Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Demokrasi Indonesia Tetap Dinilai Masih Sehat, Prabowo-Gibran Disebut Tak Alergi Kritik

    Demokrasi Indonesia Tetap Dinilai Masih Sehat, Prabowo-Gibran Disebut Tak Alergi Kritik

    Jakarta, Beritasatu.com – Analis ekonomi politik, Mardiyanto, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan ruang demokrasi yang luas, terbuka terhadap kritik, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

    “Pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Justru, partisipasi publik dalam mengawal kebijakan sangat penting agar demokrasi semakin maju. Harmonisasi antara pelaku usaha, perbaikan taraf hidup masyarakat, serta akselerasi kebijakan pemerintah menjadi indikator demokrasi yang sehat,” ujar Mardiyanto dalam diskusi dan rilis hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk “Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Mardiyanto mencontohkan berbagai aksi demonstrasi mahasiswa serta tagar kritik seperti #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap yang sempat viral. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak melarang aksi-aksi tersebut, bahkan menanggapinya dengan bijak.

    “Tagar dan aksi protes itu adalah bentuk ekspresi publik yang harus dihargai. Pemerintah melihatnya sebagai kritik yang membangun, bukan sebagai ancaman,” tambahnya.

    Selain demokrasi Indonesia yang masih sehat, Mardiyanto optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Menurutnya, berbagai terobosan kebijakan dan soliditas dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi kunci keberhasilan pemerintahan ini.

    “Survei LPI menunjukkan soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran cukup kuat. Sekarang tantangannya adalah bagaimana seluruh elemen pemerintahan mampu menangkap aspirasi publik dan mengakselerasikannya dengan visi Asta Cita,” pungkasnya.

  • Profil Rosyanto Yudha, Polisi Bintang 2 Ultahnya Mewah, Belum Lapor LHKPN?

    Profil Rosyanto Yudha, Polisi Bintang 2 Ultahnya Mewah, Belum Lapor LHKPN?

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Rosyanto Yudha Hermawan viral di media sosial X (Twitter) usai muncul foto kegiatan ultah (ulang tahun) dirinya, simak profil sang jenderal. Foto itu menjadi pembicaraan usai diunggah akun X diduga anaknya, @ghazyysuck3r, yang kini akunnya sudah tidak bisa ditemukan.

    “SELAMAT ULANG TAHUN UNTUK AYAH TERBAIK,” demikian tulis akun X diduga milik anak sang Irjen polisi bintang 2, @ghazyysuck3r.

    Foto yang dimaksud menampilkan Rosyanto Yudha di banner “Syukuran Ulang Tahun”, banner itu dikelilingi banyak hiasan bunga dan dekorasi yang indah. Tertulis nama lengkap beserta pangkat (Irjen) dan gelarnya yaitu S.I.K (Sarjana Ilmu Kepolisian), S.H (Sarjana Hukum), dan M.H. (Magister Hukum).

    “Syukuran Ulang Tahun Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan kebahagiaan dan kemudahan dalam hidup dan kesuksesan yang tidak terbatas,” demikian tertulis dalam banner tersebut.

    Rosyanto ternyata merupakan Kapolda Kalsel (Kalimantan Selatan) yang mulai menjabat sejak akhir 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Wakapolda di wilayah yang sama dari akhir tahun 2022, ia menjabat hampir dua tahun.

    Polisi Rosyanto Yudha belum lapor LHKPN?

    Nama sang Irjen polisi bintang 2 ternyata tidak ditemukan dalam website LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK berdasarkan penelurusan hari ini, Kamis 27 Februari 2025 pukul 13.15 WIB. Penelusuran dengan kata kunci spesifik seperti ‘Rosyanto’ atau ‘Yudha’ atau dengan nama lengkapnya juga tidak mendapati hasil.

    Hal ini berbeda dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang data harta kekayaan miliknya muncul di website e-lhkpn KPK. Pimpinan tertinggi Kepolisian ini terakhir kali melaporkan harta pada 30 Maret 2024 atau periode 2023. Adapun harta periode 2024 belum ditemukan datanya di laman yang sama.

