Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bongkar Kasus Besar di Pertamina, Bukti Prabowo Tegas Berantas Korupsi

    Bongkar Kasus Besar di Pertamina, Bukti Prabowo Tegas Berantas Korupsi

    loading…

    Kapuskenkum Kejagung Harli Siregar membeberkan awal mula penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Ridwan Fawallang menyoroti kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kita tidak bisa membiarkan praktik kotor ini terus terjadi. Pertamina adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan permainan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi,” ujar Ridwan, Kamis (27/2/2025).

    Ridwan menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya sekadar retorika dalam memerangi korupsi. Pidato-pidato Presiden di berbagai kesempatan menunjukkan tekad kuat untuk membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

    “Presiden Prabowo pernah menegaskan koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Ini bukan sekadar omong kosong, tetapi peringatan keras bahwa tidak ada tempat aman bagi para perampok uang rakyat,” tegasnya.

    Dalam konteks pemberantasan korupsi, Ridwan juga menyoroti era kepemimpinan Prabowo membawa semangat baru dalam membersihkan Indonesia dari mafia-mafia korupsi yang telah lama menggurita. Bahkan, langkah ini disebut mulai menyasar para elite bisnis, termasuk salah satu orang terkaya di Asia yang selama ini diduga memiliki keterlibatan dalam permainan minyak dan sumber daya negara.

    Sebagai akademisi, Ridwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiri di barisan kebenaran dan mendukung penuh langkah Presiden dalam membersihkan Indonesia dari koruptor.

    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu melawan para perampok uang negara yang telah menyengsarakan bangsa ini selama bertahun-tahun,” ujarnya.

    (shf)

  • Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mencapai target lifting minyak.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, setidaknya ada empat kendala yang menghambat peningkatan lifting migas. Pertama, fasilitas upstream sudah banyak yang tua dan bocor.

    “Untuk fasilitas ini memang suatu kendala sehingga menghambat produksi, terutama di-offshore kita pipanya sudah pada berkarat,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2025).

    Kendala kedua, perizinan yang cukup lama di hulu migas. Ketiga, masalah keamanan.

    Djoko menyebut kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkendala dengan masalah keamanan. Sebab, terdapat gangguan dari masyarakat saat melakukan proses eksplorasi maupun produksi.

    “Masalah keamanan juga gangguan masyarakat ketika eksplorasi dan produksi,” kata Djoko.

    Adapun, kendala keempat adalah masalah fiskal. Terkait kendala tersebut, Djoko mengeklaim pihaknya akan memberikan insentif kepada badan usaha.

    Sementara untuk kendala perizinan, pihaknya akan melakukan penyederhanaan dan mencabut aturan yang menghambat. Untuk gangguan dari masyarakat pihaknya menggandeng TNI/Polri untuk pengamanan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia acapkali mendorong SKK Migas untuk meningkatkan lifting.

    Bahlil menekankan pentingnya peningkatan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dia meminta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2025 minimal 630.000 barel minyak per hari (bopd) dan naik menjadi di atas 800.000 bopd pada 2028. Hal ini sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Bapak Presiden Prabowo pada 2028-2029, kita itu sudah punya lifting 800.000-900.000 bopd. Kalau memang itu bisa 1 juta bopd, jauh lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi. Karena itu, saya meminta agar apa yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi,” tegas Bahlil.

    Adapun, lifting minyak pada 2024 lalu pun masih belum bisa tercapai. Secara terperinci, lifting minyak bumi sepanjang tahun lalu rata-rata sebesar 579.700 bopd.

    Padahal, target lifting minyak bumi dari APBN mencapai 635.000 bopd. Adapun, realisasi pada Desember tahun lalu mencapai 657.00 bopd, sedangkan Januari lalu 532.000 bopd.

  • Pengamat Nilai Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Serius, Ini Alasannya

    Pengamat Nilai Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Serius, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara tak surut meski pada awal tahun ini belum tampak akan terlaksana. 

    Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) nyatanya tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan negara.

