Tag: Prabowo

  • Podcast: Kenapa Kita Harus Percaya Sekaligus Waswas Pada Danantara?

    Podcast: Kenapa Kita Harus Percaya Sekaligus Waswas Pada Danantara?

    Jakarta

    Danantara menjadi salah satu terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai sovereign wealth fund (SWF), Danantara diharapkan dapat mengikuti keberhasilan pemain dunia lainnya seperti Norwegian Government Pension Fund Global hingga Temasek Holdings Singapura. SWF dapat menjadi instrumen investasi yang baik bagi suatu negara jika memiliki fondasi yang kuat dan dikelola secara profesional.

    Namun di saat yang bersamaan, Danantara justru mendatangkan kegelisahan karena adanya konflik kepentingan di dalamnya, mengingat mayoritas orang dekat dan pendukung Presiden Prabowo pada Pemilu Presiden 2024 menjadi pemimpin di dalamnya.

    Seberapa besar kita bisa berharap pada keberhasilan Danantara? Dan apa saja catatan yang menjadi perhatian dalam pengoperasian Danantara? Simak obrolan kami dengan ekonom/akademisi/pakar manajemen dan bisnis, Profesor Rhenald Kasali dalam episode terbaru Podcast Tolak Miskin: Kenapa Kita Harus Percaya Sekaligus Waswas Pada Danantara?

    Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan Podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

    (eds/eds)

  • Kejagung Geledah Lokasi Blending Pertamax hingga Istana Buka Suara

    Kejagung Geledah Lokasi Blending Pertamax hingga Istana Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah perusahaan yang diduga menjadi lokasi blending pertamax di Merak, Banten.

    Selain itu, penyidik juga terus menelusuri jejak keterlibatan anak dari pengusaha Mohammad Riza Chalid, Muhammad Kerry Adiranto Riza, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sub holding Pertamina. 

    Belum lama ini, penyidik antikorupsi gedung bundar telah menggeledah 3 tempat sekaligus. Lokasi pertama kediaman Riza Chalid di Jalan Panglima Polim, Melawai Jakarta Selatan, kemudian rumah di Jalan Jenggala II, Jakarta Selatan dan sebuah perusahan di Merak, Banten.

    “[Kemarin] penyidik melakukan penggeledahan [di rumah Riza Chalid] di jalan Panglima Polim 2,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar di Kejagung, Kamis (27/2/2025). 

    Harli menuturkan bahwa di rumah di Jalan Jenggala II, Jakarta Selatan penyidik kembali menyita 144 bunder berkas. Semetara terkait perusahaan di Merah, penyidik menduga menjadi tempat blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92.

    Adapun, perusahaan itu tercatat milik anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    “Di kota Cilegon ya di satu tempat yaitu PT OTM (cek) yang diduga sebagai storage atau tempat depo, yang menampung minyak yang diimpor dan itu sekarang sedang berlangsung juga,” jelasnya.

    Perintah Oplos Pertamax

    Di sisi lain, penyidik telah mengungkap fakta baru dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kejagung menduga dua tersangka baru, yang merupakan bos PT Pertamina Patra Niaga, memerintahkan oplos Pertamax.  

    Sebelumnya, dua tersangka baru itu yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK) dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne (EC).

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan Maya dan Edward berperan melakukan pembelian bahan bakar RON 90 atau lebih rendah atas persetujuan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Hanya saja, Qohar mengatakan pembelian bahan bakar itu tidak sesuai perencanaan. Sebab, kata dia, seharusnya pembelian itu dilakukan untuk pembelian RON 92 atau sejenis Pertamax.

    “Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas barang,” ujarnya di Kejagung, Rabu (26/2/2025) malam.

    Selanjutnya, Maya juga diduga telah memerintahkan Edward untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92.

    Kegiatan blending bahan bakar itu dilakukan di PT Orbit Terminal milik tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) atau yang dijual dengan harga RON 92.

    “Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga,” tambahnya.

    Kemudian, Maya dan Edward juga diduga melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung. 

    Namun dalam pelaksanaannya, kedua tersangka justru menggunakan metode spot atau penunjukan langsung sehingga PT Pertamina Patra Niaga harus membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha/DMUT.

    Selain itu, Kejagung mengatakan Maya dan Edward juga mengetahui dan menyetujui soal mark up kontrak shipping Dirut PT Pertamina Internasional Shipping Yoki Firnandi (YF). 

