Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Cara Menghitung THR bagi Karyawan Baru, Nominalnya Belum Tentu Sama

    Cara Menghitung THR bagi Karyawan Baru, Nominalnya Belum Tentu Sama

    PIKIRAN RAKYAT – Info cara menghitung THR bagi karyawan baru bisa didapat secara lengkap. Menjelang Lebaran 2025, Tunjangan Hari Raya menjadi salah satu yang dinanti para karyawan baik swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Ternyata ada aturan tersendiri bagi karyawan baru terkait hak THR tersebut. Pemerintah sudah menetapkan cara perhitungannya berkaitan dengan durasi kerja pegawai tersebut yang tentunya belum lama di perusahaan tempatnya bekerja.

    Cara menghitung THR bagi karyawan baru

    Aturan penghitungan tunjangan hari raya ini sebenarnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Penghitungannya adalah sebagai berikut:

    Masa kerja
    ————— x gaji 1 bulan
    12 bulan

    Sebagai contoh, jika upah karyawan baru adalah Rp3.000.000 per bulan dan si karyawan sudah bekerja selama 5 bulan. Upah yang dimaksud adalah ini adalah upah tanpa tunjangan alias upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jika nilainya adalah Rp3.000.000, maka perhitungan THR-nya adalah:

    5
    — x Rp3.000.000 = Rp1.250.000
    12

    Maka karyawan baru tersebut berhak mendapat THR 2025 senilai Rp1.250.000. Uang tersebut wajib dibayarkan maksimal H-7 lebaran. Jika tahun lebaran 2025 kali ini jatuh pada 29 Maret 2025, maka maksimal tunjangan hari raya wajib diserahkan pada 22 Maret 2025.

    Kapan THR ojol cair?

    Wakil Menteri Prabowo bidang Politik Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodejwik Freidrich Paulus, menyatakan aturan untuk cairnya THR bagi ojek online sedang disiapkan. Hal itu disampaikannya setelah mengadakan rapat koordinasi untuk menyambut bulan Ramadhan 1446 Hijriah, di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    “Kementerian Tenaga Kerja akan segera menyusun aturan sehingga para pengemudi ataupun ojek online ini dapat mendapatkan hak THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah sedang disiapkan. Prinsip tujuh hari sebelum Lebaran diharapkan THR ini sudah dapat diterima oleh karyawan-karyawan yang tersebar di Indonesia,” ujarnya, dilansir dari laman ANTARA.

    Setali tiga uang, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer mendukung diberikannya tunjangan itu bagi pengemudi ojol atau taksi online. Diketahui, mereka menuntut agar tahun 2025 ini diberikan tunjangan. Hal itu didukung karena sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo, dan mereka juga berhak mendapatkan THR karena sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tahun 2003.

    “Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional. Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” katanya.

    “Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus, bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    Demikian cara menghitung THR bagi karyawan baru yang bisa menjadi acuan. Pegawai baru tetap berhak mendapatkan tunjangan hari raya meski belum setahun bekerja.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Momen Prabowo Berbuka Puasa Bersama Didit dan Titiek Soeharto, Langsung Curi Perhatian Warganet! – Halaman all

    Momen Prabowo Berbuka Puasa Bersama Didit dan Titiek Soeharto, Langsung Curi Perhatian Warganet! – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo pada Sabtu (1/3/2025) malam.

    Tayang: Minggu, 2 Maret 2025 21:24 WIB |
    Diperbarui: Minggu, 2 Maret 2025 22:01 WIB

    Instagram @titieksoeharto

    PRABOWO TITIEK MESRA — Foto tangkapan layar Instagram @titieksoeharto yang diunggah Minggu (2/3/2025) menunjukkan Titiek Soeharto bersama Presiden Prabowo Subianto dan putra mereka Didit, buka puasa bersama. Prabowo dan Titiek kompak mengunggah momen kebersamaan mereka di akun Instagram mereka masing-masing meski keduanya sudah berpisah sejak 1998. (Instagram/ @titieksoeharto) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo pada Minggu (2/3/2025) malam.

    Momen hangat Presiden RI Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sang putra Didit Hediprasetyo dan Titiek Soeharto mendapatkan respons positif dari warganet.

    Ribuan komentar itu ada terdapat di postingan terbaru akun Instagram resmi @prabowo.

    Prabowo mengunggah momen itu dengan caption, “Selamat Berbuka Puasa ????????,” tulis Prabowo.

    Dalam postingan itu nampak Prabowo, Titiek, dan Didit berada satu meja yang sama sembari menikmati hidangan makan berbuka puasa.

