Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Dukung Ketahanan Pangan Program Presiden Prabowo, Lapas Banyuwangi Tanam Padi di Lahan 2 Hektare

    Dukung Ketahanan Pangan Program Presiden Prabowo, Lapas Banyuwangi Tanam Padi di Lahan 2 Hektare

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Lapas Kelas IIA Banyuwangi menggelar program penanaman padi di lahan seluas dua hektare di Kelurahan Pakis, Kamis (27/2/2025). Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

    Diketahui, program tersebut merupakan bagian dari Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang bertujuan untuk membina warga binaan melalui kegiatan pertanian produktif.

    Kalapas Banyuwangi, Mochamad Mukaffi mengatakan, program tersebut dilaksanakan atas arahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

    “Kami melaksanakan program ini sesuai dengan bimbingan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Ditjenpas, sejalan dengan program Asta Cita ketahanan pangan Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Kegiatan yang diselenggarakan melibatkan berbagai pihak. Termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, serta perangkat Kelurahan Pakis untuk memastikan keberhasilan program yang tengah dijalankan.

    “Kami memiliki lahan dua hektare yang digunakan untuk mendukung kebijakan Presiden terkait ketahanan pangan,” katanya.

    Mukaffi menjelaskan, selain untuk mendukung ketahanan pangan, program tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan bertani.

    Pihaknya mengaku, panen padi diperkirakan berlangsung dalam empat bulan ke depan dan hasilnya akan didistribusikan untuk kebutuhan sosial.

    “Sebagian hasil panen akan kami berikan kepada masyarakat kurang mampu, terutama di sekitar Lapas dan wilayah Banyuwangi,” pungkasnya. (ted)

  • Keren, Indonesia Punya Tempat Pelatihan Buruh se-Asia Tenggara – Page 3

    Keren, Indonesia Punya Tempat Pelatihan Buruh se-Asia Tenggara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di pusat pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

    Hadir dalam HUT ke-52 KSPSI diantaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

    Andi Gani menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri atas dukungannya kepada KSPSI selama ini. Apalagi, kata Andi, Gani dalam pembangunan Pusdiklat KSPSI, Kapolri sangat mendukung.

    Adapun, Pusdiklat KSPSI terwujud berkat gotong royong seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) seluruh Indonesia. KSPSI, kata Andi Gani, akan setia memperjuangkan hak-hak buruh Indonesia dengan tetap mendukung program Pemerintah Prabowo Subianto yang pedulo terhadap kebijakan rakyat.

    “KSPSI juga akan tetap kritis kepada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

    Pusdiklat KSPSI dibangun diatas tanah seluas 3.000 meter persegi dengan gedung 5 lantai yang mencakup dua auditorium, ruang kelas pendidikan, perpustakaan digital, penginapan yang dapat menampung kapasitas ribuan orang, tempat ibadah, ruang olah raga, dan ruang pelatihan komputer.

    “Pusdiklat KSPSI juga telah ditunjuk oleh Asean Trade Union Council (ASEAN TUC) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan buruh se-Asia Tenggara,” ungkap Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu.

    Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan agar buruh meningkatkan keterampilan.

    “Dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 untuk rekan-rekan KSPSI. Saya kira ulang tahun hari ini merupakan ulang tahun yang penuh dengan makna. Karena dilaksanakan di tempat di mana nanti akan diselesaikan Pusdiklat bagi SPSI,” kata Kapolri.

     

  • Pakar usul dana efisiensi pemerintah diinvestasikan dalam Bitcoin

    Pakar usul dana efisiensi pemerintah diinvestasikan dalam Bitcoin

    Jakarta (ANTARA) – Pakar digital Anthony Leong mengusulkan agar sebagian dari dana efisiensi yang dilakukan pemerintah diinvestasikan dalam Bitcoin sebagai langkah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi nasional.

    “Jika harga Bitcoin mencapai Rp5 miliar per BTC, nilai investasi akan meningkat menjadi Rp1.063,83 triliun atau sekitar 12,66 persen dari total utang negara. Jika Bitcoin mencapai Rp10 miliar per BTC, nilai investasi naik menjadi Rp2.127,66 triliun, cukup untuk menutupi 25,32 persen dari total utang negara,” kata Anthony dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ia lantas melanjutkan, “Jika Bitcoin mencapai Rp20 miliar per BTC, nilai investasi melonjak menjadi Rp4.255,32 triliun, hampir menutupi 50,66 persen dari total utang negara.”

    Ia menuturkan bahwa berdasarkan data terbaru, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.400 triliun. Adapun per 25 Februari 2025, harga Bitcoin berada di kisaran 87.149 dolar AS atau sekitar Rp1,41 miliar per BTC (dengan asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS).