    Perbuatan itu kemudian telah membuat PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13%-15% kepada PT Navigator Khatulistiwa yang diketahui melawan hukum.

    “Fee tersebut diberikan kepada Tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan Tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa,” pungkasnya.

    Istana Buka Suara

    Semetara itu, Istana Kepresidenan meminta supaya kasus korupsi di PT Pertamina terkait tata kelola minyak mentah menjadi pembelajaran bagi BUMN lainnya dalam memperbaiki tata kelola.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa meskipun kasus yang melibatkan Pertamina Patra Niaga bukanlah masalah yang terjadi di tubuh utama Pertamina, tetapi pemerintah mendukung sepenuhnya Kejaksaan. 

    Menurutnya, langkah ini dianggap penting dalam upaya memerangi korupsi, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hasan menekankan bahwa korupsi harus diberantas di seluruh lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah juga mendorong Pertamina untuk terus memperbaiki tata kelola agar perusahaan ini bisa berkembang lebih baik dan lebih transparan.

    “Pertamina adalah aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi kita dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam jajaran Fortune 500,” ujar Hasan.

    Dalam hal ini, Hasan menilai tindakan bersih-bersih di Pertamina sangat didukung agar nantinya perusahaan tersebut menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya.

    Pemerintah berharap dengan perbaikan ini juga dilakukan oleh BUMN lainnya, sehinga akan lebih efisien dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Indonesia.

    Mengomentari langkah-langkah perbaikan tata kelola, Hasan menjelaskan bahwa bukan hanya Pertamina yang perlu melakukan perubahan, tetapi seluruh institusi negara dan BUMN juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

    Pemerintah, melalui Presiden, juga telah melakukan efisiensi anggaran di APBN, dan ini harus diikuti oleh sektor BUMN untuk menciptakan hasil yang optimal.

    “Sebenarnya bukan hanya di Pertamina ya, tetapi di seluruh institusi negara, di seluruh BUMN, langkah-langkah perbaikan tata kelola. Kan Presiden dari sisi pengelolaan APBN kan sudah melaksanakan efisiensi, supaya lemak-lemak yang ada dalam belanja APBN selama ini itu bisa dihilangkan,” ucapnya.

  • BSKDN Kemendagri dan BPJS-Naker berkolaborasi lindungi pekerja rentan

    BSKDN Kemendagri dan BPJS-Naker berkolaborasi lindungi pekerja rentan

    penghapusan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, karena itu, langkah kolaborasi ini penting untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan, baik aspek kesehatan maupun ketenagakerj

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk melindungi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan.

    “Hal itu saya sampaikan kepada tim BPJS saat berkunjung ke Kantor BSKDN, Jakarta, Rabu (26/2),” kata Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, kolaborasi ini penting dalam menganalisis percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Dia menyampaikan langkah ini juga merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

    Program ini didukung dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menyukseskan program tersebut.

    “Dengan demikian, program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini maupun kemiskinan pada umumnya bisa mencapai sasaran,” kata Noudy.

    Apalagi penghapusan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita. Oleh karena itu, langkah ini penting untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan, baik dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan.

    BSKDN Kemendagri yang berfungsi menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri menyambut baik kerja sama tersebut.

    “Terima kasih untuk semangat yang sama untuk kita berkolaborasi dalam cara kita melaksanakan program nasional ini,” ujarnya.

    Ia menjelaskan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu isu yang diberi atensi oleh BSKDN Kemendagri. Pihaknya juga memiliki berbagai inovasi untuk menghapus kemiskinan, salah satunya dengan mendorong pelayanan perizinan di daerah terintegrasi berbasis teknologi informasi.

    Selain memudahkan pelayanan, hal ini juga untuk memberikan kemudahan berinvestasi.

    Noudy menegaskan bahwa BSKDN Kemendagri mendukung adanya UCJ Award yang dapat memotivasi daerah untuk terus berkinerja. Program ini diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sebagai bagian dari upaya penghapusan kemiskinan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Bisa Cuan dari Perang Dagang Trump, tapi Izin Jangan Ribet

    RI Bisa Cuan dari Perang Dagang Trump, tapi Izin Jangan Ribet

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap adanya peluang dari perang dagang bagi Indonesia. Menurut Luhut, rencana penerapan tarif yang tinggi oleh Amerika Serikat (AS) kepada China dan Vietnam akan mendorong industri padat karya mencari lokasi baru.

    Luhut mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi tempat tujuan relokasi itu. Namun, ia menekankan Indonesia harus mampu memberikan kepastian regulasi tenaga kerja dan kemudahan perizinan.

