Tag: Prabowo

  • Elit Gerindra Puji Ahok yang Siap Buka-bukaan Soal Kasus Pertamina: Saya Katakan Sejak 2019 Ahok The Best

    Elit Gerindra Puji Ahok yang Siap Buka-bukaan Soal Kasus Pertamina: Saya Katakan Sejak 2019 Ahok The Best

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elit Partai Gerindra, Arief Poyuono mendukung sikap mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membongkar kasus korupsi di Pertamina.

    Arief Poyuono mengungkit pernyataannya di tahun 2019 silam yang mendukung Ahok jadi Direktur Utama di Pertamina untuk melawan mafia gas.

    “Sudah saya katakan sejak 2019 Ahok the best @prabowo @jokowi @Dennysiregar7 @berlianidris @BosPurwa,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Sabtu, (1/3/2025). 

    Sebelumnya, Ahok mengaku siap buka-bukaan terkait korupsi di Pertamina.

    Hal tersebut Ahok ungkapkan, menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut membuka kemungkinan akan memanggil Ahok untuk diperiksa terkait kasus korupsi di Pertamina.

    “Saya kira itu sangat bagus. Kalau minta keterangan aparat, jaksa,” kata Ahok dikutip dari YouTube Narasi TV, Sabtu (1/3/2025).

    Ahok mengatakan, dirinya punya rekaman dan notulensi tiap rapat selama menjabat Komut Pertamina. Lebih jauh, ia mengatakan apa yang terjadi di Pertamina hari ini, merupakan praktik yang sudah lama.

    “Menurut saya ini permainan sudah lama, yang masing-masing penguasa tidak mau stop,” ujar Ahok.

    Di sisi lain, Ahok mengatakan saat jadi Komut selalu mengancam memecat bawahannya di Pertamina ketika ngeyel. Namun dia tidak punya kewenangan untuk memecat.

    “Kalian jangan anggap saya enggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang menganggap saya macan ompong di Pertamina,” ucapnya.

    “Tapi tunggu. Semua catatan yang saya pegang, suat hari ganti rezim, kupenjarakan kalian semua. Catat baik-baik kalimat saya,” tambahnya.

  • Erick Thohir Bakal Kaji Ulang Tata Kelola Minyak Mentah

    Erick Thohir Bakal Kaji Ulang Tata Kelola Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023. Dia menegaskan bakal mengkaji secara total.

    Erick Thohir menjelaskan telah melakukan rapat pertemuan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tengah mendalami kasus tersebut. Dia menghormati dan mengapresiasi kinerja Kejagung yang berhasil menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun.

    “Pertamina sendiri, tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya,” kata Erick kepada wartawan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Erick juga akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, serta stakeholder terkait. Mereka akan mencari solusi melalui pemetaan holding dan subholding atau menggabungkan sejumlah perusahaan untuk efisiensi.

    Langkah ini dilakukan untuk mencegah persepsi negatif yang menganggap suatu korporasi tidak baik ketika ada oknum yang melakukan pelanggaran. Padahal selama ini Kementerian BUMN telah berupaya mengembangkan PT Pertamina hingga saat ini.

    “Kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dahulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya juga lebih baik,” imbuh Erick Thohir terkait tata kelola minyak mentah.
     

  • Wali Kota Makassar Langsung Bahas Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Usai Retret Akmil
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 Maret 2025

    Wali Kota Makassar Langsung Bahas Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Usai Retret Akmil Regional 1 Maret 2025

    Wali Kota Makassar Langsung Bahas Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Usai Retret Akmil
    Tim Redaksi
     
