Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Polri Pastikan Rekrutmen Taruna Akpol 2025 Transparan, Hasil Tes Seluruh Peserta Diumumkan

    Polri Pastikan Rekrutmen Taruna Akpol 2025 Transparan, Hasil Tes Seluruh Peserta Diumumkan

    JAKARTA – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo memastikan rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun ini berjalan transparan.

    Transparansi lantaran setiap peserta dapat melihat langsung hasil tes, baik dirinya maupun calon taruna yang lain.

    “Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. Lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama: selesai, nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat,” kata Dedi dalam keterangannya, Minggu 2 Februari, disitat Antara.

    Menurut dia, rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis telah dilakukan sejak bertahun-tahun. Panitia seleksi sengaja menayangkan nilai atau skor pada setiap tes agar calon taruna bisa saling mengoreksi diri.

    “Calon taruna ketika dia merasa nilai tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi ke panitia. Mereka juga sudah tahu bobot nilai akademis berapa, psikologi berapa, jasmani berapa. Calon taruna itu bisa menghitung sendiri dengan sistem yang terbuka ini,” ujarnya.

    Untuk itu, Dedi mengimbau masyarakat agar tidak memercayai calo atau siapa pun yang menjanjikan masuk sebagai anggota kepolisian dengan imbalan uang. Dia pun menegaskan ancaman pidana bagi pelaku penipuan.

    “Sudah banyak kasus masyarakat tertipu, sudah memberikan sejumlah uang, anaknya gagal (lolos Akpol),” katanya.

    Dedi menjelaskan per hari Jumat 28 Februari, jumlah pendaftar daring taruna Akpol telah mencapai 8.016 orang. Secara keseluruhan, jumlah pendaftar pada rekrutmen anggota Polri, baik Tamtama, Bintara, Akpol ialah 116.732 orang.

    Sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, jalur untuk masuk Akpol hanya ada satu, yakni jalur reguler. Dengan begitu, rekrutmen diharapkan melahirkan taruna yang benar-benar mampu menjalani proses pendidikan dan pelatihan selama dengan baik.

    “Sesuai arahan pimpinan, tahun ini sama seperti tahun lalu, tidak dilakukan dikotomi lagi, atau friksi-friksi jalur rekpro, jalur reguler, jalur kuota khusus,” ucap Dedi menekankan.

    Di sisi lain, gambaran proses dan metode seleksi perlu diketahui masyarakat agar dipahami bahwa seleksi anggota Polri hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri selama mengikuti tahapan seleksi.

    “Kepada seluruh jajaran kami minta terus mengedukasi masyarakat bahwa seleksi anggota Polri itu kuncinya kemampuan diri sendiri. Persiapan yang matang, latihan serius, itu kuncinya,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa tahapan tes Akpol di tingkat panitia daerah ialah sebagai berikut:

    a. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif

    b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif

    c. Tes psikologi tahap I sistem tes berbantuan komputer atau computer assisted test (CAT), penilaian kuantitatif dan kualitatif

    d. Tes akademik tahap I, sistem CAT dengan penilaian kuantitatif meliputi:

    – Pengetahuan umum (termasuk Undang-Undang Kepolisian)

    – Wawasan kebangsaan (UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan kewarganegaraan)

    – Tes penalaran numerik

    – Bahasa Indonesia

    e. Tes EKG dengan penilaian kualitatif

    f. Uji kemampuan jasmani (kesamaptaan A, B, dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

    g. Sidang penetapan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II

    h. Pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif

    i. Pendalaman PMK dan Tes psikologi tahap II sistem wawancara dengan penilaian kualitatif

    j. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif

    k. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah

    Sementara itu, tahapan tes Akpol di tingkat panitia pusat ialah sebagai berikut:

    a. Pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif

    b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dan II dengan penilaian kualitatif

    c. Pemeriksaan mental dan ideologi dengan CAT

    d. Tes akademik meliputi tes potensi akademik (TPA) dengan Bahasa Inggris menggunakan CAT, penilaian kuantitatif

    e. Tes psikologi wawancara dengan penilaian kualitatif

    f. Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif

    g. Tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

    h. Pemeriksaan penampilan dengan penilaian kualitatif

    i. Sidang terbuka kelulusan tingkat pusat.

  • Was-was Gara-gara Danantara, Erick Thohir – SBY Pasang Badan

    Was-was Gara-gara Danantara, Erick Thohir – SBY Pasang Badan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara dirancang untuk menjadi super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian pasar belum merespons positif sejak sepekan pasca peluncuran Danantara.

    Dalam catatan Bisnis, Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG parkir di zona merah dengan anjlok 7,83% ke level 6.270,59 sepanjang perdagangan pekan lalu, 24 hingga 28 Februari 2025. Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat anjlok menjadi Rp10.880 triliun.

    Di sisi lain, sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa, Danantara yang akan memiliki aset kelolaan senilai US$900 miliar itu, berisiko tinggi. Ada yang merujuk kasus 1 Malaysia Development Behard atau 1MDB. Kasus ini menjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia.

