Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Urusi 5 Kloter per Hari, Petugas Embarkasi Sukolilo Mengaku Kewalahan

    Urusi 5 Kloter per Hari, Petugas Embarkasi Sukolilo Mengaku Kewalahan

    Liputan6.com, Surabaya – Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Mereka ingin melihat langsung kesiapan embarkasi terbesar di Indonesia ini dalam menyambut musim haji 2025.

    Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa kunjungan tersebut juga untuk belanja masalah agar bisa diselesaikan segera sebelum pelaksanaan musim haji. Ditambahkan bahwa Embarkasi Sukolilo Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Agama, berbeda dengan embarkasi di Batam dan Jawa Tengah yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi.

    “Banyak dinamika dan problematika yang harus kita antisipasi untuk jemaah haji tahun 2025,” kata legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

    Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi kepadatan jemaah atau overload. Fikri menyampaikan bahwa petugas embarkasi merasa kewalahan dengan sistem 5 kloter per hari yang diterapkan pada tahun 2024. Mereka lalu mengusulkan jumlah kloter dikurangi menjadi 4 per hari.

    “Petugas di sini, kalau seperti tahun 2024 dengan 5 kloter setiap hari, mereka sangat kelelahan. Mereka meminta supaya menjadi 4 kloter,” katanya.

    Perubahan ini, menurut Fikri, memerlukan koordinasi yang baik dengan maskapai penerbangan terutama pengaturan jadwal keberangkatan ke Arab Saudi. Pihak-pihak terkait segera diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

    Selain itu, Fikri juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan penanganan masalah jemaah haji yang hilang. Banyak pintu keluar yang tidak terkontrol dengan baik sebagai salah satu faktor penyebab jemaah tersesat.

    “Banyak keluhan dari daerah, terutama dari Madura, terkait hal-hal teknis. Misalnya, penggunaan toilet di pesawat. Ini harus diajarkan dan dipraktikkan agar tidak ada masalah,” kata Fikri.

    Di tengah dinamika efisiensi anggaran, ia sependapat dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji 2025 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

     

    Aksi Kocak Pak Bhabin Nyanyi dan Joget Bareng Mbah-mbah di Posyandu Lansia

  • Bos Garuda Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Picu Pertumbuhan Pendapatan

    Bos Garuda Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Picu Pertumbuhan Pendapatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai Grup Garuda, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Dan PT Citilink Indonesia akan mendukung kebijakan diskon harga tiket pesawat selama periode Lebaran 2025.

    Diskon tiket ini disebut berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan Garuda Indonesia bersama dengan anak usaha, Citilink mendukung penuh kebijakan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik pada periode peak season Lebaran 1446H/2025M yang telah diimplementasikan sejak 1 Maret 2025 lalu.

    Wamildan mengklaim pemberlakuan penurunan harga tiket pesawat ini tentunya telah diperhitungkan secara seksama terutama dari aspek proyeksi pertumbuhan penumpang di peak season Lebaran kali ini. 

    “Garuda Indonesia Group optimistis diterapkannya kembali kebijakan penurunan harga tiket tersebut turut membawa dampak terhadap pertumbuhan pendapatan Perusahaan yang dikontribusikan dari peningkatan jumlah angkutan penumpang di musim Lebaran nanti,” kata Wamildan, Senin (3/3/2025). 

    Lebih lanjut, Wamildan menjelaskan penurunan harga tiket pesawat domestik sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk mendukung kemudahan mobilitas masyarakat utamanya pada periode mudik berlangsung nanti.

    Penurunan harga tiket tersebut berlaku untuk periode pembelian tanggal 1 Maret sampai dengan 7 April 2025, dengan periode perjalanan 24 Maret sampai dengan 7 April 2025. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan bahwa harga tiket pesawat ekonomi domestik turun sebesar 13-14% menjelang Lebaran 2025. Penurunan tarif ini berlaku mulai 1 Maret hingga 7 April 2025.  

    Upaya menurunkan harga tiket pesawat dilakukan dengan pengurangan biaya kebandarudaraan serta penyesuaian harga avtur di 37 bandara. Selain itu, penurunan fuel surcharge juga berkontribusi terhadap kebijakan ini, seperti yang telah diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru.  

    Pada periode Idulfitri, tarif tiket pesawat dapat ditekan lebih lanjut dengan adanya insentif dari Kementerian Keuangan, yakni pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6%.

  • Setneg Sebut 8.000 Pekerja Sritex Akan Dipekerjakan Kembali, BUMN Turun Gunung?

