Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Politik sepekan, Prabowo-Jokowi-SBY hingga Megawati soal retret

    Politik sepekan, Prabowo-Jokowi-SBY hingga Megawati soal retret

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik selama sepekan telah diwartakan ANTARA, dan berikut kami sajikan lima berita pilihan untuk Anda, yakni mulai dari Presiden Prabowo bersama Presiden Ke-7 RI Jokowi dan Presiden Ke-6 RI SBY menekan tombol peluncuran BPI Danantara secara bersamaan hingga PDIP menegaskan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak pernah melarang kader ikut retret kepala daerah.

    1. Prabowo, Jokowi dan SBY tekan tombol bersama luncurkan Danantara

    Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

    Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2), mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2) meminta kepala daerah yang merupakan kader PDIP untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Mendagri terbitkan surat edaran efisiensi anggaran

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

    Beleid yang terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. AHY kembali terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030 dalam Kongres VI Partai Demokrat.

    Hal tersebut diputuskan dalam kongres hari pertama yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. DKPP jatuhkan sanksi pemberhentian tetap 4 komisioner KPU Banjarbaru

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Sanksi pemberhentian tetap tersebut dibacakan oleh Ketua DKKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (28/2), dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025. Perkara ini diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Lanjutkan Gas Murah, Ini Harganya & Rincian 7 Industri yang Dapat

    Prabowo Lanjutkan Gas Murah, Ini Harganya & Rincian 7 Industri yang Dapat

    Jakarta –

    Pemerintah kembali melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini menetapkan skema baru bagi tujuh sektor industri penerima gas murah.

    Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Total konsumen gas murah itu adalah 253 perusahaan.

    Kebijakan HGBT ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Bahlil menjelaskan ada dua skema yang menentukan besaran HGBT. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit), dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” terang Bahlil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Sabtu (1/3/2025).

    Menurut Bahlil, penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Pada sektor kelistrikan, Bahlil menerangkan kebijakan HGBT bertujuan untuk memastikan pasokan energi dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan begitu, tarif listrik bisa tetap stabil bagi masyarakat dan beban subsidi energi bisa berkurang.

    Implementasi kebijakan HGBT membantu mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik yang ditanggung Pemerintah. Dari 2020 hingga 2024, penghematan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai triliunan rupiah, dengan puncaknya pada 2022 sebesar Rp 16,06 triliun.

    Tekan Subsidi

    Selain itu, subsidi listrik juga berhasil ditekan, dengan penghematan terbesar sebesar Rp 4,10 triliun di tahun yang sama. Kompensasi listrik juga mengalami penurunan signifikan, mencapai penghematan tertinggi Rp13,09 triliun.

    Secara keseluruhan, kebijakan ini tidak hanya meringankan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya operasional PLN. Bahkan, di PT PLN Batam, dampak penghematan HGBT pada 2023 tercatat mencapai Rp 844,95 miliar.

    Manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp 247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp 23,30 triliun. Investasi juga tumbuh pesat mencapai Rp 91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Kebijakan ini juga turut membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp 4,94 triliun. Melalui kebijakan ini, Bahlil berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Bahlil.

    (hns/hns)

  • Top 3: Harga Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025 Diskon 14% Mulai 1 Maret 2025 – Page 3

    Top 3: Harga Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025 Diskon 14% Mulai 1 Maret 2025 – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembanguna Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pemerintah bakal memberikan diskon tarif tol 20 persen saat musim mudik Lebaran 2025. 

    Namun, AHY belum merinci kebijakan diskon tarif tol itu akan berlaku untuk ruas mana saja, dan belum menyebut detil waktu pelaksanaannya. 

    “Dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat, ada diskon 20 persen untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita,” ujar Menko AHY di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

    AHY mengatakan, kebijakan ini merupakan realisasi dari janji Presiden Prabowo Subianto. Adapun RI 1 sebelumnya mengaku bakal mempersiapkan diskon tarif tol hingga tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025.

    “Tentu kami para pembantu presiden membantu terbaik untuk jalankan arahan pak Presiden, di mana beliau senantiasa ingin menghadirkan kebijakan yang pro rakyat. Termasuk dalam angka menghadapi mudik Lebaran tahun ini,” ungkapnya. 