    MAKASSAR, KOMPAS.com

    Wali Kota Makassar
    Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiba di Makassar, Jumat (28/2/2025) malam, setelah delapan hari mengikuti
    retret kepala daerah
    di Akmil Magelang.
    Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota, Munafri menegaskan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dengan kebijakan daerah guna memastikan keberhasilan pembangunan di Kota Makassar.
    Kolaborasi dan Kerja Tim Jadi Kunci Keberhasilan
    Munafri mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan dan menyatakan kesiapannya untuk kembali menjalankan tugas pemerintahan.
    “Terima kasih malam ini sudah dijemput. Saya sudah ada di Kota Makassar, Insya Allah besok akan memulai tugas-tugas utama. Saya berharap dukungan dari bapak ibu sekalian,” ujarnya.
    Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam membangun kota tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan membutuhkan kerja sama tim yang solid dan kuat.
    “Tidak boleh sendiri, sehingga semuanya harus membentuk sebuah tim yang baik dan kuat,” tambahnya.
    Materi dari Retret Akmil Akan Dibagikan ke OPD
    Munafri juga berencana untuk membagikan materi yang diperolehnya selama retret di Akmil Magelang kepada seluruh jajaran OPD.
    “Insya Allah materi-materi dari seluruh narasumber saat saya mengikuti retret, akan saya sharing kepada semuanya. Mudah-mudahan semuanya dapat melakukan harmonisasi,” ungkapnya.
    Menurutnya, harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik di Kota Makassar.
    “Kita akan bicarakan secara detail, dan mudah-mudahan semuanya bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi misi bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
    Permohonan Maaf di Awal Ramadan

    Di akhir sambutannya, Munafri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran OPD karena pertemuan tersebut berlangsung di awal bulan Ramadan.
    “Saya minta maaf harus mengganggu persiapan sahur pertama di bulan suci Ramadan ini. Saya bersama keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan di pemerintahan kami ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua,” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peluncuran Bank Emas Bisa Tingkatkan PDB Rp245 T, Harapan Daulat Finansial Indonesia  – Halaman all

    Peluncuran Bank Emas Bisa Tingkatkan PDB Rp245 T, Harapan Daulat Finansial Indonesia  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bank Emas diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) lalu.

    Bank Emas diharapkan Prabowo dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp245 triliun.

    Selain itu, Bank Emas berpeluang pula akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.

    Prabowo juga mengungkapkan layanan Bank Emas akan membantu menghemat devisa negara lantaran pengolahan bijih emas akan dilakukan dari hulu hingga hilir di Indonesia.

    Dia mengatakan adanya Bank Emas menjadi sejarah karena baru pertama kali diluncurkan selama 80 tahun Indonesia merdeka.

    “Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas keenam terbesar di dunia, untuk pertama akali memiliki Bank Emas, saya mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang bekerja keras untuk mencapai hari ini,” ungkap Prabowo.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini pada hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah Indonesia,” ujarnya.

    Tanggapan Pengamat

    Ekonom dari Bina Nusantara University (Binus), Moch Doddy Ariefianto, menilai Indonesia berpeluang besar mengoptimalkan ekosistem emas dengan cadangan emas melimpah yang dimiliki.

    Ia menilai meskipun transaksi emas telah meluas, peran intermediasi emas secara wholesale masih sangat terbatas, dan Bank Syariah Indonesia dapat memainkan peran besar dalam sektor ini.

    “Emas sering digunakan sebagai instrumen lindung nilai, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.”

    “Dengan adanya bank emas, BSI dapat memobilisasi emas yang dimiliki masyarakat sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar,” ungkapnya dalam keterangan, Jumat (28/2/2025).

    Sementara itu, Direktur Hubungan Investor PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), Thendra Chrisnanda, menegaskan Indonesia memiliki potensi besar dalam bisnis emas.

    Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara produsen emas terbesar di dunia. 

    Tetapi, Indonesia masih berada di rantai nilai bawah, dengan ekspor emas dore sekitar USD5 miliar dan impor emas batangan sekitar USD2 miliar per tahun.

    Menurut Thendra, dengan adanya bank emas, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi tersebut dan berperan lebih besar dalam ekosistem bisnis emas global. 

    Menurutnya, peluang utama bisnis emas terletak pada tingginya permintaan emas batangan fisik serta kenaikan harga emas di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. 

    “Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, emas tetap menjadi safe haven yang diminati banyak pihak,” pungkasnya.

    Tanggapan OJK

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pembentukan bank emas penting dalam pengembangan ekosistem emas nasional.

