Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Mobil Maung Tanpa Atap, Prabowo, Jokowi dan SBY Hujan-hujanan

    Mobil Maung Tanpa Atap, Prabowo, Jokowi dan SBY Hujan-hujanan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bersama Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hujan-hujanan naik mobil Maung atap terbuka. Momen itu terjadi saat parade senja dalam rangkaian retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Prabowo memimpin upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih didampingi oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2). Upacara dipimpin langsung oleh Prabowo sebagai Inspektur Upacara Parade Senja dan penurunan bendera merah putih.

    Selanjutnya Prabowo bersama Jokowi dan SBY melakukan pengecekan pasukan bersama di tengah hujan dengan menaiki Maung Garuda produksi PT Pindad. Terdapat tiga Maung yang turut serta dalam upacara ini diantaranya Maung pertama diisi oleh Prabowo, Jokowi, SBY, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Maung kedua diisi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Sementara Maung ketiga diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin.

    Maung yang digunakan untuk upacara ini memang dirancang tanpa atap. Ini merupakan varian Maung jenis Irup (Inspektur Upacara). Mobil ini memang kerap dipakai saat melaksanakan upacara kenegaraan.

    Maung MV3 Irup merupakan Maung MV3 Varian Tangguh yang dimodifikasi untuk kebutuhan Upacara atau Seremonial. Modifikasi yang dilakukan adalah membuat platform datar untuk berdiri dengan menghilangkan seluruh jok, menyisakan jok pengemudi.

    Selain itu, keseluruhan bodi kendaraan bersifat terbuka. Tubular body kendaraan dimanfaatkan sebagai pijakan tangan. Untuk platform datar di dalam kendaraan ditutup dengan karpet merah, menunjang sebagai kendaraan kehormatan untuk kegiatan seremonial. Terakhir, ada tangga yang terletak di belakang kendaraan untuk platform menaiki kendaraan.

    Untuk diketahui, Maung Garuda menggunakan mesin 2.200 cc. Mesin yang tersemat di dalam MV3 Maung diklaim mampu menyemburkan daya maksimum 202 PS atau setara dengan 199 HP. Torsinya mencapai 441 Nm. Berkat mesin itu, mobil bisa melaju hingga kecepatan aman 100 km/jam dan jarak tempuh hingga 500 km. Sementara transmisinya menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan.

    (rgr/dry)

  • Menteri PU dan Menhub Tinjau Jalur Pantura, Truk ODOL jadi Penyebab Utama Kerusakan Jalan

    Menteri PU dan Menhub Tinjau Jalur Pantura, Truk ODOL jadi Penyebab Utama Kerusakan Jalan

    JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan inspeksi langsung di Jalur Pantai Utara (Pantura), tepatnya di ruas Batas Kota Batang–Batas Kabupaten Kendal KM SMG 75+600, Provinsi Jawa Tengah, Rabu malam, 26 Februari.

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau proses perbaikan jalan yang akan mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Dody menjelaskan, perbaikan jalan berlubang di jalur Pantura terus dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DIY untuk memastikan jalur tersebut dapat berfungsi optimal selama puncak arus mudik, yang menjadi alternatif penting bagi Tol Trans Jawa.

    “Inshallah, persiapan untuk menyambut bulan puasa dan Lebaran sesuai rencana. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami bekerja keras memastikan infrastruktur mudik siap agar masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman bisa merasa aman, lancar dan nyaman,” ujar Dody seperti dikutip dari unggahan video di akun Instagram resminya @dody_hanggodo, Jumat, 28 Februari.

    Dody juga mengungkapkan, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keberadaan truk obesitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih sering beroperasi di jalan tol dan jalan nasional.

    Truk dengan muatan berlebih itu menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang lebih cepat, sehingga diperlukan kerja sama lebih erat antara berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.

    “Masalah utama yang masih kami hadapi tetap sama, yaitu truk-truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih berkeliaran di jalan tol dan jalan nasional. Truk-truk yang over dimension ini kami carikan solusi bersama agar kerusakan jalan bisa cepat ditangani,” ucap dia.

    Untuk diketahui, Polri memperkirakan jumlah pemudik pada momen Lebaran 2025 mencapai lebih dari 100 juta orang. Oleh karena itu, langkah antisipasi kepadatan atau kemacetan lalu lintas bakal dilakukan.