    Sekadar catatan, Danantara diluncurkan oleh Prabowo pada Senin pekan lalu. Prabowo sangat optimistis dengan badan barunya itu. Dia bahkan mengklaim Danantara akan menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Dana Kekayaan Negara terbesar di dunia. 

    “Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaaan atau Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia,” kata Prabowo, Senin kemarin.

    Pernyataan Prabowo tidak berlebihan. Pasalnya, sejak berlakunya Undang-undang No.1/2025 tentang BUMN, Danantara secara otomatis akan menggantikan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola perseroan serta Kementerian Keuangan dalam pencatatan dividen dari perusahan pelat merah. Ada banyak poin dalam UU BUMN yang memberikan banyak keleluasaan kepada Danantara dari hulu hingga hilir.

    Status BUMN, misalnya, dalam beleid yang lama, adalah lembaga publik dan modalnya adalah bagian dari kekayaan negara yang terpisahkan. Namun dalam aturan yang baru, modal BUMN dianggap sebagai modal perseroan. Meskipun kalau dicermati dalam beleid itu, BUMN tetap menerima pernyataan modal negara sebagai modal.

    Sekadar catatan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (audited), mencatat bahwa investasi permanen pemerintah atau penyertaan modal pemerintah ke persero yang berada di bawah Kementerian BUMN mencapai Rp2.809 triliun. Nilai ini naik dari posisi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp2.710,6 triliun.

    Perubahan poin itu akan mengubah status investasi permanen pemerintah yang mencapai Rp2.809 triliun sebagai modal BUMN. Hal itu pada akhirnya akan meminimalkan intervensi negara terhadap perseroan. Apalagi, ada penegasan dalam UU BUMN, bahwa mereka tidak lagi masuk dalam rumpun penyelenggara negara dan statusnya adalah badan hukum private.

    Konsekuensi dari perubahan status modal BUMN dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah kerugian BUMN bukan kerugian negara. Sementara itu keuntungan BUMN adalah keuntungan perseroan. Artinya, karena jika BUMN mengalami kerugian, tidak serta merta bisa dianggap sebagai kerugian negara dan langsung diseret oleh aparat penegak hukum. BUMN yang memperoleh laba, juga tidak wajib untuk menyetor dividen ke kas negara secara langsung. Dividen akan dikelola Danantara.

    Selain pergeseran tentang modal, UU BUMN juga memangkas kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap perseroan. Pasalnya, UU tersebut mengamanatkan kewenangan audit laporan keuangan BUMN ada di tangan akuntan publik. BPK hanya diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Itupun harus sizin DPR.

    Bos BEI Optimistis

    Adapun Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman meyakini bahwa kehadiran Danantara akan menjadi katalis positif bagi performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Iman Rachman menyatakan bahwa salah satu tujuan utama Danantara adalah menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih kompetitif, sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan. 

    Dengan tujuan itu, dia meyakini entitas di bawah naungan Danantara berpotensi besar menjadi pemimpin industri, baik di dalam negeri maupun kawasan Asia.

    “Misalnya, Bank Himbara dan Telkom Indonesia bisa semakin bersaing dengan institusi keuangan dan telekomunikasi di tingkat regional,” ujar Iman dalam diskusi bersama media di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Hal tersebut dinilai akan berkorelasi positif dengan potensi kenaikan pendapatan emiten BUMN, sehingga secara simultan mendorong kapitalisasi pasar.

    Hingga akhir Desember 2024, Iman menyampaikan bahwa sebanyak 12 BUMN dan anak usahanya yang tergabung dalam Danantara memiliki kapitalisasi pasar senilai Rp1.893 triliun atau sekitar 15% dari total kapitalisasi pasar BEI. 

    Jika ditelisik dari nilai transaksi, BUMN dan entitas anak juga memberikan kontribusi signifikan dengan porsi mencapai 27% dari total nilai transaksi di BEI.

    “Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kapitalisasi pasar Indonesia. Namun, diperlukan waktu untuk membangun kepercayaan pasar dan membuktikan efektivitas model bisnisnya,” ucapnya. 

    Erick Thohir Sebut Butuh Proses

    Di sisi lain, Erick Thohir optimistis bahwa kehadiran Danantara akan memberikan sentimen positif terhadap IHSG. Namun, dampak tersebut tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat dan membutuhkan proses untuk terbukti. 

    “Harusnya bisa, tetapi perlu waktu. Kami tidak bisa melawan persepsi yang ada saat ini. Misalnya, ada anggapan bahwa benchmarking antara Danantara dengan sovereign wealth fund lain itu tidak bagus, itu salah besar. Nanti kita buktikan saja,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa meskipun masih banyak kritik terhadap BUMN dan pengelolaan negara, kinerja perusahaan pelat merah saat ini telah menunjukkan kemajuan. Salah satunya adalah pencapaian laba bersih sebesar Rp310 triliun, yang dinilai menjadi bukti bahwa transformasi BUMN telah berjalan dengan baik.