    Pemberian insentif ini juga selaras dengan program pemerintah dalam mengendalikan mobilitas masyarakat di musim mudik. Lantaran, pergerakan manusia dan kendaraan di mudik Lebaran kali ini diprediksi bakal jauh lebih tinggi dibanding musim Nataru 2024/2025. 

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Isu Politik Sepekan: Retret Kepala Daerah hingga Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Isu Politik Sepekan: Retret Kepala Daerah hingga Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik menjadi perbincangan hangat para pembaca Beritasatu.com selama sepekan terakhir. Berita terkait pembekalan atau retret kepala daerah di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025 menjadi berita politik yang menarik perhatian pembaca.

    Isu politik lainnya selama sepekan terakhir, yakni Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanyakan kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang meminta kepala daerah mendukung program makan bergizi gratis, hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) terkait kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran, hingga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang menegaskan kepala daerah bisa diberhentikan.

    Berikut isu Politik Sepekan Beritasatu.com.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin gala dinner bersama para kepala daerah dalam rangkaian retret atau pembekalan di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Acara ini turut dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketiganya tampil kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan kepala daerah memiliki kewajiban untuk melayani rakyat, karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat.

    Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menghadiri peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung singkat dan tidak membahas membanyak hal. Jokowi sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Diungkapkan Jokowi, dirinya berkawan baik dengan Puan, sehingga pasti akan saling menyapa apabila bertemu.

    3. Wapres Gibran Ajak Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Dalam retret di Akmil Magelang, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan rantai pasok berjalan efisien guna mendukung keberhasilan program MBG. Selain program makan bergizi gratis, Gibran juga menyoroti penanganan stunting, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak perlu ke luar negeri untuk belajar tata kelola pemerintahan. Menurutnya, praktik terbaik sudah tersedia di dalam negeri dan dapat dipelajari melalui retret ini.

    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik berada di angka 66,5% dengan perincian responden yang sangat puas sebanyak 28,75% dan yang puas sebanyak 37,75%.

    Tingkat kepuasan publik atas pemerintahan Prabowo-Gibran tinggi juga tidak terlepas dari soliditas pemerintahan yang kuat baik antara Prabowo dengan Gibran maupun antara Prabowo-Gibran dengan jajaran Kabinet Merah Putih atau KMP. Soliditas ini juga tergambar dalam hasil survei LPI.

    Wamendagri Bima Arya menegaskan, kepala daerah meski dipilih oleh rakyat tetap bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan, antara lain tidak melaksanakan program prioritas nasional, bepergian ke luar negeri tanpa izin, atau melakukan perbuatan tercela.

    Bima Arya mengingatkan agar para kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan amanah mereka. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

    Demikian isu politik sepekan Beritasatu.com, di antaranya terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang.

  • Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Seusai mengikuti retret, para kepala daerah diharapkan fokus untuk mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Retret baru saja selesai. Sekarang kita fokus bekerja di wilayah masing-masing. Para kepala daerah harus segera menyesuaikan RPJMD mereka dengan Asta Cita dan arahan presiden tentang efisiensi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam program “Beritasatu Sore”, Sabtu (1/3/2025) dipantau dari YouTube Beritasatu, Minggu (2/3/2025).

    Bima Arya menekankan kepala daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan RPJMD mereka dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, Kemendagri akan mengawal pelaksanaan program-program daerah sebelum masuk ke tahap evaluasi.

    “Saat ini, fokus utama adalah memastikan kepala daerah bekerja secara maksimal, berkoordinasi dengan baik, dan menjalankan RPJMD secara efektif. Yang terpenting adalah memastikan hasil retret kemarin benar-benar diimplementasikan di daerah masing-masing,” jelasnya.

    Kemendagri juga akan mengadakan pembekalan bagi kepala daerah yang belum mengikuti retret. Menurut Bima Arya, retret kepala daerah merupakan mandat undang-undang yang dijalankan oleh Kemendagri sebagai pembina dan pengawas politik dalam negeri.

    “Peserta yang tidak mengikuti retret sebelumnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mereka yang berhalangan hadir karena alasan tertentu. Pembekalan bagi mereka akan digelar setelah ada keputusan akhir dari MK,” jelasnya.