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat secara keseluruhan dalam Perpres tersebut, masih belum ada arah yang jelas dan perincian terkait rencana pembentukan BPN dan target rasio pajak hingga 23%. 

    “Pemerintahan sekarang ini masih belum serius untuk membentuk BPN guna mencapai target rasio pajak di 23%,” tuturnya, Kamis (27/2/2025). 

    Mengacu lampiran Perpres No.12/2025, sudah diuraikan infografis tentang highlight intervensi untuk mendirikan BPN dan meningkatkan rasio pajak menjadi 23%. 

    Akan tetapi, menurut Prianto infografis tersebut masih terlalu sederhana dan tidak menggambarkan rencana membentuk BPN dan cara meningkatkan rasio pajak hingga 23%.

    Secara spesifik pun, narasi pendirian BPN dan target rasio pajak 23% itu ada Prioritas Nasional 7 yang didukung oleh program hasil terbaik cepat. Namun demikian, jika dilihat kerangka regulasi dan kelembagaan di Prioritas Nasional 7, tidak ada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendirian BPN.

    Prianto melihat kondisi saat ini, bahwa Kementerian Keuangan masih enggan untuk memisahkan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kemenkeu. 

    Menurutnya, alasan Kemenkeu cukup logis. Pasalnya memisahkan fungsi penerimaan dan fungsi belanja di APBN itu jauh lebih sulit dari kondisi ketika kedua fungsi tersebut masih berada di satu atap Kemenkeu.

    Prianto menyampaikan tidak disebutkan pula dalam RPJMN, terkait kapan waktu dan kondisi ekonomi yang tepat untuk membentuk BPN selama periode 2025-2029 ini. 

    “Ketika ditanya kapan waktu yang tepat bagi pemerintahan sekarang ini membentuk BPN, semuanya tergantung political will dari pemerintahan. Ketika Menkeu sekarang masih tidak berubah, sepertinya BPN hanya akan sebatas omon-omon berdasarkan alasan logis di atas,” lanjut Prianto. 

    Dalam RPJMN tersebut, pemerintah menyinggung cara menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB itu yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan. 

    RPJMN pun menargetkan tiga capaian. Pertama, penambahan wajib pajak hingga 90% pada 2029. Kedua,tingkat kepatuhan pajak penyampaian SPT Tahunan mencapai 100% pada 2029. Ketiga, indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 100% pada 2029.

    RPJMN pun menjelaskan intervensi yang akan dilakukan untuk mewujudkan tiga capaian tersebut. Pertama, implementasi Coretax alias sistem informasi inti administrasi perpajakan dan interoperabilitas dengan sistem informasi stakeholder terkait agar menuju data-driven. 

    Kedua, simplifikasi proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan. Ketiga, pembenahan tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan (termasuk sin tax). Keempat, peningkatan kepatuhan perpajakan.

  • Tak Cuma Tuntut 3 Poin Keadilan, Pengemudi Ojol Desak KPK Usut Dugaan TPPU dan Gratifikasi Regulator

    Tak Cuma Tuntut 3 Poin Keadilan, Pengemudi Ojol Desak KPK Usut Dugaan TPPU dan Gratifikasi Regulator

    PIKIRAN RAKYAT – Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) menggelar demonstrasi bertajuk “Aksi Ojol 272” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025 pukul 13.00 WIB. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh dua perusahaan platform ojek online milik asing yang dinilai mengeksploitasi pengemudi ojol dan merchant-merchant daringnya.

    “Garda Indonesia sangat menyayangkan pihak pemerintah tidak berani dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi tegas kepada dua platform asing yang sudah mengeksploitasi mitra-mitra kerjanya, baik itu pengemudi online dia maupun merchant-merchant online dia,” kata Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025.

    Igun mengatakan, pengemudi ojol merasa dirugikan oleh potongan biaya aplikasi yang jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam regulasi. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 tahun 2022, aturan batas maksimal potongan biaya aplikasi adalah 20 persen tetapi kenyataannya pengemudi online menerima potongan hampir mencapai 50 persen.