    “Kalau memang BUMN itu buruk, tidak mungkin ada profit Rp310 triliun. Jika pelayanan bandara saja bisa lebih baik, itu membuktikan bahwa BUMN tidak seburuk yang dikatakan orang,” ucap Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI.

    Pernyataan SBY 

    Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dinilai tidak memberikan manfaat dan berpotensi menimbulkan masalah bagi perekonomian Indonesia.

    SBY dalam postingannya di platform X “Twitter” @SBYudhoyono, SBY mengakui bahwa ia mengamati peluncuran Danantara mendapat tanggapan kritis dari ekonom, pengamat, hingga politisi. 

    “Kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan ‘political envolvement’  yang tidak semestinya,” tulisnya dalam platform tersebut, Minggu (2/3/2025). 

    Menanggapi hal tersebut, SBY menilai niat dan tujuan Presiden Prabowo Subianto membentuk Danantara sebenarnya baik. Pasalnya, kata dia, Danantara diharapkan memperkuat investasi nasional, terutama untuk yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Sebab demikian, dia mengatakan kecemasan masyarakat harus dilihat dari kacamata positif, yakni mereka tak ingin melihat Danantara yang bertujuan “mulia” tersebut gagal dan tak mencapai tujuan seharusnya. 

    “Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tulisnya. 

    SBY kemudian menuturkan, bahwa kuncinya Danantara harus memiliki good governance, pengelola yang cakap, economic & business judgement yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres positif dari waktu dan waktu. 

    “Pengelolaan Danantara harus bebas dari konflik kepentingan, bebas dari unsur politik. Kemajuan Danantara juga harus diinformasikan kepada masyarakat,” imbuhnya. 

  • Bengkulu Tiru Strategi Danantara untuk Genjot PAD

    Bengkulu Tiru Strategi Danantara untuk Genjot PAD

    Bengkulu, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu akan meniru strategi serupa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Kalau di pusat ada Danantara, maka Bengkulu juga harus memiliki strategi serupa. Salah satunya dengan mendorong kerja sama antar daerah dalam berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dikutip dari Antara, Senin (3/3/2025).

    Helmi yang baru pulang mengikuti retret kepala daerah di Magelang akan fokus dengan agenda kerja strategis. Salah satunya untuk menggenjot PAD dan penanganan berbagai permasalahan di Bengkulu.

    Retret di Magelang bertujuan menyelaraskan visi pembangunan pusat dan daerah. Presiden Prabowo, kata dia, menekankan pentingnya sinergi dalam mengelola sumber daya serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.

    Menurutnya salah satu instruksi utama Prabowo, yakni tentang menciptakan sumber pendapatan baru di luar transfer APBN. 

    Menindaklanjuti arahan tersebut, Helmi Hasan menegaskan Bengkulu akan menginisiasi langkah konkret guna meningkatkan PAD dengan meniru strategis Danantara yang bekerja mengumpulkan aset BUMN untuk mendapatkan uang.

    Helmi Hasan menilai perlu menerapkan strategi serupa dengan Danantara di provinsi berjuluk Bumi Merah Putih yang juga tanah kelahiran ibu negara pertama Fatmawati Soekarno.

    Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya memperkuat kas daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. 

    Optimalisasi sektor pertanian dan perikanan melalui kerja sama dengan provinsi lain akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan nelayan.

    Untuk merealisasikan hal itu, maka Pemprov Bengkulu berencana meniru strategi Danantara.

  • Fakta-fakta 2 Pendaki Meninggal di Puncak Carstensz Papua

    Fakta-fakta 2 Pendaki Meninggal di Puncak Carstensz Papua

    Jakarta –

    Dua pendaki wanita bernama Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono meninggal dunia saat mendaki Puncak Jaya, Papua, atau Piramida Carstensz. Korban meninggal lantaran mengalami hipotermia.

    Para pendaki berangkat dari bandara Timika menuju Yellow Valley dengan menggunakan helikopter. Belakangan diketahui ada penyanyi Fiersa Besari dalam rombongan tersebut.

    Sebanyak 13 orang pendaki, termasuk Fiersa Besari dinyatakan selamat. Saat ini proses evakuasi para pendaki disetop lantaran terkendala cuaca.

    Berikut beberapa fakta 2 pendaki tewas di Puncak Carstensz dirangkum detikcom, Minggu (2/3/2025):

    Dua Pendaki Wanita Meninggal

    Foto: Red Bull Indonesia/Instagram

    Peristiwa meninggalnya dua pendaki wanita bernama Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono disampaikan oleh PT Tropis Cartenz Jaya selaku operator pendakian. detikcom telah mendapat izin untuk mengutip informasi yang diunggah di akun Instagram PT Tropis Cartenz.

    “PT Tropis Cartenz Jaya, selaku operator, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Saudari Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono pada 1 Maret 2025 dalam perjalanan turun dari Puncak Carstensz Pyramid menuju Base Camp Lembah Kuning,” tulisnya, Minggu (2/3).

    Keduanya diketahui merupakan klien dari operator Indonesian Expeditions. Keduanya telah mencapai puncak pada 28 Februari lalu.

    “Kedua wanita hebat ini, yang merupakan klien dari agen operator Indonesian Expeditions, telah berhasil mencapai puncak setinggi 4.884 MDPL pada 28 Februari 2025,” lanjutnya.

    13 Orang Selamat Termasuk Fiersa Besari

    Foto: Instagram @fiersabesari

    SAR sebelumnya mengungkap ada 13 orang lainnya dalam rombongan pendakian tersebut. SAR mengungkap mereka dipastikan selamat.

    “Sementara (pendaki lain) dalam keadaan baik,” kata Kepala Kantor SAR Mimika I Wayan Suyatna saat dihubungi, Minggu (2/3).

    Wayan mengatakan, dari rombongan tersebut, termasuk penyanyi Fiersa Besari. Dari data yang diterima, ada tiga orang warga negara asing (WNA) yang ikut serta dalam rombongan tersebut.

    “Ya infonya begitu (Fiersa Besari ada dalam rombongan). Karena saya belum ketemu langsung,” ujarnya.

    Evakuasi Disetop Karena Cuaca

    Foto: Dua pendaki wanita bernama Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono meninggal dunia saat mendaki Puncak Jaya, Papua, atau Piramida Carstensz. (dokumentasi: Istimewa)

    Kepala Kantor SAR Mimika I Wayan Suyatna mengatakan proses evakuasi terhadap korban meninggal ataupun pendaki lainnya dihentikan sementara lantaran masalah cuaca. Para pendaki saat ini tengah berada di basecamp Lembang Kuning.

    “Dihentikan sementara dikarenakan cuaca yang tidak mendukung,” kata Kepala Kantor SAR Mimika I Wayan Suyatna.

    Wayan menuturkan proses evakuasi akan dilanjutkan besom hari

    “Rencana pelaksanaan evakuasi dilanjutkan pada besok hari,” tuturnya.

    Meninggal karena Hipotermia

    Foto: Red Bull Indonesia/Instagram

    Polisi mengungkap penyebab dua pendaki wanita bernama Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono meninggal dunia saat mendaki Puncak Jaya, Papua, atau Piramida Carstensz. Korban diduga meninggal karena hipotermia.

    “Iya benar (dugaan sementara karena hipotermia),” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo saat dihubungi, Minggu (2/3).

    Beny mengatakan para korban juga diduga mengalami Acute Mountain Sickness (AMS) atau kondisi yang terjadi saat pendaki berada atau bermalam di ketinggian tertentu.

    Kronologi Pendaki Meninggal

    Foto: Dua pendaki wanita bernama Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono meninggal dunia saat mendaki Puncak Jaya, Papua, atau Piramida Carstensz. (dokumentasi: Istimewa)

    Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo menjelaskan, para pendaki berangkat dari bandara Timika menuju Yelow Valley dengan menggunakan Helikopter pada Rabu (26/2) pukul 07.00-09.50 Wit. Lalu, pada Jumat (28/2) diinformasikan bahwa dua orang dari rombongan korban mengalami gejala AMS.

    “Tepat pada hari Jumat (28/02), para pendaki melakukan penyeberangan di jembatan tyrollean, dan informasi dari pendaki Octries Ruslan dan Abdullah yang sudah berhasil turun menyampaikan bahwa, semua sudah di summit atau puncak dan ada 2 orang Indira dan Saroni terkena gejala AMS di area bawah puncak (teras besar), sedangkan tim tamu dan guide berada sebelum tyrollean,” jelasnya.

    Benny menyampaikan salah seorang pendaki dari grup korban bernama Nurhuda tiba di basecamp sendirian dengan gejala hipotermia dan langsung meminta bantuan. Saat itu Guide Yustinus Sondegau naik ke atas untuk membawa bantuan emergency mulai dari sleeping bag, fly sheet hingga air panas.

    “Dengan cepat, satu orang guide internasional, Dawa Gyalje Sherpa naik untuk melakukan pertolongan, dan Pendaki Poxy menginformasikan bahwa Dawa telah menghubungi basecamp, dan sudah bertemu serta sedang menangani salah satu dari ibu-ibu,” ujarnya.

    Benny menambahkan saat itu salah seorang pendaki mencoba membantu korban Lilie Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono di Teras Dua yang sedang mengalami AMS. Namun nahas, kedua korban dinyatakan meninggal dunia.

    “Pendaki Octries menginformasikan ke pendaki Deshir bahwa, 2 (dua) orang ibu-ibu tersebut yang berada di Teras Dua telah meninggal dunia. Pendaki Huda naik kembali ke teras dua untuk mencoba membantu pendaki Egi, dan teman-teman di Summit Ridge,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 6

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden Prabowo Diminta Berantas Mafia Impor Bawang Putih

    Presiden Prabowo Diminta Berantas Mafia Impor Bawang Putih

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan memberantas dugaan mafia impor bawang putih. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan memberantas dugaan mafia impor bawang putih. Sebab dugaan kecurangan dalam impor komoditas ini sudah lama terjadi.

    Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, Prabowo perlu turun langsung lantaran impor bawang putih ini sudah lama terjadi dan harus ditindak tegas oleh kepala negara.

    “Iya harus turun tangan. Kalau enggak, kerugian negara semakin meningkat, akibat impor bawang putih ini,” tegas Uchok Sky Khadafi, Senin, (3/3/2025).

    Uchok menambahkan kasus impor bawang putih ini sudah lama terjadi. Oleh sebab itu, Uchok meminta agar Prabowo turun tangan memberantas mafia impor bawang putih di kementerian. “Itu sudah dari dulu, pokoknya yang namanya impor itu bawang putih apa semuanya soal pamgan itu harus dibasmi,” tutupnya.

    Kasus dugaan mafia impor bawang putih kembali mencuat ke permukaan, kali ini dengan isu yang lebih mengejutkan. Kuota impor bawang putih yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, ternyata telah dijadikan alat jual beli dengan harga yang sangat tinggi.

    Mafia impor bawang putih ini melibatkan sejumlah oknum yang memiliki akses untuk mengendalikan kuota impor. Dengan memanipulasi alokasi kuota impor, mereka menjadikan kuota tersebut sebagai komoditas yang diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi.

    Diduga, mereka menjual kuota tersebut kepada importir atau pengusaha dengan harga Rp7.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya, sehingga memengaruhi harga pasar bawang putih yang melambung.

    Adanya keterlibatan perusahaan dalam proses impor bawang putih diduga melibatkan pihak di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menciptakan kondisi bahwa impor tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

  • Duka Operasi Seroja, 129 Prajurit Terbaik Kopassus Gugur di Timtim

    Duka Operasi Seroja, 129 Prajurit Terbaik Kopassus Gugur di Timtim

    loading…

    Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) meninggalkan duka yang mendalam bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Foto/istimewa

    JAKARTA – Operasi Seroja di Timor Timur (Timtim) meninggalkan duka yang mendalam bagi Komando Pasukan Khusus ( Kopassus ). Dalam operasi ini ratusan prajurit terbaik Korps Baret Merah gugur.

    Di antara prajurit terbaik itu adalah, Letkol Inf. Anumerta Atang Sutresna. Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 22 Agustus 1943 ini gugur ditembak pasukan Fretilin sesaat setelah mengibarkan Bendera Merah Putih di Kantor Gubernur Timor Portugis di Dili, Timor Leste pada hari pertama Operasi Seroja digelar.

    Selain itu, Kopda Anumerta Suparlan yang namanya kini diabadikan menjadi landasan udara di Pusdilatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Pratu Suparlan dikenang sebagai pahlawan karena keberaniannya mengorbankan nyawanya untuk melindungi rekan-rekan seperjuangannya di Timor Timur.

    Begitu juga dengan Letnan Satu (Lettu) Sudaryanto, Komandan Unit C Pasukan Nanggala 10, yang gugur dalam pelukan Prabowo Subianto kini Presiden ke-8 RI dalam operasi di Kota Maubara, Timor Timur.

    “Tercatat 129 prajurit Kopassus yang gugur dalam Operasi Seroja di Timtim yang berlangsung sejak 1975-1999,” bunyi keterangan tertulis di laman resmi penkopassus yang dikutip SindoNews, Senin (3/3/2025).

    Pratu Suparlan, saat bertugas di Timtim. Foto/istimewa

    Operasi Seroja merupakan operasi militer terbesar TNI usai revolusi kemerdekaan. Dikutip dari buku biografi Letjen TNI (Purn) Sutiyoso berjudul “Sutiyoso The Field General, Totalitas Prajurit Para Komando” diceritakan, Operasi Seroja yang digelar pada 7 Desember 1975 ini berawal dari keprihatinan pemerintah Indonesia terhadap situasi politik dan keamanan di Timor Leste yang semakin genting menyusul hengkangnya Portugis dari wilayah tersebut akibat Revolusi Bunga.

    Sepeninggal Portugis, konflik bersenjata di antara faksi-faksi yang bertikai yakni Uniao Democratica de Timorense (UDT), kemudian Fretilin, dan Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti) membuat ribuan pengungsi dari Timor Leste membanjiri daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meminta perlindungan kepada pemerintah Indonesia.

  • KPK Tindak Lanjut Laporan Dugaan Korupsi Pelaksanaan Retret Kepala Daerah di Magelang – Halaman all

    KPK Tindak Lanjut Laporan Dugaan Korupsi Pelaksanaan Retret Kepala Daerah di Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan terkait adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, laporan tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi.

    “Secara umum laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi, telaah dan pulbaket [pengumpulan bahan dan keterangan],” kata Tessa kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

    Namun, KPK tidak bisa menyampaikan perkembangan laporan secara lebih detail. Perkembangan laporan hanya akan disampaikan kepada pelapor.