    “Saat ini ada sekitar 11 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Kami harus menyesuaikan jadwal agar pembekalan bisa diikuti secara optimal oleh kepala daerah yang terpilih,” ujarnya.

    Berbeda dengan retret sebelumnya di Magelang, pembekalan ini akan diadakan dengan format yang lebih sederhana dan jumlah peserta yang lebih sedikit.

    “Mungkin durasinya sama, sekitar 7 hari, tetapi tempat dan narasumbernya akan berbeda. Bisa jadi melibatkan menteri atau pejabat terkait, tetapi konsepnya lebih minimalis dibandingkan retret kepala daerah sebelumnya,” pungkas Bima Arya.

  • Gubernur Aceh dan Kalbar Ungkap Ikut Pengalaman Retret Tujuh Hari di Magelang

    Gubernur Aceh dan Kalbar Ungkap Ikut Pengalaman Retret Tujuh Hari di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah telah selesai mengikuti pembekalan atau retret yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kegiatan tersebut berlangsung selama tujuh hari sejak 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan masing-masing menceritakan cerita pengalaman di Magelang. Muzakir menuturkan bahwa kepala daerah dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan tentang NKRI oleh Presiden Prabowo.

    Diketahui bahwa sejumlah pejabat termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut memberikan materi dalam kegiatan retret tersebut.

    “Pada prinsipnya, bagus (retret). Dan kita dituntut untuk persatuan dan kesatuan dan menjaga status NKRI,” kata Muzakir saat ditemui seusai acara buka bersama DPP Hanura di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 2 Maret 2025.

    Selain itu, Muzakir menuturkan bahwa dalam retret tersebut memberikan kesepahaman dengan kepala daerah lain dan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

    “Itu yang dimintakan oleh Pemerintah kita Pak Presiden dan wakil Presiden. Mudah-mudahan sesuai dengan visi misi kami, daerah masing-masing tetap kami dilaksanakan, dan juga kita tahu bahwa kami adalah perpanjangan tangan pemerintah,” katanya.

    Terpisah, Ria Norsan merasa pembekalan di Magelang memberikan kesan baginya terutama soal sikap disiplin. Dia mengatakan diberikan pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi. Dia berharap materi dari retret itu mampu diterapkan di daerah yang dia pimpin di Kalimantan Barat.

    “Dan dengan pendidikan yang diberikan itu merupakan salah satu ilmu ya, untuk kami, untuk bekal kami nanti, ya, di dalam kami, mengimplementasikan ilmu kami di daerah kita masing-masing,” katanya.

    Norsan membenarkan mengenai rencana soal akan digelarnya lagi retret pada tahun mendatang. Menurutnya hal itu karena Presiden Prabowo melihat kegiatan tersebut memberikan hasil baik.

    “Keinginan daripada Bapak Presiden kemarin setelah melihat retret yang pertama ini, ya, menghasilkan hasil yang baik, ya, kemungkinan nanti, kalau tidak salah, tahun 2027 atau 2026 yang akan datang akan ada Retreat kembali untuk mempersatukan persepsi Kepala Daerah setelah retret pertama,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tata Kelola Danantara Harus Diperketat untuk Tekan Potensi Korupsi

    Tata Kelola Danantara Harus Diperketat untuk Tekan Potensi Korupsi

    JAKARTA – Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah memperketat tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna menekan potensi korupsi.

    Menurut dia, Danantara memiliki mandat mengelola aset negara dalam jumlah sangat besar, namun transparansi yang minim dan sistem audit lemah bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan.

    “Kata kuncinya kelemahan dalam tata kelola aset negara berpotensi menjadi ladang korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar,” ucap Hardjuno mengutip Antara.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa transparansi penuh menjadi keharusan, di mana publik harus memiliki akses terhadap laporan pengelolaan aset Danantara untuk mencegah potensi penyimpangan.

    Dengan demikian, sambung dia, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara.

    Selain itu, ia menambahkan bahwa audit independen yang dilakukan secara reguler oleh lembaga independen sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan.

