Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (28/2/2025) sore.

    Mereka hadir ke rumah Jokowi usai mengikuti kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, yang ditutup oleh Presiden RI Prabowo Subianto, hari ini Jumat. 

    Dikutip dari Tribun Solo, dalam pertemuan tersebut, kepala daerah yang sudah dilantik berbincang dengan Jokowi selama kurang lebih satu jam.

    Para pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin
    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
    Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak
    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati
    Bupati Probolinggo Muhammad Haris,
    Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono
    Ketua PP Muslimat NU Arifah Fauzi.

    Menguatkan Program Pemerintah Pusat

    Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, mengungkapkan bahwa kedatangan para kepala daerah ini merupakan bagian dari kegiatan retreat yang telah dilaksanakan di Magelang.

    Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan wejangan dan penguatan dari Jokowi, sehingga mereka dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat dan pemahaman yang lebih baik.

    “Kami sowan ke Pak Presiden, kebetulan setelah retreat, kami ingin mendapatkan penguatan dan pesan-pesan beliau untuk bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, dan memperluas jejaring kami,” kata Khofifah kepada awak media setelah pertemuan.

    Sementara itu, Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng, menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan pesan khusus terkait dukungan terhadap program-program pemerintah pusat.

    Luthfi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk mendukung dan mengakselerasi implementasi program-program yang tertuang dalam Asta Cita.

    “Pesan beliau sangat jelas, yaitu untuk mendukung program-program pemerintah pusat yang ada dalam Asta Cita. Beliau juga meminta kami untuk mengakselerasi program-program tersebut agar lebih cepat terwujud,” jelas Luthfi, yang juga merupakan mantan Kapolda Jateng.

    Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas program-program nasional, namun juga sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Jokowi diyakini ingin memastikan bahwa kepala daerah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan kerjasama dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

    Sejumlah kepala daerah yang hadir pun sepakat untuk mengimplementasikan pesan-pesan Jokowi dalam kepemimpinan mereka di daerah.

    Selain itu, mereka berkomitmen untuk terus berkolaborasi guna mewujudkan program-program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah. (TribunSolo/Andreas Chris Febrianto)

  • Banyak Konglomerat Minta Skema Power Wheeling, Hashim: Negara Tetap Kendalikan Sistem Kelistrikan – Halaman all

    Banyak Konglomerat Minta Skema Power Wheeling, Hashim: Negara Tetap Kendalikan Sistem Kelistrikan – Halaman all

     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo,  mengungkapkan Presiden Prabowo tegas menolak skema power wheeling meski banyak konglomerat yang meminta untuk memasukkan skema tersebut dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

    Menurutnya negara tetap perlu menjadi pengendali sistem kelistrikan nasional demi menjaga keandalan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh masyarakat.
     
    “Saya tahu mengenai power wheeling banyak yang ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali (ketahanan energi nasional),” tegas Hashim dalam acara “Indonesia Economic Outlook 2025” di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
     
    Hashim menegaskan bahwa salah satu alasan utama pemerintah menolak skema power wheeling adalah potensi kekacauan dalam industri listrik.

    “Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini,” ujarnya.

    Tentang Power Wheeling

    Sebagai informasi, power wheeling merupakan langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan, yang berpotensi mengurangi kontrol negara. 

    Jika diterapkan, power wheeling dapat berdampak negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat. 
     
    Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim menyambut baik penundaan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang sempat memasukkan klausul power wheeling. 

    “Prinsip penolakan power wheeling tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor energi. Jika terganggu, harga listrik bisa ditentukan oleh mekanisme pasar, yang berisiko merugikan masyarakat,” kata Akmaluddin Rachim. 
     
    Menurut Akmaluddin, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat.

    “Penundaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih berpihak kepada rakyat dengan menjaga tarif listrik agar tetap terkendali dan tidak melonjak akibat penerapan power wheeling,” jelasnya.

    Ikut arahan presiden

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan untuk menghapus skema power wheeling dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo.

