Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Sritex Pailit, Bagaimana Korban PHK Bisa Dipekerjakan Lagi?

    Sritex Pailit, Bagaimana Korban PHK Bisa Dipekerjakan Lagi?

    Sritex Pailit, Bagaimana Korban PHK Bisa Dipekerjakan Lagi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah turun tangan mencari solusi untuk karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit.
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun menyebut bahwa para pekerja yang terkena PHK dapat dipekerjakan dalam dua pekan ke depan.
    “Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali,” kata Yassierli usai rapat degan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Rapat itu juga diikuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Koordinator Serikat Pekerja
    Sritex Group
    Slamet Kaswanto, serta kurator Nurma Sadikin.
    Lantas bagaimana cara para pekerja yang sudah di-PHK mendapatkan pekerjaannya kembali?
    Usai rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto, kurator kepailitan, Nurma Sadikin, mengatakan sudah ada investor yang berminat menyewa aset berupa alat berat milik perusahaan Sritex Group.
    “Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator, dan kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex,” ucap Nurma, Senin.
    Setelah ada investor baru yang menyewa alat berat PT Sritex Group, diharapkan bisa menyerap para
    karyawan Sritex
    yang menjadi korban PHK.
    “Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-
    hire
    kembali kemudian oleh penyewa yang baru,” ujar dia.
    Menurut Nurma, proses dan mekanisme rekrutmen mantan pegawai Sritex akan dikelola oleh pihak investor baru.
    “Jadi sebelum ini dilelang, dalam proses lelang ini supaya mesin itu tidak mati dan meningkatkan harga pailit, kita sewakan terlebih dahulu. Sampai nanti proses lelang itu akan beralih ke pemilik selanjutnya,” tutur dia.
    Dengan demikian, selama proses lelang berlangsung, para pekerja PT Sritex akan dipekerjakan.
    Setelah ditunjuk investor baru, mereka akan dilanjutkan bekerja dengan investor baru.
    “Sementara saja (dipekerjakan lagi), karena itu nanti mungkin akan dilanjutkan oleh pemenang lelang nanti. Pemilik yang baru ya gitu sebelum akhirnya dimiliki pemilik yang baru,” kata Nurma.
    Selain itu, Nurma menyebut ada kemungkinan PT Sritex Group akan berganti nama setelah memiliki pemilik atau investor baru.
    Namun, hal ini baru bisa dipastikan setelah proses lelang diputuskan.
    “Enggak (nama bukan PT Sritex), sudah dengan investor yang baru tadi saya sampaikan, kita enggak nih PT apa nanti, yang akan kita putuskan dalam tahap negosiasi,” ujarnya.
    Diketahui, pabrik PT Sritex Tbk yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi pada Sabtu, 1 Maret 2025.
    Tak hanya pabrik Sritex di Sukoharjo saja, anak perusahaan Sritex Group juga terimbas kondisi pailit.
    Akibatnya, karyawan PT Sritex dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) per 26 Februari dan terakhir bekerja pada hari Jumat, 28 Februari 2025.
    Total lebih dari 10.000 orang karyawan Sritex Group terkena PHK yang terjadi pada Januari dan Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aset Eks Sritex Disewakan, Buruh Perlu Lamar Lagi Biar Dapat Kerja?

    Aset Eks Sritex Disewakan, Buruh Perlu Lamar Lagi Biar Dapat Kerja?

    Jakarta –

    PT Sri Isman Rejeki (Sritex) telah resmi berhenti operasi karena tak mampu keluar dari jeratan pailit. Otomatis, kini semua aset Sritex akan dilelang oleh tim kurator. Di sisi lain, para pekerja Sritex yang jumlahnya sangat besar mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Tim Kurator mengatakan dalam penyelesaian lelang yang butuh waktu lama, aset Sritex akan disewakan terlebih dahulu untuk menjaga nilainya tetap tinggi. Sudah ada investor yang berminat untuk menyewa aset-aset tersebut.

