Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • AHY Ingin Kebijakan FWA Diterapkan pada H-7 Lebaran 2025

    AHY Ingin Kebijakan FWA Diterapkan pada H-7 Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kebijakan flexible work arrangement (FWA) atau yang sebelumnya disebut work from anywhere (WFA) diharapkan mulai diterapkan pada H-7 Lebaran 2025 atau 24 Maret 2025.

    “Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait implementasi flexible work arrangement, yang sebelumnya dikenal sebagai work from anywhere,” ujar AHY saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025) dikutip dari Antara.

    Menurut AHY, penerapan kebijakan ini bertujuan untuk membantu mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran 2025 dengan mendistribusikan mobilitas masyarakat lebih awal. Dengan adanya FWA yang diberlakukan mulai 24 Maret 2025, diharapkan kemacetan saat menjelang Lebaran dapat berkurang.

    Flexible Work Arrangement merupakan sistem kerja yang memberikan fleksibilitas bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya, baik dari segi lokasi maupun waktu kerja. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 1446 Hijriah.

    Dengan FWA, diharapkan volume kendaraan di jalur mudik dapat terdistribusi lebih merata, sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar. Mengingat Lebaran 2025 berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pergerakan masyarakat selama periode libur panjang.

    Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun sinkronisasi jadwal libur sekolah agar distribusi arus mudik semakin optimal. Langkah ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan perjalanan mudik tahun 2025 berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

    “Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan perjalanan mudik selama Ramadan dan Lebaran lebih aman, nyaman, serta terjangkau,” tambah AHY.

    Menjelang Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah terus meningkatkan kesiapan infrastruktur serta layanan transportasi guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan lancar dan efisien.

    AHY juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salah satu fokus utamanya adalah menjaga kelancaran sistem transportasi sekaligus menekan harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

    Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi guna meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi di berbagai sektor, termasuk moda transportasi darat, laut, udara, serta perkeretaapian.

    “Dengan berbagai langkah yang telah diambil, diharapkan perjalanan mudik tahun ini dapat berjalan lebih baik, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta mendukung kelancaran arus transportasi selama perayaan Lebaran 2025,” pungkas AHY.

  • Gun Romli Sebut Puan Wakili Mega Saat Momen Bareng Prabowo-Jokowi-SBY

    Gun Romli Sebut Puan Wakili Mega Saat Momen Bareng Prabowo-Jokowi-SBY

    Jakarta –

    Politisi PDIP Guntur Romli menanggapi momen yang terjadi antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Guntur menilai itu sebagai pertanda PDIP tetap bergotong royong meski punya posisi berbeda dengan pemerintah.

    Guntur mulanya menjelaskan posisi Puan Maharani yang hadir dalam acara retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Dia menyebut posisi Puan memang sangat strategis di PDIP.

    “Posisi Mbak Puan memang sangat penting dan strategis di PDI Perjuangan. Beliau adalah Ketua DPP Bidang Politik, Ketua DPR RI, dan sering ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum membangun jembatan komunikasi dengan pihak-pihak di luar partai, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain, selain Mas Pramono Anung dan Mas Ahmad Basarah. Maka kehadiran Mbak Puan dalam acara-acara kenegaraan, bertemu dengan tokoh-tokoh politik yang lain tidak bisa dilepaskan 3 peran beliau tadi,” kata Guntur Romli saat dihubungi, Sabtu (1/3/2025).

    Guntur menyebut Puan punya kesempatan berbincang dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi karena hadir sebagai perwakilan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut Megawati sebetulnya diundang dalam acara itu tetapi berhalangan.

    “Foto beliau bersama Presiden Prabowo, SBY dan Jokowi karena beliau mewakili Ibu Megawati yang diundang sebagai Presiden RI ke-5 namun berhalangan hadir, maka ada foto Mbak Puan bersama 3 Presiden RI itu,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut momen Puan itu sebagai cerminan gotong royong meskipun PDIP berbeda posisi dengan pemerintah. Dia menyampaikan PDIP akan tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan pemerintah meski berada di luar.

    Sebelumnya diberitakan, Puan Maharani turut menghadiri kegiatan upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih saat retret kepala daerah di Akmil. Dalam kesempatan itu, Puan sempat bercengkerama bersama Prabowo, Jokowi, dan SBY.