    “Akademisi, jurnalis investigatif, dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam upaya transparansi ini,” tutur dia.

    Apalagi, Hardjuno berpendapat terdapat tantangan besar berupa potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan Danantara, sehingga tanpa adanya saringan yang kuat, politisi dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah menyalahgunakan aset Danantara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

    Menurutnya, ketiadaan pengawasan yang jelas akan memperburuk keadaan dan membuat penyelewengan dana semakin sulit diungkap.

    Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas turut diperlukan, di mana skema pencegahan dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku korupsi harus diperketat.

    “Jangan sampai Danantara jatuh ke tangan para politisi yang hanya mencari keuntungan pribadi. Negara harus menyerahkannya kepada profesional yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas, dengan audit profesional yang melibatkan akademisi serta pakar independen,” ucap Hardjuno.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara Indonesia harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan transparansi, serta bisa diaudit oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

    Danantara sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS atau Rp300 triliun, yang berasal dari efisiensi belanja negara pada tahun 2025.

    Dana tersebut bakal dikelola untuk membiayai 20 proyek strategis nasional (PSN) mencakup proyek-proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, pembangunan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, proyek-proyek produksi pangan dan protein, akuakultur, serta proyek-proyek energi baru dan terbarukan.

  • 2 Petinggi Danantara Bocorkan Masa Depan Megaproyek Prabowo di BNI Investor Daily

    2 Petinggi Danantara Bocorkan Masa Depan Megaproyek Prabowo di BNI Investor Daily

    PIKIRAN RAKYAT – Bahasan hangat mengenai megaproyek Presiden Prabowo Subianto, Danantara, masih terus bergulir. Banyak pertanyaan publik tentang masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum terjawab hingga menimbulkan narasi negatif yang perlu diluruskan.

    Diskusi investasi BNI Investor Daily Round Table yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama B-Universe Group menjawab hal tersebut dengan menghadirkan dua petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara, yakni Chief Operation Officer Danantara Donny Oskaria dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir.

    Diskusi tersebut berlangsung di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis, 27 Februari 2025. Hampir 150 tamu undangan dari nasabah BNI dan kalangan investor turut menyaksikan diskusi tersebut.

    COO Danantara, Donny Oskaria dalam paparannya menjelaskan, superholding operation Danantara akan fokus pada konsolidasi yang bertujuan untuk memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kami berinteraksi langsung dengan berbagai BUMN dan melihat peluang signifikan untuk mengurangi potensi risiko fraud. Penempatan personel di Danantara didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme untuk memastikan pengelolaan dilakukan oleh individu yang benar-benar qualified,” ujar Donny.

    Donny mengatakan bahwa Danantara akan mengelola dana aset dividen BUMN, bukan dana dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensi tersebut, lanjutnya, apabila Danantara mengalami kerugian maka hal tersebut bukan merupakan kerugian negara.

    Selain itu, pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berlapis, termasuk audit yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

    Danantara sebagai Agent of Economic Growth

    BNI direct hadirkan dua petinggi Danantara, jawab kegelisahan publik.

    Pandu menambahkan, sektor swasta tetap menjadi mitra strategis BUMN dalam ekosistem investasi Danantara. “Danantara hadir sebagai agent of economic growth, dengan fokus pada personalisasi investasi dan pengembangan keterampilan bernilai tinggi. Kami juga berupaya merekrut talenta Indonesia yang berada di luar negeri,” kata Pandu.

    Lebih lanjut Pandu menegaskan, fokus utama Danantara saat ini adalah governance dan manajemen risiko. Dengan fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan nasional.

    Ia mengatakan untuk periode awal ini, Danantara akan fokus pada investasi yang bukan high risk, namun high return, sehingga akan lebih stabil. “Kami memohon dukungan dari seluruh pihak untuk mewujudkan tujuan tersebut,” ujar Pandu.

    Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan bahwa penekanan pada tata kelola perusahaan (corporate governance) dan manajemen risiko akan membawa BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

    Hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengelolaan BUMN untuk melanjutkan pertumbuhan positif yang telah berjalan di bawah kepemimpinan Erick Thohir.

