Tag: Prabowo

  • PKB: Kehadiran Puan Bersama Prabowo-SBY-Jokowi Bawa Pesan Positif

    PKB: Kehadiran Puan Bersama Prabowo-SBY-Jokowi Bawa Pesan Positif

    Jakarta

    Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai momen kebersamaan Ketua DPR sekaligus Ketua PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat retret kepala daerah mebawa kesan positif. Dia menilai hadirnya Puan sebagai pesan positif bagi pemerintahan.

    “Kehadiran mbak Puan pastinya membawa pesan positif bagi pemerintahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

    Jazilul enggan menilai kehadiran puan untuk menebak sikap politik PDIP. Dia mengatakan kehadiran Puan di retret kepala daerah dalam kapasitas sebagai ketua DPR.

    “Tidak pada tempatnya saya nebak-nebak arah PDIP, kita saling menghormati,” ujarnya.

    “Kalau soal Mbak Puan hadir bersama Pak Prabowo dll, setahu saya beliau hadir dalam kapasitas ketua DPR,” lanjutnya.

    Puan sebelumnya mengungkapkan isi obrolan dengan Presiden Prabowo, Jokowi, dan SBY di retret kepala daerah. Puan menyebut obrolan tersebut berlangsung santai.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi). Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2).

    Puan menyebut Presiden RI ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebenarnya juga diundang dalam gelaran retret ini. Ia pun menyampaikan pesan dari sang ibunda yang berharap pelaksanaan retret berjalan dengan baik.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gerindra Buka Suara Soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan itu Indah

    Gerindra Buka Suara Soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan itu Indah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Partai Gerindra, Andre Rosiade menyikapi momen kebersamaan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Momen kebersamaan itu muncul kala mereka semua menghadiri Parade Senja dalam acara retreat kepala daerah, di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Andre, momen tersebut menunjukkan suatu persatuan yang indah antara para elite bangsa.

    “Kan persatuan tuh indah, kenapa sih ribut-ribut kita? Negara ini kan bisa besar kalau negara ini elitenya bersatu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini berujar Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra selalu mengajarkan para kadernya, bahwa salah satu syarat negara maju adalah para elitenya bersatu.

    “Kan itu sudah disampaikan Pak Prabowo sejak zaman dulu waktu kampanye juga beliau menyampaikan. Jadi bersatu dan Pak Prabowo kan ingin seluruh elitenya bersatu, sehingga kita solid, Indonesia akan jadi negara maju,” pungkasnya.

    Sementara itu, Puan mengklaim pertemuan dirinya dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi di acara retreat kepala daerah itu merupakan silaturahmi santai saja.

    “Silaturahmi santai, berbicara [berdiskusi],” katanya dalam ketrangan resmi yang dikutip Jumat (28/2/2025).

    Dia mengaku bahwa silaturahmi santai dengan 3 presiden RI di masing-masing masanya dan ketua-ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun bangsa Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” jelas cucu Bung Karno tersebut.

  • Wamenlu RI Minta PBB Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo – Halaman all

    Wamenlu RI Minta PBB Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir membicarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, di Kantor Kemlu RI, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu Arrmanatha mengatakan kepada Gita, bahwa PBB perlu mendukung program MBG.

    “Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis,” kata Arrmanatha dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    Ia menyebut program Presiden Prabowo tersebut termasuk sebagai upaya dukungan terhadap agenda pembangunan global. 

    Sebab lanjutnya, hasil riset yang dipublikasikan Badan Pangan Dunia pada tahun 2017, dipaparkan bahwa program makan bergizi berkontribusi pada capaian pembangunan berkelanjutan terkait pengentasan kelaparan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta dukungan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan.

    Menurutnya program ini secara tidak langsung juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta menjembatani kesenjangan sosial.

    Kemlu RI berharap dukungan PBB untuk mendukung pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk menjajaki peluang pemanfaatan keuangan syariah, memberdayakan zakat untuk membantu pembangunan global, terutama di negara-negara yang terdampak krisis.

