Tag: Prabowo

  • Status ‘Nyesel Gabung Republik’ KGPAA Hamangkunegoro, Keraton Solo: Bentuk Kecintaan pada Pemimpin – Halaman all

    Status ‘Nyesel Gabung Republik’ KGPAA Hamangkunegoro, Keraton Solo: Bentuk Kecintaan pada Pemimpin – Halaman all

    Pihak Keraton Solo memberikan klarifikasi terkait unggahan Putra Mahkota Keraton Kasunanan Solo, KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra.

    Tayang: Selasa, 4 Maret 2025 11:09 WIB

    Instagram @kgpaa.hamangkunegoro

    KGPAA HAMANGKUNEGORO – Putra Mahkota Keraton Solo, Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau KGPAA Hamangkunegoro, saat Hajad Dalem Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Pakoe Boewono XIII ke-21 di Keraton Solo pada akhir Januari 2025. Sosok KGPAA Hamangkunegoro menjadi sorotan setelah baru-baru ini mengunggah tulisan “Nyesel gabung Republik” di unggahan Instagram story-nya. 

    TRIBUNNEWS.COM, Solo – Dua unggahan di media sosial Instagram Putra Mahkota Keraton Kasunanan Solo, KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra, menjadi sorotan publik.

    Unggahan tersebut berisi pernyataan “Nyesel Gabung Republik” dan “Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi,” yang dianggap sebagai ungkapan kekecewaan terhadap keputusan keluarga Kerajaan Mataram Islam untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

    Pada Senin, 3 Maret 2025, Pengageng Sasono Wilopo KPH Dani Nur Adiningrat memberikan klarifikasi terkait unggahan tersebut.

    Dani menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Putra Mahkota tidak merusak hubungan baik antara KGPAA Hamangkunegoro dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    “Hubungannya baik sejak Wapres menjadi Wali Kota dan sekarang sebagai RI 2,” ungkap Dani.

    Bentuk Kecintaan Terhadap Republik

    Dani menambahkan bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk kecintaan Putra Mahkota terhadap Republik Indonesia.

    “Akan tetapi kritikan terhadap pemerintah ini sekali lagi, sebagai bentuk kecintaan beliau pada pemimpin negeri ini. Kecintaan beliau pada bangsa ini.”

    “Salah satu bentuk rasa nasionalisme beliau,” jelasnya.

    Meskipun memiliki hubungan dekat dengan Gibran, Dani menegaskan bahwa KGPAA Hamangkunegoro tetap berfungsi sebagai mitra dalam mengawasi kinerja pemerintahan.

    Dani juga menegaskan bahwa tindakan Putra Mahkota adalah dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam upaya pemberantasan korupsi. “

    “Kami mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan prinsip-prinsip ketatanegaraan,” pungkasnya.

    (TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Prabowo Kebut 21 Proyek Hilirisasi Rp 738 T: Bangun Kilang-Garap Pengganti LPG

    Prabowo Kebut 21 Proyek Hilirisasi Rp 738 T: Bangun Kilang-Garap Pengganti LPG

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan sekitar 21 proyek hilirisasi utama di tahun 2025. Nilai investasinya mencapai US$ 45 miliar atau sekitar Rp 738 triliun (kurs Rp 14.400).

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas soal hilirisasi di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025) malam kemarin. Bahlil mengungkapkan targetnya ada proyek investasi senilai US$ 618 miliar atau sekitar Rp 8.892 triliun yang akan digarap pemerintah. Namun di tahap awal, 21 proyek akan digarap terlebih dahulu.

    “Kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar US$ 45 miliar dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detil, termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” papar Bahlil usai rapat.

    Apa saja proyek hilirisasi yang akan dilakukan? Bahlil mengungkapkan beberapa di antaranya. Misalnya saja pembangunan penyimpanan minyak mentah untuk menambah cadangan energi. Diperkirakan penyimpanan minyak ini akan menambah pasokan BBM untuk 30 hari.