    “Berdasarkan pengalaman tahun lalu serta pergerakan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), jumlah pemudik diperkirakan di atas 100 juta orang. Oleh sebab itu, kami akan melakukan langkah antisipasi lebih matang,” ujar Wakil Asisten Utama Operasi (Waastamops) Kapolri Irjen Endi Sutendi dalam keterangannya, Rabu, 26 Februari.

    Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dengan menerapkan skema rekayasa lalu lintas di ruas tol. Namun, mengenai waktu pelaksanaan akan bersifat situasional.

    Artinya, skema rekayasa lalu lintas akan diterapkan jika petugas di lapangan menilai perlu dilakukan penguraian kemacetan lalu lintas

    “Untuk skema di jalan tol, kami akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika diperlukan, kami akan menerapkan contraflow, sistem satu arah serta pengalihan arus ke jalur arteri untuk memperlancar lalu lintas,” tuturnya.

    Selain itu, Polri akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik. Sehingga, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan akan lebih maksimal.

  • SBY ajak kepala daerah tingkatkan ekonomi untuk sejahterakan rakyat

    SBY ajak kepala daerah tingkatkan ekonomi untuk sejahterakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pengarahan kepada kepala daerah pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

    Pada kesempatan itu, SBY di hadapan para gubernur, bupati, wali kota, dan para wakilnya, mengajak daerah untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Langkah itu juga perlu diimplementasikan dengan sinergi pusat dan daerah.

    “Indonesia adalah emerging market, kemudian middle income country. Tapi ingat kita punya kekuatan keunggulan di masa lalu karena kita merebut kemerdekaan kita, it was not given,” kata SBY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dirinya percaya berbekal sejarah panjang di masa silam, juga strategi yang terus dimatangkan, Indonesia bakal menjadi negara yang lebih kuat dan sejahtera. Oleh karena itu, SBY berpesan agar kepala daerah patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

    Ia mengingatkan mandat yang diberikan kepada para pemimpin merupakan amanat dari rakyat. Untuk itu, dirinya mendorong daerah untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan sinkronisasi.

    Jika ada kepala daerah yang memiliki inovasi kebijakan, sambung SBY, penerapannya tetap perlu mengikuti aturan yang berlaku. SBY juga meminta kepala daerah agar betul-betul memahami Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta tata cara sistem pemerintahan.

    Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, SBY mengajak daerah untuk mendukung program prioritas yang telah dicanangkan pemerintahan saat ini.

    “Pak Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, makin tinggi, ingin lapangan pekerjaan tercipta, lebih banyak lagi. Ingin swasembada pangan, ingin swasembada energi, ingin industrialisasi dan hilirisasi sukses. Ini beliau harus dipahami dan [kita] harus menjadi bagian dari menyukseskan hal itu,” ujarnya.

    SBY menambahkan kepala daerah perlu menunaikan janji-janji kampanye yang selama ini diungkapkan. Selain itu, daerah juga didorong untuk mendukung terlaksananya visi-misi Presiden.

    Menurutnya, kepala daerah tetap perlu seirama dengan sistem pemerintahan. SBY berpesan agar menjadi daerah yang unggul, kepala daerah harus terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di dunia global.

    “Oleh karena itu perlu jaga diri baik-baik, tahu perkembangan dunia supaya kita tidak merugi. Intinya di situ,” ujar SBY.

    Adapun dalam pengarahan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai moderator. Selama berlangsungnya forum tersebut, SBY tampak berdialog dengan sejumlah kepala daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPI: Kinerja Wapres Gibran mendukung maksimalkan kinerja pemerintah

    LPI: Kinerja Wapres Gibran mendukung maksimalkan kinerja pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei teranyar dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai kinerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendukung dalam membantu Presiden RI Prabowo Subianto memaksimalkan kinerja pemerintah.

    “Bila dilihat dari temuan survei LPI, didapati bahwa mayoritas responden, menilai yakin dan optimistis bahwa Wakil Presiden, Mas Gibran Rakabuming Raka memberikan kontribusi signifikan dalam menjalani mandat dan tugasnya. Dari angka survei rerata nilainya, 70-an persen,” kata Direktur LPI Boni Hargens dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya saat acara diskusi dan pemaparan rilis hasil survei LPI bertajuk “Pandangan Publik terhadap Soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Kamis (27/2).