    Nah dengan aset disewakan maka penyewa bisa melakukan produksi tekstil dengan fasilitas Sritex. Dengan begitu, potensi lapangan kerja untuk para korban PHK pun muncul kembali untuk sementara waktu. Para pekerja yang kena PHK pun bisa kembali bekerja.

    Strategi penyelamatan sementara untuk pekerja Sritex ini terungkap usai Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan beberapa menteri, tim kurator, dan serikat pekerja Sritex di Istana Kepresiden untuk mencari solusi badai PHK yang terjadi usai perusahaan tutup.

    “Dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan investor mana yang akan menyewa terhadap aset Sritex. Yang mana ini juga akan menyerap tenaga kerja, yang mana karyawan yang kena PHK bisa di-hire lagi oleh penyewa yang baru,” beber Perwakilan Tim Kurator Nurma Sadikin di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Yang jadi pertanyaan adalah apakah para pekerja korban PHK perlu melamar kembali untuk bisa bekerja usai ada penyewa aset baru aset Sritex? Nurma enggan memastikan.

    Menurutnya skema rekrutmen pekerja merupakan wewenang penyewa aset eks Sritex. Kurator tak bisa memastikan apakah semua pekerja yang kena PHK bisa dipekerjakan lagi atau tidak tanpa perlu repot melamar kerja.

    “Terkait nanti rekrutmen nanti akan dibuka oleh penyewa baru. Nah ini tergantung penyewanya nanti, karena yang merekrut bukan kurator tapi penyewa,” tegas Nurma.

    Nurma juga mengaku para pekerja bisa bekerja lagi hanya lah solusi untuk sementara saja. Namun, dia mengatakan setelah masa sewa selesai, bisa saja pemenang lelang aset Sritex apabila mau meneruskan usaha tekstil bisa menggunakan kembali para pekerja eks Sritex.

    “Kalau ada pemenang lelang nanti dikembalikan ke mereka akan melanjutkan atau tidak. Untuk sementara ini pekerja bekerja dengan penyewa,” kata Nurma.

    (kil/kil)

  • Danantara harus jadi motor utama dorong investasi strategis

    Danantara harus jadi motor utama dorong investasi strategis

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy saat bertemu dengan CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (27/2/2025). ANTARA/HO-Bappenas

    Bappenas: Danantara harus jadi motor utama dorong investasi strategis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Maret 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara harus menjadi motor utama dalam mendorong investasi strategis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

    “Kita harus memastikan seluruh investasi yang dikelola dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya saat bertemu dengan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

    Pada pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan terkait sinergi dan kolaborasi strategis dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, terutama pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Dalam hal ini, Rachmat menilai Danantara berperan krusial dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen pada tahun 2029.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional, lanjutnya, pemerintah telah menyusun berbagai program intervensi strategis yang melengkapi peran Danantara. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan yang cukup dan berkualitas.

    Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan masyarakat, perbaikan sekolah, serta peningkatan infrastruktur di pedesaan.

    “Pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi agar semua program dapat terintegrasi dengan baik dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Danantara berperan dalam mendorong investasi dan menciptakan dampak sosial yang mendukung berbagai program strategis lainnya,” ujar Kepala Bappenas.

    Rachmat dan Rosan turut membahas berbagai model pengelolaan investasi yang mungkin dapat dikembangkan, termasuk model Temasek di Singapura maupun di Tiongkok. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN/Bappenas disebut siap berkolaborasi melalui penyusunan Nota Kesepahaman Bersama dengan Danantara agar langkah yang diambil dapat terkoordinasi baik dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Menteri PPN juga menyoroti tantangan birokrasi yang sering menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Namun, dia menegaskan bahwa birokrasi harus menjadi motor percepatan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Birokrasi harus bekerja untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah, mencapai target pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

    Kepala Bappenas menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung kerja Danantara dalam mewujudkan investasi yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas siap bersinergi dengan Danantara untuk memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • SBY Minta Pengelola Danantara Buktikan Kekhawatiran Masyarakat Tak Terjadi

    SBY Minta Pengelola Danantara Buktikan Kekhawatiran Masyarakat Tak Terjadi

    Jakarta –

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menjawab dan membuktikan kekhawatiran masyarakat tidak akan terjadi. Di mana masyarakat cemas Danantara tidak dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

    “Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tulis SBY melalui akun X, dikutip, Senin (3/3/2025).