    “Yang di-update hasil pelaporan hanya pelapor saja. Bila ada bahan yang kurang, akan dimintakan kepada pelapor unuk dilengkapi,” kata Tessa.

    Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaran retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke KPK, Jumat (28/2/2025).

    Koalisi menduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut.

    Mewakili koalisi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan bahwa pelaksanaan retret dimaksud diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan.

    Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaran retret kepala daerah, seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan.

    “Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka,” ucap Feri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

    Menurut Feri, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan. 

    Namum, prinsip tersebut tidak terealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu.

    “Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia,” kata dia.

    “Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian,” sambungnya.

    LAPOR KPK – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaran retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). Koalisi menduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

    Sementara itu, peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra, menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku.

    Dia bilang, kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD.

    “Sehingga di situ kita menemukan ada celah anggaran yang sangat besar, yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan. Jumlahnya sangat besar sekitar Rp6 miliar itu ternyata di-cover oleh APBD,” kata Annisa dalam kesempatan yang sama.

    Menurutnya, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. 

    Padahal, lanjutnya, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN.

    “Harusnya, kegiatan orientasi dan retret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Ternyata, keadaannya itu tidak terjadi,” sebutnya.

    Dari kejanggalan itu, Annisa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia.

    Ia menyebut, bahwa jajaran petinggi PT Lembah Tidar Indonesia ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra.

    “Kita melihat bahwa komisaris lama dan juga direksi utama dari LTI ini adalah anggota Gerindra dan juga pejabat aktif saat ini. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan,” ujar Annisa.

    “Ditambah lagi terkait dengan konflik kepentingan ini dibuktikan bahwa tidak adanya proses pemilihan tender yang jelas,” imbuhnya.

    Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

    Lebih lanjut, Annisa juga menyesalkan pelaksanaan retreat kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran. 

    Dia memandang, hal tersebut menimbulkan kontradiktif di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian/lembaga.

    “Tapi, kenyataannya adalah bahwa ada celah bahkan penggunaan uang ini tidak dilakukan secara transparan, tidak dilakukan secara bertanggung jawab, dan juga menjadi celah korupsi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. 

    Hadi berujar bahwa anggaran retreat sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “[Retret gunakan] APBN. Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” ujar Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pengelola lokasi retret.

    Akan tetapi, belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri.

    Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT Lembah Tidar Indonesia milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan itu tetap milik Akademi Militer.

    “[PT Lembah Tidar Indonesia] enggak [milik kader Gerindra], itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu, kan, yang mengelola atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja. Pemilik lahan itu Akademi Militer,” kata dia.

    RETRET DI MAGELANG Acara retret di Akademi Militer (Akmil) di Magelang memasuki hari kedua pada Sabtu (22/2/2025). Pihak panitia membangunkan 450 kepala daerah pada Sabtu pagi. Suara terompet mengiringi. (Tribunjogja.com/Istimewa)

    Oleh karenanya, Hadi menegaskan tidak ada transfer apa pun dari daerah kepada PT Lembah Tidar Indonesia untuk kegiatan retret kepala daerah.

    “Harusnya tidak ada, semua dari Kemendagri,” ucap dia.

    Retret di kawasan Akmil Magelang pertama kali digelar pada Oktober 2024. Retret ini diikuti oleh Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo.

    Sementara itu, retret kepala daerah dilaksanakan sejak 21–28 Februari 2025 dan diikuti oleh para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024 lalu.

  • Jenderal TNI Jadi Gubernur di Indonesia, Nomor 2 Mantan Asisten Khusus Prabowo

    Jenderal TNI Jadi Gubernur di Indonesia, Nomor 2 Mantan Asisten Khusus Prabowo

    loading…

    Ratusan kepala daerah terpilih berjalan menuju Istana Kepresidenan untuk dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). FOTO/ALDHI CHANDRA SETIAWAN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah melantik 33 Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak di Istana Kepresidenan pada Kamis, 20 Februari 2025. Dari jumlah itu dua di antaranya merupakan pensiunan Jenderal TNI .

    Jenderal TNI di sini merujuk pada golongan pangkat bintang yang disandang Perwira Tinggi (Pati) Angkatan Darat. Golongan pangkat ini terdiri dari Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang 1, Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang 2, Letnan Jenderal (Letjen) atau jenderal bintang 3, dan Jenderal TNI atau Jenderal bintang 4.

    Jenderal TNI yang dilantik menjadi Gubernur pada 20 Februari 2025 telah menyandang status sebagai purnawirawan. Setelah pensiun dari militer, mereka terjun ke politik dan mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Hasilnya sebagian dari mereka meraih suara terbanyak dan ditetapkan oleh KPU sebagai kepala daerah terpilih. Lalu siapa saja jenderal TNI yang terpilih menjadi Gubernur?