    Dalam dokumentasi diterima, Kamis (27/2) malam, terlihat Puan sempat foto bersama Prabowo dan para presiden terdahulu itu. Mereka kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) loreng-loreng.

    (maa/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Harga Cabai Naik Saat Ramadan 2025, NFA: Pasokan Terganggu Hujan

    Harga Cabai Naik Saat Ramadan 2025, NFA: Pasokan Terganggu Hujan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pasokan cabai ke pasar mengalami hambatan akibat curah hujan tinggi. Kondisi ini membuat distribusi terganggu, sehingga harga cabai mengalami lonjakan saat Ramadan 2025.

    Pasokan cabai diprediksi kembali normal pada minggu kedua hingga ketiga Maret 2025.

    “Kita semua menjaga harga baik di hulu maupun di hilir. Sesuai arahan Presiden, petani dan peternak tidak boleh merugi, namun masyarakat juga harus mendapatkan harga yang wajar,” ujar Arief Prasetyo Adi, Sabtu (1/3/2025).

    Berdasarkan data panel harga pangan NFA, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional mencapai Rp 82.499 per kilogram. Sementara itu, kebutuhan cabai rawit pada Ramadan diproyeksikan meningkat 13,52% menjadi sekitar 85.200 ton sepanjang Maret 2025.

    Arief menekankan pentingnya cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam menjaga stabilitas harga pangan, termasuk cabai. Ia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan segera menginstruksikan pembangunan cold storage di kota-kota besar untuk menyimpan stok pangan, termasuk daging dalam kondisi beku.

    “Cold storage ini penting untuk menjaga ketersediaan stok, sehingga jika terjadi fluktuasi harga, pemerintah bisa segera melakukan intervensi,” jelasnya.

    Selain itu, Arief juga menyoroti ketahanan pangan Indonesia yang masih lebih baik dibandingkan negara tetangga.

    “Kita patut bersyukur. Saat ini, Malaysia mengalami krisis beras, sementara Indonesia masih memiliki cadangan beras mencapai 1,9 juta ton. Dengan jumlah ini, pemerintah memiliki keleluasaan dalam mengendalikan harga,” tandasnya.

    Dengan strategi ini, pemerintah berharap harga pangan, terutama cabai, dapat kembali stabil selama Ramadan 2025, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga bahan pokok.

  • Pos Indonesia Salurkan Bansos kepada 48.900 KPM di Palembang Jelang Ramadan 1446 H

    Pos Indonesia Salurkan Bansos kepada 48.900 KPM di Palembang Jelang Ramadan 1446 H

    Palembang: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND melanjutkan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Triwulan I tahun 2025. Seperti halnya di daerah lain hingga pelosok Nusantara, penyaluran bansos PKH dan Program Sembako juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan.

    Kepala Kantorpos KCU Palembang, Agus Pinandoyo yang akrab disapa Aspin, mengatakan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH berjalan dengan baik. Hingga saat ini, sekitar 88 persen dari total 48.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.

    Berbagai persiapan dilakukan agar penyaluran berjalan lancar. Salah satunya adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) hingga perangkat desa.

    “Kami telah menyiapkan titik lokasi, petugas penyalur, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping dari Dinas Sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa tersalurkan sesuai target, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tervalidasi dengan baik,” ujar Agus.
     

    Agus Pinandoyo juga menjelaskan proses penyaluran bansos dilakukan secara sistematis dengan membentuk tim satgas di setiap kantor cabang. Tim ini bertugas mencetak surat panggilan, undangan, serta dokumen administrasi lainnya.

    Selain itu, dalam momen Ramadan ini pihaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan promosi layanan PT Pos Indonesia (Persero) serta mengadakan operasi pasar bersamaan dengan penyaluran bantuan.

    “Kami memastikan bahwa bantuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bahkan, untuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat, kami menggunakan perahu agar bantuan tetap bisa diterima oleh para KPM,” tambah Agus.

    Verifikasi data juga menjadi aspek penting dalam penyaluran bansos. Karena itu, sejak awal Pos Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.

     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang Agus Pinandoyo (Foto:Dok.PosIND)

    “Begitu data diterima, kami langsung melakukan koordinasi dengan para pendamping untuk memastikan nama dan alamat penerima sudah sesuai. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelas Agus.