    Profil Rosyanto Yudha Nama lengkap: Rosyanto Yudha Hermawan TTL: Purworejo, Jawa Tengah, 26 Februari 1970 Pekerjaan: polisi Riwayat pendidikan Rosyanto Yudha Akademi Kepolisian 1992 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri 2017

    Foto Rosyanto Yudha, polisi Kapolda Kalsel diduga menggelar ultah secara mewah. Kolase foto X

    Polisi Backing Tambang, Parcok, Tembak Mati Siswa Semarang, Jokowi Rusak Institusinya

    Kronologi Humas Polrestabes Semarang Tuduh Warga Sumbu Pendek, Ajudan Prabowo Dicolek Netizen

    Riwayat karier Rosyanto Yudha di kepolisian Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo Kapolres Kotabaru (2011) Kabidpropam Polda Kalsel (2013) Dirreskrimsus Polda Kaltim Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri (dalam rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017) Wakapolda Sulawesi Tenggara (Januari – September 2019) Wadirtipidkor Bareskrim Polri (September 2019 – Agustus 2020) Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri (2020) Irbidjemenlog Itwil V Itwasum Polri (2020) Wakapolda Kalimantan Selatan (Desember 2022 – November 2024) Kapolda Kalimantan Selatan (sejak November 2024 sampai sekarang)

    Demikian profil Rosyanto Yudha, Kapolda Kalsel yang viral kegiatan ultah dirinya mewah. Diduga polisi tersebut belum lapor LHKPN atau harta kekayaan berdasarkan penelusuran di website resmi e-lhkpn.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat di Seluruh Wilayah

    Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat di Seluruh Wilayah

    Jelang Ramadhan, Kapolri Instruksikan Pengamanan Ketat di Seluruh Wilayah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya di daerah-daerah untuk mencegah kejahatan selama bulan
    Ramadhan 2025
    .
    Sigit mengatakan, kejahatan tidak boleh diberi ruang supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat di bulan suci.
    Hal tersebut disampaikan Sigit usai menggelar Baksos Polri Presisi di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Kami turunkan di wilayah-wilayah yang memang padat dengan kehadiran aktivitas masyarakat untuk mencegah. Jangan sampai terjadi kejahatan-kejahatan yang tentunya kemudian bisa mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Sigit dalam jumpa pers.
    “Dan ini sudah kami instruksikan untuk seluruh wilayah agar betul-betul turun ke lapangan, agar kegiatan masyarakat di bulan suci Ramadhan ini betul-betul bisa terlaksana dengan khidmat,” sambungnya.
    Sigit mengatakan, Polri telah melakukan antisipasi dengan menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan menjelang Ramadhan 2025 ini.
    Tujuannya agar kondisi keamanan di masyarakat bisa tetap terjaga.
    “Dan apa yang menjadi harapan dan kebijakan pemerintah untuk terus bisa melaksanakan berbagai programnya juga bisa terlaksana dengan baik,” jelas Sigit.
    Sementara itu, Sigit menyebut Polri juga menjaga kebutuhan bahan pokok agar selalu tersedia di lapangan.
    Dia menyebut, kebutuhan pokok selama Ramadhan biasanya akan meningkat.
    “Kemudian terhadap kegiatan Ramadhan yang kemudian diiringi dengan tradisi mudik, ini juga tentunya menjadi PR kami. Dan kami juga akan melaksanakan rakor untuk memastikan semua pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berantas Korupsi di Pertamina, Perkuat Kepercayaan Publik ke Prabowo

    Berantas Korupsi di Pertamina, Perkuat Kepercayaan Publik ke Prabowo

    loading…

    Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mega korupsi Pertamina periode 2018–2023 mendapat apresiasi sejumlah kalangan. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mega korupsi Pertamina periode 2018–2023 mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut dinilai memperkuat kepercayaan publik kepada Prabowo.

    Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Donny Manurung menegaskan peringatan-peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato 100 hari pemerintahannya bukan sekadar retorika belaka. Hal ini terbukti dengan langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

    “Dukungan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 80% dalam berbagai survei, dan kini kepercayaan itu semakin kuat dengan tindakan nyata dalam menindak koruptor tanpa pandang bulu,” ujar Donny, Kamis (27/2/2025).

    Kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah ini disebut sebagai bukti BUMN selama ini telah menjadi sapi perah para oknum kotor dan oligarki minyak. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, keberanian untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi semakin nyata.

    “Langkah ini harus diapresiasi. Prabowo bukan hanya lantang berbicara, tetapi juga membuktikan dengan aksi konkret dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

    Donny menyoroti langkah Prabowo dalam membersihkan BUMN, termasuk Pertamina, menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo tidak akan berkompromi dengan para koruptor. Hal ini juga berkaitan erat dengan kebijakan terbaru pembentukan superholding Danantara, di mana Pertamina menjadi bagian di dalamnya.