    “OJK berharap pemberian izin kegiatan usaha bullion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bullion yang terintegrasi di Indonesia,” ujar Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi dalam keterangan resminya, Rabu (26/2/2025) dikutip dari Kontan.

    Terlebih, Ismail melihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pemanfaatan komoditas emas. 

    Ia mencontohkan pada tahun 2023, Indonesia berada di posisi ke-8 sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 160 ton dan berada di peringkat ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar.

    Menurutnya, dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bullion. 

    Lebih lanjut, ia bilang kegiatan usaha bullion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan monetisasi emas sebagai sumber pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas di dalam negeri, mulai dari sektor pertambangan, pemurnian, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel. 

    “Langkah ini tidak hanya memperluas pilihan investasi, tetapi juga akan semakin memperdalam pasar keuangan di Indonesia melalui monetisasi emas yang disalurkan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK),” tambahnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Yohanes Liestyo P) (Kontan.co.id)

  • RI Targetkan Skor Indeks Persepsi Korupsi Loncat Ke–43 di 2029

    RI Targetkan Skor Indeks Persepsi Korupsi Loncat Ke–43 di 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia naik hingga ke angka 43 pada 2029 mendatang. 

    Target itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2025. IPK merupakan salah satu indikator sasaran utama pada prioritas nasional ke-7 yakni pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

    Pada RPJMN tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan skor IPK terus naik dari 2025 hingga 2029. 

    “Indeks Persepsi Korupsi: Target 2025 (38); Target 2029 (43,7),” demikian dikutip dari Perpres No.12/2025, Sabtu (1/3/2025). 

    Adapun terdapat lima sasaran dan indikator yang diatur dalam RPJMN tersebut berkaitan dengan terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. 

    Selain IPK, pemerintah menargetkan pada 2029 mendatang Indeks Pembangunan Hukum menjadi 0,73, Indeks Materi Hukum 0,55, Indeks Integritas Nasional 77,57 dan Indeks Integritas Partai Politik 71,00-72,99. 

    Adapun skor IPK RI 2024 yang diumumkan pada 2025 tercatat sebesar 37. Skor itu naik dari 2023 yakni 34. IPK setiap tahunnya diumumkan oleh Transparency International Indonesia (TII). 

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artinya apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, disiarkan melalui YouTube TII, Selasa (11/2/2025).  

    Sebagaimana diketahui, skor IPK Indonesia sebelumnya mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu.

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023.  

    Terkait dengan peringkat, skor IPK RI pada 2024 di antara 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

    Beberapa negara memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Salah satunya adalah Argentina yang sama-sama merupakan anggota BRICS dan G20. Negara-negara lain meliputi Maroko, Ethiopia serta Lesotho.  

    Di Asean, dari segi skor CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Namun, skor Indonesia terpantau naik dari tahun sebelumnya jika dibandingkan sejumlah negara Asean lain. 

  • Erick Thohir Ungkap Alasan Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Erick Thohir Ungkap Alasan Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir berencana menyerahkan 47 aset BUMN untuk dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keputusan ini masih menunggu proses Peraturan Pemerintah (PP) Inbreng, yang akan menjadi dasar hukum pengalihan aset perusahaan pelat merah tersebut.

    Saat ini, baru tujuh BUMN yang asetnya telah dikelola oleh Danantara, yaitu Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Mind ID, dan Telkom Indonesia.

    “Kalau kita mau transformasi total dan bersih-bersih BUMN, jangan hanya tujuh, semua saja,” ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Alasan Erick Thohir Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Erick menegaskan langkah ini merupakan bagian dari transformasi dan efisiensi BUMN. Menurutnya, pengelolaan aset dalam satu payung besar seperti Danantara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen investasi negara.

    “Saya tidak ingin bekerja setengah hati. Ini demi mendukung perubahan bangsa agar BUMN bisa lebih sehat dan efisien,” tambah Erick terkait penyerahan aset BUMN kepada Danantara.

    Pengelolaan aset ini akan dilakukan secara bertahap, dengan nilai total aset yang diperkirakan mencapai US$ 909 miliar.