    “Misi Danantara sebagai agent of economic growth turut mendorong BNI dan BUMN lainnya untuk mengambil peran dalam mewujudkan dampak positif bagi perekonomian negeri,” jelas Paolo yang hadir dalam BNI Investor Daily Round Table.

    Paolo melanjutkan, keberadaan Danantara menjadi kesempatan bagi perbankan BUMN untuk meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun regional. “Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki ambisi agar perbankan nasional dapat menjadi pemimpin di kawasan,” ungkap Paolo.

    “Kami berharap Danantara dapat mendukung tercapainya cita-cita tersebut sehingga perbankan BUMN dapat bersaing lebih baik dengan perbankan swasta dan regional,” kata Paolo.

    Melalui forum diskusi ini, BNI dan Danantara menegaskan komitmen mereka dalam mendukung transformasi ekonomi nasional melalui tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang terukur, serta sinergi strategis dengan sektor swasta. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan Danantara dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat regional maupun global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Safari Ramadhan 2025, Hasto Wardoyo Kampanye Kemandirian Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis

    Safari Ramadhan 2025, Hasto Wardoyo Kampanye Kemandirian Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama Wakil Wali Kota Wawan Harmawan memulai safari Ramadhan 2025 atau Ramadan 2025 dengan tarawih keliling dan salat subuh berjemaah di berbagai masjid di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diawali di Masjid Diponegoro, Balai Kota Yogyakarta, dan akan berlangsung di 14 kecamatan selama Ramadhan.

    “Selama Ramadhan, saya akan datang ke sejumlah kecamatan. Ada 14 kecamatan, saya akan datang saat subuh juga,” ujar Hasto Wardoyo kepada Beritasatu.com, Minggu (1/3/2025).

    Selain mempererat hubungan dengan masyarakat, Hasto memanfaatkan momen Ramadhan untuk mengampanyekan berbagai program prioritas yang sejalan dengan hasil retret kepala daerah.

    Beberapa isu utama yang dibawa dalam safari Ramadhan 2025 meliputi, kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, kemandirian ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan program makan bergizi gratis sesuai arahan Presiden Prabowo.

    “Ramadhan ini adalah waktu yang tepat untuk perubahan. Selain ibadah, saya ingin mengampanyekan kebersihan lingkungan, kemandirian, kualitas SDM, dan makan bergizi gratis,” jelas Hasto.

    Dalam safari Ramadhan 2025 ini, Hasto juga menekankan pentingnya menjadikan bulan suci sebagai momen perenungan dan awal perubahan. Salah satu fokus utama adalah mencari solusi permasalahan sampah yang menjadi tantangan bagi Kota Yogyakarta.

    Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan serta berkontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama pada Ramadhan 2025.

  • 8 Cara Kakorlantas Lancarkan Mudik Lebaran 2025, Tak Cuma One Way

    8 Cara Kakorlantas Lancarkan Mudik Lebaran 2025, Tak Cuma One Way

    Jakarta –

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memastikan ada beragam cara yang sudah disiapkan untuk melancarkan mudik lebaran 2025 seperti perintah Presiden Prabowo Subianto. Irjen Agus menyebut ada 8 cara lainnya selain one way.

    “Ada cara bertindak selain one way,” kata Irjen Agus saat dihubungi, Sabtu (1/3/2025).

    Berikut ini cara yang dimaksud:

    1. Penyebaran penjagaan anggota di trouble spot dan blackspot
    2. Rekayasa contra flow
    3. Rekayasa alihkan arus ke jalur-jalur alternatif
    4. Memfungsikan tol fungsional
    5. Kelola res area dan exit, entrance tol
    6. Mengimbau pembatasan kendaraan berat atau sumbu 3
    7. Kebijakan WFA
    8. Pelaksanaan one way lokal

    “Masih dirumuskan dengan update terakhir,” imbuhnya.

    Arahan Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah hal yang sedang dilakukan pemerintah menjelang Ramadan dan Idul Fitri atau Lebaran 2025. Salah satunya, Prabowo meminta jajarannya melakukan langkah-langkah memudahkan arus mudik.

    Prabowo mengatakan pemerintah juga bersiap menurunkan harga tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik. Prabowo berharap hal itu dapat membantu masyarakat.

    (maa/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu