Momen Prabowo Jabat Tangan dan Tepuk Pundak Muzakir Manaf Usai Upacara Parade Senja
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Presiden Prabowo
Subianto menyalami
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
usai upacara Parade Senja di Akmil Magelang, Kamis (27/2/2025).
Usai upacara, Prabowo menjabat tangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Kemudian, Muzakir Manaf terlihat berjalan ke arah Prabowo saat Prabowo hendak meninggalkan lapangan.
Dia memberi salam hormat dan langsung dibalas dengan cara yang sama oleh Prabowo. Setelah itu Prabowo menjabat tangan Muzakir dan menepuk pundaknya.
Adapun, Muzakir Manaf merupakan mantan Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjabat sebagai gubernur Aceh.
Sosok yang dulu berada di garis depan perlawanan terhadap pemerintah, kini justru berdiri di barisan terdepan dalam kegiatan resmi di institusi militer.
Mualem, sapaan akrabnya, mengikuti retret kepemimpinan bagi kepala daerah se-Indonesia bersama ratusan peserta lainnya di Akmil Magelang.
Bagi Muzakir, seragam loreng bukan hal asing. Ia pernah memimpin GAM sejak 1986, bertahun-tahun menghadapi pasukan TNI di hutan Aceh.
Namun, setelah Perjanjian Helsinki 2005, ia bertransformasi menjadi tokoh politik dan memimpin transisi Aceh pasca-konflik sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).
Kini, bertahun-tahun setelah masa perjuangannya, ia justru berdiri tegap di Akmil, tempat yang dulu melahirkan para perwira yang pernah mengejarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Prabowo
-
/data/photo/2025/02/27/67c090bbdecd0.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Momen Prabowo Jabat Tangan dan Tepuk Pundak Muzakir Manaf Usai Upacara Parade Senja
-

Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas
CEO Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjawab pertanyaan awak media seusai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Harianto
CEO: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Kamis, 27 Februari 2025 – 06:47 WIBElshinta.com – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa investasi Danantara akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara transparan serta berintegritas.
Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan investasi yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip good governance akan menjadi dasar dalam setiap langkah investasi yang diambil oleh BPI Danantara, dengan mengutamakan transparansi dan integritas.
“Dalam menjalankan investasi ini arahan dari Bapak Presiden kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik,” kata Rosan.
Ia mengungkapkan bahwa dia dan timnya bekerja keras, termasuk dengan dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir, untuk memastikan bahwa BPI Danantara bisa berjalan dengan lancar sehingga berhasil diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dia menuturkan bahwa BPI Danantara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, memiliki 99 persen saham yang dimiliki oleh badan itu, sementara 1 persen saham lainnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai saham seri A.
Menurut Rosan, meskipun hanya 1 persen, saham seri A itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan BPI Danantara dan berperan penting dalam mencapai tujuan investasi yang lebih strategis.
Sebagai badan investasi yang diamanahkan oleh pemerintah, BPI Danantara bertugas untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.
Investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan untuk generasi mendatang.
“Tidak hanya saat ini, tapi juga saat ke depan karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita,” ucap Rosan.
Dia menambahkan bahwa tujuan investasi Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2029.
Dia juga mencatat bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2 hingga 5,3 persen, sesuai dengan prediksi Bank Dunia dan OECD mengenai kondisi ekonomi Indonesia ke depan.
“Tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5 persen sudah sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan kita 5 persen kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3 persen, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita,” kata Rosan.
Sumber : Antara
-

Kadin Ungkap Empat Tantangan Investasi Energi Hijau, dari Regulasi hingga Insentif – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan empat tantangan investasi energi hijau di Indonesia.
Keempat tantangan tersebut perlu segera diatasi agar tidak menghambat percepatan transisi energi di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar, menyebutkan tantangan pertama berupa kepastian hukum dan perbaikan regulasi.
Dalam kasus Indonesia, misalnya, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan.
Hal ini pun membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.
Menurut Bobby, Kadin berharap pemerintahan baru saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.
“Kami melihat Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu perlu perlu kepastian hukum,” kata Bobby dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue yang digelar oleh Kadin dan Katadata Green di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Tantangan lainnya yakni subsidi dan insentif terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi.
Menurut Bobby, harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil.
Sedangkan, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.
“Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian. Ini yang perlu kita cari solusinya,” ujarnya.
Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi investasi energi hijau, terutama insentif fiskal.
“Misalnya diberikan tax holiday selama 15 tahun,” ujarnya.
Dua tantangan investasi energi hijau lainnya adalah program pemanfaatan SDA untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak kepada keekonomian program.
Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan optimismenya tentang pertumbuhan investasi energi hijau di masa mendatang.
Melalui Danantara, lanjutnya, pemerintah bakal menyuntikkan dana hingga US$20 miliar per tahun untuk membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT).
Nilai tersebut bisa bertambah dengan melibatkan investor rekanan untuk setiap proyek investasi.
“Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim dalam sesi Leadership Speech.
Hashim menjelaskan dengan melibatkan investor rekanan, Danantara bisa meningkatkan modal investasinya hingga US$ 40 miliar per tahun.
Hashim optimistis kucuran dana dari Danantara akan menumbuhkan investasi di sektor energi hijau.
Sebab, permintaan terhadap energi baru terbarukan di Indonesia termasuk tinggi.
Selain itu, kata Hashim potensi EBT di Indonesia juga besar, mengutip data Kementerian ESDM, potensi energi bersih mencapai 3.687 Gigawatt.
“Jika kita bisa melakukan leverage tiga sampai empat kali untuk setiap proyek, kita dapat memiliki dana untuk membiayai berbagai project sekitar US$160 miliar per tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyatakan pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau.
Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 Gigawatt, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 144 Gigawatt.
“Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya.
“Apalagi pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.”
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 Gigawatt berasal dari EBT.
Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada 2024 menjadi 34,6 persen pada 2034.
Todotua mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT dan, serta insentif pajak.
Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin, Aryo Djojohadikusumo, mengapresiasi langkah pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.
“Presiden menyebutkan energi terbarukan, energi hijau berkali-kali. Dan dia secara khusus menyebutkan tambahan dana segar. Sebagian besar (dana) mungkin akan disuntikkan ke dalam energi hijau dan terbarukan serta industri yang penting bagi energi hijau seperti mineral,” ujarnya.
Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 terdiri dari beragam sesi, mulai dari Keynote Speech oleh Todotua Pasaribu dan Leadership Speech dari Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden di bidang Iklim dan Energi.
Acara yang sama menghadirkan pula sesi diskusi tematik dengan pembicara dari para pemimpin di bidangnya, baik swasta maupun pemerintah.
Diskusi tematik tersebut membahas sejumlah tema, di antaranya investasi hijau, rantai pasok energi hijau, target iklim dan pertumbuhan ekonomi, serta kendaraan listrik.
-