    “Storage crude minyak untuk menuju ketahanan energi nasional kita berdasarkan Perpres itu harus menambah 30 hari dan itu akan kita bangun di salah satu alternatifnya di Pulau Nipah (Batam),” jelas Bahlil yang juga merupakan Ketua Satgas Hilirisasi.

    Kemudian pemerintah juga akan membangun kilang minyak jumbo dengan kapasitas 500 ribu barel. Bahlil menyatakan ini menjadi kilang terbesar yang ada di Indonesia untuk mendorong produksi BBM dalam rangka mengebut ketahanan energi.

    Selanjutnya, akan ada juga proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME). Nantinya gas DME diproyeksikan menjadi substitusi gas LPG yang selama ini banyak diimpor di Indonesia.

    “Kita juga akan bangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low calories sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor,” beber Bahlil.

    Sektor mineral kritis juga masuk dalam 21 proyek hilirisasi utama pemerintah tahun ini. Bahlil menjelaskan hilirisasi akan dilakukan pada komoditas tembaga, nikel, hingga bauksit. Kemudian hilirisasi juga bakal dikebut di sektor pertanian dan perikanan.

    Danantara Ikut Terlibat

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menyatakan proyek-proyek hilirisasi yang dikebut pemerintah akan didukung pendanaannya oleh Danantara.

    Dalam hal ini, semua kementerian masih perlu duduk bersama untuk merinci proyek-proyek hilirisasi yang mau dilakukan. Utamanya untuk melihat kelayakan proyek dan menghitung hasil dari investasi yang dilakukan terhadap perekonomian Indonesia dan juga penciptaan lapangan kerja.

    “Ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak diberikan pendanaan misalnya oleh Danantara,” sebut Rosan di tempat yang sama.

    “Jadi Danantara juga kita akan melalui proses yang proper, melalui proses kementerian Investasi, due diligence, itu semua step akan kita lalui, karena kita juga terbuka sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita tempuh, yang ingin kita capai,” tegasnya menambahkan.

    (hal/kil)

  • Pemerintah Kebut Pembentukan 70 Ribu Koperasi Merah Putih – Page 3

    Pemerintah Kebut Pembentukan 70 Ribu Koperasi Merah Putih – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Keputusan itu dibuat usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pihak, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Badan Gizi Nasional (BGN), Himbara, hingga Kapolri dan Menteri Pertanahan (Menhan), Senin (3/3/2025).

    “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Menko Zulhas mengatakan, Kopdes Dana Desa nantinya bakal jadi pusat kegiatan ekonomi, dengan menampung hasil pertanian di pedesaan. Sebagai koordinator, pemerintah nantinya akan membentuk satu badan pengaturan dengan menggunakan alokasi dana desa.

    “Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, badan koperasi,” imbuh dia.

     

  • Anggaran MBG Rp 25 Triliun Sebulan, DPR: Bukan Main-main, Harus Dikawal dari Fraud

    Anggaran MBG Rp 25 Triliun Sebulan, DPR: Bukan Main-main, Harus Dikawal dari Fraud

    Anggaran MBG Rp 25 Triliun Sebulan, DPR: Bukan Main-main, Harus Dikawal dari Fraud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR RI
    Irma Suryani Chaniago
    mengingatkan bahwa pengelolaan program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) harus dilakukan secara transparan dan dijauhkan dari tindak kecurangan atau
    fraud
    .
    Sebab, pemerintah membutuhkan
    anggaran Rp 25 triliun
    per bulan atau Rp 300 triliun per tahun dengan total 82,9 juta orang penerima manfaat MBG.
    “Itu bukan anggaran main-main. Oleh karena itu, pengelolaan harus betul-betul transparan dan dikawal dari fraud,” kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).
    Irma mengatakan, MBG merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
    Menurutnya, pemerintah kemungkinan sudah mempersiapkan anggaran kurang lebih Rp 25 triliun dalam sebulan.
    Selain itu, ia mengingatkan bahwa kualitas dan variasi menu makanannya harus dikontrol baik dari aspek kebersihan, nilai gizi, dan pendistribusian.
    “Pola dapur umum di mana per dapur mensupply 3.000 pack juga rawan dari basi jika katering tidak berpengalaman dan kurang kontrol,” lanjutnya.
    Politikus Partai Nasdem ini juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI sedang mencari formula tepat terkait pemberian MBG.
    “Karena permasalahan yang cukup kompleks dalam melaksanakan program ini, Komisi IX masih mencari bentuk yang tepat agar pemberian MBG tepat kualitas dan betul-betul bermanfaat,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima.
    “Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Menurutnya, ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025.
    Dadan mengatakan, program MBG yang berjalan saat ini hanya untuk 3 juta penerima manfaat dengan anggaran di kisaran Rp 1 triliun per bulan.
    Namun, dengan rencana percepatan menjadi 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.
    Ia juga memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap Menteri BUMN Erick Thohir terkait kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai semakin terpuruk.