    Meski berjalan dengan lancar, Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Khususnya wilayah Palembang yang secara geografis terdapat daerah kepulauan dan pedalaman di mana aksesibiltas menjadi kendala tersendiri.

    Agus menuturkan bahwa beberapa titik pembayaran berada di daerah perairan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Selain itu, kondisi musim hujan turut menyulitkan perjalanan petugas karena jalanan yang berlumpur dan sulit dilalui kendaraan roda dua.

    “Meski demikian, tim kami tetap bersemangat menyalurkan bantuan hingga ke pelosok. Kami ingin memastikan bahwa semua KPM mendapatkan hak mereka tanpa terkendala jarak dan medan yang sulit,” tuturnya.

    Inovasi Pos Indonesia dalam Penyaluran Bansos
    Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT Pos Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dalam proses penyaluran bansos. Kehadiran aplikasi ini membantu pemantauan secara real-time pada jumlah bantuan yang telah disalurkan serta lokasi penyaluran melalui fitur geotagging.

    “Dengan sistem ini, Kementerian Sosial bisa langsung melihat progres penyaluran secara akurat. Semua SDM kami sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, dan kami terus melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tutur Agus.

    Ungkapan Syukur KPM Terima Bansos
    Para penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Salah satunya, KPM asal Bukit Ebisatu, Rosdiana.

    “Senang sekali karena biaya hidup semakin tinggi, apalagi anak saya masih sekolah. Uang bantuan ini akan saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah,” ujar Rosdiana.

    Rasa bahagia juga diungkapkan KPM lainnya, Syayuna. Ibu rumah tangga asal Kertapati menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan PT Pos Indonesia. 

    “Bantuan ini sangat diharapkan, terutama menjelang bulan puasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan semua pihak yang telah membantu kami,” tuturnya.

    Tika, KPM lainnya, menambahkan bahwa pelayanan di Kantorpos sangat baik. “Petugas melayani kami dengan ramah dan cepat. Terima kasih kepada Kantorpos dan pemerintah atas bantuannya. Semoga bantuan ini terus berlanjut,” katanya.

    Palembang: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND melanjutkan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Triwulan I tahun 2025. Seperti halnya di daerah lain hingga pelosok Nusantara, penyaluran bansos PKH dan Program Sembako juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan.
     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang, Agus Pinandoyo yang akrab disapa Aspin, mengatakan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH berjalan dengan baik. Hingga saat ini, sekitar 88 persen dari total 48.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.
     
    Berbagai persiapan dilakukan agar penyaluran berjalan lancar. Salah satunya adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) hingga perangkat desa.

    “Kami telah menyiapkan titik lokasi, petugas penyalur, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping dari Dinas Sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa tersalurkan sesuai target, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tervalidasi dengan baik,” ujar Agus.
     

    Agus Pinandoyo juga menjelaskan proses penyaluran bansos dilakukan secara sistematis dengan membentuk tim satgas di setiap kantor cabang. Tim ini bertugas mencetak surat panggilan, undangan, serta dokumen administrasi lainnya.
     
    Selain itu, dalam momen Ramadan ini pihaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan promosi layanan PT Pos Indonesia (Persero) serta mengadakan operasi pasar bersamaan dengan penyaluran bantuan.
     
    “Kami memastikan bahwa bantuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bahkan, untuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat, kami menggunakan perahu agar bantuan tetap bisa diterima oleh para KPM,” tambah Agus.
     
    Verifikasi data juga menjadi aspek penting dalam penyaluran bansos. Karena itu, sejak awal Pos Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.
     
     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang Agus Pinandoyo (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Begitu data diterima, kami langsung melakukan koordinasi dengan para pendamping untuk memastikan nama dan alamat penerima sudah sesuai. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelas Agus.
     
    Meski berjalan dengan lancar, Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Khususnya wilayah Palembang yang secara geografis terdapat daerah kepulauan dan pedalaman di mana aksesibiltas menjadi kendala tersendiri.
     
    Agus menuturkan bahwa beberapa titik pembayaran berada di daerah perairan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Selain itu, kondisi musim hujan turut menyulitkan perjalanan petugas karena jalanan yang berlumpur dan sulit dilalui kendaraan roda dua.
     
    “Meski demikian, tim kami tetap bersemangat menyalurkan bantuan hingga ke pelosok. Kami ingin memastikan bahwa semua KPM mendapatkan hak mereka tanpa terkendala jarak dan medan yang sulit,” tuturnya.
     