    Erick memastikan fungsi pengawasan tetap dilakukan Kementerian BUMN meskipun pengelolaan aset akan dialihkan ke Danantara. Ia berkomitmen untuk menindak kasus korupsi di BUMN, menyetujui rencana kerja Danantara, dan mengawasi pembagian dividen dan suntikan modal.

    Erick juga menekankan selama lima tahun terakhir, BUMN telah mengalami transformasi transparan. Hal ini dibuktikan dengan capaian profit Rp 310 triliun, yang menurutnya tidak mungkin tercapai jika ada korupsi masif di dalam BUMN.

    Erick menyebut langkah ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan hubungannya dengan CEO Danantara Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat wakil menteri BUMN, tetap harmonis dalam mendukung visi pemerintah.

    “Pak Rosan dahulu pernah jadi wakil menteri BUMN. Jadi saya rasa visinya Bapak Presiden ini sangat positif,” pungkasnya terkait penyerahan aset BUMN kepada Danantara.

  • Tingkatkan Mutu Obat-SDM, BPOM RI Kolaborasi dengan US Pharmacopeia

    Tingkatkan Mutu Obat-SDM, BPOM RI Kolaborasi dengan US Pharmacopeia

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan kolaborasi dengan organisasi United States of Pharmacopeia (USP) untuk meningkatkan standar mutu obat dan kapasitas sumber daya manusia. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengungkapkan ini juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan agar BPOM lebih dikenal secara lebih luas.

    “Presiden Prabowo setidaknya memberikan lima perintah kepada Kepala BPOM saat pelantikan Agustus tahun lalu. Yang pertama, membuat BPOM menjadi institusi yang dikenal secara global,” kata Taruna Ikrar dalam siaran pers, Jumat (1/3/2025).

    Ketika bertemu dengan delegasi USP yang dipimpin oleh Vice President of Region and Program Operations Alessandro Slama, Taruna juga mengungkapkan empat perintah Presiden lainnya untuk BPOM. Adapun perintahnya meliputi:

    Memastikan produk makanan yang beredar di Indonesia aman, bergizi, dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar-lembaga yang mendukung sistem pengawasan obat dan makanan.Mendukung kemandirian penyediaan obat di dalam negeri.Mempermudah akses obat yang diperlukan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Dalam pertemuan itu, mereka membahas tentang apa saja rencana yang akan dilakukan BPOM ke depan dan terkait rencana kerjasama BPOM dengan USP melalui penandatanganan nota kesepahaman.

    BPOM sudah berhasil menjadi Associate Member dari USP Convention pada tahun ini. Pihak BPOM akan diundang untuk menghadiri USP Convention Meeting dan The Asia Pacific (APAC) Regional Chapter Meeting yang akan diselenggarakan di Rockville, Maryland, Amerika Serikat pada awal Mei 2025.

    Rencananya bakal ada 40-50 regulator dari seluruh dunia berkumpul di pertemuan tersebut. Pertemuan itu akan menjadi media untuk berdiskusi dan interaksi terkait pengawasan obat dan produk biologis.

    Kerja sama antara BPOM dan USP dalam bentuk nota kesepahaman berfokus pada peningkatan standar mutu obat hingga kapasitas sumber daya manusia BPOM, khususnya di bidang adopsi standar atau monografi obat dan peningkatan kapasitas pegawai BPOM, terutama di laboratorium.

    Melalui kerja sama ini, diharapkan USP juga dapat memberikan dukungan teknis kepada BPOM yang tengah berjuang mendapatkan status WHO Listed Authority (WLA). Nota kesepahaman sudah disepakati oleh BPOM dan USP dan bakal ditandatangani dalam waktu dekat.

    (avk/up)

  • Sri Mulyani: Pemerintah Tanggung 6% PPN Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025

    Sri Mulyani: Pemerintah Tanggung 6% PPN Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat ekonomi dalam negeri guna meringankan beban masyarakat jelang mudik Lebaran 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 tahun 2025 yang berlaku efektif mulai hari ini, Sabtu (1/3/2025).