    “Tarif tinggi yang dikenakan AS kepada China dan Vietnam mendorong industri padat karya untuk mencari lokasi baru. Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi, tetapi hanya jika kita mampu memberikan kepastian regulasi tenaga kerja dan kemudahan perizinan,” kata Luhut dalam unggahan resmi akun Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (27/2/2025).

    Dalam hal ini, Luhut menegaskan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, peran sektor swasta sebagai mitra utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga diperlukan untuk memanfaatkan potensi tersebut.

    “Maka, memperbaiki tata kelola dan membangun iklim investasi yang kondusif harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.

    Di sisi lain, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan langkah strategis untuk mengkonsolidasikan pemerintah hingga ke tingkat daerah melalui program retreat. Ia berharap, program ini dapat melahirkan sikap tanggap kepala daerah.

    “Mari kita mengabdi kepada rakyat dengan bekerja lebih cerdas, efisien, dan berani dalam mengambil keputusan demi Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Bank emas pertama di Indonesia

    Bank emas pertama di Indonesia

    Jumat, 28 Februari 2025 06:15 WIB

    Indonesia memiliki layanan bank emas pertama yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (26/2). Layanan bank emas tersebut dijalankan oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

  • Hari Penutupan Retreat Kepala Daerah, Prabowo Akan Berikan Arahan Pemungkas

    Hari Penutupan Retreat Kepala Daerah, Prabowo Akan Berikan Arahan Pemungkas

    Hari Penutupan Retreat Kepala Daerah, Prabowo Akan Berikan Arahan Pemungkas
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Orientasi
    kepala daerah
    di
    Akademi Militer
    , Magelang, memasuki hari terakhir atau hari kedelapan, pada Jumat (28/2/2025).
    Tujuh hari telah berlalu dengan beragam rangkaian kegiatan yang telah dilalui oleh 450 kepala daerah di awal, menjadi 493 kepala daerah saat penutupan.
    Puluhan menteri dan kepala lembaga dihadirkan, bukan hanya untuk memberikan penanaman materi kepemimpinan, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang ideal.
    Pada acara pemungkas, penutupan acara
    retreat kepala daerah
    akan diisi langsung oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    Prabowo dijadwalkan mengisi langsung acara penutup sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta kepala daerah, ditambah wakil kepala daerah yang baru didatangkan dua hari menjelang acara puncak.
    Berdasarkan jadwal acara yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan selama 2,5 jam yang dimulai pukul 09.00-11.30 WIB.
    Setelah sesi pengarahan, para kepala daerah dan Prabowo akan melaksanakan shalat Jumat, dilanjutkan dengan santap siang bersama sebelum acara dibubarkan pukul 14.00 WIB.
    Setelah pembubaran, secara resmi acara retreat yang berlangsung dari subuh hingga malam hari selama delapan hari berturut-turut itu selesai.
    Para kepala daerah dan wakil kepala daerah membubarkan diri dan kembali ke daerah yang masing-masing mereka pimpin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Freeport nilai peluncuran Bank Emas bentuk ekosistem hingga hilir

    Freeport nilai peluncuran Bank Emas bentuk ekosistem hingga hilir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Freeport nilai peluncuran Bank Emas bentuk ekosistem hingga hilir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – PT Freeport Indonesia menyambut positif peluncuran Bank Emas, sebab kehadiran entitas tersebut dinilai berhasil membentuk ekosistem layanan emas dari hulu hingga hilir dengan baik.

    “Peluncuran layanan Bank Emas ini sangat bagus sekali, berarti ekosistem Bank Emas ini sudah terbentuk,” ucap Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas setelah peluncuran Bank Emas di Jakarta, Rabu.

    PT Freeport, kata dia, memegang peran sebagai produsen dalam ekosistem Bank Emas ini.

    Kemudian, lanjut dia, terdapat PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) yang berada di tengah-tengah ekosistem, lalu BSI dan Pegadaian untuk mendukung di sisi ritel atau penjualan, hingga kemudian sampai di masyarakat.

    “Ini seluruh ekosistemnya sudah terbentuk,” tutur Tony Wenas.

    Menurut dia, kehadiran Bank Emas dapat meningkatkan perputaran emas di dalam negeri. Aktivitas tersebut, kata dia, merupakan bagian dari cadangan devisa dalam bentuk emas di dalam negeri.

    Dalam peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Gade Tower, Jakarta, Rabu, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki Bank Emas.

    Menurut Presiden, hal ini menjadi pencapaian penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia.

    Prabowo menilai pendirian bank emas pertama di Indonesia akan memberikan manfaat bagi stabilitas moneter nasional.

    Bank Emas, lanjut dia, juga akan meningkatkan tabungan emas dan memperkuat cadangan emas nasional.

    “Kita harapkan, bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun,” ujar Prabowo.

    Prabowo menjelaskan bahwa melalui bank emas, Indonesia dapat mengendalikan stabilitas moneter dengan lebih baik.

    Mekanisme likuiditas emas memungkinkan perbankan memiliki cadangan yang stabil dan aman, terutama dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global.

    Dengan transaksi emas yang dilakukan di dalam negeri, pemerintah berharap arus emas tidak lagi mengalir keluar, tetapi justru memperkuat ekonomi domestik.

    Sumber : Antara

  • Bayar zakat di Baznas membawa manfaat untuk muzaki dan mustahik 

    Bayar zakat di Baznas membawa manfaat untuk muzaki dan mustahik 

    Foto:Heru Lianto/Reporter Elshinta

    Bayar zakat di Baznas membawa manfaat untuk muzaki dan mustahik 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 23:38 WIB

    Elshinta.com – Zakat menjadi sangat popular di kalangan muslim Indonesia saat Ramadhan. Pasalnya zakat merupakan salah satu  kewajiban umat muslim untuk mensucikan harta dan diri seseorang. 

    Namun sayangnya masih banyak umat muslim yang ragu untuk memyalurkan zakat ke badan amil, dan lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik. 

    Tentu alasan para muzaki berbeda-beda. Ada yang takut zakat mereka disalahgunakan, tidak tepat sasaran, bahkan takut dikorupsi sehingga tidak sampai ke tangan mustahik. 

    Dugaan itu salah besar. Karena di zaman Rasulullah dan khalifah besar, kelembagaan amil zakat sudah dibentuk. Bahkan beberapa sahabat nabi mendapat mandat menjadi amil, seperti Mu’adz bin Jabal, Ibnu Luthaibah dan Ali bin Abi Thalib. 

    Ketiganya ditugaskan untuk menyalurkan kepada 8 kelompok mustahik : Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharim dan Anak Jalanan.

    Dan semenjak itu kelembagaan amil terus terintegrasi dan dijalankan para khalifah atau pemimpin setelahnya. Di Indonesia misalnya, dibentuk Baznas RI pada tahun 2001 lalu.

    Lembaga amil resmi yang dibentuk pemerintah itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI di bawah Kementerian Agama RI.

    Pasca dibentuk, Baznas RI telah terbukti dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Pada bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi, misalnya Baznas RI telah berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp430 miliar. 

    Jumlah uang ratusan miliar itu pun telah disalurkan kepada satu juta lebih penerima manfaat (mustahik) yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. 

    Dan kali ini, Baznas RI kembali menargetkan pengumpulan zakat dari para muzaki sebesar Rp545 miliar selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi. Angka itu naik 30 persen dibanding bulan Ramadan di tahun sebelumnya. 

    Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan, pihaknya optimis dengan target tersebut sebagaimana tema zakat tahun ini “Cahaya Zakat”. Apalagi di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang baik di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kekuatan keagamaan, kekuatan religiositas mereka kepada masyarakat miskin kuat sekali,” katanya kepada Reporter Elshinta, Heru Lianto di kantor Baznas RI, Matraman, Jakarta Timur, Senin (24/2).

    Noor pun kembali mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), untuk menunaikan zakat dan disalurkan melalui Baznas RI. 

    Hal itu untuk mencegah agar masyarakat tidak putus asa, terlebih saat mustahik dirudung masalah ekonomi.

    “Karena harapan kami [Baznas] RI,  zakat, infak, sedekah bisa memberikan cahaya bagi siapa saja,”  ujarnya.

    Salah satu penerima manfaat zakat, Dewi, 56 tahun, mengatakan dirinya  sangat bersyukur bisa menerima zakat dari Baznas RI. Karena semenjak suaminya meninggal dunia pada tahun 2010 lalu, ibu dari tiga anak itu kehidupan ekonominya pas-pasan. 

    Bahkan, penghasilannya sebagai buruh cuci baju hanya sekadar untuk makan sehari-hari dan membiayai dua anaknya yang kini masih bersekolah. 