    “Ya kita pasti ikuti arahan presiden. kita ikuti arahan presiden sudah jelas,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/2/2025).

    Saat ini, DIM RUU EBET telah diserahkan ke Komisi XII DPR RI dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

    Dadan menilai perubahan dalam proses legislasi merupakan hal yang lumrah terjadi.

    “Sekarang kan dalam posisi DIM sudah disampaikan di sana, nanti kalau perubahan biasa dalam raker itu,” jelasnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Kontan.co.id

     

  • Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Umat Muslim Indonesia

    Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Umat Muslim Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 2025 kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto lewat unggahan di akun Instagram resminya.

    “Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh saudara-saudari umat Muslim di Indonesia,” tulis Presiden dalam unggahan di akun Instagram resminya, @presidenrepublikindonesia, pada Jumat (28/2/2025).

    Dalam unggahan tersebut, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

    Presiden mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan mempererat persaudaraan, meningkatkan ketakwaan, serta memperkuat semangat kebersamaan demi kemajuan Indonesia.

    Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi jatuh pada Sabtu (1/2/2025) Keputusan tersebut diambil setelah Sidang Isbat yang diselenggarakan di gedung Kemenag, Jakarta.

  • Hilirisasi dan Kolaborasi Antarperusahaan Baja Jadi Kunci Penguatan Industri Nasional – Halaman all

    Hilirisasi dan Kolaborasi Antarperusahaan Baja Jadi Kunci Penguatan Industri Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan negara yang bergerak di industri baja, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, melakukan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja.

    Salah satu langkah strategis yang diambil perusahaan ini adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan industri sejenis, khususnya industri baja yang bergerak di sektor hilir.

    Langkah ini juga dilakukan guna mendukung program hilirisasi dan industri berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Krakatau Steel sebagai holding BUMN akan terus mendorong anak-anak perusahaan kami, seperti PT Krakatau Baja Industri (KBI), untuk bisa melakukan sinergi dan kolaborasi dengan industri-industri baja lainnya di hilir.

    Kami juga berperan mengelola stakeholder nasional, kemudian meyakinkan regulator untuk selalu memberikan dukungan, baik itu perlindungan atau proteksi dalam negeri, maupun dengan regulasi-regulasi untuk mendorong ekosistem industri baja nasional kita,” ujar Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Muhamad Akbar Djohan, usai melepas ekspor 5 ribu ton baja lapis Nexalume, Nexium, dan Nexcolor hasil kolaborasi KBI dan PT Tata Metal Lestari (Tatalogam Group) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/2/2025).

    Akbar menjelaskan, mampu mengekspor baja lapis senilai lebih kurang $7,2 juta USD dengan tujuan Amerika Serikat di tengah kondisi perdagangan global yang tengah tidak menentu bukan merupakan hal yang mudah.

    Berkat sinergi dan kolaborasi yang baik antara PT Krakatau Baja Industri selaku penyedia bahan baku dan PT Tata Metal Lestari sebagai produsen baja lapis di sektor hilir, kegiatan ekspor produk baja ini berhasil terlaksana.

    “Apa yang kita lakukan hari ini dengan melakukan ekspor ke AS ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Jujur, industri baja kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi dengan ekspor yang dilakukan PT Tata Metal hari ini, cukup memberi pesan yang sangat jelas dan konkret, bahwa produk baja nasional kita masih sangat diperhitungkan di pasar global. Hari ini tentu menjadi satu implementasi dari cita-cita Bapak Presiden, yaitu mengedepankan hilirisasi dan industri yang berkelanjutan dalam negeri,” kata Akbar.

    Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Krakatau Baja Industri, Arief Purnomo, menambahkan, KBI memiliki kapasitas produksi hingga 90 ribu ton bahan baku baja lapis per tahunnya.

    Produk tersebut juga sudah mengandung 60 persen total kandungan dalam negeri.