    Setneg Sebut 8.000 Pekerja Sritex Akan Dipekerjakan Kembali, BUMN Turun Gunung?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa sebanyak lebih dari 8.000 pekerja PT Sritex akan kembali dipekerjakan setelah perusahaan tekstil tersebut dinyatakan bangkrut.

    Prasetyo Hadi menyatakan bahwa skema baru telah disiapkan untuk memastikan para pekerja bisa kembali bekerja di sektor yang selama ini mereka geluti.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

    “Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 8.000 sekian karyawan, bisa kembali bekerja dengan skema yang baru. Namun, kami berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti, artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil,” ujarnya di Kantor Presiden.

    Di sisi lain, Prasetyo pun melanjutkan bahwa terkait dengan potensi investor yang akan mendukung keberlangsungan PT Sritex, dia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada investor yang berminat, meski belum dapat dipastikan apakah berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta.

    “Belum tahu kalau investornya dari BUMN, yang pasti teman-teman dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat. Skemanya nanti PT Sritex akan disewa, kemudian secara paralel karyawan PT Sritex akan didata kembali untuk nantinya ikut bekerja kembali,” pungkas Prasetyo.

  • Danantara Harus Berdampak bagi Ekonomi dan Rakyat

    Danantara Harus Berdampak bagi Ekonomi dan Rakyat

    Jakarta, BeritaSatu.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berperan penting dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Ia memastikan agar seluruh investasi yang dikelola oleh Danantara dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Berbagai program intervensi strategis pun telah disusun pemerintah untuk melengkapi peran Danantara untuk mencapai target tersebut, salah satunya yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk memberikan akses pangan yang cukup dan berkualitas kepada masyarakat.

    “Kita harus memastikan seluruh investasi yang dikelola dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Rachmat saat bertemu dengan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dikutip pada Senin (3/3/2025).

    Pertemuan tersebut diketahui membahas sinergi dan kolaborasi strategis dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

    “Pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi agar semua program dapat terintegrasi dengan baik dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Danantara berperan dalam mendorong investasi dan menciptakan dampak sosial yang mendukung berbagai program strategis lainnya,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Rachmat dan Rosan turut mempertimbangkan berbagai model pengelolaan investasi yang dapat dikembangkan, seperti model Temasek di Singapura dan Tiongkok.

    Untuk menindaklanjuti hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengaku siap berkolaborasi dalam menyusun Nota Kesepahaman Bersama dengan Danantara. Tujuannya agar langkah yang diambil dapat terkoordinasi dengan baik dan mengoptimalkan sumber daya yang optimal.

    Menurutnya, dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah, birokrasi harus dapat bekerja sama dan menjadi penggerak percepatan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Birokrasi harus bekerja untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah, mencapai target pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

    Dalam mendukung kerja Danantara, Rachmat menegaskan pihaknya akan memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil agar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas siap bersinergi dengan Danantara untuk memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Danantara Menggunakan Pendekatan Komersial

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Syahrir, mengatakan semua dana yang masuk ke Danantara akan digunakan secara komersial dan produktif. Dana tersebut tidak terbatas pada investasi perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek negara.

    “Semua uang yang masuk ke Danantara akan digunakan secara komersial dan produktif untuk menghasilkan kegiatan ekonomi,” katanya.

    Prabowo telah menjanjikan US$ 20 miliar untuk gelombang investasi pertama Danantara, menargetkan proyek-proyek dalam pengolahan sumber daya alam (SDA), pengembangan artificial intelligent (AI), serta ketahanan energi dan pangan. Modal awal diketahui berasal dari pemerintah dan pembayaran dividen dari saham perusahaan negara.

    “Kami akan berhati-hati dalam kegiatan investasi kami, karena tugas kami sebenarnya adalah untuk menemukan keuntungan yang baik,” tutur Pandu.

    Ia menambahkan, manajemen risiko merupakan hal paling krusial mengingat pengawasan publik yang akan dihadapi. Pemerintah juga telah menjanjikan transparansi dengan mengatakan bahwa dana tersebut dapat diaudit kapan saja.

    Pada tahun pertama, Danantara akan fokus pada investasi domestik, termasuk di pasar ekuitas swasta dan utang. Setelahnya, perusahaan akan terbuka untuk investasi luar negeri. Hingga saat ini, sejumlah investor dilaporkan telah melirik Danantara untuk potensi kerja sama, termasuk di antaranya dari Amerika Serikat (AS), Timur Tengah, Asia Utara, dan Asia Tenggara.