    “Kami sangat bersyukur banget ya. Selama Ramadan selalu mendapat bantuan dari Baznas. Apalagi pas mau lebaran kadang dapat tawaran mudik gratis dari Baznas,” ujar perempuan kelahiran Semarang, Jawa Tengah.

    Sementara Yunita, 43 tahun, seorang muzaki yang bekerja di sebuah perusahaan jasa kontraktor di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, kini tidak lagi pusing dalam soal urusan membayar zakat.

    Pasalnya ibu yang memiliki dua anak ini selama bertahun-tahun telah mempercayakan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI. 

    “Biar zakat yang saya keluarkan langsung tepat sasaran ke mustahik atau penerima manfaat zakat,” ujarnya saat ditemui Radio Elshinta di Jakarta Timur, Senin( 24/2)

    Yunita masih mengingat betul pada Ramadan tahun lalu, ia mengeluarkan zakat fitrah sebanyak Rp 250 ribu. Jumlah uang itu dikeluarkan untuk 4 anggota keluarga yang terdiri dari dirinya, suami dan dua anak kandungnya.

    “Kami keluarkan per jiwa sebesar Rp45 ribu atau setara 2,5 kg atau 3,5 liter beras sesuai ketetapan Baznas pada tahun itu” ujarnya.

    Yunita menerangkan, alasan dirinya membayar zakat di Baznas RI karena terbilang mudah. Karena dirinya cukup menyetorkan sejumlah uang ke bank yang bekerja sama dengan Baznas RI melalui M-Banking.

    “Sebenarnya bayar zakat di Baznas RI bisa lewat website resminya [Baznas] dan kanal digital lainnya. Tapi saya enggak mau repot-repot, saya cukup pakai handphone aja. M-Bangking,” terangnya. 

    Kini, bulan suci Ramadhan 1446 Hujriah dalam hitungan hari akan tiba. Yunita pun telah menyiapkan zakat untuk mustahik melalui Baznas. Karena baginya tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan zakat.

    Apalagi, kata dia, membayar zakat fitrah hukumnya wajib, terlebih setelah menunaikan puasa Ramadan satu bulan lamanya. 

    “Saya ingin menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim dan menjadi tugas saya untuk mensucikan diri dan harta saya atas perintah Allah SWT,” terangnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Beri pembekalan retret, Wapres minta kepala daerah satu visi dengan Presiden Prabowo

    Beri pembekalan retret, Wapres minta kepala daerah satu visi dengan Presiden Prabowo

    Foto:Kurniawati/Radio Elshinta

    Beri pembekalan retret, Wapres minta kepala daerah satu visi dengan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 21:58 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2).

    Dalam sambutannya, Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto.

    “Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Lebih lanjut, Wapres menekankan bahwa keberhasilan program-program prioritas Kabinet Merah Putih sangat bergantung pada sinergisitas pemerintah pusat dan daerah.

    “Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” pinta Wapres.

    Ia pun mencontohkan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program prioritas nasional tersebut. Seperti untuk program makan bergizi gratis (MBG), Wapres meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan MBG.

    “Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak-Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” ungkapnya.

    Terkait bidang kesehatan, Wapres mengingatkan bahwa penurunan angka stunting juga merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, angka stunting dapat diturunkan salah satunya dengan pemberian makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun balita.

    Selain itu, Wapres mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga, khususnya barang kebutuhan pokok, menjelang bulan suci Ramadan. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang di pasaran.

    Tak hanya itu, Wapres juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi tahunan tersebut.

    “Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar, jangan sampai ada penumpukan di exit tol misalnya, hati-hati sekali,” pesannya.

    Selanjutnya, Wapres meminta para kepala daerah agar memberikan perhatian pada pengelolaan anggaran daerah, mulai dari pemanfaatan e-katalog yang melibatkan UMKM, hingga percepatan proses sertifikasi halal.

    “Dan ini perlu saya garis bawahi, Bapak-Ibu. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024, Oktober tahun 2026 nanti barang jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikat halal,” terang Wapres.

    “Jadi nanti, mohon Bapak-Ibu bisa memberikan penegasan-penegasan dan juga saya mohon kerja sama Bapak-Ibu semua kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan,” imbuhnya.

    Terakhir, sebagai bangsa yang majemuk, Wapres mengajak para kepala daerah untuk senantiasa menjaga dan merawat toleransi di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan Kota Singkawang sebagai salah satu teladan harmoni, di mana peringatan hari-hari keagamaan dirayakan dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati. Wapres menegaskan bahwa keberagaman harus menjadi sumber kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah, sehingga persatuan dan keharmonisan masyarakat terus terjaga.