    Dengan kapasitas produksi setinggi itu dan tingkat komponen dalam negeri yang cukup signifikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung berkembangnya industri baja lapis di hilir sehingga mampu memproduksi produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing, tak hanya di pasar nasional, tapi juga hingga menembus pasar global.

    “Harapan kami, ke depan industri baja di hilir terus berkembang dan itu disupport dari mulai hulu. Jadi, semua kekuatan industri, terutama baja di Indonesia, itu dari mulai hulu hingga hilir diperkuat. Hilir ini menjadi rentan karena produk impor ini banyak masuk ke hilir. Dampaknya nanti sampai hulu pun produksinya bisa terhenti. Karena itu, penguatan industri hilir memang harus diutamakan,” kata Arief.

    Sementara itu, Vice President PT Tata Metal Lestari, Stephanus Koeswandi, sangat mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Krakatau Baja Industri.

    Karena dengan dukungan dan kolaborasi yang diberikan mereka, sektor hilir baja kembali menggeliat dan semakin mantap menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

    “Ini memperlihatkan bahwa industri baja nasional telah tumbuh menjadi semakin penting bagi perekonomian nasional maupun perekonomian di dunia. Dan trennya, tahun 2023 kalau dibandingkan 2024, produk baja dengan HS 73 ini mengalami peningkatan sebesar 818 ribu ton. Jadi, ini kita lihat adanya kemajuan khususnya di sektor hilir industri baja. Semua ini membuktikan bahwa kualitas baja dari Krakatau Steel yang diproduksi di Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk yang ada di luar negeri dan bisa diterima di seluruh dunia dengan mengikuti standarisasi yang ada,” kata Stephanus.

    Menurut Stephanus, manuver ekspor sendiri mulai dilakukan PT Tata Metal Lestari setelah pihaknya membaca situasi geopolitik yang ada.

    “Pertama, manuver ekspor dilakukan karena adanya gangguan rantai pasok dengan penghentian perang dagang antara China dengan Amerika Serikat, gangguan logistik, juga adanya permintaan yang fluktuatif di Indonesia, terutama di kuartal pertama yang agak menurun, yang kemudian dibarengi dengan ekspor. Kemudian, ada juga kebijakan pemerintah dan regulasi untuk mendukung peningkatan ekspor,” jelasnya.

    “Dengan manuver ekspor ini, tentu kami melakukan restrukturisasi industri yang berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi sebagai bagian dari strategi PT Tata Metal Lestari. Dengan begitu, kami semakin yakin untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor, dari tahun lalu hanya sekitar 30 persen, tahun ini kami coba tingkatkan lagi menjadi 40 persen dari kapasitas produksi kami yang setelah dilakukan investasi baru bisa mencapai 500 ribu ton per tahun. Selain itu, sebagai bagian dari strategi ekspansi global, Tata Metal Lestari juga telah membuka kantor perwakilan di Sydney, Australia, dan Singapura guna memperluas jaringan bisnis dan memperkuat kemitraan dengan mitra-mitra internasional,” tambahnya.

  • PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina

    PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina

    PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk membersihkan praktik korupsi di lingkungan Pertamina, buntut terungkapnya skandal tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga.
    Wakil Ketua Harian PKB Najmi Mumtaza Rabbany mengatakan, kasus korupsi tata kelola minyak tersebut sudah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya Pertamina.
    “Kami di PKB tentu mendukung penuh langkah Pak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih BUMN, terutama di Pertamina ya,” ujar Najmi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2025).
    “Bagi kami, dugaan korupsi di (lingkungan) PT Pertamina harus menjadi momentum untuk berbenah, tidak ada lagi kecurangan oleh siapa pun di tubuh BUMN,” sambungnya.
    Menurut Najmi, pemberantasan korupsi di BUMN sudah sepatutnya menjadi prioritas utama pemerintah.
    Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan aset negara.
    “Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN,” kata Najmi.
    Dia pun mengingatkan bahwa BUMN adalah perusahaan negara, sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan.
    Najmi juga mengajak semua lapisan agar turut mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi di BUMN yang dijalankan pemerintahan Prabowo.
     