    Sementara itu, berdasarkan laporan Fitch Ratings, profil kredit beberapa BUMN dapat melemah jika Danantara membutuhkan pembayaran dividen yang lebih tinggi atau jika mereka mengejar proyek yang lebih berisiko.

  • Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 pada 24 daerah saat Ramadhan atau menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang karena bulan suci merupakan waktu untuk fokus melaksanakan ibadah.

    “Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tetapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda,” kata Toha di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU pilkada, rinciannya 15 daerah melaksanakan PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan sembilan daerah melaksanakan PSU di sebagian TPS dengan waktu pelaksanaannya pun berbeda-beda.

    Yang paling cepat, menurut dia, PSU akan digelar pada 26 Maret 2025 di Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Barito (Kalimantan Selatan), Kabupaten Siak (Riau), dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah).

    Menurut Toha, tanggal 26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1446 Hijriah atau lima hari sebelum (H-5) Idul Fitri.

    Dia menilai momen tersebut kurang tepat untuk PSU, sebab umat Islam harus memperbanyak ibadah dan disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan Idul Fitri, termasuk keperluan mudik, berkunjung ke pemakaman orang tua, keluarga, dan kegiatan lainnya.

    “Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang,” katanya.

    Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan anggaran untuk PSU itu berpotensi mencapai Rp1 triliun. Dana tersebut cukup besar sehingga perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat.

    “Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara,” katanya.

    Saat ini, menurut Toha, pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran yang dampaknya telah mengagetkan seluruh lembaga negara, juga masyarakat.

    Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk menyejahterakan rakyat melalui program Astacita Presiden Prabowo.

    “Tentu ini butuh waktu, jangan sampai pada masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker ungkap Pesan Prabowo soal Kondisi Industri Padat Karya

    Menaker ungkap Pesan Prabowo soal Kondisi Industri Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa meski beberapa industri padat karya tengah mengalami penurunan, pemerintah terus berupaya untuk memastikan keseimbangan di sektor ketenagakerjaan.

    Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus terkait isu ini agar dapat disoroti dan dicarikan solusinya dengan segera.

    Meski begitu, Saat ditanya mengenai kondisi industri padat karya yang melemah, Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua sektor terdampak secara merata.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

    “Ya, tidak semua. Industri tekstil memang agak turun. Tapi kalau industri pakaian jadi malah tumbuh. Ini memang dinamika industri,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

    Mengenai kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan kompensasi 60% kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), Yassierli memastikan bahwa program tersebut tetap berjalan.

    “Ya, pasti,” tegasnya memastikan bahwa program tersebut berjalan.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dalam menangani isu ketenagakerjaan.

    Selain Sritex, Yassierli juga mencermati kasus PHK yang melibatkan perusahaan seperti Sanken dan Yamaha juga menjadi perhatian pemerintah.

    ” Ya, itu kan case by case ya. Case by case. Tadi yang saya katakan memang ada beberapa industri kita karena kondisi global, kemudian kesulitan pasar dan seterusnya,” ucapnya.

    Pemerintah, kata Yassierli, berharap PHK menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk memastikan bahwa setiap proses PHK telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Yassierli menekankan bahwa pemerintah berharap industri padat karya tetap bertahan dan pekerja dapat terlindungi dengan kebijakan yang tepat.

    “Kami sedang berkomunikasi sebenarnya yang dengan Yamaha dan Sanken. Karena ada beberapa hal yang kami ingin pastikan bahwa proses menuju PHK-nya itu sudah sesuai dengan aturan apa belum? Tapi yang saya katakan tadi, di lain sisi kan sebenarnya beberapa industri juga tumbuh di Indonesia. Jadi ini harus balance gitu,” jelas Yassierli.

    Pabrik Tutup 

    Sementara itu, jumlah pabrik yang berhenti beroperasi hingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal di Indonesia semakin bertambah. Terbaru, pada awal tahun ini 2 pabrik alat musik Yamaha dan pabrik komponen peralatan listrik Sanken dikabarkan tumbang.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penutupan 2 pabrik alat musik yang dimaksud yaitu PT Yamaha Music Product MM 2100 di Bekasi pada akhir Maret 2025 dan PT Yamaha Indonesia di Kawasan Pulo Gadung. Setidaknya tutupnya 2 pabrik ini akan berdampak pada PHK 1.100 karyawan.

    Tidak hanya itu, pabrik komponen peralatan listrik PT Sanken Indonesia yang merupakan penanaman modal asing (PMA) asal Jepang juga akan menutup pabriknya pada Juni 2025.