    Dalam pertemuan ini juga dibahas perkembangan situasi geopolitik global. Salah satunya pembahasan terkait penguatan hukum internasional di tengah situasi dunia yang penuh konflik.

    “Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” pungkas Arrmanatha.

  • Harga Pangan Naik Jelang Ramadhan 2025? Para Pejabat di Bidang Pangan Gelar Operasi Pasar

    Harga Pangan Naik Jelang Ramadhan 2025? Para Pejabat di Bidang Pangan Gelar Operasi Pasar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan pejabat lain di bidang pangan memantau operasi pasar pangan murah di Kantor Pos Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 27 Februari 2025.

    Wamentan Sudaryono mengimbau masyarakat tetap tenang dan tak terbawa fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau kecemasan menghadapi kenaikan harga pangan jelang Ramadhan 2025.

    “Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, kami ingin memastikan di bulan Ramadhan dan Lebaran nanti, tidak ada lagi FOMO kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akibat permintaan terhadap komoditas naik. Jadi, stok tercukupi, harga bagus, masyarakat dapat tenang,” ucap Sudaryono seperti dikutip dari Antara.

    Operasi Pasar

    Pihaknya mengaku kepanikan dalam berbelanja justru memperburuk situasi dan menyebabkan lonjakan harga yang lebih tinggi.

    Menurut Wamentan, FOMO sering kali mendorong masyarakat membeli barang dalam jumlah besar karena khawatir harga akan semakin naik atau stok habis dalam konteks ekonomi dan belanja.

    Operasi pasar adalah upaya pemerintah, bekerja sama dengan BUMN pangan dan PT Pos Indonesia, mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan jelang Ramadhan 2025.

    “Setiap tahun kita menghadapi pola yang sama menjelang Ramadhan dan Lebaran, di mana harga pangan mengalami kenaikan sementara. Namun, stok pangan nasional dalam kondisi cukup, dan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga. Jadi, masyarakat tidak perlu panik atau membeli berlebihan,” lanjutnya.

    Menurut Sudaryono, operasi pasar bagian dari langkah pemerintah menstabilkan harga pangan, khususnya ketika Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Ia mengatakan kegiatan ini arahan Presiden Prabowo agar masyarakat melaksanakan ibadah puasa tanpa khawatir ketersediaan dan harga bahan pokok.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Operasi pasar ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pangan yang merata dan terjangkau,” lanjut Wamentan.

    Kepala Kantor Pos Cibinong Mariana Wijayanti mengaku respons masyarakat pada operasi pasar pangan murah cukup tinggi.

    Menurutnya jumlah konsumen yang datang meningkat setiap harinya dengan rata-rata 120 orang per hari sejak diluncurkan Senin, 24 Februari 2025.

    “Pada hari pertama sekitar 100 orang berdasarkan catatan pembelian. Hari kedua meningkat di 120. Jumlahnya terus meningkat apalagi semua stok sudah ada. Harapan kami dengan keberadaan kami bisa membantu masyarakat,” kata Mariana.

    Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Cibinong menyediakan berbagai bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging ayam, daging kerbau, bawang putih dan lainnya.

    Berbagai bahan pokok ini dibanderol dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar dan harga eceran tertinggi (HET).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ribuan Petani di Jateng dan Jatim Perkuat Ketahanan Pangan Nasional dengan Dukungan GSN – Halaman all

    Ribuan Petani di Jateng dan Jatim Perkuat Ketahanan Pangan Nasional dengan Dukungan GSN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur semakin memperkuat ketahanan pangan nasional melalui dukungan dari Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).

    Sebanyak 200 unit paddy reaper (mesin pemanen padi) diserahkan kepada 8.000 petani di Wonogiri, Jawa Tengah dan Ponorogo, Jawa Timur, guna mendukung efisiensi pertanian.

    Sekretaris Jenderal GSN, Bobby Gafur Umar, menegaskan bahwa bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan kualitas hasil pertanian. 