    Tampak raut wajah senyum hangat bahagia turut terpancar di raut wajah mereka.

    “Bapak berbuka dengan yang manis nih yeee,” tulis komentar akun @windastephenii_

    Komentar jenaka netizen lainnya turut membanjiri postingan foto momen berbuka puasa Prabowo bersama Titiek dan Didiet.

     “Ubur-ubur ikan lele, presidennya aja ngajarin HTS-an leee,” tulis komentar akun @mentarisenja.15

    Adapun, netizen lainnya turut berbahagia dapat melihat momen kebersamaan dan kehangatan keluarga kecil Prabowo yang melakukan berbuka puasa tepat di hari kedua Ramadan 2 Maret 2025.

    “Selamat berbuka puasa Bapak Presiden dan keluarga kecil,” tulis komentar @murtini981

    “Masyaallah, adem sekali lihatnya pak,” komentar akun @indah_pwn 

    “Berbuka dengan lihat yang manis-manis and happy family,” tulis komentar @siherss_

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Harga Beras Naik Meski Stok Melimpah, Mentan: Banyak yang Ambil Kesempatan

    Harga Beras Naik Meski Stok Melimpah, Mentan: Banyak yang Ambil Kesempatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, tidak ada alasan harga beras naik karena stok melimpah dan produksi meningkat. Namun, ia mengakui masih ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

    “Ya, banyak yang mengambil kesempatan. Ini tidak boleh,” kata Amran saat melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang, Minggu (2/3/2025).

    Amran mengungkapkan sejumlah toko di Jakarta dan Jawa Tengah telah disegel akibat praktik spekulasi harga. Ia menegaskan kenaikan harga saat ini tidak bisa dibenarkan karena stok beras di gudang masih melimpah.

    “Dahulu alasan harga naik karena produksi kurang dan stok terbatas. Sekarang stok berlimpah, produksi naik tinggi menurut BPS, jadi tidak ada alasan harga naik,” tegasnya.

    Sebagai langkah pencegahan harga beras naik, pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menindak pihak-pihak yang masih berupaya menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Kami sudah berkomunikasi dengan kapolri. Seluruh polda, polres, hingga polsek diperintahkan untuk mengawasi harga pangan dan mencegah spekulasi harga,” tambahnya.

    Meski terjadi kenaikan harga di beberapa tempat, Amran memastikan stok pangan nasional, termasuk beras dan minyak goreng, tetap aman hingga Idulfitri.

    “Kami diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memantau harga setiap hari. Ini hari kedua kami turun ke lapangan, dan kami akan terus memastikan stok pangan tetap aman,” ujarnya.

    Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap harga pangan tetap terkendali, terutama harga beras agar tidak naik dan tidak membebani masyarakat selama Ramadan 2025 dan Idulfitri.

  • Kisah Fiersa Besari dan Para Pendaki Selamat, Perjuangan di Tengah Tragedi Carstensz Papua – Halaman all

    Kisah Fiersa Besari dan Para Pendaki Selamat, Perjuangan di Tengah Tragedi Carstensz Papua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PAPUA – Musisi Fiersa Besari dan sejumlah pendaki lainnya selamat dalam Insiden tragedi di puncak Carstensz, Papua

    Dalam informasi yang dihimpun Tribunnews.com, tercatat sejumlah pendaki lainnya yang selamat, termasuk Fiersa Besari, yaitu Indira Alaika, Alvin Reggy Perdana, Saroni, Lody Hidayanto, dan Furki Rahmi Syahroni.

    Sementara itu, dua pendaki wanita atas nama Lilie Wijayanti dan Elsa Laksono meninggal dunia pada Sabtu (1/3/2025).

    Informasi itu disampaikan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Mimika, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bily Hildiarto Budiman.

    “Iya benar, dia (Fiersa Besari, -red) ikut dalam rombongan saat mendaki. Sudah dievakuasi dan sekarang mereka ada di hotel,” kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (2/3/2025) malam.

    Sementara itu, penghubung dari Fiersa Besari, yaitu Rizky Ubaidillah, juga membenarkan Fiersa Besari berada dalam kondisi selamat.

    “Untuk Fiersa, InsyaAllah baik,” ujar Rizky melalui pesan singkatnya, Minggu (2/3/2025).

    Perjuangan di Tengah Tragedi Carstensz

    Aparat kepolisian telah meminta keterangan korban selamat dan mendapatkan kronologi kejadian yang dialami para pendaki.

