari desa, misalnya PIRT (produk industri rumah tangga) yang mau naik tingkat menjadi produk makanan yang terstandarisasi. Itu membutuhkan pembinaan dengan menyalurkan melalui perangkat desa maka saya yakin itu lebih mudah,” kata Taruna, ditemui detikcom di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti potensi besar dari obat asli Indonesia, seperti jamu-jamuan, yang berkembang di pedesaan. Menurut Taruna, hingga saat ini potensi obat-obatan bahan alam masih belum dikelola dengan baik.
Hal ini menurutnya mesti diperhatikan karena potensi ekonomi obat bahan alam untuk masyarakat di pedesaan sangat besar. Menurut Taruna, pada akhirnya manfaat kerjasama ini akan diutamakan pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Ini (obat-obatan bahan alam) potensi ekonomi yang sangat tinggi. Jadi ini nanti akan bisa menjadi sumber yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kehidupan desa,” tandas Taruna.
Mendes PDT Yandri Susanto dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa setiap desa memiliki potensi yang besar dalam bidang masing-masing. Ia mengharapkan kerja sama tersebut bisa mendorong potensi desa-desa menjadi lebih besar.
“Jangan sampai potensi desa itu terpendam atau bahkan menjadi beban. Tapi kalau kita cari pemasarannya, pembinaannya, Insya Allah itu bisa menjadi sumber pendapatan yang membanggakan untuk negara ini. Karena desa ekspor itu bisa juga menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8 persen,” ujar Yandri pada awak media
Selain dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, Kemendes PDT juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Negara, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan PT Berdikari.
(avk/up)