    Jenderal TNI Menjadi Gubernur di Indonesia:

    1. Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka

    FOTO/DOK.Pemprov Sulawesi Tenggara

    Pertama, ada nama Andi Sumangerukka, jenderal TNI yang menjadi gubernur. Pati TNI AD berpangkat terakhir Mayor Jenderal itu yang berpasangan dengan Hugua dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

    Andi Sumangerukka merupakan lulusan Akmil 1987 dari kecabangan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud). Jabatan terakhir militernya adalah Pangdam XIV/Hasanuddin periode 9 Januari 2020-1 April 2021.

    Beberapa jabatan militer lain juga pernah diembannya. Antara lain Danyon Arhanudse 13/Parigha Bhuana Yudha, Asintel Kodam I/Bukit Barisan,Danrem 143/Halu Oleo, Irdam V/Brawijaya, Kabinda Sulawesi Tenggara BIN, dan Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN. Pada 2020, Andi Sumangerukka kemudian diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka maju sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Tentara kelahiran Makassar 11 Maret 1963 yang berpasangan dengan Hugua itu diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Hanura.

    Hasilnya, Andi Sumangerukka-Hugua meraih suara tertinggi 775.183 (52,3%). Mengalahkan tiga pasangan rivalnya, yakni Tina Nur Alam-LM Ihsan Taufik Ridwan yang meraih 308.373 suara (20,84%); Lukman Abunawas-La Ode Ida 246.393 suara (16,65%); dan Ruksamin-LM Sjafei Kahar yang mendapatkan 149.642 suara (10,11%).

    Atas raihan suara itu, Andi Sumangerukka-Hugua ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sultra. Pasangan ini telah resmi dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

    2. Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa Komaling

    FOTO/WIKIPEDIA

  • Ketum Hikapad Apresiasi Retret Kepala Daerah: Ajang Rajut Kebhinekaan

    Ketum Hikapad Apresiasi Retret Kepala Daerah: Ajang Rajut Kebhinekaan

    Jakarta –

    Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hikapad), Haryara Tambunan, mengapresiasi pelaksanaan retret kepala daerah yang telah digelar di Magelang. Haryara menilai kegiatan itu untuk menyelaraskan visi pemerintah pusat dan daerah.

    “Tentu dengan adanya retret ini saya yakin pemerintahan di bawah Presiden Prabowo ini mempunyai maksud agar tercapai sinkornisasi antara pemerintah pusat dengan daerah,” kata Haryara kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

    Retret kepala daerah digelar pada 21-28 Februari di Akmil Magelang. Haryara menilai kegiatan itu juga sebagai wujud Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika.

    “Para kepala daerah bisa saling mengenal satu sama dan ini bisa kita artikan perwujudan merajut Kebhinekaan” ujarnya.

    Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hikapad), Haryara Tambunan (dok.istimewa)

    Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung soal kepala daerah PDIP yang sempat menunda datang ke retret. Dia menilai hal itu sebagai hal lumrah dalam dinamika politik.

    “Kalau soal itu (kepala daerah PDIP telat bergabung) saya rasa hal biasa yang terjadi di dunia politik, malahan itu bisa membangun sinergitas antar elit partai demi Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045” tambahnya.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Geliat produksi dari tujuh sektor industri tengah dinantikan usai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali diperpanjang. Bahkan, periode kali ini gas murah tersebut berlaku untuk 5 tahun ke depan. 

    Kepastian kelanjutan HGBT tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Meski dilanjutkan, kali ini HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per million british thermal unit (MMbtu) dan bahan baku US$6,5 per MMbtu. Pada periode sebelumnya, HGBT dipatok US$6 per MMbtu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan HGBT tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Adapun manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. 

    Investasi juga terdongkrak mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu. 

    Rencana Ekspansi Industri 

    Merespons kebijakan tersebut, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) telah merencanakan ekspansi kapasitas produksi keramik nasional. Setidaknya terdapat 5 pemain yang akan meningkatkan produksinya dalam beberapa tahun ke depan. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan pihaknya menyambut keberlanjutan HGBT yang diterapkan 5 tahun ke depan dengan melanjutkan ekspansi tahap kedua yang sebelumnya sempat tertahan lantaran menantikan stimulus.

    “Ya benar dari produsen lokal untuk yang ekspansi tahap kedua ini salah satunya Arwana Keramik [PT Arwana Citramulia Tbk], Platinum [PT Platinum Ceramics Industry], Pegasus [PT Pegasus Mitra Abadi], Kobin [PT Kobin Keramik Industri], Primarindo [PT Primarindo Argatile], dan lainnya,” kata Edy kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Kelima produsen keramik tersebut akan melakukan penambahan kapasitas produksi ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi per tahun dengan total investasi sekitar Rp4 triliun. Investasi baru ini akan dilakukan sesegera mungkin dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung semester II/2026. 

    Sebelumnya, pada periode pemberian HGBT 2020-2024 pun produsen keramik juga terus berekspansi dengan menambah kapasitas produksi baru ubin keramik sekitar 90 juta meter persegi dan investasi 2 pabrik sanitary atau kloset dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan berkisar Rp20 triliun – Rp23 triliun yang menyerap 15.000 tenaga kerja.