    Aturan tersebut mengatur sebagian PPN untuk tiket pesawat ekonomi domestik akan ditanggung oleh pemerintah. Alhasil, masyarakat hanya perlu menanggung PPN sebesar 5%, sedangkan sisanya sebesar 6% ditanggung oleh negara.

    Adapun insentif berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan jadwal perjalanan antara 24 Maret hingga 7 April 2025. Melalui kebijakan itu, harga tiket pesawat ekonomi dalam negeri diperkirakan turun sebesar 13% hingga 14%.

    “Seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya [PPN], sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

    Menurutnya, kebijakan yang diberikan sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam momen penting seperti hari raya. Terlebih, mobilitas meningkat karena tradisi mudik dan pertemuan keluarga.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan upaya penurunan harga tiket pesawat dilakukan melalui berbagai langkah termasuk penurunan biaya kebandarudaraan dan pengurangan harga avtur di 37 bandara.

    Selain itu, dengan adanya penurunan fuel surcharge, harga tiket pesawat dapat diturunkan seperti yang terjadi pada periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya.

    “Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap harga tiket pesawat ekonomi domestik bisa turun secara keseluruhan selama kurang lebih dua minggu dikisaran 13%-14%” katanya. 

  • Prabowo instruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat

    Prabowo instruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo instruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk memudahkan mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Ruang Pandawa, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, usai kembali dari agenda retret di Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    “Semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar aman dan memudahkan arus mudik masyarakat,” katanya.

    Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah puasa maupun merayakan hari raya.

    Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penurunan harga tiket pesawat akan diberlakukan selama dua pekan mendatang. Selain itu, tarif tol di beberapa ruas jalan utama juga akan diturunkan saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang pada tahun ini jatuh berdekatan.

    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan,” ujarnya.

    Presiden juga meminta Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Pekerjaan Umum, serta seluruh menteri terkait untuk terus memantau dan memastikan kelancaran fasilitas transportasi serta pelayanan publik selama masa mudik.

    Sumber : Antara

  • Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan 100.000 Kuota

    Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan 100.000 Kuota

    Jakarta

    Pemerintah akan kembali mengadakan kegiatan mudik gratis untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025. Kali ini, total ada sebanyak 100.000 kuota yang disiapkan.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mudik gratis ini akan berlaku untuk angkutan darat seperti bus kota, kereta api, hingga angkutan laut.

    “Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100 ribu orang baik itu bus, kereta api, maupun kapal laut,” kata AHY, dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara detail kuota dari masing-masing angkutan. AHY juga tidak menyebutkan kapan program mudik lebaran gratis ini mulai berjalan.

    AHY berharap, langkah ini dapat sedikit membantu masyarakat untuk melaksanakan mudik ke kampung halaman. Program mudik gratis ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sekali lagi ingin membuat perjalanan khususnya masyarakat di bulan suci Ramadhan khususnya lebaran jadi lebih aman, nyaman dan terjangkau,” ujarnya.

    Selain mudik gratis, pemerintah juga memberikan diskon tarif untuk sejumlah ruas tol selama periode libur Lebaran 2025. Adapun diskon ini diberikan sebesar 20%.

    “Bagi pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini upaya untuk mengurangi biaya perjalan darat,” kata AHY.

    Pemerintah juga memberikan diskon untuk tiket pesawat. AHY mengatakan, diskon tiket pesawat diberikan untuk penerbangan domestik dengan besaran diskon mencapai 13%-14%.

    Pada diskon tarif penerbangan kali ini, ada tambahan insentif berupa diskon PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6%. Hal ini membuat diskon yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, hanya sebesar 10%.

    “Kali ini ada tambahan insentif dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah 6%. Secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa turunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik selama 2 minggu 13-14%,” ujarnya.

    Diskon tersebut juga dapat terwujud berkat upaya penurunan ongkos kebandaraan serta mengurangi harga avtur di 37 bandara. Upaya ini merupakan kerja sama berbagai Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Perhubungan hingga Kementerian BUMN.

    (shc/eds)