Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • SBY soal Danantara: Niatnya Baik, Tapi Harus Transparan dan Bebas Konflik Kepentingan

    SBY soal Danantara: Niatnya Baik, Tapi Harus Transparan dan Bebas Konflik Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menanggapi polemik seputar Danantara, lembaga investasi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 lalu.

    Dalam pernyataannya, SBY mengakui bahwa Danantara telah mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan, termasuk ekonom, pengamat, dan politisi.

    Dikatakan SBY, kritik tersebut berakar pada kekhawatiran bahwa lembaga ini tidak akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, bahkan berpotensi menimbulkan masalah.

    “Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia,” ujar SBY di X @SBYudhoyono (3/3/2025).

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa para pengkritik menyangsikan aspek tata kelola (governance), transparansi, serta akuntabilitas Danantara.

    Mereka juga menyoroti potensi konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya dalam pengelolaan lembaga tersebut.

    Meski demikian, SBY menilai bahwa niat Presiden Prabowo dalam mendirikan Danantara sebenarnya baik, yakni untuk memperkuat investasi nasional.

    Terutama investasi strategis jangka panjang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” tegasn Dewan Penasihat Danantara.

    Oleh karena itu, SBY menekankan bahwa pengelola Danantara harus menjawab kekhawatiran publik dengan membangun tata kelola yang baik (good governance), memiliki keahlian (expertise) yang mumpuni, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi.

  • BPS Prediksi Produksi Beras Meningkat, Pemerintah Diharapkan Serap Gabah Petani

    BPS Prediksi Produksi Beras Meningkat, Pemerintah Diharapkan Serap Gabah Petani

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari- April 2025 mencapai 13,95 juta ton beras, atau meningkat sebesar sebesar 2,88 juta ton (25,99%) dibanding Januari-April 2024. Proyeksi ini berdasarkan potensi produksi beras Januari 2025 yang sebesar 1,24 juta ton dan produksi beras Februari-April 2025 diperkirakan mencapai 12,71 juta ton.

    “Potensi produksi beras sepanjang Januari-April tahun 2025 diperkirakan menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Januari-April 2019,” ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS pada Senin (3/3/2025).

    Terkait hal ini, peneliti dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian Eliza menilai laporan BPS ini memberi sinyal positif bagi para petani. Kepastian pasar akan meningkatkan motivasi petani untuk terus menanam. Terlebih lagi, pemerintah berencana untuk menyerap gabah dari petani.

    “Jika petani mendapat kepastian pasar, mereka akan lebih bersemangat untuk menanam. Wacana pemerintah untuk menyerap gabah petani tentunya disambut baik oleh para petani,” ujar Eliza kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

    Dia berharap agar penggiling dan pemerintah dapat memenuhi komitmennya untuk menyerap gabah petani sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, para petani tidak akan kecewa saat panen raya tiba.

    “Saat panen raya, pemerintah harus menepati janjinya untuk benar-benar menyerap gabah sehingga petani yang telah bekerja keras untuk menyediakan pangan dalam negeri tidak merasa dirugikan,” lanjut Eliza.

    Dia menilai kenaikan produksi padi tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor cuaca yang mendukung, salah satunya adalah fenomena La Nina yang menyebabkan curah hujan lebih tinggi.

    “Curah hujan yang melimpah tentunya membantu pasokan air untuk irigasi. Namun jika tidak terkendali, bisa menyebabkan banjir yang akhirnya mengancam hasil panen,” jelas Eliza.

    Dikatakannya jika dibandingkan dengan tahun lalu yang masih terpengaruh El Nino 2023, pada 2025 ini akan mengalami produksi yang lebih tinggi karena kondisi cuaca yang lebih mendukung.

    Selain faktor cuaca, Eliza juga mencatat penggunaan varietas padi yang lebih unggul, yang disalurkan oleh pemerintah, turut mendongkrak produksi. Para petani kini tidak hanya bergantung pada varietas Ciherang, tetapi juga varietas padi Inpari 32 yang memiliki hasil lebih tinggi dan tahan terhadap penyakit.