    Perlu digarisbawahi bahwasannya pabrik Sanken Indonesia yang ditutup berbeda dengan pabrik elektronik dan alat rumah tangga yang diproduksi oleh PT Sanken Argawidja. Lokasi pabrik elektronik tersebut berada di Tangerang dan masih beroperasi saat ini.

    Lebih lanjut, penutupan pabrik juga terjadi di sektor lainnya yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yaitu PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) di Karawang yang menghentikan operasional pabrik kimia dan seratnya pada November lalu.

    Tak hanya itu, raksasa tekstil lainnya yang tumbang yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. Pabrik yang berlokasi di Sukoharjo itu resmi tutup per 1 Maret 2024 akibat ketidakmampuan melunasi utang kepada kreditur.

  • Hampir Finalisasi, Menaker Pastikan Aturan THR Ojol Terbit Pekan Ini

    Hampir Finalisasi, Menaker Pastikan Aturan THR Ojol Terbit Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa aturan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja di sektor gig economy termasuk ojek online (ojol), akan rampung dalam pekan ini.

    Ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan aturan tersebut, Yassierli menyatakan bahwa saat ini aturan tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

    “Sudah mau finalisasi,” ujar Yassierli kepada wartawan.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai target penyelesaiannya, dia menegaskan bahwa regulasi ini akan diterbitkan dalam waktu dekat.

    “Minggu ini, target kami minggu ini,” tegas Yassierli.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pedoman tersebut diperkirakan terbit pada awal Ramadan.

    Merujuk Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), 1 Ramadan 1446H jatuh pada 1 Maret 2025. Itu artinya, SE tersebut diharapkan terbit pada akhir Februari 2025.

    “Insyaallah awal Ramadan [SE terbit],” kata Indah kepada Bisnis, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Sejauh ini, Indah menyebut bahwa pihaknya masih mendiskusikan terkait skema pemberian THR kepada pengemudi transportasi online. Ada dua kemungkinan, yakni dalam bentuk uang tunai atau berupa barang.

    Selain itu, Kemnaker masih mempertimbangkan istilah yang tepat mengenai pemberian tunjangan hari raya ini. Sebab, pekerja dan pelaku usaha memiliki pendapat yang berbeda soal istilah tersebut.

    Indah mengungkap, manajemen aplikator ingin agar istilah yang digunakan adalah Bantuan Hari Raya (BHR), sedangkan para pekerja ingin menggunakan istilah THR.

    Untuk itu, pihaknya tengah mempertimbangkan istilah mana yang paling pas digunakan. “Kita masih mempertimbangkan mana yang lebih pas,” ujarnya.

  • Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target yang telah ditetapkan melalui serangkaian kebijakan strategis. 

    Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang tercantum dalam APBN 2025.

    Pemerintah juga fokus pada implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas makroekonomi.

    “Pemerintah akan terus memantau perkembangan konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Nyepi dan Lebaran, yang diperkirakan akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada Triwulan I-2025,” kata Airlangga dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

    Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 17 Februari 2025 di Istana Negara terkait pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    Terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Dari sisi penawaran, peningkatan produksi industri non-migas, seperti industri makanan dan minuman serta tekstil, diantisipasi untuk memenuhi lonjakan permintaan selama periode Ramadan dan Lebaran. 

    Selain itu, konsumsi listrik selama Ramadan diperkirakan akan meningkat, dan sektor perdagangan besar serta eceran juga diharapkan tumbuh berkat dorongan supply domestik. 

    Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama.

    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan insentif listrik untuk menjaga penurunan nilai konsumsi listrik turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    Optimalisasi Penyaluran Bansos

    Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. 

    Penyaluran pencairan PKH difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Selain itu, Pemerintah juga menambahkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

    Pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta

    Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. 

    Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Stimulus HBKN Ramadan & Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M

    1. Diskon Harga Tiket Pesawat: Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6?serta kebijakan lainnya, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2% – 14% yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret s.d. 7 April 2025. Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan maskapai nasional untuk memastikan ketersediaan kursi penerbangan yang memadai serta menjaga stabilitas harga tiket bagi masyarakat.

    2. Diskon Tarif Tol: Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan rest area yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

    3. Program Diskon Belanja: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari–28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

    Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75–77 triliun. 

    Terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14–30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mall, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program tersebut menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun. Selain itu, terdapat program lainnya seperti Bazaar Ramadhan dan Pasar Malam, Belanja Online Produk Lokal, dimana semua program tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan.