    Hasil survei mencatat bahwa mayoritas responden, yakni sebanyak 38,45 persen menilai kinerja Gibran sebagai Wapres mendukung dalam membantu Presiden Prabowo memaksimalkan kinerja pemerintah, dan yang menjawab sangat mendukung sebanyak 41,15 persen.

    Dia pun optimistis peran Gibran sebagai Wapres sangat strategis dalam mengoptimalkan tercapainya visi besar Astacita pemerintahan, hingga membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Perannya sangat strategis dan dari temuan survei pula, menilai bahwa Mas Gibran mempunyai potensi yang lebih dari cukup, selain mempunyai kemampuan untuk berakselerasi dengan jajaran Kabinet Merah Putih sebagai pelaksana teknis agenda besar Astacita yang otomatis akan mengoptimalkan tercapainya seluruh agenda besar sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Menurut dia, pandangan publik dalam survei LPI tersebut sangat rasional dan selaras pula dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tegas.

    “Dibersamai oleh Mas Gibran dengan semangat mudanya, dan dalam model presidensial yang realitasnya memang dwitunggal (tak terpisahkan antara presiden dan wakilnya) akan saling melengkapi dan saling menguatkan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan membeberkan temuan hasil survei LPI yang menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai peran Gibran sebagai Wapres mendukung dalam menyukseskan visi Astacita.

    “Sebanyak 38,15 persen responden menyatakan kinerja Gibran mendukung Prabowo dan yang menjawab sangat mendukung sebanyak 40,28 persen, sehingga totalnya 79,33 persen atau hampir 80 persen responden menilai kinerja Gibran mendukung Prabowo untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan,” paparnya.

    Dia menyebut mayoritas publik juga optimistis terhadap potensi Wapres Gibran dalam membantu Presiden Prabowo untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan.

    “Sebanyak 47,78 persen responden optimis dan 38,72 persen responden sangat optimis bahwa Mas Gibran mempunyai kontribusi dan potensi signifikan dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan,” tuturnya.

    Survei yang dilakukan pada 20 hingga 25 Februari 2025 itu dilakukan terhadap 1.700 responden yang tersebar di 29 provinsi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling atau kombinasi dari simple random sampling dan cluster sampling.

    Survei LPI itu dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner oleh pewawancara terlatih. Adapun margin of error survei sekitar kurang lebih 2,38 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan berharap retret kepala daerah perkuat sinergi pusat dan pemda

    Puan berharap retret kepala daerah perkuat sinergi pusat dan pemda

    Presiden Prabowo memberi pesan kepada kepala daerah untuk bisa membantu Pemerintah pusat merealisasikan target-target pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pembekalan atau retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam bergotong royong membangun Indonesia.

    Dia menyampaikan hal itu saat menghadiri penutupan pembekalan/retret kepala daerah, Jumat, yang diisi dengan agenda pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Presiden Prabowo memberi pesan kepada kepala daerah untuk bisa membantu Pemerintah pusat merealisasikan target-target pembangunan nasional.

    “Dan target-target yang ada di dalam pemerintahan juga harus bisa dilaksanakan juga oleh seluruh kepala daerah yang ada di semua wilayah untuk bisa disinergikan, kebijakan pemerintah pusat harus bisa disinergikan dengan kebijakan yang ada di daerah,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia melanjutkan setiap pemerintahan memiliki kesempatan untuk menciptakan warisan yang akan dicatat oleh sejarah bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, ia mengajak pemerintah termasuk kepala daerah untuk menggunakan panggilan sejarah ini.

    “Agar kita dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa, dan negara. Kita mengabdi dengan dedikasi dan kehormatan,” kata dia.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo ingin agar ikatan yang tercipta antara kepala daerah selama delapan hari mengikuti pembekalan/retret akan meningkat. Sehingga, kata dia, komunikasi antar kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat saat menjalankan tugas.

    “Bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara informal, bertukar pengalaman dan tentu saja bagaimana menuntaskan semua permasalahan yang ada di daerahnya karena sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah dari semua wilayah yang ada di Indonesia,” katanya.