    Hal itu disampaikan Bobby saat Panen Raya di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

    “Modernisasi pertanian sangat bermanfaat selain akan menghemat waktu dan tenaga dalam proses panen juga mampu mengurangi kehilangan hasil panen, menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas, serta menghasilkan panen yang lebih berkualitas,” ujar Bobby dalam keterangan pers dikutip Sabtu (1/3/2025).

    Menurut Bobby, dukungan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang akan diperluas ke daerah lain, sebagai bagian dari program Asta-Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. 

    “Antusiasme masyarakat Indonesia untuk saling membantu sangat luar biasa. Ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk meningkatkan solidaritas kemanusiaan,” lanjutnya.

    Dari 200 unit mesin yang disalurkan, 120 unit diberikan kepada petani di Wonogiri, dan 80 unit untuk petani di Ponorogo. Mesin pemanen padi ini, yang bekerja sama dengan perusahaan swasta, mampu menggarap hingga 1.000 hektar lahan, menghemat waktu dan tenaga, serta menekan biaya produksi. 

    “Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani penerima langsung, tetapi juga oleh sekitar 8.000 anggota keluarga mereka,” jelas Bobby.

    Selain itu, para petani akan mendapatkan pelatihan untuk merawat dan mengelola mesin tersebut dengan baik, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan alat tersebut di masa depan.

    Gerakan Solidaritas Nasional Tumbuh Pesat

    Ketua Umum GSN, Rosan Roeslani, dalam deklarasi gerakan ini, menjelaskan bahwa GSN memiliki tiga keunggulan utama. 

    Pertama, GSN memiliki kemampuan untuk berkembang pesat dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan negara. 

    “GSN dibina langsung oleh Presiden ke-8 RI dan berisi seluruh elemen kekuatan bangsa,” tambahnya.

    Kedua, kekuatan utama GSN ada pada gagasan dan jaringan yang dimilikinya. 

    “Kami berharap GSN bisa menjadi organisasi yang otonom dalam memperjuangkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” kata Rosan. 

    Ketiga, GSN berkomitmen untuk tumbuh dan mengakar di seluruh wilayah Indonesia.

    Melalui inisiatif ini, GSN berharap bisa terus mendukung ketahanan pangan Indonesia, serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional.

     

  • Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (28/2/2025) sore.

    Mereka hadir ke rumah Jokowi usai mengikuti kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, yang ditutup oleh Presiden RI Prabowo Subianto, hari ini Jumat. 

    Dikutip dari Tribun Solo, dalam pertemuan tersebut, kepala daerah yang sudah dilantik berbincang dengan Jokowi selama kurang lebih satu jam.

    Para pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin
    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
    Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak
    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati
    Bupati Probolinggo Muhammad Haris,
    Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono
    Ketua PP Muslimat NU Arifah Fauzi.

    Menguatkan Program Pemerintah Pusat

    Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, mengungkapkan bahwa kedatangan para kepala daerah ini merupakan bagian dari kegiatan retreat yang telah dilaksanakan di Magelang.

    Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan wejangan dan penguatan dari Jokowi, sehingga mereka dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat dan pemahaman yang lebih baik.

    “Kami sowan ke Pak Presiden, kebetulan setelah retreat, kami ingin mendapatkan penguatan dan pesan-pesan beliau untuk bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, dan memperluas jejaring kami,” kata Khofifah kepada awak media setelah pertemuan.

    Sementara itu, Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng, menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan pesan khusus terkait dukungan terhadap program-program pemerintah pusat.

    Luthfi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk mendukung dan mengakselerasi implementasi program-program yang tertuang dalam Asta Cita.

    “Pesan beliau sangat jelas, yaitu untuk mendukung program-program pemerintah pusat yang ada dalam Asta Cita. Beliau juga meminta kami untuk mengakselerasi program-program tersebut agar lebih cepat terwujud,” jelas Luthfi, yang juga merupakan mantan Kapolda Jateng.

    Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas program-program nasional, namun juga sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Jokowi diyakini ingin memastikan bahwa kepala daerah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan kerjasama dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

    Sejumlah kepala daerah yang hadir pun sepakat untuk mengimplementasikan pesan-pesan Jokowi dalam kepemimpinan mereka di daerah.

    Selain itu, mereka berkomitmen untuk terus berkolaborasi guna mewujudkan program-program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah. (TribunSolo/Andreas Chris Febrianto)

  • Banyak Konglomerat Minta Skema Power Wheeling, Hashim: Negara Tetap Kendalikan Sistem Kelistrikan – Halaman all

    Banyak Konglomerat Minta Skema Power Wheeling, Hashim: Negara Tetap Kendalikan Sistem Kelistrikan – Halaman all

     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo,  mengungkapkan Presiden Prabowo tegas menolak skema power wheeling meski banyak konglomerat yang meminta untuk memasukkan skema tersebut dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

    Menurutnya negara tetap perlu menjadi pengendali sistem kelistrikan nasional demi menjaga keandalan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh masyarakat.
     
    “Saya tahu mengenai power wheeling banyak yang ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali (ketahanan energi nasional),” tegas Hashim dalam acara “Indonesia Economic Outlook 2025” di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
     
    Hashim menegaskan bahwa salah satu alasan utama pemerintah menolak skema power wheeling adalah potensi kekacauan dalam industri listrik.

    “Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini,” ujarnya.

    Tentang Power Wheeling

    Sebagai informasi, power wheeling merupakan langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan, yang berpotensi mengurangi kontrol negara. 

    Jika diterapkan, power wheeling dapat berdampak negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat. 
     
    Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim menyambut baik penundaan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang sempat memasukkan klausul power wheeling. 

    “Prinsip penolakan power wheeling tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor energi. Jika terganggu, harga listrik bisa ditentukan oleh mekanisme pasar, yang berisiko merugikan masyarakat,” kata Akmaluddin Rachim. 
     
    Menurut Akmaluddin, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat.

    “Penundaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih berpihak kepada rakyat dengan menjaga tarif listrik agar tetap terkendali dan tidak melonjak akibat penerapan power wheeling,” jelasnya.

    Ikut arahan presiden

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan untuk menghapus skema power wheeling dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo.

    “Ya kita pasti ikuti arahan presiden. kita ikuti arahan presiden sudah jelas,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/2/2025).

    Saat ini, DIM RUU EBET telah diserahkan ke Komisi XII DPR RI dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

    Dadan menilai perubahan dalam proses legislasi merupakan hal yang lumrah terjadi.

    “Sekarang kan dalam posisi DIM sudah disampaikan di sana, nanti kalau perubahan biasa dalam raker itu,” jelasnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Kontan.co.id

     

  • Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Umat Muslim Indonesia

    Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Umat Muslim Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 2025 kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto lewat unggahan di akun Instagram resminya.

    “Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh saudara-saudari umat Muslim di Indonesia,” tulis Presiden dalam unggahan di akun Instagram resminya, @presidenrepublikindonesia, pada Jumat (28/2/2025).

    Dalam unggahan tersebut, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

    Presiden mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan mempererat persaudaraan, meningkatkan ketakwaan, serta memperkuat semangat kebersamaan demi kemajuan Indonesia.

    Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi jatuh pada Sabtu (1/2/2025) Keputusan tersebut diambil setelah Sidang Isbat yang diselenggarakan di gedung Kemenag, Jakarta.

  • Hilirisasi dan Kolaborasi Antarperusahaan Baja Jadi Kunci Penguatan Industri Nasional – Halaman all

    Hilirisasi dan Kolaborasi Antarperusahaan Baja Jadi Kunci Penguatan Industri Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan negara yang bergerak di industri baja, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, melakukan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja.

    Salah satu langkah strategis yang diambil perusahaan ini adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan industri sejenis, khususnya industri baja yang bergerak di sektor hilir.