    Produsen keramik juga lebih percaya diri menjadi tuan rumah dalam negeri dan swasembada keramik dapat terwujud pada pertengahan tahun 2026 total kapasitas baru sebesar 120 juta meter persegi sehingga kapasitas terpasang menjadi 670 juta meter persegi. 

    “Ini sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70 juta-80 juta meter persegi per tahunnya,” terangnya.

    Terkait kenaikan HGBT periode ini yang dipatok US$7 per MMbtu dari sebelumnya US$6,5 per MMbtu, pihaknya mengaku tidak keberatan asalkan volume gas yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri tanpa ada pembatasan. 

    Dia wanti-wanti agar harga gas US$7 per MMbtu tidak diikuti dengan kebijakan pemasok gas negara yakni PT PGN Tbk yang sebelumnya diberlakukan pembatasan 45%-50% dengan pengenaan surcharge US$16,77 per MMbtu pada Januari-Maret 2025.

    Di sisi lain, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan pelaku industri manufaktur optimistis dengan kebijakan perpanjangan gas murah periode 2025-2029 dapat meningkatkan daya saing, sekaligus mendongkrak produksi untuk ekspor. 

    Pada periode HGBT 2020-2024, investasi kaca lembaran juga disebut bergairah, terutama dari penanaman modal asing (PMA). Terdapat 2 investor kaca lembaran asal Korea yang menanamkan modal di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan investor asal China di Gresik. 

    “HGBT 2020 – 2024, menarik investor manufaktur dalam dan luar negeri. Satu pabrik kaca lembaran di Sidoarjo sudah selesai revitalisasi dg penambahan kapasitas pada awal tahun 2025,” kata Yustinus kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Adapun, saat ini total kapasitas terpasang kaca lembaran tercatat menjadi sebanyak 2 juta ton per tahun atau meningkat dari sebelumnya 1,35 juta ton/tahun. 

    Kepastian Pasokan Gas

    Untuk meningkatkan ekspansi lebih banyak dari 7 industri, kepastian volume gas tanpa adanya Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT), sebagaimana diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada periode sebelumnya. 

    “Realisasi pasokan volume HGBT 100% Kepmen, jangan terulang AGIT atau istilah apapun dari PGN yang tidak melaksanakan 100% volume Kepmen. Dengan tidak ada pengurangan volume HGBT oleh PGN, maka industri pasti mampu menyerap kenaikan HGBT US$0,5 per MMbtu, semula US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu,” jelasnya.

    Senada, Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association (IRGMA) juga mengungkap kepastian volume gas industri dapat menjadi jaminan bagi industri untuk meningkatkan kapasitas produksi. 

    Ketua Umum IRGMA, Rudy Ramadhan mengatakan selama ini yang masih menjadi penghambat kebijakan HGBT yakni permasalahan kondisi pasokan gas untuk wilayah barat Jawa dan bagian utara Sumatra yang dikenakan pembatasan volume pemakaian gas. 

    Adapun, AGIT untuk bagian barat Jawa dikenakan batasan pemakaian 54% dari volume kontrak, jika lebih dari pemakaian maka akan dikenakan harga regasifikasi US$16,77 per MMbtu. Sementara itu, untuk wilayah utara Sumatra yang pasokan gasnya dari LNG praktis cukup berat dengan pembatasan 7% dari volume kontrak dan harga LNG US$18,33 per MMbtu.  

    “Jadi bagaimana kita bisa buat rencana penambahan investasi bila infrastruktur energi tidak ada dan mahal, untuk bertahan hidup saja sudah cukup,” ujarnya. 

    Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah melanjutkan kebijakan HGBT untuk industri sarung tangan karet sehingga menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan daya saing. 

    “Industri sarung tangan karet identik dengan industri kesehatan dan yakin insentif berupa HGBT untuk bisa mengangkat kinerja industri sarung tangan karet seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia sebesar 20%, hal ini bisa dilihat dari data ekspor sarung tangan 2024 yang naik 44,5 juta kg dari 34 juta kg di tahun 2023,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, industri sarung tangan karet juga mengaku optimistis untuk meningkatkan kembali kinerjanya akibat penurunan permintaan sarung tangan global, fluktuasi harga komoditas karet, dan kebijakan EUDR untuk pasar ekspor ke Eropa. 

    Dampak Kinerja Manufaktur

    Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai kebijakan HGBT dapat membantu efisiensi beban produksi serta memperkuat daya saing industri nasional. 

    “Untuk itu kedepan kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini harus diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tekstil,” kata Saleh, Minggu (2/3/2025).

    Menurut dia, program tersebut menjadi stimulus bagi industri untuk mendongkrak kinerja pertumbuhan ke angka 10% untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. 

    “Maka dari itu salah satu caranya ya industri dalam negeri harus tumbuh paling tidak 10%. Nah memang saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru 19% padahal seharusnya minimal harus diatas 29%,” jelasnya.