    Berdasarkan pengakuan dari para pendaki, akhirnya terungkap bagaimana perjalanan mendaki gunung dimulai hingga akhirnya terjadi insiden.

    “Para pendaki awalnya terbang dari Bandara Timika menuju Yellow Valley,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignasius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya pada Minggu (2/3/2025).

    Mereka terbang menggunakan helikopter milik PT Komala Indonesia jenis AS 350 B3 (PK-KIE) pada Rabu, 26 Februari 2025, sekitar pukul 07.00 WIT sampai pukul 09.50 WIT.

    Pada Jumat, 28 Februari 2025, para pendaki melakukan penyeberangan di jembatan tyrolean.

    Menurut laporan dari pendaki Octries Ruslan dan Abdullah yang berhasil turun, seluruh anggota tim berhasil mencapai puncak Cartenz.

    Namun, tragedi terjadi saat proses turun, di mana beberapa pendaki mulai mengalami gejala hipotermia.

    Indira Alaika dan Saroni dilaporkan terkena hipotermia di area teras besar, sementara tim tamu dan pemandu terjebak di area sebelum Tyrollean.

    Salah satu pendaki, Nurhuda, tiba di basecamp dalam kondisi hipotermia.

    Ia segera meminta bantuan karena radio komunikasi tim tidak berfungsi. 

    Mendengar laporan tersebut, pemandu Yustinus Sondegau langsung bergerak membawa perlengkapan darurat seperti sleeping bag, fly sheet, air panas, dan radio.

    Pemandu internasional, Dawa Gyalje Sherpa, juga turun tangan untuk membantu proses evakuasi.

    “Dengan cepat, 1 orang guide internasional, Dawa Gyalje Sherpa, naik untuk melakukan pertolongan hingga bertemu salah satu dari ibu-ibu pendaki,” ujar Benny.

    Pendaki Poxy melaporkan bahwa Dawa sempat menghubungi basecamp dan berusaha menangani Lilie dan Elsa yang mengalami hipotermia di Teras Dua.

    Sayangnya, upaya penyelamatan tidak berhasil.

    Benny, dalam keterangan resmi pada Minggu (2/3/2025), menyatakan bahwa kedua pendaki tersebut telah meninggal dunia.

    “Naasnya, pendaki Octries menginformasikan ke pendaki Deshir bahwa dua orang ibu-ibu (Lilie dan Elsa, -red) yang berada di Teras Dua telah meninggal dunia,” ujarnya.

    Sementara itu, pendaki Huda sempat mencoba naik kembali ke Teras Dua untuk membantu Egi dan tim lainnya di Summit Ridge.

    Namun, karena kondisi fisiknya yang lemah, ia memutuskan untuk kembali ke basecamp.

    Dari seluruh tim pendakian, dua orang, yaitu Lilie dan Elsa, meninggal dunia.

    Pendaki lainnya, termasuk Fiersa Besari, berhasil selamat dan kembali dengan selamat.

    (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNLAMPUNG/KOMPAS.COM)

  • BPI Danantara Dipimpin Rosan Roslani, Muhammad Kholid Yakin Mampu Membuat Terobosan untuk Mendongkrak Investasi

    BPI Danantara Dipimpin Rosan Roslani, Muhammad Kholid Yakin Mampu Membuat Terobosan untuk Mendongkrak Investasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan resmi BPI Danantara pada Senin lalu (24/2/2025), di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta.

    BPI Danantara akan menginvestasikan sejumlah sumber daya alam serta aset negara ke berbagai proyek-proyek strategis, dan memiliki dampak besar sekaligis berkelanjutan untuk Indonesia.

    Terhadap pengelolaan BPI Danantara, Prabowo Subianto memberi kepercayaan kepada Sosok Rosan Roeslani sebagai Kepala/CEO BPI Danantara. Dia didampingi Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, serta Chief Investment Officer, Pandu Patria Sjahrir.

    Melihat hal itu, anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kholid menilai tiga pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkapasitas baik di bidang ekonomi dan investasi. Sosok Rosan Roeslani dinilai memiliki catatan kerja yang baik sehingga tidak perlu diragukan dalam memimpin Danantara.

    “Rosan sudah lama terjun di sektor bisnis usaha dengan berbagai segmen pasarnya. Dulu pernah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia hingga rekam jejaknya sekarang menjadi Menteri Investasi. Dengan pengalaman itu memperkuat kepercayaan publik,” ujar Kholid dikutip, Minggu (2/3).