    Menurutnya, perkiraan peningkatan produksi beras dan komitmen pemerintah dalam menyerap gabah petani akan membuat stok beras dalam negeri aman.

  • Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi
    Budi Arie Setiadi
    berharap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat membuat harga barang di masyarakat menjadi lebih murah.
    Pasalnya, pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen.
    “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Dalam implementasinya, kata Budi, Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama.
    Budi Arie menambahkan, ada sekitar 64.000 kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.
    “Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkapnya.
    Adapun Koperasi Desa Merah Putih diputuskan usai Presiden RI Prabowo Subianto rapat bersama sejumlah menteri, termasuk Budi Arie.
    Selain Budi, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 sampai 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Dia menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    Ketua Umum PAN ini menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini.
    Selain itu, Himbara juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” kata Zulhas.
    Di sisi lain, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa akan ada revisi peraturan terkait kebijakan penggunaan dana desa.
    Yandri juga menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, ujungnya sama semangatnya, bagaimana suasana pangan, bagaimana yang lain-lain. Inti pokoknya desa semua maju, desa semua berkembang dengan baik. Kita akan bangun desa, bangun Indonesia,” kata Yandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Efisiensi Anggaran, Prabowo Bakal Luncurkan 70.000 Koperasi Merah Putih

    Ada Efisiensi Anggaran, Prabowo Bakal Luncurkan 70.000 Koperasi Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan 70.000 koperasi yang dinamakan Koperasi Merah Putih di seluruh desa Indonesia. Peluncuran itu dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis pada hasil pertanian lokal.

    Dia melanjutkan keputusan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ini akan dibangun di 70.000 desa di seluruh Indonesia. Dananya berasal dari Dana Desa yang sudah ada. Selain itu, koperasi juga akan dilengkapi dengan fasilitas seperti gudang dan gerai untuk mempermudah distribusi hasil pertanian.

    “Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025)

    Zulhas menekankan bahwa setiap desa diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar—Rp5 miliar. Mengingat, setiap wilayah memiliki dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. 

    “Kalau 5 tahun kan Rp1 miliar, Rp1 miliar berarti 5 tahun Rp5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Zulhas mengatakan bahwa akan ada Bank Himbara yang bisa nanti menanggulangi pembiayaan tersebut, sehingga setiap desa dapat mengangsur secara 3 tahun atau sampai 5 tahun. 

    “Jadi intinya dibentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 sampai 80.000 desa. Saya kira itu,” tandas Zulhas.

  • Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    Anggota BAKN DPR Dorong Penyaluran Pupuk Subsidi Langsung ke Desa

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya dengan menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa, kemudian menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerjasama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Mekeng menilai di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. BRI dapat berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk. 

    Saat pengusaha lokal mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tetapi akan melihat track record peminjam. BRI memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka mampu menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” katanya.

    Anggota Komisi XI DPR ini menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.

    Upaya menggandeng BRI juga sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Tujuan Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.

    “Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.

    Tekan Pemberantasan Mafia

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Karena jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Sebut Lonjakan Produksi Beras pada 2025 Dipicu Faktor Cuaca dan Varietas Baru – Halaman all

    Pengamat Sebut Lonjakan Produksi Beras pada 2025 Dipicu Faktor Cuaca dan Varietas Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada Januari hingga April 2025 diperkirakan sebesar 13,95 juta ton.

    Jumlah ini meningkat 25,99 persen atau naik 2,88 ton dari tahun lalu di bulan yang sama.

    Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memprediksi ada lonjakan produksi padi di periode Januari-April 2025.

    Eliza menjelaskan, peningkatan produksi padi dapat terjadi karena faktor cuaca yang mendukung.

     La Nina dapat menjadi salah satu faktor pendukung karena membawa peningkatan curah hujan.

    “Curah hujan yang cukup membantu ketersediaan air untuk irigasi. Namun jika curah hujan ini tidak terkendali bisa memicu banjir sehingga gagal panen,” ucap Eliza, Senin (3/3) kepada wartawan.