    “BUMN adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan bancakan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan,” tutur Najmi.
    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu padu melawan para koruptor yang menggasak uang negara dan telah menyengsarakan hidup rakyat selama ini,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut buka suara mengenai kasus dugaan korupsi yang mem-blending atau mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 92 (Pertamax) dengan RON 90 (Pertalite) di Pertamina.
    Kepala Negara menyatakan, kasus tersebut tengah diurus.
    “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” kata Prabowo usai peresmian Bullion Bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Dia menyatakan, pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atau korupsi tersebut.
    Mantan Menteri Pertahanan itu pun berujar akan membela kepentingan rakyat.
    “Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” jelas Prabowo.
    Sebelumnya, Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.
    Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi RON 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/2/2025), PT Pertamina Patra Niaga membantah dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam proses pengadaan dan distribusi BBM.
    “Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya soal kualitas BBM RON 90 dan RON 92,” kata Ega dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu.
    “Kami berkomitmen dan kami berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 sesuai dengan RON 90,” sambungnya.
    Beberapa jam setelah rapat selesai, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengeklaim bahwa tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.
    “Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 di-blending dengan 92 (Pertamax). Jadi RON dengan RON sebagaimana yang sampaikan tadi,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025).
    Abdul Qohar menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti.
    Dugaan pengoplosan itu pun ditemukan berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik.
    “Jadi hasil penyidikan, tadi saya sampaikan itu. RON 90 atau di bawahnya itu tadi fakta yang ada, dari keterangan saksi RON 88 di-blending dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah telah berakhir pada hari ini, Jumat (28/2/2025). 

    Dengan demikian, ratusan kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota, Bupati yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari akan kembali ke daerahnya masing-masing setelah digembleng di Magelang selama sepekan.

    Namun ada hal yang menarik di tengah hiruk pikuk retret, sosok Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X justru ramai menjadi buah bibir di media sosial. Sultan HB X disebut menjadi salah satu kepala daerah yang tidak masuk daftar peserta retret di Magelang.

    Hal itu dikarenakan oleh eksistensi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengamanatkan DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

    Menilik Pasal 18 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa syarat mengemban jabatan Gubernur DIY adalah orang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

    “Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur,” tulis beleid tersebut dan dikutip Jumat (28/2/2025).

    Ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) bahwa kedua takhta itu merupakan warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun.

    Bunyi pasal 1 ayat (4):

    Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

    Bunyi Pasal 1 ayat (5):

    Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.

    Maka demikian, merujuk pada UU 13/2012 tersebut, memberikan kewenangan yakni tidak adanya Pilkada, karena Sri Sultan dan Paku Alam otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

    Selain aturan itu, menurut Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Sultan HB X belum lama ini dilantik untuk periode jabatan sampai dengan tahun 2027. Jadi tidak termasuk dalam rombongan kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024.

    Keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari sumbangsihnya dalam sejarah republik. Yogyakarta memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

    Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dia termasuk raja yang lebih awal mengintegrasikan Yogya dengan Indonesia.

    Selain itu, Sultan juga merelakan harta kraton untuk membiayai perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota negara ketika serangan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949.

  • Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menilai bahwa jaringan oligarki mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Sementara itu, di dalam lingkaran kekuasaan sendiri, ia menyebut ada kelompok yang masih berafiliasi dengan Presiden Jokowi dan berupaya melemahkan kepemimpinan Prabowo.

    “Sejak awal sudah kita ingatkan, jangan beri ruang bagi kawanan Brutus rezim gorong-gorong menyusup ke kabinet. Tapi, pesan keras publik seolah dicuekin,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (28/2/2025).

    Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan perombakan kabinet dan menentukan sikap politik yang lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada Jokowi dan oligarki.