    Kholid mengatakan sektor investasi bukanlah dunia kerja yang baru bagi Rosan Roeslani. Sejumlah perbaikan berhasil dilakukan Rosan Roeslani saat masih bergelut dalam dunia bisnis investasi.

    “Rekam jejak dan catatan keberhasilan dari pimpinan BPI Danantara adalah modal kuat untuk meningkatkan kepercayaan publik pada investasi sekaligus menarik para investor ke Indonesia,” ucap Kholid.

  • Stok Beras Ramadan 2025 Aman, Mentan Amran Minta Pedagang Tidak Naikkan Harga

    Stok Beras Ramadan 2025 Aman, Mentan Amran Minta Pedagang Tidak Naikkan Harga

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras dan minyak goreng dalam kondisi aman pada Ramadan 2025 dan menjelang Idulfitri. Ia juga mengimbau para pedagang untuk tidak menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET), mengingat suplai pangan masih mencukupi.

    “Kami cek harga di pasar relatif stabil. Memang ada kenaikan harga beras sekitar 2% hingga 4%. Namun, saya mohon kepada seluruh pengusaha beras, minyak, dan pangan di Indonesia untuk tidak menaikkan harga di atas HET,” ujar Amran saat sidak di Pasar Induk Cipinang, Minggu (2/3/2025).

    Mentan Amran menegaskan stok beras nasional saat ini mencapai 2 juta ton, jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pangan mengalami peningkatan 52%.

    “Jadi, tidak ada alasan untuk menaikkan harga,” tegasnya terkait stok beras dan minyak goreng pada Ramadan 2025.

    Amran juga menambahkan kenaikan harga pangan saat ini dianggap tidak wajar karena pasokan yang masih melimpah. Terkait hal itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi harga pangan agar tetap terkendali.

    Selain beras dan minyak goreng, komoditas lain, seperti ayam dan telur masih dalam kondisi stabil. Dengan pemantauan ketat setiap hari, pemerintah memastikan tidak ada lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

    “Kami diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memantau harga setiap hari. Ini hari kedua kami turun ke lapangan, dan kami akan terus memastikan stok pangan tetap aman,” pungkasnya terkait stok beras dan minyak goreng pada Ramadan 2025.

  • Duh! Mudik Gratis Lebaran Diprediksi Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran

    Duh! Mudik Gratis Lebaran Diprediksi Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memprediksi kuota mudik gratis berkurang atau bahkan lenyap di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    Dia berharap pemerintah tidak menghapus anggaran untuk Program Mudik Gratis pada tahun ini. Padahal, Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan agenda ini untuk keselamatan dan meringankan beban keuangan masyarakat. 

    “Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga angka kecelakaan turun,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks Minggu (2/3/2025).

    Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak  2024 menunjukkan pilihan angkutan umum (KA antar kota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik. 

    Dia memerinci bahwa hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran pada 2024, masyarakat yang memilih moda transportasi KA antar kota sebanyak 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), dan sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).

    Dia melanjutkan, masyarakat juga memilih mobil sewa sebanyak 11,64 juta orang (6,01%), pesawat 10,97 juta orang (5,67%), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5%), mobil travel 8,27 juta orang (4,27%), kapal laut 2,9 juta orang (1,5%).

    Termasuk, moda lain seperti kereta cepat 1,42 juta orang (0,73%), kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65%), mobil angkutan sewa khusus (taksi online) 1,07 juta orang (0,55%), taksi regular 153,93 ribu orang ( 0,08%) dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07%).

    Namun, dia menilai dengan mudik lebaran pada 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis, maka akan ada potensi penurunan penggunaan moda transportasi umum.

    “Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.

    Apalagi, dia menilai dengan penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum cukup.

    Mengingat pada 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik. Sedangkan, kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan pada 2024 sebanyak 85.694 pemudik.

    “Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari 2024, setidaknya sekitar 165.000 pemudik. Apa mungkin BUMN dapat menyediakan anggaran untuk itu?” imbuhnya. 

    Djoko pun mendorong Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis. Program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan. 

    D samping itu, Menteri Perhubungan dapat menjanjikan dengan manajemen yang lebih baik, misal pendaftaran cukup 1 aplikasi. Pasti akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum. 

    Sehingga, menurutnya, tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut udik gratis tahun berikutnya.

  • Harga Gas Murah Lanjut, Pengusaha Pede Industri Makin Kompetitif – Page 3

    Harga Gas Murah Lanjut, Pengusaha Pede Industri Makin Kompetitif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menandatangani keputusan ini pada Rabu (26/2), sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU,” ujar Bahlil.