    Menurut Donny, Prabowo ingin memastikan Danantara benar-benar bersih dari praktik korupsi, sebuah langkah yang tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi.

    “Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi para investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia,” jelas Donny.

    Donny menegaskan, penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam kasus BBM Pertamina harus berjalan maksimal. Donny mengingatkan agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan ekonomi ini.

  • Prabowo, SBY, Jokowi hingga Puan saksikan defile parade senja di Akmil

    Prabowo, SBY, Jokowi hingga Puan saksikan defile parade senja di Akmil

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo, serta Ketua DPR RI Puan Maharani menyaksikan bersama penampilan defile Parade Senja di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

    Berdasarkan tayangan langsung dalam akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo, SBY, Jokowi, Puan Maharani, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, menyaksikan penampilan defile Upacara Parade Senja tersebut di mimbar upacara.

    Sebelum defile dimulai, keenam pejabat, serta ratusan kepala daerah yang menjadi peserta retret atau pembekalan, menyaksikan penampilan drumband dari Genderang Suling Cakra Lokananta.

    Kemudian, Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara menerima laporan dari Komandan Defile Upacara Parade Senja.

    Penampilan defile pun dimulai dari defile berkuda oleh 25 taruna, yang diikuti oleh defile busana lambang kebesaran dari Akademi Militer, Akademi Kepolisian, hingga Universitas Pertahanan.

    Suasana defile pun tetap meriah, meski hujan deras sempat mengguyur Lapangan Pancasila, Akmil Magelang, yang menjadi tempat berlangsungnya acara.

    Upacara Parade Senja melibatkan taruna dan taruni dari Akmil sebanyak 1.158 taruna, Akademi Kepolisian sebanyak 376 taruna, dan cadet Universitas Pertahanan sebanyak 386 orang.

    Setelah defile berlangsung selama kurang lebih satu jam, acara dilanjutkan dengan santap malam di Rumah Makan Husein Akmil Magelang.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Presiden dijadwalkan memberi pembekalan kepada para kepala daerah pada hari terakhir retret, sekaligus menutup kegiatan tersebut.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bongkar Kasus Besar di Pertamina, Bukti Prabowo Tegas Berantas Korupsi

    Bongkar Kasus Besar di Pertamina, Bukti Prabowo Tegas Berantas Korupsi

    loading…

    Kapuskenkum Kejagung Harli Siregar membeberkan awal mula penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Ridwan Fawallang menyoroti kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kita tidak bisa membiarkan praktik kotor ini terus terjadi. Pertamina adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan permainan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi,” ujar Ridwan, Kamis (27/2/2025).

    Ridwan menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya sekadar retorika dalam memerangi korupsi. Pidato-pidato Presiden di berbagai kesempatan menunjukkan tekad kuat untuk membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

    “Presiden Prabowo pernah menegaskan koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Ini bukan sekadar omong kosong, tetapi peringatan keras bahwa tidak ada tempat aman bagi para perampok uang rakyat,” tegasnya.

    Dalam konteks pemberantasan korupsi, Ridwan juga menyoroti era kepemimpinan Prabowo membawa semangat baru dalam membersihkan Indonesia dari mafia-mafia korupsi yang telah lama menggurita. Bahkan, langkah ini disebut mulai menyasar para elite bisnis, termasuk salah satu orang terkaya di Asia yang selama ini diduga memiliki keterlibatan dalam permainan minyak dan sumber daya negara.

    Sebagai akademisi, Ridwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiri di barisan kebenaran dan mendukung penuh langkah Presiden dalam membersihkan Indonesia dari koruptor.

    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu melawan para perampok uang negara yang telah menyengsarakan bangsa ini selama bertahun-tahun,” ujarnya.

    (shf)

  • Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mencapai target lifting minyak.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, setidaknya ada empat kendala yang menghambat peningkatan lifting migas. Pertama, fasilitas upstream sudah banyak yang tua dan bocor.

    “Untuk fasilitas ini memang suatu kendala sehingga menghambat produksi, terutama di-offshore kita pipanya sudah pada berkarat,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2025).

    Kendala kedua, perizinan yang cukup lama di hulu migas. Ketiga, masalah keamanan.

    Djoko menyebut kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkendala dengan masalah keamanan. Sebab, terdapat gangguan dari masyarakat saat melakukan proses eksplorasi maupun produksi.