    Dikatakan Faizal, langkah ini penting agar upaya pemberantasan korupsi, mafia migas, dan mafia tambang bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

    Faizal juga mengingatkan bahwa jika Prabowo lambat mengambil sikap tegas, pemerintahan yang baru bisa saja justru tersandera oleh kepentingan oligarki dan terjebak dalam skenario politik kelompok Jokowi.

    “Jika sikap tegas tersebut lambat diambil, kemungkinan terjadi lempar handuk kepada oligarki dan akhirnya pemerintahan Prabowo tidak akan bisa melakukan terobosan besar,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • Kepala BGN Klaim Kepala Daerah Dukung MBG, Pemda Jatim Siap Kucurkan APBD Rp700 Miliar

    Kepala BGN Klaim Kepala Daerah Dukung MBG, Pemda Jatim Siap Kucurkan APBD Rp700 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik bakal mendukung berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia mengeklaim ada pemerintah daerah yang sudah menyiapkan APBD senilai Rp700 miliar untuk mendukung berjalannya program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu. 

    Dadan, yang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, menyebut bahwa peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam tiga aspek untuk mendukung berjalannya program MBG. 

    “Pertama, menyiapkan infrastruktur. Kedua, meningkatkan atau membina rantai pasok, petani peternak nelayan agar rantai pasok lokal bisa terpenuhi. Ketiga, bersama-sama Gizi untuk melakukan pendampingan terutama penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Pada sisi anggaran, Dadan menyebut pemerintah daerah tak melibatkan APBD dalam menyiapkan menu MBG setiap harinya untuk peserta didik. Dia menyebut anggaran untuk program sudah berasal dari kantong APBN, atau pemerintah pusat. 

    Adapun pemerintah daerah melalui APBD bisa mendukung untuk menyiapkan infrastruktur penunjang program, maupun rantai pasok hingga program-program pendampingan.

    “Tapi pada intinya kami sudah sampaikan kemarin untuk makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat, nanti pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan untuk tiga tersebut,” kata akademisi dari IPB itu. 

    Saat mengikuti retret di Akmil Magelang, Dadan mengungkap bahwa sudah ada kepala daerah yang menyiapkan anggaram daerah untuk mendukung tiga hal dimaksud. Salah satu pemda yang sudah menyisihkan anggaran daerahnya yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

    Untuk diketahui, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. 

    “Contohnya Jawa Timur sudah menyiapkan Rp700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok dan juga nanti pendampingan-pendampingan,” terang Dadan. 

    Dadan, yang dilantik menjadi Kepala BGN 2024 lalu, menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemda bukan hal yang wajib. Dia mengungkap bahwa pemerintah pusat pun tetap menyediakan anggaran untuk infrastruktur, rantai pasok hingga pendampingan program MBG di beberapa daerah terluar Indonesia. 

    “Bahkan untuk daerah-daerah terpencil, nanti infrastrukturnya dari Badan Gizi. Yanh daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” tuturnya. 

    Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025. 

    Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi. 

    Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah. Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak. 

    “September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.

  • Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Biaya Pengobatan dari Kepala SPPG

    Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis Bisa Dapat Biaya Pengobatan dari Kepala SPPG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut biaya pengobatan bagi siswa yang keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Untuk diketahui, SPPG merujuk pada dapur umum MBG atau satuan unit yang dibentuk di berbagai daerah untuk melayani pembuatan menu MBG setiap harinya. 

    Menanggapi sejumlah keracunan siswa akibat menu MBG di beberapa daerah, Dadan menjelaskan bahwa setiap menu makanan untuk siswa meliputi biaya untuk bahan baku dan biaya operasional. Setiap SPPG dapat menggunakan biaya operasional untuk mengatasi kejadian seperti keracunan terhadap siswa atau penerima program. 

    “Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya [additional, red] cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Dadan lalu memerinci bahwa biaya operasional untuk setiap porsi MBG berkisar antara Rp1.000 sampai dengan Rp3.000. Itu tergantung kebutuhan di lapangan, termasuk untuk menggaji sukarelawan di setiap dapur umum. 