    Kebijakan ini disambut baik oleh para pelaku industri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Kami dari KADIN Indonesia menyambut baik kebijakan HGBT yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional,” ujarnya.

    Saleh menilai Keputusan Menteri ESDM itu sangat besar manfaatnya bagi sektor industri yang bergantung pada gas bumi.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan ASEAN yang menjadi pesaing kita,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi serta diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies.

    Menurutnya, dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% dapat lebih mudah tercapai.

    “Kami, para pelaku industri dalam negeri, harus dan wajib mendukung kebijakan dan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan memastikan industri dalam negeri tumbuh setidaknya 10%. Saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional masih sekitar 19%, padahal idealnya harus melebihi 29%. Untuk itu, kedepannya kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini diperluas sehingga produk dari industri dalam negeri kita mempunyai daya saing yang kuat,” ujar Saleh.

     

  • Lapor KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Cium Dugaan Korupsi di Balik Retret Kepala Daerah

    Lapor KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Cium Dugaan Korupsi di Balik Retret Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan adanya dugaan tindak korupsi oleh PA/Mendagri, politisi, juga direksi serta komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI), dan PT Jababeka ke KPK, pada Jumat 28 Februari 2025 .

    Koalisi menilai penyelenggaraan kegiatan itu patut diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kecurigaan bermula dari disebarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang menyatakan akan diselenggarakan orientasi kepemimpinan pada 21 hingga 28 Februari 2025. Disebutkan pula bahwa pembiayaan ditransfer melalui PT LTI. Disusul kemudian Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ perihal Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri.

    Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran, koalisi menilai, pemerintah justru tetap melaksanakan kegiatan orientasi untuk seluruh kepala daerah terpilih. Pelaksanaan agenda tersebut juga dipandang sangat kontroversial. Selain menunjukkan inkonsistensi pemerintah soal efisiensi, konsep yang digunakan seolah sedang berupaya membawa pemerintah daerah ke arah sentralisasi dan bernuansa militeristik. Hal tersebut menimbulkan polemik di masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan utama penyelenggaraan retret Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai bahwa agenda retret melenceng dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Desain orientasi ini juga tidak sesuai dengan skema pendidikan dan pembinaan kepala daerah yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah,” kata Julius Ibrani mewakili koalisi dalam keterangan tertulis bersama yang diterima Pikiran Rakyat pada Sabtu (1/3/2025).

    Dalam Pasal 373 UU No. 23/2014 disebutkan, gubernur diberikan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Jika berdalih kegiatan tersebut merupakan pembinaan, yang berwenang adalah gubernur, bukan pemerintah pusat. Selain itu, agenda retret kepala/wakil kepala daerah diduga kuat melanggar ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa (PBJ) dan terdapat praktik penyalahgunaan wewenang. Sebab dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 menyatakan bahwa kegiatan K/L/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD dan prosesnya sejak perencanaan hingga serah terima merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa.

    Agenda orientasi kepemimpinan atau disebut retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ditengarai bermasalah. Mulai dari kerangka konsep perencanaan hingga pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Anggaran dalam DIPA untuk melaksanakan kegiatan ini berjumlah Rp10.350.000.000 yang diperuntukan untuk 1.092 orang. Namun, koalisi menemukan terdapat sejumlah pelanggaran yang setidaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1999, dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

    Kegiatan orientasi atau retret merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa yang sudah ditetapkan perencanaan pengadaannya oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Alih-alih tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kemendagri, koalisi tidak menemukan informasi pengadaan terkait agenda orientasi kepala/wakil kepala daerah. Namun di lapangan, diketahui sudah ada pihak swasta yang jadi penyedia pembantu pelaksana kegiatan tersebut yakni, PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

    Koalisi menilai ada empat catatan masalah yang menjadi indikator terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Pertama, penyelenggaraan kegiatan retret diduga melanggar hukum terkait proses pengadaan barang/jasa. Seharusnya, jika berkaca pada data DIPA dan merujuk ketentuan Perpres PBJ, kegiatan ini wajib melalui proses tender. Metode yang sesuai dalam Perpres PBJ antara lain, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Sejumlah metodenya tersebut tentu berbeda-beda, tetapi dengan nilai sesuai DIPA di atas Rp10 miliar, seharusnya menggunakan tender di mana tahapannya diatur dalam Pasal 50 Perpres. Mendagri selaku PA diduga tidak menjalankan ketentuan pengadaan seperti yang diatur dalam Perpres PBJ. Alhasil, program ini tidak transparan dan akuntabel.