    “Belum lagi adanya skema-skema promo ataupun argo murah yang melanggar regulasi tarif seperti adanya pilihan skema Aceng (Argo Goceng) dan Slot yang memangkas tarif yang diterima oleh para pengemudi,” ucap Igun.

    Dikatakan Igun, pihaknya menduga ketidaktegasan pihak regulator dalam menindak platform yang melanggar regulasi karena adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun gratifikasi yang diterima oknum-oknum pejabat dari perusahaan platform.

    “Sehingga pihak perusahaan platform dapat kami bilang tidak tersentuh oleh sanksi dan dibiarkan begitu saja mengeksploitasi para pengemudi ojolnya maupun pengemudi online dan merchant-merchant mitra kerjanya,” tutur Igun.

    Atas kecurigaan tersebut, Garda Indonesia menyerahkan pembuktian dugaan tindak pidana tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga berwenang lainnya. Sebab, pihak Garda Indonesia tidak memiliki kemampuan dan instrumen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

    “Namun apabila kami menemukan alat bukti maka kami akan menyerahkan kepada pihak KPK, PPATK dan lembaga hukum yang berwenang untuk menindaklanjuti temuan alat bukti dan pendukungnya,” ujar Igun.

    Tiga Tuntutan Aksi

    Dalam aksi OJOL 272, pengemudi ojol menyampaikan 3 tuntutan utama yaitu:

    Pemerintah berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi. Revisi potongan biaya aplikasi dari 20 persen menjadi maksimum 10 persen. Hapuskan skema-skema program promo yang merugikan pengemudi ojol seperti Aceng, Slot dan sejenisnya.

    “Asosiasi menuntut kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar turun tangan memberikan sanksi tegas kepada platform atau perusahaan aplikator yang melanggar regulasi ini,” kata Igun.

    “Karena jajaran Kementeriannya tidak ada yang mampu memberikan sanksi tegas dan tidak berdaya menertibkan regulasi terhadap perusahaan aplikator yang melanggar regulasi,” ucapnya melanjutkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menpan RB Pastikan THR ASN Cair 10 Hari Sebelum Lebaran

    Menpan RB Pastikan THR ASN Cair 10 Hari Sebelum Lebaran

    loading…

    Menpan RB Rini Widyantini memastikan THR untuk ASN bakal cair 10 hari sebelum Lebaran 2025. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) cair 10 hari sebelum Lebaran 2025.

    “THR InsyaAllah. Biasanya 10 hari sebelum Lebaran,” kata Rini kepada awak media usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Bahkan, kata Rini, pencairan THR untuk ASN bisa lebih cepat tergantung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Tapi bisa lebih cepat, itu tergantung dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rini pun menegaskan jika sudah ada anggaran dan masing-masing Kementerian berbeda-beda.

    “Sudah ada anggaran, masing-masing kementerian beda-beda,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumukan bahwa pemerintah akan membagikan THR bagi ASN, sebagai bagian dari kebijakan pendorong perekonomian kuartal I/2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Diketahui tahun lalu, kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS 2024 tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2024. Anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah dananya mencapai Rp99,5 triliun atau hampir Rp100 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD.

    (shf)

  • Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang

    Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang

    Presiden Prabowo (kiri) bersalaman dengan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X yang menyambut kedatangan Presiden di apron Pangkalan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis (27/2/2025). Presiden kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden tiba di Yogyakarta, lanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis sore, dan langsung melanjutkan perjalanan via darat menuju Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, untuk memimpin Upacara Parade Senja. Di apron pangkalan udara TNI AU itu, kedatangan Presiden disambut oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono (HB) X dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Presiden kemudian menyalami satu per satu pejabat yang menyambut kedatangannya, diawali dari Sultan HB X, Menhan Sjafrie, kemudian diikuti beberapa pejabat TNI di daerah seperti Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Yogyakarta Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, dan Komandan Lanud (Danlanud) Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Setiawan.