    4. Program Pariwisata Mudik Lebaran: Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama. 

    Pemerintah bersama BUMN, turut menyambut antusiasme wisatawan lokal dengan berbagai program insentif dan kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Tujuan program tersebut juga untuk memastikan kenyamanan wisatawan lokal saat berwisata di destinasi tujuan mudik masing-masing serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    5. Stabilisasi Harga Pangan: Pemerintah bersama BUMN berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif. Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Melalui langkah tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

    Paket Stimulus Ekonomi

    1. Diskon Tarif Listrik: Diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    2. PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV): Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor properti dan otomotif sebagai penggerak utama ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat transisi ke energi bersih.

    3. PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid): Pemberian insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik dan hybrid diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.

    4. PPh DTP Sektor Padat Karya: Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    5. Stimulus Perpajakan dalam Kegiatan Usaha Bulion: Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank. Stimulus diharapkan dapat meningkatan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.

    Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

    Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

    Realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99?ri target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun, dan telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif.

    Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.

    Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.

     

  • Prabowo Perintahkan Menteri Cari Solusi Selamatkan Sritex

    Prabowo Perintahkan Menteri Cari Solusi Selamatkan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju segera mencari solusi cepat demi menyelamatkan PT Sritex serta memastikan nasib para pekerja tetap terjamin.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian dan perwakilan pekerja di Kantor Presiden, Senin (3/3/2025).

    “Kami berkumpul atas petunjuk Bapak Presiden bersama Menteri BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, teman-teman kurator, dan perwakilan serikat pekerja untuk berdiskusi mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex,” ujarnya kepada wartawan. 

    Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja PT Sritex akibat permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan. 

    Kepala Negara, kata Prasetyo, telah berulang kali memberikan arahan kepada para menterinya untuk mencari solusi terbaik agar para pekerja tetap mendapatkan perhatian dan jaminan terhadap hak-haknya. 

    “Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada pekerja. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kami meminta teman-teman kurator, asosiasi pekerja PT Sritex, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan rencana penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang menimpa PT Sritex,” pungkas Prasetyo.

  • Buntut Kasus Sritex, Buruh Minta Menaker dan Wamenaker Dicopot – Page 3

    Buntut Kasus Sritex, Buruh Minta Menaker dan Wamenaker Dicopot – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, meminta kepada presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya. Permintaan kini karena kedua pejabat tersebut tidak bisa menangani masalah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) sehingga membuat puluhan ribu karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Partai buruh meminta copot itu menaker dan wamenaker, ngurusin Sritex aja enggak bisa apalagi ngurusin pabrik-pabrik di seluruh Indonesia,” kata dia dalam konferensi pers yang ditulis Senin (3/3/2025).

    Said menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, jumlah karyawan yang bergantung hidup di Sritex dan anak perusahaannya mencapai 48.000 orang. Angka tersebut belum termasuk perusahaan pemasok bahan baku, penyedia makanan, transportasi, angkutan pekerja, dan pedagang kecil yang juga terdampak.

    Said memperkirakan, secara keseluruhan, jumlah pihak yang terdampak akibat penutupan Sritex bisa mencapai ratusan ribu orang. Mereka kehilangan mata pencahariantepat pada 1 Ramadhan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Ia menegaskan bahwa serikat pekerja akan mengambil langkah hukum terhadap PHK kartawan Sritex ini yang merupakan bentuk citizen lawsuit atau perlawanan warga negara terhadap negara.

    Menggugat 

    Gugatan ini ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja termasuk Wakil Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi, serta pimpinan perusahaan Sritex.

    “Kami akan gugat sebagai tergugat, kita bongkar habis apa yang sedang terjadi dengan Sritex. Paling lambat satu minggu hingga sepuluh hari ke depan, kami akan membentuk tim hukum dan memasukkan gugatan tersebut,” ujar Iqbal.

    Selain melakukan gugatan class action, serikat buruh juga akan melakukan aksi besar-besaran. Iqbal mengungkapkan, aksi pertama akan dilakukan pada Rabu, 5 Maret 2025 di Istana Negara dan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang akan dilakukan oleh ribuan buruh.

    “Demi pemerintahan yang bersih, kami akan demonstrasi. Permainan apa yang sedang dibangung oleh kelompok, tanda petik pengusaha jahat, inventor jahat membiarkan PHK dan Menteri tidak berbuat apapun,” jelas Iqbal.

    Secara bersamaan pada 5 Maret 2025 juga akan ada aksi di Semarang yang dilakukan KSPI dan partai buruh di Semarang.