Kadin usulkan insentif “tax holiday” untuk pacu energi hijau
Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum.
Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemberian insentif oleh Pemerintah, di antaranya, berupa tax holiday selama 15 tahun untuk pengembangan industri energi hijau.
“Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian, ini yang perlu dicari solusinya,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.
Insentif dan subsidi tersebut, kata Bobby, penting terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi karena harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil. Di sisi lain, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.
Pemberian insentif dan subsidi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam mempercepat pengembangan industri energi hijau di tengah ketersediaan anggaran fiskal.
Bobby juga memaparkan beberapa tantangan lainnya dalam pengembangan energi hijau yakni kepastian hukum dan perbaikan regulasi.
Menurut dia, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan sehingga membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.
Ia berharap Pemerintah saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.
“Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu, perlu kepastian hukum,” kata dia.
Selanjutnya, terdapat juga tantangan dalam program Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak pada keekonomian program.
Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis tentang pertumbuhan investasi energi hijau pada masa mendatang.
Hashim mengatakan bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola dana (sovereign wealth fund/SWF) Danantara, yang akan membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT).
“Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan bahwa Pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 gigawatt, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 144 gigawatt.
“Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya.
Apalagi, kata dia, Pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 gigawatt berasal dari EBT. Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada tahun 2024 menjadi 34,6 persen pada tahun 2034.
Todotua mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT, dan insentif pajak.
Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Aryo Djojohadikusumo mengapresiasi langkah Pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.
Aryo juga menyebutkan beberapa negara sudah tertarik mengembangkan industri energi hijau di Indonesia.
Menurut dia, terdapat proposal dari tiga negara terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032. Tiga negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia.
“Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” kata dia.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Operasi Pasar Murah Digelar, Harga Daging Rp 75.000/Kg
Jakarta –
Salah satu anggota Holding BUMN Pangan (ID FOOD), PT Berdikari, turut serta dalam operasi pasar murah. Operasi pasar ini dalam rangka menjaga stabilitas harga dan stok pangan jelang Ramadan dan Lebaran 2025.
“PT Berdikari selalu berkomitmen mengimplementasikan asta cita program Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berkeadilan. Hal ini untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).
Berdikari bersama jaringan BUMN Pangan, asosiasi petani, dan pengusaha menyediakan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Daging kerbau beku misalnya, dijual Rp 75.000 per kilogram.
Harga tersebut lebih rendah dari HET Rp80.000 per kilogram dan lebih murah dibandingkan harga di Malaysia.
“Kami terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan operasi pasar ini berjalan dengan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tetap terjaga kendati negara lain mengalami krisis. Ia bahkan mengatakan, Parlemen Malaysia sempat belajar pertanian ke Indonesia.
“Kita patut bersyukur karena kita telah mempersiapkan diri dan bergerak cepat. Di saat negara lain mengalami krisis pangan, kita punya cadangan beras yang kuat. Bahkan parlemen Malaysia minta Kementerian Pertanian Malaysia belajar ke Indonesia. Itulah kebanggaan kita,” ujarnya.
Sebagai informasi operasi pasar murah digelar secara serentak di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi. Untuk memperluas cakupan OPM, pemerintah juga menggandeng PT Pos Indonesia, jaringan BUMN Pangan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian di berbagai daerah.
Adapun OPM berlangsung sejak 24 Februari hingga 28 Maret 2025 dan telah berjalan di 215 Pulau Jawa dan 110 di luar Pulau Jawa, dengan target ekspansi ke 4.500 gerai. Sinergi pemerintah dan BUMN Pangan diharapkan dapat meredam lonjakan harga pangan di periode Ramadan dan memastikan distribusi yang merata di seluruh Indonesia.
(hns/hns)



/data/photo/2025/02/27/67c0773d7ced6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