    SBY mengamati, kehadiran Danantara menuai berbagai tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, hingga politisi, yang mempertanyakan manfaat serta tata kelolanya.

    Menurut SBY, sejumlah pihak menyangsikan governance, transparansi, dan akuntabilitas dari lembaga investasi baru ini. Selain itu, muncul pula kekhawatiran potensi konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya dalam pengelolaannya.

    Padahal menurutnya, Prabowo mempunyai niat dan tujuan baik dalam pembentukan Danantara ini. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional.

    Utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy).

    “Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” katanya.

    Lebih lanjut, SBY menegaskan kunci agar Danantara sesuai dengan yang diinginkan mendatangkan investasi dan meningkatkan perekonomian Indonesia ialah Danantara harus dikelola secara profesional dan transparan. Serta tidak adanya konfilk kepentingan dalam pengelolaan Danantara.

    “Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki good governance, expertise (kecakapan) para pengelola Danantara, economic dan business judgement yang tepat dan prudent, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu. Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, politics free dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” katanya.

    (ara/ara)

  • Urusi 5 Kloter per Hari, Petugas Embarkasi Sukolilo Mengaku Kewalahan

    Urusi 5 Kloter per Hari, Petugas Embarkasi Sukolilo Mengaku Kewalahan

    Liputan6.com, Surabaya – Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Mereka ingin melihat langsung kesiapan embarkasi terbesar di Indonesia ini dalam menyambut musim haji 2025.

    Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyebut bahwa kunjungan tersebut juga untuk belanja masalah agar bisa diselesaikan segera sebelum pelaksanaan musim haji. Ditambahkan bahwa Embarkasi Sukolilo Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Agama, berbeda dengan embarkasi di Batam dan Jawa Tengah yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi.

    “Banyak dinamika dan problematika yang harus kita antisipasi untuk jemaah haji tahun 2025,” kata legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

    Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi kepadatan jemaah atau overload. Fikri menyampaikan bahwa petugas embarkasi merasa kewalahan dengan sistem 5 kloter per hari yang diterapkan pada tahun 2024. Mereka lalu mengusulkan jumlah kloter dikurangi menjadi 4 per hari.

    “Petugas di sini, kalau seperti tahun 2024 dengan 5 kloter setiap hari, mereka sangat kelelahan. Mereka meminta supaya menjadi 4 kloter,” katanya.

    Perubahan ini, menurut Fikri, memerlukan koordinasi yang baik dengan maskapai penerbangan terutama pengaturan jadwal keberangkatan ke Arab Saudi. Pihak-pihak terkait segera diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

    Selain itu, Fikri juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan penanganan masalah jemaah haji yang hilang. Banyak pintu keluar yang tidak terkontrol dengan baik sebagai salah satu faktor penyebab jemaah tersesat.

    “Banyak keluhan dari daerah, terutama dari Madura, terkait hal-hal teknis. Misalnya, penggunaan toilet di pesawat. Ini harus diajarkan dan dipraktikkan agar tidak ada masalah,” kata Fikri.

    Di tengah dinamika efisiensi anggaran, ia sependapat dengan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji 2025 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

     

    Aksi Kocak Pak Bhabin Nyanyi dan Joget Bareng Mbah-mbah di Posyandu Lansia

  • Bos Garuda Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Picu Pertumbuhan Pendapatan

    Bos Garuda Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Picu Pertumbuhan Pendapatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai Grup Garuda, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Dan PT Citilink Indonesia akan mendukung kebijakan diskon harga tiket pesawat selama periode Lebaran 2025.

    Diskon tiket ini disebut berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan Garuda Indonesia bersama dengan anak usaha, Citilink mendukung penuh kebijakan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik pada periode peak season Lebaran 1446H/2025M yang telah diimplementasikan sejak 1 Maret 2025 lalu.

    Wamildan mengklaim pemberlakuan penurunan harga tiket pesawat ini tentunya telah diperhitungkan secara seksama terutama dari aspek proyeksi pertumbuhan penumpang di peak season Lebaran kali ini. 

    “Garuda Indonesia Group optimistis diterapkannya kembali kebijakan penurunan harga tiket tersebut turut membawa dampak terhadap pertumbuhan pendapatan Perusahaan yang dikontribusikan dari peningkatan jumlah angkutan penumpang di musim Lebaran nanti,” kata Wamildan, Senin (3/3/2025). 

    Lebih lanjut, Wamildan menjelaskan penurunan harga tiket pesawat domestik sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk mendukung kemudahan mobilitas masyarakat utamanya pada periode mudik berlangsung nanti.

    Penurunan harga tiket tersebut berlaku untuk periode pembelian tanggal 1 Maret sampai dengan 7 April 2025, dengan periode perjalanan 24 Maret sampai dengan 7 April 2025. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan bahwa harga tiket pesawat ekonomi domestik turun sebesar 13-14% menjelang Lebaran 2025. Penurunan tarif ini berlaku mulai 1 Maret hingga 7 April 2025.  

    Upaya menurunkan harga tiket pesawat dilakukan dengan pengurangan biaya kebandarudaraan serta penyesuaian harga avtur di 37 bandara. Selain itu, penurunan fuel surcharge juga berkontribusi terhadap kebijakan ini, seperti yang telah diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru.  

    Pada periode Idulfitri, tarif tiket pesawat dapat ditekan lebih lanjut dengan adanya insentif dari Kementerian Keuangan, yakni pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6%.

  • Setneg Sebut 8.000 Pekerja Sritex Akan Dipekerjakan Kembali, BUMN Turun Gunung?

    Setneg Sebut 8.000 Pekerja Sritex Akan Dipekerjakan Kembali, BUMN Turun Gunung?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa sebanyak lebih dari 8.000 pekerja PT Sritex akan kembali dipekerjakan setelah perusahaan tekstil tersebut dinyatakan bangkrut.

    Prasetyo Hadi menyatakan bahwa skema baru telah disiapkan untuk memastikan para pekerja bisa kembali bekerja di sektor yang selama ini mereka geluti.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

    “Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 8.000 sekian karyawan, bisa kembali bekerja dengan skema yang baru. Namun, kami berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti, artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil,” ujarnya di Kantor Presiden.

    Di sisi lain, Prasetyo pun melanjutkan bahwa terkait dengan potensi investor yang akan mendukung keberlangsungan PT Sritex, dia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada investor yang berminat, meski belum dapat dipastikan apakah berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta.

    “Belum tahu kalau investornya dari BUMN, yang pasti teman-teman dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat. Skemanya nanti PT Sritex akan disewa, kemudian secara paralel karyawan PT Sritex akan didata kembali untuk nantinya ikut bekerja kembali,” pungkas Prasetyo.

  • Danantara Harus Berdampak bagi Ekonomi dan Rakyat

    Danantara Harus Berdampak bagi Ekonomi dan Rakyat

    Jakarta, BeritaSatu.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berperan penting dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Ia memastikan agar seluruh investasi yang dikelola oleh Danantara dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Berbagai program intervensi strategis pun telah disusun pemerintah untuk melengkapi peran Danantara untuk mencapai target tersebut, salah satunya yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk memberikan akses pangan yang cukup dan berkualitas kepada masyarakat.

    “Kita harus memastikan seluruh investasi yang dikelola dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Rachmat saat bertemu dengan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dikutip pada Senin (3/3/2025).