    “Masalah keamanan juga gangguan masyarakat ketika eksplorasi dan produksi,” kata Djoko.

    Adapun, kendala keempat adalah masalah fiskal. Terkait kendala tersebut, Djoko mengeklaim pihaknya akan memberikan insentif kepada badan usaha.

    Sementara untuk kendala perizinan, pihaknya akan melakukan penyederhanaan dan mencabut aturan yang menghambat. Untuk gangguan dari masyarakat pihaknya menggandeng TNI/Polri untuk pengamanan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia acapkali mendorong SKK Migas untuk meningkatkan lifting.

    Bahlil menekankan pentingnya peningkatan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dia meminta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2025 minimal 630.000 barel minyak per hari (bopd) dan naik menjadi di atas 800.000 bopd pada 2028. Hal ini sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Bapak Presiden Prabowo pada 2028-2029, kita itu sudah punya lifting 800.000-900.000 bopd. Kalau memang itu bisa 1 juta bopd, jauh lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi. Karena itu, saya meminta agar apa yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi,” tegas Bahlil.

    Adapun, lifting minyak pada 2024 lalu pun masih belum bisa tercapai. Secara terperinci, lifting minyak bumi sepanjang tahun lalu rata-rata sebesar 579.700 bopd.

    Padahal, target lifting minyak bumi dari APBN mencapai 635.000 bopd. Adapun, realisasi pada Desember tahun lalu mencapai 657.00 bopd, sedangkan Januari lalu 532.000 bopd.

  • Pengamat Nilai Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Serius, Ini Alasannya

    Pengamat Nilai Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Serius, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara tak surut meski pada awal tahun ini belum tampak akan terlaksana. 

    Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) nyatanya tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan negara.

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat secara keseluruhan dalam Perpres tersebut, masih belum ada arah yang jelas dan perincian terkait rencana pembentukan BPN dan target rasio pajak hingga 23%. 

    “Pemerintahan sekarang ini masih belum serius untuk membentuk BPN guna mencapai target rasio pajak di 23%,” tuturnya, Kamis (27/2/2025). 

    Mengacu lampiran Perpres No.12/2025, sudah diuraikan infografis tentang highlight intervensi untuk mendirikan BPN dan meningkatkan rasio pajak menjadi 23%. 

    Akan tetapi, menurut Prianto infografis tersebut masih terlalu sederhana dan tidak menggambarkan rencana membentuk BPN dan cara meningkatkan rasio pajak hingga 23%.

    Secara spesifik pun, narasi pendirian BPN dan target rasio pajak 23% itu ada Prioritas Nasional 7 yang didukung oleh program hasil terbaik cepat. Namun demikian, jika dilihat kerangka regulasi dan kelembagaan di Prioritas Nasional 7, tidak ada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendirian BPN.

    Prianto melihat kondisi saat ini, bahwa Kementerian Keuangan masih enggan untuk memisahkan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kemenkeu. 

    Menurutnya, alasan Kemenkeu cukup logis. Pasalnya memisahkan fungsi penerimaan dan fungsi belanja di APBN itu jauh lebih sulit dari kondisi ketika kedua fungsi tersebut masih berada di satu atap Kemenkeu.

    Prianto menyampaikan tidak disebutkan pula dalam RPJMN, terkait kapan waktu dan kondisi ekonomi yang tepat untuk membentuk BPN selama periode 2025-2029 ini. 

    “Ketika ditanya kapan waktu yang tepat bagi pemerintahan sekarang ini membentuk BPN, semuanya tergantung political will dari pemerintahan. Ketika Menkeu sekarang masih tidak berubah, sepertinya BPN hanya akan sebatas omon-omon berdasarkan alasan logis di atas,” lanjut Prianto. 

    Dalam RPJMN tersebut, pemerintah menyinggung cara menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB itu yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan. 

    RPJMN pun menargetkan tiga capaian. Pertama, penambahan wajib pajak hingga 90% pada 2029. Kedua,tingkat kepatuhan pajak penyampaian SPT Tahunan mencapai 100% pada 2029. Ketiga, indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 100% pada 2029.

    RPJMN pun menjelaskan intervensi yang akan dilakukan untuk mewujudkan tiga capaian tersebut. Pertama, implementasi Coretax alias sistem informasi inti administrasi perpajakan dan interoperabilitas dengan sistem informasi stakeholder terkait agar menuju data-driven. 