    Inovasi Pos Indonesia dalam Penyaluran Bansos

    Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT Pos Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dalam proses penyaluran bansos. Kehadiran aplikasi ini membantu pemantauan secara real-time pada jumlah bantuan yang telah disalurkan serta lokasi penyaluran melalui fitur geotagging.
     
    “Dengan sistem ini, Kementerian Sosial bisa langsung melihat progres penyaluran secara akurat. Semua SDM kami sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, dan kami terus melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tutur Agus.

    Ungkapan Syukur KPM Terima Bansos

    Para penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Salah satunya, KPM asal Bukit Ebisatu, Rosdiana.
     

     
    “Senang sekali karena biaya hidup semakin tinggi, apalagi anak saya masih sekolah. Uang bantuan ini akan saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah,” ujar Rosdiana.
     
    Rasa bahagia juga diungkapkan KPM lainnya, Syayuna. Ibu rumah tangga asal Kertapati menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan PT Pos Indonesia. 
     
    “Bantuan ini sangat diharapkan, terutama menjelang bulan puasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan semua pihak yang telah membantu kami,” tuturnya.
     
    Tika, KPM lainnya, menambahkan bahwa pelayanan di Kantorpos sangat baik. “Petugas melayani kami dengan ramah dan cepat. Terima kasih kepada Kantorpos dan pemerintah atas bantuannya. Semoga bantuan ini terus berlanjut,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Politik sepekan, Prabowo-Jokowi-SBY hingga Megawati soal retret

    Politik sepekan, Prabowo-Jokowi-SBY hingga Megawati soal retret

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik selama sepekan telah diwartakan ANTARA, dan berikut kami sajikan lima berita pilihan untuk Anda, yakni mulai dari Presiden Prabowo bersama Presiden Ke-7 RI Jokowi dan Presiden Ke-6 RI SBY menekan tombol peluncuran BPI Danantara secara bersamaan hingga PDIP menegaskan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak pernah melarang kader ikut retret kepala daerah.

    1. Prabowo, Jokowi dan SBY tekan tombol bersama luncurkan Danantara

    Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

    Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2), mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2) meminta kepala daerah yang merupakan kader PDIP untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Mendagri terbitkan surat edaran efisiensi anggaran

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

    Beleid yang terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. AHY kembali terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030 dalam Kongres VI Partai Demokrat.

    Hal tersebut diputuskan dalam kongres hari pertama yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. DKPP jatuhkan sanksi pemberhentian tetap 4 komisioner KPU Banjarbaru

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Sanksi pemberhentian tetap tersebut dibacakan oleh Ketua DKKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (28/2), dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025. Perkara ini diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Lanjutkan Gas Murah, Ini Harganya & Rincian 7 Industri yang Dapat

    Prabowo Lanjutkan Gas Murah, Ini Harganya & Rincian 7 Industri yang Dapat

    Jakarta –

    Pemerintah kembali melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini menetapkan skema baru bagi tujuh sektor industri penerima gas murah.

    Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Total konsumen gas murah itu adalah 253 perusahaan.

    Kebijakan HGBT ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Bahlil menjelaskan ada dua skema yang menentukan besaran HGBT. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit), dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” terang Bahlil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Sabtu (1/3/2025).

    Menurut Bahlil, penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Pada sektor kelistrikan, Bahlil menerangkan kebijakan HGBT bertujuan untuk memastikan pasokan energi dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan begitu, tarif listrik bisa tetap stabil bagi masyarakat dan beban subsidi energi bisa berkurang.

    Implementasi kebijakan HGBT membantu mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik yang ditanggung Pemerintah. Dari 2020 hingga 2024, penghematan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai triliunan rupiah, dengan puncaknya pada 2022 sebesar Rp 16,06 triliun.

    Tekan Subsidi

    Selain itu, subsidi listrik juga berhasil ditekan, dengan penghematan terbesar sebesar Rp 4,10 triliun di tahun yang sama. Kompensasi listrik juga mengalami penurunan signifikan, mencapai penghematan tertinggi Rp13,09 triliun.

    Secara keseluruhan, kebijakan ini tidak hanya meringankan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya operasional PLN. Bahkan, di PT PLN Batam, dampak penghematan HGBT pada 2023 tercatat mencapai Rp 844,95 miliar.

    Manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp 247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp 23,30 triliun. Investasi juga tumbuh pesat mencapai Rp 91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Kebijakan ini juga turut membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp 4,94 triliun. Melalui kebijakan ini, Bahlil berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Bahlil.

    (hns/hns)

  • Top 3: Harga Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025 Diskon 14% Mulai 1 Maret 2025 – Page 3

    Top 3: Harga Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025 Diskon 14% Mulai 1 Maret 2025 – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembanguna Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pemerintah bakal memberikan diskon tarif tol 20 persen saat musim mudik Lebaran 2025. 

    Namun, AHY belum merinci kebijakan diskon tarif tol itu akan berlaku untuk ruas mana saja, dan belum menyebut detil waktu pelaksanaannya. 

    “Dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat, ada diskon 20 persen untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita,” ujar Menko AHY di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

    AHY mengatakan, kebijakan ini merupakan realisasi dari janji Presiden Prabowo Subianto. Adapun RI 1 sebelumnya mengaku bakal mempersiapkan diskon tarif tol hingga tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025.

    “Tentu kami para pembantu presiden membantu terbaik untuk jalankan arahan pak Presiden, di mana beliau senantiasa ingin menghadirkan kebijakan yang pro rakyat. Termasuk dalam angka menghadapi mudik Lebaran tahun ini,” ungkapnya. 

    Pemberian insentif ini juga selaras dengan program pemerintah dalam mengendalikan mobilitas masyarakat di musim mudik. Lantaran, pergerakan manusia dan kendaraan di mudik Lebaran kali ini diprediksi bakal jauh lebih tinggi dibanding musim Nataru 2024/2025. 

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Isu Politik Sepekan: Retret Kepala Daerah hingga Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Isu Politik Sepekan: Retret Kepala Daerah hingga Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik menjadi perbincangan hangat para pembaca Beritasatu.com selama sepekan terakhir. Berita terkait pembekalan atau retret kepala daerah di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025 menjadi berita politik yang menarik perhatian pembaca.

    Isu politik lainnya selama sepekan terakhir, yakni Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanyakan kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang meminta kepala daerah mendukung program makan bergizi gratis, hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) terkait kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran, hingga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang menegaskan kepala daerah bisa diberhentikan.

    Berikut isu Politik Sepekan Beritasatu.com.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin gala dinner bersama para kepala daerah dalam rangkaian retret atau pembekalan di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Acara ini turut dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketiganya tampil kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan kepala daerah memiliki kewajiban untuk melayani rakyat, karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat.

    Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menghadiri peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung singkat dan tidak membahas membanyak hal. Jokowi sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Diungkapkan Jokowi, dirinya berkawan baik dengan Puan, sehingga pasti akan saling menyapa apabila bertemu.

    3. Wapres Gibran Ajak Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Dalam retret di Akmil Magelang, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan rantai pasok berjalan efisien guna mendukung keberhasilan program MBG. Selain program makan bergizi gratis, Gibran juga menyoroti penanganan stunting, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak perlu ke luar negeri untuk belajar tata kelola pemerintahan. Menurutnya, praktik terbaik sudah tersedia di dalam negeri dan dapat dipelajari melalui retret ini.

    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik berada di angka 66,5% dengan perincian responden yang sangat puas sebanyak 28,75% dan yang puas sebanyak 37,75%.

    Tingkat kepuasan publik atas pemerintahan Prabowo-Gibran tinggi juga tidak terlepas dari soliditas pemerintahan yang kuat baik antara Prabowo dengan Gibran maupun antara Prabowo-Gibran dengan jajaran Kabinet Merah Putih atau KMP. Soliditas ini juga tergambar dalam hasil survei LPI.

    Wamendagri Bima Arya menegaskan, kepala daerah meski dipilih oleh rakyat tetap bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan, antara lain tidak melaksanakan program prioritas nasional, bepergian ke luar negeri tanpa izin, atau melakukan perbuatan tercela.

    Bima Arya mengingatkan agar para kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan amanah mereka. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

    Demikian isu politik sepekan Beritasatu.com, di antaranya terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang.

  • Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Seusai mengikuti retret, para kepala daerah diharapkan fokus untuk mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Retret baru saja selesai. Sekarang kita fokus bekerja di wilayah masing-masing. Para kepala daerah harus segera menyesuaikan RPJMD mereka dengan Asta Cita dan arahan presiden tentang efisiensi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam program “Beritasatu Sore”, Sabtu (1/3/2025) dipantau dari YouTube Beritasatu, Minggu (2/3/2025).

    Bima Arya menekankan kepala daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan RPJMD mereka dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, Kemendagri akan mengawal pelaksanaan program-program daerah sebelum masuk ke tahap evaluasi.

    “Saat ini, fokus utama adalah memastikan kepala daerah bekerja secara maksimal, berkoordinasi dengan baik, dan menjalankan RPJMD secara efektif. Yang terpenting adalah memastikan hasil retret kemarin benar-benar diimplementasikan di daerah masing-masing,” jelasnya.

    Kemendagri juga akan mengadakan pembekalan bagi kepala daerah yang belum mengikuti retret. Menurut Bima Arya, retret kepala daerah merupakan mandat undang-undang yang dijalankan oleh Kemendagri sebagai pembina dan pengawas politik dalam negeri.

    “Peserta yang tidak mengikuti retret sebelumnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mereka yang berhalangan hadir karena alasan tertentu. Pembekalan bagi mereka akan digelar setelah ada keputusan akhir dari MK,” jelasnya.

    “Saat ini ada sekitar 11 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Kami harus menyesuaikan jadwal agar pembekalan bisa diikuti secara optimal oleh kepala daerah yang terpilih,” ujarnya.

    Berbeda dengan retret sebelumnya di Magelang, pembekalan ini akan diadakan dengan format yang lebih sederhana dan jumlah peserta yang lebih sedikit.

    “Mungkin durasinya sama, sekitar 7 hari, tetapi tempat dan narasumbernya akan berbeda. Bisa jadi melibatkan menteri atau pejabat terkait, tetapi konsepnya lebih minimalis dibandingkan retret kepala daerah sebelumnya,” pungkas Bima Arya.

  • Gubernur Aceh dan Kalbar Ungkap Ikut Pengalaman Retret Tujuh Hari di Magelang

    Gubernur Aceh dan Kalbar Ungkap Ikut Pengalaman Retret Tujuh Hari di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah telah selesai mengikuti pembekalan atau retret yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kegiatan tersebut berlangsung selama tujuh hari sejak 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan masing-masing menceritakan cerita pengalaman di Magelang. Muzakir menuturkan bahwa kepala daerah dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan tentang NKRI oleh Presiden Prabowo.

    Diketahui bahwa sejumlah pejabat termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut memberikan materi dalam kegiatan retret tersebut.

    “Pada prinsipnya, bagus (retret). Dan kita dituntut untuk persatuan dan kesatuan dan menjaga status NKRI,” kata Muzakir saat ditemui seusai acara buka bersama DPP Hanura di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 2 Maret 2025.

    Selain itu, Muzakir menuturkan bahwa dalam retret tersebut memberikan kesepahaman dengan kepala daerah lain dan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

    “Itu yang dimintakan oleh Pemerintah kita Pak Presiden dan wakil Presiden. Mudah-mudahan sesuai dengan visi misi kami, daerah masing-masing tetap kami dilaksanakan, dan juga kita tahu bahwa kami adalah perpanjangan tangan pemerintah,” katanya.

    Terpisah, Ria Norsan merasa pembekalan di Magelang memberikan kesan baginya terutama soal sikap disiplin. Dia mengatakan diberikan pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi. Dia berharap materi dari retret itu mampu diterapkan di daerah yang dia pimpin di Kalimantan Barat.

    “Dan dengan pendidikan yang diberikan itu merupakan salah satu ilmu ya, untuk kami, untuk bekal kami nanti, ya, di dalam kami, mengimplementasikan ilmu kami di daerah kita masing-masing,” katanya.

    Norsan membenarkan mengenai rencana soal akan digelarnya lagi retret pada tahun mendatang. Menurutnya hal itu karena Presiden Prabowo melihat kegiatan tersebut memberikan hasil baik.

    “Keinginan daripada Bapak Presiden kemarin setelah melihat retret yang pertama ini, ya, menghasilkan hasil yang baik, ya, kemungkinan nanti, kalau tidak salah, tahun 2027 atau 2026 yang akan datang akan ada Retreat kembali untuk mempersatukan persepsi Kepala Daerah setelah retret pertama,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News