    Pertemuan tersebut diketahui membahas sinergi dan kolaborasi strategis dalam rangka mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

    “Pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi agar semua program dapat terintegrasi dengan baik dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Danantara berperan dalam mendorong investasi dan menciptakan dampak sosial yang mendukung berbagai program strategis lainnya,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Rachmat dan Rosan turut mempertimbangkan berbagai model pengelolaan investasi yang dapat dikembangkan, seperti model Temasek di Singapura dan Tiongkok.

    Untuk menindaklanjuti hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengaku siap berkolaborasi dalam menyusun Nota Kesepahaman Bersama dengan Danantara. Tujuannya agar langkah yang diambil dapat terkoordinasi dengan baik dan mengoptimalkan sumber daya yang optimal.

    Menurutnya, dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah, birokrasi harus dapat bekerja sama dan menjadi penggerak percepatan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Birokrasi harus bekerja untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah, mencapai target pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

    Dalam mendukung kerja Danantara, Rachmat menegaskan pihaknya akan memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil agar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Ke depan, Kementerian PPN/Bappenas siap bersinergi dengan Danantara untuk memastikan setiap kebijakan investasi yang diambil benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Danantara Menggunakan Pendekatan Komersial

    Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Syahrir, mengatakan semua dana yang masuk ke Danantara akan digunakan secara komersial dan produktif. Dana tersebut tidak terbatas pada investasi perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek negara.

    “Semua uang yang masuk ke Danantara akan digunakan secara komersial dan produktif untuk menghasilkan kegiatan ekonomi,” katanya.

    Prabowo telah menjanjikan US$ 20 miliar untuk gelombang investasi pertama Danantara, menargetkan proyek-proyek dalam pengolahan sumber daya alam (SDA), pengembangan artificial intelligent (AI), serta ketahanan energi dan pangan. Modal awal diketahui berasal dari pemerintah dan pembayaran dividen dari saham perusahaan negara.

    “Kami akan berhati-hati dalam kegiatan investasi kami, karena tugas kami sebenarnya adalah untuk menemukan keuntungan yang baik,” tutur Pandu.

    Ia menambahkan, manajemen risiko merupakan hal paling krusial mengingat pengawasan publik yang akan dihadapi. Pemerintah juga telah menjanjikan transparansi dengan mengatakan bahwa dana tersebut dapat diaudit kapan saja.

    Pada tahun pertama, Danantara akan fokus pada investasi domestik, termasuk di pasar ekuitas swasta dan utang. Setelahnya, perusahaan akan terbuka untuk investasi luar negeri. Hingga saat ini, sejumlah investor dilaporkan telah melirik Danantara untuk potensi kerja sama, termasuk di antaranya dari Amerika Serikat (AS), Timur Tengah, Asia Utara, dan Asia Tenggara.

    Sementara itu, berdasarkan laporan Fitch Ratings, profil kredit beberapa BUMN dapat melemah jika Danantara membutuhkan pembayaran dividen yang lebih tinggi atau jika mereka mengejar proyek yang lebih berisiko.

  • Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 pada 24 daerah saat Ramadhan atau menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang karena bulan suci merupakan waktu untuk fokus melaksanakan ibadah.

    “Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tetapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda,” kata Toha di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU pilkada, rinciannya 15 daerah melaksanakan PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan sembilan daerah melaksanakan PSU di sebagian TPS dengan waktu pelaksanaannya pun berbeda-beda.

    Yang paling cepat, menurut dia, PSU akan digelar pada 26 Maret 2025 di Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Barito (Kalimantan Selatan), Kabupaten Siak (Riau), dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah).

    Menurut Toha, tanggal 26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1446 Hijriah atau lima hari sebelum (H-5) Idul Fitri.

    Dia menilai momen tersebut kurang tepat untuk PSU, sebab umat Islam harus memperbanyak ibadah dan disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan Idul Fitri, termasuk keperluan mudik, berkunjung ke pemakaman orang tua, keluarga, dan kegiatan lainnya.

    “Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang,” katanya.

    Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan anggaran untuk PSU itu berpotensi mencapai Rp1 triliun. Dana tersebut cukup besar sehingga perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat.