    Kedua, simplifikasi proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan. Ketiga, pembenahan tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan (termasuk sin tax). Keempat, peningkatan kepatuhan perpajakan.

  • Tak Cuma Tuntut 3 Poin Keadilan, Pengemudi Ojol Desak KPK Usut Dugaan TPPU dan Gratifikasi Regulator

    Tak Cuma Tuntut 3 Poin Keadilan, Pengemudi Ojol Desak KPK Usut Dugaan TPPU dan Gratifikasi Regulator

    PIKIRAN RAKYAT – Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) menggelar demonstrasi bertajuk “Aksi Ojol 272” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025 pukul 13.00 WIB. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh dua perusahaan platform ojek online milik asing yang dinilai mengeksploitasi pengemudi ojol dan merchant-merchant daringnya.

    “Garda Indonesia sangat menyayangkan pihak pemerintah tidak berani dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi tegas kepada dua platform asing yang sudah mengeksploitasi mitra-mitra kerjanya, baik itu pengemudi online dia maupun merchant-merchant online dia,” kata Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025.

    Igun mengatakan, pengemudi ojol merasa dirugikan oleh potongan biaya aplikasi yang jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam regulasi. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 tahun 2022, aturan batas maksimal potongan biaya aplikasi adalah 20 persen tetapi kenyataannya pengemudi online menerima potongan hampir mencapai 50 persen.

    “Belum lagi adanya skema-skema promo ataupun argo murah yang melanggar regulasi tarif seperti adanya pilihan skema Aceng (Argo Goceng) dan Slot yang memangkas tarif yang diterima oleh para pengemudi,” ucap Igun.

    Dikatakan Igun, pihaknya menduga ketidaktegasan pihak regulator dalam menindak platform yang melanggar regulasi karena adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun gratifikasi yang diterima oknum-oknum pejabat dari perusahaan platform.

    “Sehingga pihak perusahaan platform dapat kami bilang tidak tersentuh oleh sanksi dan dibiarkan begitu saja mengeksploitasi para pengemudi ojolnya maupun pengemudi online dan merchant-merchant mitra kerjanya,” tutur Igun.

    Atas kecurigaan tersebut, Garda Indonesia menyerahkan pembuktian dugaan tindak pidana tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga berwenang lainnya. Sebab, pihak Garda Indonesia tidak memiliki kemampuan dan instrumen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

    “Namun apabila kami menemukan alat bukti maka kami akan menyerahkan kepada pihak KPK, PPATK dan lembaga hukum yang berwenang untuk menindaklanjuti temuan alat bukti dan pendukungnya,” ujar Igun.

    Tiga Tuntutan Aksi

    Dalam aksi OJOL 272, pengemudi ojol menyampaikan 3 tuntutan utama yaitu:

    Pemerintah berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi. Revisi potongan biaya aplikasi dari 20 persen menjadi maksimum 10 persen. Hapuskan skema-skema program promo yang merugikan pengemudi ojol seperti Aceng, Slot dan sejenisnya.

    “Asosiasi menuntut kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar turun tangan memberikan sanksi tegas kepada platform atau perusahaan aplikator yang melanggar regulasi ini,” kata Igun.

    “Karena jajaran Kementeriannya tidak ada yang mampu memberikan sanksi tegas dan tidak berdaya menertibkan regulasi terhadap perusahaan aplikator yang melanggar regulasi,” ucapnya melanjutkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menpan RB Pastikan THR ASN Cair 10 Hari Sebelum Lebaran

    Menpan RB Pastikan THR ASN Cair 10 Hari Sebelum Lebaran

    loading…

    Menpan RB Rini Widyantini memastikan THR untuk ASN bakal cair 10 hari sebelum Lebaran 2025. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) cair 10 hari sebelum Lebaran 2025.

    “THR InsyaAllah. Biasanya 10 hari sebelum Lebaran,” kata Rini kepada awak media usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Bahkan, kata Rini, pencairan THR untuk ASN bisa lebih cepat tergantung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Tapi bisa lebih cepat, itu tergantung dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rini pun menegaskan jika sudah ada anggaran dan masing-masing Kementerian berbeda-beda.

    “Sudah ada anggaran, masing-masing kementerian beda-beda,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumukan bahwa pemerintah akan membagikan THR bagi ASN, sebagai bagian dari kebijakan pendorong perekonomian kuartal I/2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Diketahui tahun lalu, kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS 2024 tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2024. Anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah dananya mencapai Rp99,5 triliun atau hampir Rp100 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD.

    (shf)