    Dikatakan Faizal, kehancuran BUMN tidak terlepas dari kebijakan Presiden ke-7, Jokowi, yang memberikan kewenangan besar kepada Erick Thohir sebagai pemimpin sektor tersebut.

    “Apa yang terjadi di BUMN hari ini tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Jokowi yang mendelegasikan kewenangan kepada seorang konglomerat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (4/3/2025).

    Ia menilai Erick Thohir tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kondisi buruk yang terjadi saat ini.

    “Mestinya sebagai orang yang memiliki moral, pejabat yang gagal dalam menjalankan amanah, tugas, dan kewenangan, mundur,” cetusnya.

    Faizal bahkan menuntut Erick untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal dalam mengelola BUMN.

    “Anda tidak layak terus bertahan menjadi Menteri BUMN,” tegasnya.

    Tak berhenti di situ, Faizal juga menuduh Erick sibuk dengan kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya, sementara BUMN terus mengalami kerugian besar.

    “Anda sibuk menggunakan seluruh fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis, sementara BUMN kita satu per satu hancur berantakan,”* katanya.

    Faizal pun mendesak agar Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas untuk mengusut dugaan korupsi di tubuh BUMN.

    “Semakin lama Anda bertahan, publik akan berkesimpulan ada kepentingan pribadi dan kelompok yang menggerogoti BUMN,” tukasnya.

  • Arahan Prabowo ke Tim Satgas Hilirisasi, Singgung Soal Danantara

    Arahan Prabowo ke Tim Satgas Hilirisasi, Singgung Soal Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Satgas Hilirisasi dan sejumlah kementerian terkait mengenai perkembangan investasi di sektor hilirisasi.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/3/2025), Satgas melaporkan sejumlah proyek strategis yang akan dikembangkan guna mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah tengah meninjau berbagai proyek hilirisasi, mulai dari mineral, batu bara, hingga produk pertanian dan kelautan. 

    Selain mempertimbangkan aspek ekonomi, proyek-proyek ini juga dikaji dari segi dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta pengurangan impor.

    “Kami melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan impornya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya,” ujar Rosan kepada wartawan usai pertemuan.

    Rosan menyebut bahwa pemerintah menargetkan agar proyek-proyek hilirisasi yang dipilih tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada industrialisasi yang sehat dan berkelanjutan. 

    Oleh karena itu, dia melanjutkan, Presiden Ke-8 RI itu mendorong berbagai tahapan evaluasi akan dilakukan guna memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal.

    “Dalam panel ini nanti, semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan program-program itu, proyek-proyek itu sehingga bisa menjadi feasible karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable karena ini akan banyak diberikan pendanaan, misalnya oleh Danantara,” jelas Rosan.

    Sebagai langkah mitigasi risiko, setiap proyek juga akan melalui proses evaluasi yang ketat, termasuk komitmen investasi dan due diligence. 

    Tim dari Komite Investasi serta Komite Audit Danantara akan menelaah setiap aspek sebelum proyek disetujui untuk dijalankan.

    Selain aspek ekonomi, orang nomor satu di Indonesia itu juga menekankan pentingnya dampak proyek-proyek hilirisasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.

    Rosan menegaskan bahwa hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi yang berlangsung.