    Adapun pengarahan dari Presiden Prabowo untuk kepala daerah digelar tertutup. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden berikan pengarahan pada hari terakhir retret kepala daerah

    Presiden berikan pengarahan pada hari terakhir retret kepala daerah

    ANTARA – Pada hari terakhir retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2), Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pengarahan. Pengarahan yang berlangsung tertutup bagi awak media itu diikuti dengan penutupan retret yang telah berlangsung sejak 21 Februari lalu. (Aria Cindyara/Denno Ramdha Asmara/Rijalul Vikry)

  • BRIN: Kehadiran Puan di retret kepala daerah representasikan PDIP

    BRIN: Kehadiran Puan di retret kepala daerah representasikan PDIP

    Kendati demikian, posisi PDIP berada di luar pemerintahan harus tetap dipertahankan. Adapun hubungan yang baik dengan Presiden RI Prabowo Subianto serta kehadiran Puan di dalam pembekalan/retret kepala daerah tidak harus bermuara pada bersatunya PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai kehadiran Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah (27/2), merupakan representasi dari partai berlambang banteng moncong putih.

    “Saya kira hal yang baik dan bagus kehadiran Puan pada acara penutupan retret tersebut. Kehadirannya bukan hanya sebagai Ketua DPR saja, saya kira juga bisa menjadi representasi dari PDIP,” kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Hal ini membuat ketegangan yang sempat muncul dari dampak instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP menunda ikut pembekalan atau retret sudah selesai dan tidak ada persoalan lagi.

    Kendati demikian, menurut Lili, publik berharap posisi PDIP berada di luar pemerintahan harus tetap dipertahankan. Adapun hubungan yang baik dengan Presiden RI Prabowo Subianto serta kehadiran Puan di dalam pembekalan/retret kepala daerah tidak harus bermuara pada bersatunya PDIP dalam pemerintahan.

    “PDIP tetap menjadi mitra strategis yang mengontrol jalan pemerintahan agar mekanisme check and balances tetap berjalan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani turut hadir dalam upacara parade senja dalam kegiatan Retret Kepala Daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Puan mengenakan seragam loreng Komponen Cadangan (Komcad) sama dengan yang dikenakan Prabowo, Jokowi, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta para peserta pembekalan/retret. Dia pun sempat bertemu dengan para tokoh politik bangsa itu di suatu ruangan.

    Setelah parade senja usai, Puan pun ikut menghadiri acara malam keakraban sekaligus farewell dinner bagi para kepala daerah.

    Pembekalan/retret kepala daerah gelombang pertama yang dimulai sejak Jumat (21/2), akan resmi ditutup setelah Presiden Prabowo memberikan pengarahan pada Jumat (28/2).

    “Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 untuk menjalankan tugas pengabdian membangun Indonesia di daerah,” kata Puan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
    ”
    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Emas Bisa Tambah PDB hingga Rp245 Triliun, Ini Penjelasan Direktur Utama BRI

    Bank Emas Bisa Tambah PDB hingga Rp245 Triliun, Ini Penjelasan Direktur Utama BRI

    Jakarta: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keberadaan Bank Emas diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.
     
    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan PDB kita, menambah Rp245 triliun,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
     
    Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan bahwa saat ini produksi emas Indonesia sudah naik dari 100 ton menjadi 160 ton dalam setahun. Sehingga, Presiden menilai saat ini merupakan waktu untuk memperbaiki ekosistem pelayanan untuk memanfaatkan cadangan emas di negara ini.

    Momen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025. (Foto: Dok. BRI)
     
    Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua alasan yang saling berhubungan mengapa layanan bank emas bisa menambah Rp245 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB).
     
    Pertama, melalui bank emas, pemerintah ingin mengundang masyarakat karena saat ini terdapat 1.800 ton emas yang dimiliki masyarakat dan berada di luar sistem keuangan formal dan selanjutnya emas tersebut bisa dimonetisasi agar menjadi bagian dari likuiditas pembangunan.
     
    “Maka kemudian, laju pertumbuhan ekonomi, laju pembangunan ekonomi bisa dipacu dengan adanya tambahan likuiditas pembangunan yang berasal dari monetisasi emas,” ujar Sunarso dalam konferensi pers, Rabu, 26 Februari 2025. 
     
     

     
    Kedua, melalui bank emas, Indonesia bisa memanfaatkan cadangan emas tersebut untuk diproduksi menjadi produk turunan. Sehingga, emas hasil produksi bisa mendapatkan nilai tambah di dalam negeri.
     