    Langkah ini juga dilakukan guna mendukung program hilirisasi dan industri berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Krakatau Steel sebagai holding BUMN akan terus mendorong anak-anak perusahaan kami, seperti PT Krakatau Baja Industri (KBI), untuk bisa melakukan sinergi dan kolaborasi dengan industri-industri baja lainnya di hilir.

    Kami juga berperan mengelola stakeholder nasional, kemudian meyakinkan regulator untuk selalu memberikan dukungan, baik itu perlindungan atau proteksi dalam negeri, maupun dengan regulasi-regulasi untuk mendorong ekosistem industri baja nasional kita,” ujar Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Muhamad Akbar Djohan, usai melepas ekspor 5 ribu ton baja lapis Nexalume, Nexium, dan Nexcolor hasil kolaborasi KBI dan PT Tata Metal Lestari (Tatalogam Group) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/2/2025).

    Akbar menjelaskan, mampu mengekspor baja lapis senilai lebih kurang $7,2 juta USD dengan tujuan Amerika Serikat di tengah kondisi perdagangan global yang tengah tidak menentu bukan merupakan hal yang mudah.

    Berkat sinergi dan kolaborasi yang baik antara PT Krakatau Baja Industri selaku penyedia bahan baku dan PT Tata Metal Lestari sebagai produsen baja lapis di sektor hilir, kegiatan ekspor produk baja ini berhasil terlaksana.

    “Apa yang kita lakukan hari ini dengan melakukan ekspor ke AS ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Jujur, industri baja kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi dengan ekspor yang dilakukan PT Tata Metal hari ini, cukup memberi pesan yang sangat jelas dan konkret, bahwa produk baja nasional kita masih sangat diperhitungkan di pasar global. Hari ini tentu menjadi satu implementasi dari cita-cita Bapak Presiden, yaitu mengedepankan hilirisasi dan industri yang berkelanjutan dalam negeri,” kata Akbar.

    Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Krakatau Baja Industri, Arief Purnomo, menambahkan, KBI memiliki kapasitas produksi hingga 90 ribu ton bahan baku baja lapis per tahunnya.

    Produk tersebut juga sudah mengandung 60 persen total kandungan dalam negeri.

    Dengan kapasitas produksi setinggi itu dan tingkat komponen dalam negeri yang cukup signifikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung berkembangnya industri baja lapis di hilir sehingga mampu memproduksi produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing, tak hanya di pasar nasional, tapi juga hingga menembus pasar global.

    “Harapan kami, ke depan industri baja di hilir terus berkembang dan itu disupport dari mulai hulu. Jadi, semua kekuatan industri, terutama baja di Indonesia, itu dari mulai hulu hingga hilir diperkuat. Hilir ini menjadi rentan karena produk impor ini banyak masuk ke hilir. Dampaknya nanti sampai hulu pun produksinya bisa terhenti. Karena itu, penguatan industri hilir memang harus diutamakan,” kata Arief.

    Sementara itu, Vice President PT Tata Metal Lestari, Stephanus Koeswandi, sangat mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Krakatau Baja Industri.

    Karena dengan dukungan dan kolaborasi yang diberikan mereka, sektor hilir baja kembali menggeliat dan semakin mantap menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

    “Ini memperlihatkan bahwa industri baja nasional telah tumbuh menjadi semakin penting bagi perekonomian nasional maupun perekonomian di dunia. Dan trennya, tahun 2023 kalau dibandingkan 2024, produk baja dengan HS 73 ini mengalami peningkatan sebesar 818 ribu ton. Jadi, ini kita lihat adanya kemajuan khususnya di sektor hilir industri baja. Semua ini membuktikan bahwa kualitas baja dari Krakatau Steel yang diproduksi di Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk yang ada di luar negeri dan bisa diterima di seluruh dunia dengan mengikuti standarisasi yang ada,” kata Stephanus.

    Menurut Stephanus, manuver ekspor sendiri mulai dilakukan PT Tata Metal Lestari setelah pihaknya membaca situasi geopolitik yang ada.