    “Dan memang kalau dibandingkan tahun kemarin yang masih terdampak El Nino 2023 ya, di tahun 2025 akan lebih tinggi dibandingkan 2024 kemarin karena cuacanya relatif menunjang,” katanya menambahkan.

    Selain itu, faktor penggunaan varietas padi yang diberikan pemerintah juga membantu peningkatan produksi padi, sebab para petani kini tidak hanya mengandalkan varietas seperti Ciherang.

    “Varietas inpari 32 ini jadi banyak digunakan petani karena produksinya yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit. Bantuan benih pemerintah inpari 32. Ini adalah langkah awal yang baik untuk mulai memperbaiki tata kelola produksi pangan kita dimulai dari hulunya,” ujar Eliza.

    Eliza menilai kabar dari BPS ini dapat memberikan dampak positif bagi para petani. Pasalnya, kepastian pasar bisa membuat petani semakin semangat menanam. Apalagi, pemerintah berencana akan menyerap gabah dari petani.

    “Petani jika diberikan kepastian pasar, mereka akan semangat menanam. Kemungkinan wacana pemerintah yang akan menyerap gabah petani ini disambut positif oleh para petani,” papar Eliza.

    Ia berharap penggiling dan pemerintah dapat menyerap gabah petani sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan demikian, tidak ada kekecewaan yang muncul dari para petani ketika panen raya tiba.

    “Tinggal nanti ketika panen raya berlangsung pemerintah dapat menunaikan janjinya untuk betul betul menyerap gabah sehingga tidak mengecewakan petani yang sudah bekerja keras untuk menyediakan pangan kita di dalam negeri,” kata Eliza.

  • Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung di Desa

    Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung di Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Menurut Mekeng, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyalurkan pupuk tersebut langsung ke pengusaha lokal di desa dan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.

    “BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,” ujar Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Mekeng menilai sekarang sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Menurut dia, pihak bank berperan memberikan pendampingan dan modal kerja ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.

    Yang jelas, kata Mekeng, pihak bank tidak mungkin langsung menyetujui saat mereka mengajukan pinjaman, tetapi melihat track record dari peminjam.

    “Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,” ujar anggota Komisi XI DPR ini 

    Mekeng menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok ini menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.

    Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.

    Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.

    Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Menurutnya jika persoalan mafia tidak diberantas maka niat baik dalam Perpres yang ada tidak akan berjalan lancar.

    “Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” pungkas Mekeng.

  • Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (3/3/2025). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas langkah-langkah stabilisasi harga pangan selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.

    Fokus utama diskusi adalah menjaga kestabilan harga bahan pokok agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih mudah selama periode tersebut.

    Beberapa menteri yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pangan dalam negeri selama periode Januari hingga April 2025 mencatat rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadan. Sesuai BPS, alhamdulillah, pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan bahwa harga beras di tingkat konsumen mengalami penurunan selama Ramadan 2025. Namun, di sisi lain, harga cabai justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

    Menurut data yang dihimpun dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit rata-rata nasional saat ini mencapai Rp 103.600 per kilogram, mengalami peningkatan sebesar 28%. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika harga yang perlu dikendalikan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pemanggilan dirinya beserta beberapa menteri lainnya bertujuan untuk membahas stabilisasi harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” ucapnya.

    Sebagai upaya untuk mengendalikan harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengatasi lonjakan harga bahan pangan serta memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup di seluruh Indonesia.

    Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa operasi pasar telah berlangsung sejak 24 Februari 2025 dan akan berlanjut hingga 28 Maret 2025.

    Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam operasi pasar yang digelar selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 ini di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di industri pangan dan logistik.