    Presiden terbang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 13.45 WIB didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Merah Putih di lapangan depan Gedung Graha Utama.

    Upacara itu, menjadi salah satu rangkaian acara retret baik saat retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun retret kepala daerah. Dalam prosesi upacara, Presiden bakal memeriksa pasukan, kemudian upacara biasanya dimeriahkan aksi defile dari taruna-taruna tiga matra TNI, dan aksi marching band Akmil, Genderang Suling Canka Lokananta.

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sumber : Antara

  • Legislator: Pentingnya prioritaskan produk lokal melalui kolaborasi

    Legislator: Pentingnya prioritaskan produk lokal melalui kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya memprioritaskan produk dalam negeri melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan daya saingnya dengan produk dari luar negeri.

    “Kita prioritaskan produk dalam negeri asal produknya bersaing, kompetitif, dan diminati. Bagaimana caranya? Silakan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Kawendra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Len Industri (Persero) dan subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia menyoroti dominasi produk asing yang langsung menarik perhatian masyarakat saat diluncurkan, terutama di sektor otomotif dan industri strategis.

    “Jangan hanya produk dari luar yang begitu launching di tanah air langsung digandrungi, masuk ke berbagai pameran otomotif dan mendapatkan perhatian. Kita harus memastikan produk kita punya nilai lebih dan mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia berharap agar produk lokal semakin dominan di pasar nasional ke depannya.

    Kawendra kemudian menyinggung soal kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pedoman pula bagi industri dalam negeri.

    “Pada era efisiensi saat ini, tentu kita dukung penuh kebijakan Pak Prabowo. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong public-private partnership agar tidak terus-menerus bergantung pada PNM (Penyertaan Modal Negara),” ucapnya.

    Menurut dia, efisiensi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta akan mempercepat kemandirian industri nasional, sebagaimana visi Presiden Prabowo dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan tidak bergantung pada impor.

    “Kita akan lebih bangga mempersembahkan sesuatu bagi negara. Kita bisa mendorong kreativitas dalam produksi dan operasional yang tentu saja akan berkontribusi terhadap keuangan negara,” ujarnya.

    Kawendra menegaskan agar PT Len Industri harus menjadi salah satu ujung tombak dalam mewujudkan visi kemandirian industri teknologi dalam negeri.

    Sebagaimana visi Presiden Prabowo tentang efisiensi, inovasi, dan kemandirian industri nasional, dia berharap PT Len Industri maupun industri lokal lainnya dapat semakin berkembang, menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global, serta berkontribusi bagi perekonomian dan pertahanan negara.

    “Saya yakin LEN ini menjadi harapan besar kita untuk bisa memproduksi lebih banyak teknologi yang tidak hanya untuk pertahanan saja,” kata dia.

    RDP Komisi VI DPR dengan PT Len Industri (Persero) tersebut beragendakan pembahasan evaluasi kinerja korporasi tahun 2024, serta penyampaian rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Momen Prabowo, Jokowi, dan SBY Diguyur Hujan Ikuti Parade Senja di Lembah Tidar

    Momen Prabowo, Jokowi, dan SBY Diguyur Hujan Ikuti Parade Senja di Lembah Tidar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Ketiga tokoh negara itu terlihat menaiki kendaraan taktis Maung untuk memeriksa pasukan dalam agenda yang merupakan rangkaian dari kegiatan retret kepala daerah.

    Di tengah hujan, ketiganya melihat kesiapan para taruna yang juga telah berbaris dengan menumpang di atas Maung buatan PT Pindad, Prabowo terlihat berdiri di depan. Di belakangnya, terlihat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Kemudian, di belakang ketiga tokoh ini juga terlihat ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Lalu, ada rombongan menteri-menteri, dan rombongan pimpinan lembaga negara, yang berjalan beriringan saat inspeksi pasukan.