    Kedua, kegiatan tersebut sarat dengan benturan kepentingan antara partai penguasa dengan elite Partai Gerindra. Potensi konflik kepentingan berupa persekongkolan itu terjadi antara Kemendagri dan PT LTI yang juga dimiliki oleh kader Partai Gerindra, sebagai direktur, komisaris, dan pemegang saham. Kedua orang kader Gerindra yang dimaksud tercatat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Brebes.

    Ketiga, pelaksanaan kegiatan orientasi atau retret ini tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 23/2014 dan seolah ada upaya sentralisasi serta bernuansa militerisme. Agenda itu sejatinya ditujukan untuk memastikan seluruh kepala daerah menjalankan pemerintahan daerah dengan memenuhi standar tata kelola berbasis asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance dan AUPB). Namun, adanya pendekatan militerisme yang digunakan untuk kegiatan instansi dan pejabat sipil; metode komando militerisme yang diterapkan, serta materi yang bersifat linear satu arah pusat ke daerah justru menggambarkan kembalinya rezim otoritarian seperti Orde Baru. Pemerintah daerah dinilai hanya dijadikan sebagai pelaksana komando pusat. Menurut koaliasi, hal tersebut jelas merusak sistem ketatanegaraan dan demokrasi yang dimandatkan konstitusi.

    Keempat, terdapat dugaan kolusi yang dilakukan antara Mendagri dengan orang-orang yang ada di dalam Partai Gerindra. Dengan diterobosnya aturan pengadaan barang/jasa dalam Perpres PBJ, mengindikasikan adanya perbuatan kolusi yang dilarang dalam UU No. 28 Tahun 1999. Permufakatan atau kerja sama tidak dilakukan dengan tunduk pada aturan yang berlaku, baik secara substansi (dalam UU Pemda) maupun prosedur (Perpres PBJ).

    “Oleh karena itu, kami mendesak agar KPK segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan serangkaian upaya penyelidikan.” Terlebih, koalisi menilai tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran hukum lain dan kerugian yang lebih besar akibat dari penyelenggaraan retret yang tidak transparan serta berubah-ubah informasinya.Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari sejumlah lembaga masyarakat yang terdiri dari
    Themis Indonesia, PBHI, KontraS, ICW.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • SBY Buka Suara Soal Danantara: Niat Baik Asal Penuhi Syarat

    SBY Buka Suara Soal Danantara: Niat Baik Asal Penuhi Syarat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ia pun memberi nasehat agar Danantara bisa membawa manfaat.

    Melalui laman resminya di X, SBY menyoroti adanya sejumlah pihak yang khawatir bahwa Danantara tidak akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut bahwa ada keraguan terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas lembaga ini, termasuk potensi konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya.

    Meski demikian, SBY menilai bahwa niat dan tujuan Presiden Prabowo dalam membentuk Danantara adalah baik. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat memperkuat investasi nasional, khususnya yang bersifat strategis dan berjangka panjang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy),” sebagaimana dikutip dari akun resmi X SBY, Minggu, (2/3/2025).

    SBY juga menekankan bahwa kritik terhadap Danantara sebaiknya dipandang secara positif. Menurutnya, kekhawatiran masyarakat menunjukkan keinginan agar lembaga ini berhasil mencapai tujuannya dan tidak mengalami kegagalan.

    “Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tambahnya.

    Menurut SBY, kunci utama keberhasilan Danantara adalah tata kelola yang baik, keahlian para pengelolanya, serta pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis yang tepat serta berhati-hati. Selain itu, lembaga ini harus memastikan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, serta progres yang positif dari waktu ke waktu.

    Ia juga mengingatkan bahwa Danantara harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik. SBY menekankan pentingnya penyampaian informasi secara berkala kepada masyarakat mengenai perkembangan Danantara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp326 triliun.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” kata Prabowo Subianto dalam forum internasional World Government Summit pada Kamis (13/2/2025) lalu.

    Dengan demikian, lanjut Prabowo, Danantara akan menjadi pendorong perekonomian Indonesia lebih cepat dari sebelumnya. Termasuk untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” kata Prabowo.

    Adapun evaluasi awal badan ini lebih dari US$ 900 miliar Aset Dalam Pengelolaan (AUM), atau setara Rp 14.710 triliun (Rp Rp 16.345/US$).

     

     

    (hsy/hsy)