    “Jika pemerintah mengalokasikan Rp300 triliun untuk membeli Bitcoin, jumlah yang diperoleh mencapai 212.766 BTC,” ucapnya.

    Ia menilai investasi dalam Bitcoin dapat memberikan keuntungan besar dan memberi solusi inovatif dalam memperkuat cadangan keuangan negara jika dikelola dengan regulasi yang tepat. Misalnya, negara El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa.

    “Jika pemerintah mempertimbangkan investasi ini, mereka harus memiliki strategi mitigasi risiko yang matang. Bitcoin dapat memberikan imbal hasil yang tinggi, tetapi fluktuasi harganya juga sangat tajam. Harus kita pikirkan jangan sampai nanti sudah 20 miliar baru Indonesia melirik ini,” tuturnya.

    Untuk itu, ia mengatakan jika sebagian dana dialokasikan ke Bitcoin dan nilainya terus mengalami kenaikan maka Indonesia dapat memiliki sumber baru untuk membayar utang nasional tanpa perlu menambah pinjaman baru.

    “Tentu, kajian mendalam masih diperlukan, namun langkah awal bisa dimulai dengan alokasi kecil untuk memahami potensi dan risikonya. Saat ini, banyak manajer investasi global yang mulai berinvestasi di Bitcoin,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya strategi mitigasi risiko yang jelas dalam mengalokasikan dana ke Bitcoin agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

    “Jika dikelola dengan baik, investasi ini dapat menjadi langkah inovatif dalam memperkuat keuangan negara dalam jangka panjang,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (24/2), Presiden Prabowo Subianto mengungkap Rp300 triliun lebih dana hasil efisiensi yang disuntikkan ke Danantara bakal dikelola untuk membiayai 20 proyek strategis nasional.

    Dana sebesar Rp300 triliun lebih itu atau sekitar 20 miliar dolar AS merupakan hasil penghematan dari pos-pos belanja yang rawan korupsi, tidak efisien, dan kurang tepat sasaran.

    “Kini, dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” kata Presiden Prabowo saat acara peluncuran Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Yamaha Music Tutup 2 Pabrik di RI, 1.100 Buruh Terancam PHK – Page 3

    Yamaha Music Tutup 2 Pabrik di RI, 1.100 Buruh Terancam PHK – Page 3

    Oleh karena itu, Said Iqbal menuntut pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh. Terutama di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang tahun 2024.

    “Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut,” bebernya.

    Dia menilai Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian harus bekerja secara maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Khususnya untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan ribu buruh bahkan ratusan ribu buruh. Dia meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti.

    “Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” tegas Said Iqbal.

  • Wamenkop minta koperasi bisa kelola tambang migas

    Wamenkop minta koperasi bisa kelola tambang migas

    Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan aturan yang memperbolehkan badan usaha koperasi ikut mengelola tambang minyak dan gas bumi (migas).

    “Kami dari Kementerian Koperasi, dan tentu Pak Presiden (Prabowo Subianto) pasti 1.000 persen akan mendukung, sekiranya badan usaha koperasi juga bisa ikut mengelola tambang minyak dan gas,” ucap Ferry dalam Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis.

    Ferry menyampaikan bahwa koperasi berhasil mengelola idle well eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

    Idle well merujuk pada sumur minyak dan gas yang tidak aktif atau tidak beroperasi untuk sementara waktu, tetapi belum ditutup secara permanen.

    “Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga,” ucap Ferry.

    Keberhasilan tersebut menjadi landasan bagi Ferry untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM agar badan usaha koperasi diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengelola sumur-sumur idle eks-Pertamina.

    Terlebih, ketika pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi badan usaha koperasi untuk ikut mengelola tambang batu bara.

    Menurut dia, pertambangan minyak dan gas menjadi kesempatan selanjutnya bagi badan usaha koperasi.

    “Alangkah baiknya ini bisa dipertimbangkan, Pak Yuliot (Wamen ESDM), Pak Nanang (Tenaga Ahli Menteri ESDM), agar dibuatkan peraturan Menteri ESDM yang sekiranya diperbolehkan koperasi juga bisa ikut mengelola idle well,” kata dia.

    Atas hal tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sedang merumuskan regulasi agar pengelolaan sumur migas melibatkan koperasi.

    “Jadi kan selama ini regulasinya belum ada. Untuk itu, saya juga dengan teman-teman di Kementerian ESDM lagi merumuskan regulasi untuk keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumur minyak. Ya, terutama idle well, ya,” ucap Yuliot.