    “Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, Surakarta,” papar Wapres.

    “Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan, penting sekali FKUB,” tambahnya.

    Di sela pembekalan, Wapres sempat berinteraksi dengan beberapa kepala daerah untuk meminta mereka saling berbagi praktik baik. Adapun setelah sesi pemaparan itu, Wapres melanjutkan agenda berikutnya selama di Magelang. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • SBY di Acara Retret: Presidennya Prabowo, Tidak Boleh Ada Matahari Kembar!

    SBY di Acara Retret: Presidennya Prabowo, Tidak Boleh Ada Matahari Kembar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyinggung tentang ‘Matahari Kembar’ saat memberikan materi dalam acara retret Kepala Daerah di Akademi Militer alias Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Kamis kemarin.

    SBY semula bercerita tentang pengalamannya mengenyam pendidikan di Akmil bersama Prabowo. Dia menuturkan memiliki banyak persamaan dengan Prabowo. Keduanya juga berkompetisi dalam meniti karier di militer pada waktu itu.

    Ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu kemudian mengungkap alasan mengenakan pakaian serba loreng yang dia kenakan. Menurutnya, pakaian yang dia kenakan adalah bentuk penghormatan dan bukan berarti ingin menjadi presiden.

    “Saya sudah pensiun, presidennya pak Prabowo Subianto dan saya mengatakan tidak boleh ada matahari kembar,” ujar SBY dalam sebuah video yang dikutip dari @presidenyudhoyonoalbum.

    SBY tidak menjelaskan secara perinci mengenai matahari kembar. Dia hanya bercerita tentang awal mula diminta untuk menjadi pembicara dalam acara retret. Selain itu, dia juga lebih banyak menceritakan pengalamannya di kemiliteran, mulai dari Akmil, berperang di Timor-timur kini Timor Leste, hingga menjadi presiden selama 10 tahun.

    Dalam catatan Bisnis, SBY telah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun dari tahun dimulai dari tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2014. SBY adalah presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung. Dia mengalahkan Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri.

    Parade Senja

    Adapun Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).
    Ketiga tokoh negara itu terlihat menaiki kendaraan taktis Maung untuk memeriksa pasukan dalam agenda yang merupakan rangkaian dari kegiatan retret kepala daerah.

    Di tengah hujan, ketiganya melihat kesiapan para taruna yang juga telah berbaris dengan menumpang di atas Maung buatan PT Pindad, Prabowo terlihat berdiri di depan. Di belakangnya, terlihat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Kemudian, di belakang ketiga tokoh ini juga terlihat ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Lalu, ada rombongan menteri-menteri, dan rombongan pimpinan lembaga negara, yang berjalan beriringan saat inspeksi pasukan.

    Kemudian, di kendaraan selanjutnya terlihat Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Dan, di Maung ketiga mengangkut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Kegiatan pemeriksaan pasukan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Selepas itu, Prabowo kembali posisinya sebagai inspektur upacara, sementara tamu kehormatan seperti SBY dan Jokowi, pimpinan lembaga, serta menteri-menteri kembali ke mimbar tempat mereka duduk semula.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian memimpin sesi mengheningkan cipta. Seluruh peserta upacara berdiri dan menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan.

    “Mengenang jasa dan arwah para pahlawan kita, mengheningkan cipta mulai,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Presiden duduk di barisan yang sama dengan tamu-tamu kehormatan, para mantan-mantan Presiden, dan menyaksikan aksi marching band Akmil Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL).

    Ada yang menarik dalam parade tersebut, lantaran hanya Jokowi yang tak terlihat menghormati taruna yang sedang menampilkan atraksi bagi para pejabat negara. 

    Ribuan Taruna

    Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera sore ini diikuti oleh seribuan lebih taruna dari tiga matra TNI dan para kepala daerah peserta retret.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah memang mengundang sejumlah Presiden terdahulu, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, yang terkonfirmasi hadir hanya dua presiden terdahulu, yakni SBY dan Jokowi.

    “Yang saya dengar, yang hadir Pak SBY ya, dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi,” ujarnya kepada wartawan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). 

    Selesai parade, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di ruang makan Husein, Akmil Magelang.

    Setelah itu, para kepala daerah beristirahat malam untuk bersiap melaksanakan kegiatan terakhir keesokan harinya, yakni pengarahan Presiden Prabowo Subianto pukul 08.30 WIB, Jumat (28/2/2025).

    “Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.