    Kemudian, di kendaraan selanjutnya terlihat Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Dan, di Maung ketiga mengangkut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Kegiatan pemeriksaan pasukan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Selepas itu, Prabowo kembali posisinya sebagai inspektur upacara, sementara tamu kehormatan seperti SBY dan Jokowi, pimpinan lembaga, serta menteri-menteri kembali ke mimbar tempat mereka duduk semula.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian memimpin sesi mengheningkan cipta. Seluruh peserta upacara berdiri dan menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan.

    “Mengenang jasa dan arwah para pahlawan kita, mengheningkan cipta mulai,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Presiden duduk di barisan yang sama dengan tamu-tamu kehormatan, para mantan-mantan Presiden, dan menyaksikan aksi marching band Akmil Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL).

    Ada yang menarik dalam parade tersebut, lantaran hanya Jokowi yang tak terlihat menghormati taruna yang sedang menampilkan atraksi bagi para pejabat negara. 

    Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera sore ini diikuti oleh seribuan lebih taruna dari tiga matra TNI dan para kepala daerah peserta retret.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memang mengundang sejumlah Presiden terdahulu, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, yang terkonfirmasi hadir hanya dua presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi.

    “Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujarnya kepada waratwan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). 

    Selesai parade, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Husein, Akmil Magelang.

    Setelah itu, para kepala daerah beristirahat malam untuk bersiap melaksanakan kegiatan terakhir keesokan harinya, yakni pengarahan Presiden Prabowo Subianto pukul 08.30 WIB, Jumat (28/2/2025).

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

  • Wabup Bellinda Putri Susul Bupati ke Magelang, Dijadwalkan Kembali ke Kudus Besok

    Wabup Bellinda Putri Susul Bupati ke Magelang, Dijadwalkan Kembali ke Kudus Besok

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton menyusul Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengikuti kegiatan retret kepemimpinan di Magelang.

    Bellinda tiba di Magelang pada, Rabu (26/2/2025) malam. Selanjutnya dijadwalkan mengikuti kegiatan retret mulai hari ini, Kamis (27/2/2025) hingga besok, Jumat (28/2/2025).

    Setelah mengikuti kegiatan retret kepemimpinan di Magelang, Sam’ani dan Bellinda Putri dijadwalkan kembali ke Kabupaten Kudus setelah penutupan retret pada Jumat.

    Setelah sampai di Kudus, keduanya dijadwalkan mengikuti kegiatan kirab dan penutupan Tradisi Dandangan, juga pemukulan bedug di Menara Kudus tanda dimulainya puasa Ramadan.

    Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, retret menjadi ajang pembekalan penting bagi para pemimpin daerah dalam memperkuat wawasan dan sinergi dalam pembangunan.

    Kesempatan yang didapatkan sangat berharga dalam rangka memperdalam pemahaman dan memperkuat strategi pembangunan di daerah masing-masing.

    Sam’ani mengapresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah mendukung penyelenggaraan retret ini. Karena mengandung manfaat dalam membangun chemistry antarkepala daerah, juga memperkuat wawasan kebangsaan.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti retret. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membangun chemistry dan wawasan Nusantara,” terangnya.

    Sam’ani menyebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut hadir di Magelang memberikan pengarahan kepada peserta retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, kemarin Rabu (26/2/2025).

    Kata dia, kehadiran Wakil Presiden menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian acara  retret, bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpimpinan daerah di berbagai sektor.

    Sementara itu, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton sudah terlibat langsung dalam kegiatan retret bersama Bupati Kudus dan kepala daerah lainnya.

    Menurut dia, kegiatan retret kepemimpinan menjadi modal bagi kepala daerah dan wakilnya, agar semakin memperkuat sinergitas dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan di daerah.

    “Semua wakil kepala daerah tetap wajib mengikuti retreat sebagaimana yang diikuti kepala daerah terpilih,” terang dia. (Sam)

  • Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Kementerian PKP-Bank Dunia jajaki kerja sama implementasi 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

    “Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat,” kata Fahri di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

    “Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia,” katanya.

    Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

    Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

    Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

    “Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan,” kata Claudia.

    Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025