    Dikutip dari laman resmi DPD Provinsi Sumatera Selatan, Jaringan Koperasi Indonesia melalui Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) atas inisiatif disebut mengelola sumur-sumur minyak idle eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

    Pengelolaan tersebut kini menghasilkan hingga 15 barel minyak per hari, dan dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pemanfaatan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNPT: Kolaborasi penanggulangan terorisme dilakukan saat efisiensi

    BNPT: Kolaborasi penanggulangan terorisme dilakukan saat efisiensi

    kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menegaskan bahwa kolaborasi dan gotong royong dalam penanggulangan terorisme tetap dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan BNPT memiliki semboyan “Kolaboratif Dalam Penanggulangan Terorisme Yang Tercerahkan Dalam Keikhlasan.”

    “Jadi, apa pun kondisinya, kami gotong royong saja, kolaborasi, karena BNPT bertugas mengoordinasikan penanggulangan terorisme ini,” kata Eddy saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

    Ia mengerti dan memahami bahwa negara harus melakukan efisiensi anggaran agar masyarakat, pemerintah, maupun ekonomi Indonesia bisa lebih baik dan sejahtera ke depannya.

    Eddy mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan pemerintah melalui BNPT wajib melakukan pencegahan terhadap tindakan pidana terorisme.

    Ia menuturkan pencegahan tersebut dilakukan melalui tiga langkah, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

    Salah satu upaya kesiapsiagaan nasional dan kontraradikalisasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kepada masyarakat yang rentan terpapar radikalisme.

    “Kepada masyarakat yang kira-kira akan terpapar ini, kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme,” ujarnya.

    Sementara itu, upaya deradikalisasi dilakukan dengan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar radikalisme.

    Berbagai langkah deradikalisasi tersebut, kata Eddy, dilakukan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.

    BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar.

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panglima TNI dan Kapolri beri respons soal peristiwa di Polres Tarakan

    Panglima TNI dan Kapolri beri respons soal peristiwa di Polres Tarakan

    “Pangdam sudah buat langkah-langkah. Sudah enggak ada masalah. Pangdam dengan pimpinan dari Polri sudah membuat langkah-langkah,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turut merespons peristiwa penyerangan Polres Tarakan pada Senin (24/2) malam.

    Panglima TNI dan Kapolri merespons peristiwa tersebut ketika ditanya para jurnalis usai menghadiri acara pembagian bantuan sosial di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

    “Pangdam sudah buat langkah-langkah. Sudah enggak ada masalah. Pangdam dengan pimpinan dari Polri sudah membuat langkah-langkah,” kata Panglima

    Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa anggota yang terlibat. Namun, ketika ditanya para jurnalis mengenai berapa jumlah anggota yang diperiksa, dia hanya menjawab ada beberapa orang.

    “Nanti kami lihat kesalahan karena memang kejadiannya kan di tempat hiburan malam. Pasti akan kami tindak kalau yang salah,” kata Panglima kemudian ketika ditanya bentuk hukuman yang akan diberikan oleh pihaknya.

    Sementara itu, Kapolri menegaskan akan menindak personel yang terlibat dalam peristiwa penyerangan tersebut.

    “Saya minta untuk Kadiv Propam (Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri) juga berkoordinasi dengan Danpuspom (Komandan Pusat Polisi Militer) TNI, dan Danpuspomad (Danpuspom TNI Angkatan Darat), dan saya kira progresnya sedang berjalan,” kata Kapolri.

    Menurut Kapolri, langkah tersebut diambil karena hal yang paling utama adalah menjaga soliditas dan sinegitas antara Polri dengan TNI.

    Sebelumnya, para prajurit TNI diduga terlibat dalam penyerangan Polres Tarakan pada Senin (24/2) malam.

    Akibat insiden penyerangan Polres Tarakan tersebut, enam orang anggota Polri mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY: Infrastruktur terbaik berdampak bagi pertumbuhan ekonomi

    AHY: Infrastruktur terbaik berdampak bagi pertumbuhan ekonomi

    Magelang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa infrastruktur yang terbaik berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.

    “Saya rasa infrastruktur yang terbaik adalah yang langsung berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat,” katanya di Magelang, Kamis.

    Hal tersebut ia utarakan sebelum menyampaikan materi pada retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

    Ia menuturkan bahwa sesuai dengan portofolio Kemenko terbangun sinergi dan kolaborasi kesamaan cara pandang dan tentunya bisa dipadukan dengan program-program pembangunan ke depan.

    “Tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal utama yang perlu diketahui juga oleh para kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” katanya.

    Ia menyampaikan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto bahwa dalam acara itu mantan Presiden Indonesia ke-6, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nanti juga bisa mengisi materi.

    “Tentu pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia dan berbagai pengalaman lain terkait kepemimpinan, manajemen pemerintahan dan tentunya beliau juga ingin berkontribusi dalam pemikiran dan pandangan-pandangan beliau,” katanya.