    (Foto: Dok. BRI)
     
    Dalam kaitan tersebut, Indonesia juga tidak perlu lagi mengimpor bahan baku emas dalam volume besar. Pasalnya, hal tersebut sudah bisa dipenuhi di dalam negeri melalui cadangan emas yang disimpan dalam bank emas.
     
    “Itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan 1,8 juta tenaga kerja baru, kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi nominal sekitar Rp245 triliun menyumbang kepada PDB,” terangnya.
     
    BRI merupakan induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan PNM. BRI turut memfasilitasi transaksi dalam ekosistem bank emas, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya, Pegadaian. 
     
    “Lewat BRI langsung enggak? Ada yang lewat BRI langsung karena kan kita fasilitasi dengan BRImo transaksinya. Tapi kemudian kan lewat Pegadaian. Di Pegadaian nanti yang akan punya potensi pertumbuhan, dan itu nanti akan support pertumbuhannya BRI,” ujarnya.
     
    BRI telah meluncurkan Fitur Investasi Emas pada superapps BRImo yang memungkinkan pengguna mulai berinvestasi emas dengan nominal terjangkau, mulai dari Rp10.000,-. Sejak diluncurkan pada Februari 2024, fitur Investasi Emas di BRImo telah mencatat volume transaksi mencapai Rp279,8 miliar hingga Desember 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kemendukbangga Lakukan Pelayanan KB di Pasar Tradisional

    Kemendukbangga Lakukan Pelayanan KB di Pasar Tradisional

    JAKARTA – “Seusai arahan Presiden Prabowo untuk menghindari kegiatan seremonial tetapi fokus pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, kegiatan pelayanan KB saat ini, dengan adanya mobil pelayanan KB di tengah pasar tradisional Kecamatan Plered, masyarakat bisa mengakses langsung layanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti Implan dan IUD”

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, saat melakukan peninjauan langsung Pelayanan KB di Pasar Tradisional Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (26/02/2025).

    “Kalau melihat angka kelahiran saat ini sudah di angka ideal, yaitu 2,1, namun kita harus jaga, apalagi tiap daerah angkanya berbeda, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, tidak bisa ada satu kebijakan untuk semua daerah, masing-masing daerah memiliki keunikannya masing-masing” lanjut Wamen Isyana.

    Wamen Isyana juga menyampaikan saat wawancara bahwa kegiatan Pelayanan KB serentak di pasar tradisional dilaksanakan di 34 Provinsi dengan minimal 1 (satu) Pasar Tradisional disetiap kabupaten/kota dengan target pelayanan KB minimal 50 akseptor tiap titiknya dan diutamakan pelayanan KB MKJP.

    Adapun bentuk kegiatan pada dilakukan seperti promosi kesehatan reproduksi melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) secara kelompok/personal kepada PUS yang dilaksanakan oleh Penyuluh KB, Motivator KB pria atau tenaga kesehatan, serta melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi kepada pengunjung pasar/pedagang/masyarakat (PUS dan WUS) dan Pekerja Pasar Tradisional lainnya.

    Sedangkan untuk Pelayanan KB terutama MKJP yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan mobil unit pelayanan KB (Muyan KB), puskesmas kelililing (pusling) atau fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang terdekat dengan pasar.

    Adapun harapan setelah terselenggaranya kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta kesertaan KB MKJP.

    Distribusi Langsung Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Keluarga Sasaran

    Sebelum memantau pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB di Muyan KB (Mobil Unti Pelayanan KB), Wamen Isyana terlebih dulu mendistribusikan MBG kepada keluarga sasaran dan melakukan dialog dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

    Adapun keluarga sasaran yang dikunjungi langsung oleh Wamen Isyana di Kecamatan Purwakarta adalah Ibu hamil Siti Sarah (39 tahun) dengan usia kehamilan 8 bulan, lalu Ibu menyusui Nur Komariah (40 thn) yang memiliki anak usia 2 bulan dan Ibu menyusui Ani Mulyani (34 thn) yang juga memilki anak usia 2 bulan.

    Wamen Isyana menjelaskan bahwa yang paling penting adalah gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita bisa terpenuhi, karena 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah masa yang krusial untuk pencegahan stunting.

    “MBG adalah salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN meiliki tenaga dilapangan yang membantu penyalurkan melalui hasil pendataan keluarga, yang datanya dapat dipergunakan untuk mengetahui keluarga mana yang betul-betul berhak menerima dan memerlukan gizi” lanjut Wamen Isyana.