    “Pertama, manuver ekspor dilakukan karena adanya gangguan rantai pasok dengan penghentian perang dagang antara China dengan Amerika Serikat, gangguan logistik, juga adanya permintaan yang fluktuatif di Indonesia, terutama di kuartal pertama yang agak menurun, yang kemudian dibarengi dengan ekspor. Kemudian, ada juga kebijakan pemerintah dan regulasi untuk mendukung peningkatan ekspor,” jelasnya.

    “Dengan manuver ekspor ini, tentu kami melakukan restrukturisasi industri yang berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi sebagai bagian dari strategi PT Tata Metal Lestari. Dengan begitu, kami semakin yakin untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor, dari tahun lalu hanya sekitar 30 persen, tahun ini kami coba tingkatkan lagi menjadi 40 persen dari kapasitas produksi kami yang setelah dilakukan investasi baru bisa mencapai 500 ribu ton per tahun. Selain itu, sebagai bagian dari strategi ekspansi global, Tata Metal Lestari juga telah membuka kantor perwakilan di Sydney, Australia, dan Singapura guna memperluas jaringan bisnis dan memperkuat kemitraan dengan mitra-mitra internasional,” tambahnya.

  • PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina

    PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina

    PKB: Korupsi Minyak Mentah Harus Jadi Momentum Prabowo Benahi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk membersihkan praktik korupsi di lingkungan Pertamina, buntut terungkapnya skandal tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga.
    Wakil Ketua Harian PKB Najmi Mumtaza Rabbany mengatakan, kasus korupsi tata kelola minyak tersebut sudah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya Pertamina.
    “Kami di PKB tentu mendukung penuh langkah Pak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih BUMN, terutama di Pertamina ya,” ujar Najmi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2025).
    “Bagi kami, dugaan korupsi di (lingkungan) PT Pertamina harus menjadi momentum untuk berbenah, tidak ada lagi kecurangan oleh siapa pun di tubuh BUMN,” sambungnya.
    Menurut Najmi, pemberantasan korupsi di BUMN sudah sepatutnya menjadi prioritas utama pemerintah.
    Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan aset negara.
    “Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN,” kata Najmi.
    Dia pun mengingatkan bahwa BUMN adalah perusahaan negara, sehingga harus dikelola secara profesional dan transparan.
    Najmi juga mengajak semua lapisan agar turut mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi di BUMN yang dijalankan pemerintahan Prabowo.
     
    “BUMN adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan bancakan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan,” tutur Najmi.
    “Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu padu melawan para koruptor yang menggasak uang negara dan telah menyengsarakan hidup rakyat selama ini,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut buka suara mengenai kasus dugaan korupsi yang mem-blending atau mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 92 (Pertamax) dengan RON 90 (Pertalite) di Pertamina.
    Kepala Negara menyatakan, kasus tersebut tengah diurus.
    “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” kata Prabowo usai peresmian Bullion Bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Dia menyatakan, pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atau korupsi tersebut.
    Mantan Menteri Pertahanan itu pun berujar akan membela kepentingan rakyat.
    “Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” jelas Prabowo.
    Sebelumnya, Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax.
    Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi RON 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/2/2025), PT Pertamina Patra Niaga membantah dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam proses pengadaan dan distribusi BBM.
    “Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya soal kualitas BBM RON 90 dan RON 92,” kata Ega dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu.
    “Kami berkomitmen dan kami berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 sesuai dengan RON 90,” sambungnya.
    Beberapa jam setelah rapat selesai, Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengeklaim bahwa tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.
    “Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 di-blending dengan 92 (Pertamax). Jadi RON dengan RON sebagaimana yang sampaikan tadi,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025).
    Abdul Qohar menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti.
    Dugaan pengoplosan itu pun ditemukan berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik.
    “Jadi hasil penyidikan, tadi saya sampaikan itu. RON 90 atau di bawahnya itu tadi fakta yang ada, dari keterangan saksi RON 88 di-blending dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.