TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang saat ini sedang digadang-gadang sebagai proyek strategis besar.
Wijayanto mengingatkan agar kegagalan Jiwasraya yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat tidak terulang pada Danantara, yang saat ini dikelola dengan optimisme yang sama seperti saat Jiwasraya.
Saat itu, seketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun terkikis karena pengelolaan yang buruk dan dugaan korupsi di dalam Jiwasraya.
Kejadian itu menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat.
“Dulu ketika mendirikan Jiwasraya, semua juga optimis seperti sekarang, tapi ujung-ujungnya kolaps. Kita tidak ingin hal yang sama terjadi pada Danantara,” ujarnya dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Sabtu (1/3/2025).
Wijayanto menegaskan, skeptisisme publik terhadap nasib Danantara bukanlah penghalang, namun seharusnya menjadi alarm kewaspadaan oleh pemerintah.
Jika pemerintah tidak memastikan transparansi dan akuntabilitas, maka tragedi yang sama seperti Jiwasraya bakal terulang pada Danantara.
“Kita tidak ingin hal yang sama sekarang, semua euforia dan berakhir dengan kolaps yang kedua,” tegasnya.
Kasus-kasus korupsi besar terkait pengelolaan keuangan dalam satu dekade terakhir, seperti skandal Jiwasraya, Asabri, dan terbaru Pertamina, semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara.
“Naruh di Jiwasraya karena milik pemerintah dan yang memegang kendali orang-orang pemerintah juga di komisaris dan direksi, tapi ternyata hilang juga uangnya,” katanya.
Ia menekankan, sebagai proyek dengan dana yang jauh lebih besar, Danantara harus diawasi dengan ketat. Wijayanto menilai bahwa skeptisisme masyarakat wajar mengingat sejarah panjang kegagalan pengelolaan dana publik, dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terulang kembali.
Untuk informasi, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund Indonesia karena mengelola modal dan aset seluruh BUMN senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.674,5 triliun (Rp16.310/USD).
Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, proyeksi investasi awal untuk BPI Danantara sebesar Rp20 miliar AS atau atau Rp 326,1 triliun.
Kelola Lebih Rp 14.000 Triliun, Prabowo Pastikan Danantara Bisa Diaudit
Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal ini ditekankannya dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, yang kini bukan lagi hanya entitas bisnis, melainkan sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” ujar Prabowo.
Ilustrasi internal audit. Internal audit selalu dibutuhkan untuk membantu organisasi bisnis mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola. (ist)
Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus biasa diaudit setiap saat dan oleh siapapun. Pasalnya, Danantara adalah milik rakyat Indonesia.
“Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya.
Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintahannya telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab dalam 100 hari pertama bekerja.
“Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir 20 miliar dolar AS dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran,” kata Prabowo.
Prabowo juga menekankan dirinya bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi. “Saya akan melawan korupsi dengan sekeras kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu.”
“Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” jelasnya.
Prabowo menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya tidak tepat sasaran dan tidak efisien tersebut kini dapat dikelola oleh Danantara Indonesia dan dapat diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
“Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu. dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya,
“Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” pungkasnya.