    Bagi siswa yang sakit atau keracunan akibat menu MBG yang disiapkan, terang Dadan, orang tuanya bisa melapor ke Kepala SPPG di daerahnya untuk dibantu dalam hal biaya pengobatan.

    “Nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan,” kata profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu. 

    Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025. 

    Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi. 

    Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah. Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak. 

    “September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.

  • GSN serahkan 200 “paddy reaper” kepada petani Wonogiri dan Ponorogo

    GSN serahkan 200 “paddy reaper” kepada petani Wonogiri dan Ponorogo

    Ini adalah salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat dalam rangka modernisasi pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) menyerahkan 200 unit “paddy reaper” (mesin pemanen padi) kepada petani di Wonogiri, Jawa Tengah, dan di Ponorogo, Jawa Timur.

    Kegiatan yang merupakan bagian dari program modernisasi alat pertanian ini adalah salah satu langkah nyata GSN yang akan diamplifikasikan di daerah-daerah lain, dalam rangka mensukseskan program-program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sekretaris Jenderal GSN, Bobby Gafur Umar dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan, bantuan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha tani sekaligus memperkuat program ketahanan pangan.

    “Ini adalah salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat dalam rangka modernisasi pertanian,” kata Bobby Gafur Umar yang mewakili Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dalam acara Panen Raya di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (28/2).

    Bobby menjelaskan, pemberian bantuan ini merupakan bentuk dari kebersamaan, kesetiakawanan serta solidaritas masyarakat Indonesia.

    “Antusiasme masyarakat Indonesia dalam membantu sesama menjadi modal sosial yang sangat luar biasa untuk terus meningkatkan solidaritas kemanusiaan. Tidak hanya dari segi jumlah donasi dan banyaknya relawan yang terlibat, tapi juga tentang dampak jangka panjang yang dihasilkan. Tidak hanya bantuan yang sifatnya hit and run (sekali datang dan langsung pergi), tapi juga bantuan yang memberikan dampak panjang berkelanjutan,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa kebersamaan dan solidaritas masyarakat tersebut menjadi komponen sangat penting untuk membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo.

    Bobby mengatakan, dari 200 unit mesin yang disalurkan, 120 unit diperuntukkan bagi petani di Wonogiri dan 80 unit untuk petani di Ponorogo. Penyerahan mesin pemanen padi ini merupakan kerja sama GSN, PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) dan Yayasan STAPA Center.

    Menurut Bobby, mesin ini mampu menggarap lahan hingga 1.000 hektare, menghemat waktu, tenaga, serta menekan biaya produksi.

    “Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ribuan petani penerima langsung, tetapi juga oleh sekitar 8.000 anggota keluarga mereka,” katanya.

    Bobby menambahkan, petani nantinya akan diberi pelatihan agar mampu merawat dan mengelola mesin dengan baik. “Kami ingin memastikan mesin ini dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dalam jangka panjang,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Sampoerna Elvira Lianita menekankan pentingnya peran petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia berharap mesin pemanen padi dan pelatihan yang diberikan dapat mendukung pemanfaatan teknologi tepat guna di bidang pertanian.

    “Melalui teknologi tepat guna, program ini diharapkan dapat membantu petani mencapai efisiensi dan keuntungan optimal dari aktivitas panen. Selain itu, program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan dengan memberdayakan petani sebagai pilar utama ekosistem pertanian Indonesia,” kata Elvira.

    Ia berharap inisiatif ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi petani, sehingga dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat kemandirian pangan Indonesia.

    Sedangkan Direktur Yayasan STAPA Center Agus Rahmatullah mengatakan, program ini dapat memberikan dampak positif bagi petani.

    “Kami berterima kasih atas dukungan dan komitmen yang diberikan oleh GSN dan Sampoerna terhadap ketahanan pangan di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Buchori
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025