    Ia menuturkan bahwa salah satu tujuan pembekalan itu agar pemerintahan berfungsi dan bekerja terutama relasi antara pusat dengan daerah dan juga antara eksekutif dan legislatif.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Layanan yang Wajib Dimiliki Bank Emas – Page 3

    Daftar Layanan yang Wajib Dimiliki Bank Emas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan Bank Emas atau bullion bank pertama dalam sejarah Indonesia, pada Rabu (26/2/2025). Bank Emas ini dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menyoroti terkait layanan yang harus dimiliki oleh Bank Emas di Indonesia. Ia menyarankan agar Bank Emas mampu memberikan fasilitas penyimpanan emas yang dapat dimonetisasi (unallocated).

    “Sehingga emas yang disimpan bisa digunakan untuk pembiayaan oleh bank. Nasabah dapat memperoleh bunga atau bagi hasil dalam bentuk gramasi emas,” kata Josua kepada Liputan6.com, Kamis (27/2/2025).

    Selanjutnya, layanan yang harus dimiliki bank emas adalah pinjaman berbasis emas, dengan jaminan emas yang dikembalikan dalam bentuk emas.

    “Ini sangat relevan bagi UMKM dan industri perhiasan yang membutuhkan pembiayaan berbasis logam mulia,” katanya.

    Kemudian, kata Josua, Bank emas harus menyediakan fasilitas transaksi jual beli emas dalam bentuk batangan murni (bullion), yang memungkinkan perdagangan emas secara global melalui platform digital.

    Tak kalah penting, bank emas harus menyediakan Kustodian dan vaulting. Dengan menyediakan layanan penyimpanan emas yang aman dan terstandarisasi secara internasional dengan sistem keamanan tinggi, seperti layanan vaulting yang telah teruji di pasar global (misal: Brinks).

    Terakhir, bank emas harus memiliki layanan derivatif dan lindung nilai. Dengan menyediakan instrumen derivatif berbasis emas, seperti gold futures dan options yang dapat digunakan untuk hedging terhadap fluktuasi harga emas.

    Menurutnya, dengan kehadiran bank emas, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat pasar emas domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan ekosistem keuangan berbasis emas yang terintegrasi dengan pasar global.

    “Namun, kesiapan regulasi, infrastruktur, dan edukasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasinya,” ujarnya.

     

  • Dedie Rachim Siapkan Hotline Pengaduan

    Dedie Rachim Siapkan Hotline Pengaduan

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat di bidang perizinan. Menanggapi hal tersebut, dalam waktu dekat, Dedie A. Rachim akan merilis nomor hotline.

    Nantinya, nomor hotline tersebut dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan oknum yang mempersulit perizinan atau bahkan meminta sejumlah uang.

    Hal ini disampaikan di sela-sela kegiatan pembekalan kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    “Nomor hotline ini untuk menanggapi banyaknya keluhan warga dan pelaku usaha tentang sulit dan lamanya mengurus perizinan usaha di Kota Bogor,” ungkapnya di Magelang pada Kamis (27/2).

    Dedie menuturkan, dalam berbagai paparan narasumber di retret kepala daerah, sempat juga diulas tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu sebesar 8 persen.

    BACA JUGA; Dedie Rachim Tegaskan Pelaksanaan Study Tour di Kota Bogor Ikuti SE Gubernur Jabar

    “Hal ini ditopang dengan adanya investasi dan kemudahan berusaha. Penyesuaian aturan-aturan dan penghilangan hambatan di alur proses serta persyaratan pun harus segera dilakukan,” tuturnya.

    Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Atep Budiman, menyambut baik arahan Wali Kota Bogor.

    Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalankan semua arahan untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Bogor.

    “Pembenahan berbagai hal, mulai dari regulasi hingga penyederhanaan prosedur untuk percepatan pelayanan perizinan, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Wali Kota Bogor (Perwali) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kota Bogor,” ungkap Atep.

    “Untuk memastikan pemberian pelayanan perizinan yang profesional dan berintegritas, pembuatan hotline ini difokuskan untuk menjaring keluhan maupun pengaduan masyarakat, sebagaimana arahan Bapak Wali Kota,” sambung dia.

    Hal ini menjadi salah satu upaya nyata untuk meningkatkan kualitas dan integritas pelayanan perizinan di Kota Bogor. Diharapkan, langkah ini akan semakin memicu para investor untuk berinvestasi di Kota Bogor.

    Di sisi lain, masyarakat juga dapat menggunakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra) yang merupakan sebuah aplikasi atau media untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi masyarakat Kota Bogor dalam menyampaikan pengaduan, saran, dan permintaan layanan publik serta kegawatdaruratan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bogor secara langsung.