    “Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara,” katanya.

    Saat ini, menurut Toha, pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran yang dampaknya telah mengagetkan seluruh lembaga negara, juga masyarakat.

    Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk menyejahterakan rakyat melalui program Astacita Presiden Prabowo.

    “Tentu ini butuh waktu, jangan sampai pada masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker ungkap Pesan Prabowo soal Kondisi Industri Padat Karya

    Menaker ungkap Pesan Prabowo soal Kondisi Industri Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa meski beberapa industri padat karya tengah mengalami penurunan, pemerintah terus berupaya untuk memastikan keseimbangan di sektor ketenagakerjaan.

    Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus terkait isu ini agar dapat disoroti dan dicarikan solusinya dengan segera.

    Meski begitu, Saat ditanya mengenai kondisi industri padat karya yang melemah, Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua sektor terdampak secara merata.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

    “Ya, tidak semua. Industri tekstil memang agak turun. Tapi kalau industri pakaian jadi malah tumbuh. Ini memang dinamika industri,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

    Mengenai kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan kompensasi 60% kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), Yassierli memastikan bahwa program tersebut tetap berjalan.

    “Ya, pasti,” tegasnya memastikan bahwa program tersebut berjalan.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dalam menangani isu ketenagakerjaan.

    Selain Sritex, Yassierli juga mencermati kasus PHK yang melibatkan perusahaan seperti Sanken dan Yamaha juga menjadi perhatian pemerintah.

    ” Ya, itu kan case by case ya. Case by case. Tadi yang saya katakan memang ada beberapa industri kita karena kondisi global, kemudian kesulitan pasar dan seterusnya,” ucapnya.

    Pemerintah, kata Yassierli, berharap PHK menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk memastikan bahwa setiap proses PHK telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Yassierli menekankan bahwa pemerintah berharap industri padat karya tetap bertahan dan pekerja dapat terlindungi dengan kebijakan yang tepat.

    “Kami sedang berkomunikasi sebenarnya yang dengan Yamaha dan Sanken. Karena ada beberapa hal yang kami ingin pastikan bahwa proses menuju PHK-nya itu sudah sesuai dengan aturan apa belum? Tapi yang saya katakan tadi, di lain sisi kan sebenarnya beberapa industri juga tumbuh di Indonesia. Jadi ini harus balance gitu,” jelas Yassierli.

    Pabrik Tutup 

    Sementara itu, jumlah pabrik yang berhenti beroperasi hingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal di Indonesia semakin bertambah. Terbaru, pada awal tahun ini 2 pabrik alat musik Yamaha dan pabrik komponen peralatan listrik Sanken dikabarkan tumbang.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penutupan 2 pabrik alat musik yang dimaksud yaitu PT Yamaha Music Product MM 2100 di Bekasi pada akhir Maret 2025 dan PT Yamaha Indonesia di Kawasan Pulo Gadung. Setidaknya tutupnya 2 pabrik ini akan berdampak pada PHK 1.100 karyawan.

    Tidak hanya itu, pabrik komponen peralatan listrik PT Sanken Indonesia yang merupakan penanaman modal asing (PMA) asal Jepang juga akan menutup pabriknya pada Juni 2025.

    Perlu digarisbawahi bahwasannya pabrik Sanken Indonesia yang ditutup berbeda dengan pabrik elektronik dan alat rumah tangga yang diproduksi oleh PT Sanken Argawidja. Lokasi pabrik elektronik tersebut berada di Tangerang dan masih beroperasi saat ini.

    Lebih lanjut, penutupan pabrik juga terjadi di sektor lainnya yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yaitu PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) di Karawang yang menghentikan operasional pabrik kimia dan seratnya pada November lalu.

    Tak hanya itu, raksasa tekstil lainnya yang tumbang yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. Pabrik yang berlokasi di Sukoharjo itu resmi tutup per 1 Maret 2024 akibat ketidakmampuan melunasi utang kepada kreditur.