  • 6 Karangan Bunga Ucapan Duka Cita Kepergian Elsa Laksono Padati Rumah Duka Carolus Megapolitan

    6 Karangan Bunga Ucapan Duka Cita Kepergian Elsa Laksono Padati Rumah Duka Carolus Megapolitan

    Karangan Bunga Ucapan Duka Cita Kepergian Elsa Laksono Padati Rumah Duka Carolus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita atas kepergian pendaki senior
    Elsa Laksono
    memenuhi pintu masuk Rumah Duka Carolus, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , karangan bunga tersebut berjejer di sebelah kiri pintu masuk Rumah Duka Carolus. Karangan bunga tersebut disusun dalam tiga tumpukan ke atas.
    “Selamat jalan sahabat kami, Elsa Laksoni, menuju puncak tertinggimu,” tulis salah satu karangan bunga.
    Karangan bunga lain juga dialamatkan kepada Elsa dari Tim Cartenz Pyramid hingga D-84 Malang.
    Tidak sedikit karangan bunga yang mencantumkan nama depan Elsa disertai gelar drg. Gelar ini digunakan oleh seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi.
    Diberitakan sebelumnya, dua pendaki senior Lilie Wijayanti Poegiono alias Mamak Pendaki dan Elsa Laksono meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari pendakian Puncak Carstensz, Tembagapura, Mimika, Papua.
    Kedua pendaki senior ini merupakan bagian dari tim ekspedisi yang berjumlah 10 orang. Mereka bertolak dari Bandara Timika menuju Yellow Valley menggunakan helikopter milik PT Komala Indonesia pada Rabu (26/2/2025) pukul 07.00 WIT.
    Perjalanan mendaki dimulai pada Jumat (28/2/2025) dengan menyeberangi jembatan Tyrollean.
    Setelah mencapai puncak, para pendaki mulai mengalami gejala hipotermia saat perjalanan turun. Salah satu pendaki, Nurhuda, tiba di
    basecamp
    lebih dahulu untuk meminta bantuan bagi rekan-rekannya yang mengalami kondisi darurat.
    Pemandu pendakian, Yustinus Sondegau, langsung melakukan upaya penyelamatan dengan membawa
    sleeping bag
    ,
    fly sheet
    , air panas, dan radio komunikasi.
    Namun, upaya tersebut tidak dapat menyelamatkan Elsa dan Lilie yang sudah lebih dahulu mengalami penurunan kondisi kritis.
    “Nahasnya, pendaki Octries menginformasikan ke pendaki Deshir bahwa dua orang ibu-ibu (Lilie dan Elsa) yang berada di Teras Dua telah meninggal dunia,” kata Kabid Humas Polda Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Riau Ancam Ganti Kepsek yang Izinkan "Study Tour" dan Perpisahan Regional 3 Maret 2025

    Gubernur Riau Ancam Ganti Kepsek yang Izinkan "Study Tour" dan Perpisahan Regional 3 Maret 2025

    Gubernur Riau Ancam Ganti Kepsek yang Izinkan “Study Tour” dan Perpisahan
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Riau
    Abdul Wahid melarang sekolah mengadakan kegiatan di luar lingkungan sekolah, termasuk perpisahan dan
    study tour
    . Ia menegaskan akan mencopot kepala sekolah yang tetap mengizinkan kegiatan tersebut.
    “Saya melarang semua kepala sekolah, baik SMA maupun SMK sederajat, mengadakan kegiatan di luar sekolah. Termasuk perpisahan. Kalau ada kepala sekolah yang tetap mengizinkan, maka akan saya ganti,” kata Wahid saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Senin (3/3/2025).
    Larangan ini disampaikan Wahid pada hari pertama bertugas setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kegiatan di luar sekolah, seperti study tour, dapat membebani orangtua siswa.
    “Saya tak mau membebani orangtua siswa saat perpisahan. Begitu juga dengan
    study tour
    yang menelan biaya mahal dan sangat membebani orangtua,” ujarnya.
    Wahid menegaskan komitmennya untuk menekan angka putus sekolah di Riau.
    Salah satu langkahnya adalah mengurangi biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk kegiatan sekolah.
    “Kami tidak ingin ada masyarakat Riau yang tidak bersekolah. Saya juga tidak mau pendidikan berbiaya tinggi,” kata Wahid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.