    “Yang paling penting yang tadi kita bicarakan itu adalah berapa banyak penciptaan lapangan pekerjaannya, itu sebenarnya yang kita bicarakan, kita mereview saja, tapi kembali lagi nanti ini akan diserahkan sesudah lebih detail dan akan dianalisa oleh tim dari komite investasi, komite audit, dari Danantara,” pungkas Rosan.

  • Angin Segar Eks Pegawai Sritex, Sebut Bisa Kembali Bekerja, Ini Kata Kurator – Halaman all

    Angin Segar Eks Pegawai Sritex, Sebut Bisa Kembali Bekerja, Ini Kata Kurator – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Datang bak angin segar, karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa kembali bekerja.

    Mereka bisa kembali bekerja dalam waktu dua minggu.

    Demikian yang disampaikan perwakilan tim kurator Sritex, Nurma Sudikin.

    Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto rapat dengan pihak kurator Sritex, serikat pekerja Sritex, Menteri BUMN Eric Thohir, dan menteri-menteri terkait.

    Nurma Sadikin menuturkan, pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat perusahaan.

    “Saya mewakili kurator, tim kurator, saya akan menyampaikan bahwa dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat,”

    “Yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilai-nya,” ujar Nurma usai rapat dengan Presiden.

    Mengutip Kompas.com, pihaknya mengatakan sudah ada investor yang menghubungi kurator.

    Dalam dua minggu ini, pihak kurator bakal memutuskan siapa investor yang akan menyewa aset Sritex.

    “Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga yang investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi,”

    “Yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire (rekrut) kembali kemudian oleh penyewa yang baru,” paparnya. 

    Ia menambahkan, pihak kurator sudah berkomitmen untuk membayarkan hak-hak karyawan Sritex.

    “Yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan hak-hak lainnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, salah satu tim kurator Sritex, Nur Hidayat menuturkan, pesangon buruh yang kena PHK akan dibahas lebih lanjut dengan tim kurator.

    Ia menuturkan, proses ini akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hukum kepailitan.

    Menurut Nur Hidayat, pemberesan pailit atau insolvensi dimulai pada 28 Feberuari 2025.

    “Pesangon nanti akan dibicarakan lebih lanjut dengan kurator lainnya,”

    “Proses pemberesan ini mengikuti prosedur yang ada, di mana pemberesan pailit dimulai pada 28 Februari 2025,”

    “Insolvensi ini adalah proses eksekusi harta pailit, dan sebagai Kreditur Separatis, pemegang jaminan memiliki hak untuk melakukan eksekusi dalam waktu dua bulan,” Jelas Nur Hidayat, dikutip dari TribunSolo.com.

    Setelah eksekusi harta, pihaknya bakal lakukan musyawarah terkait daftar aset yang akan dieksekusi.

    “Tentu saja, proses ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Semua langkah harus melalui prosedur yang benar,” katanya.

    Meski begitu, pihaknya mengusahakan melakukan proses ini secepatnya.

    “Meskipun kami akan berusaha agar proses ini bisa selesai secepatnya,” tambahnya.

    Sebelumnya diwartakan, Sebanyak 150 eks karyawan Sritex kembali dipekerjakan sebagai karyawan transisi.

    Mereka direkrut untuk melakukan pemeliharaan dan memastikan aset-aset Sritex tetap terjaga nilainya.

    Direktur Umum Sritex Group, Supartodi menjelaskan, pada masa transisi ke pemilik baru, kurator meminta pengamanan aset perusahaan.

    Empat orang petinggi perusahaan pun ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam tugas ini.

    “Sesuai perintah kurator saya, dengan pak Bagus, Ali, dan Andri untuk mengamankan aset sementara ini,” kata Supartodi, dikutip dari Kompas.com.

    Pengamanan aset ini bertujuan untuk menjaga nilai aset, seperti gedung, kendaraan dan mesin-mesin yang masih ada di Sritex.

    “Ini aset jangan sampai turun nilainya. Jangan sampai mau digunakan oleh pemilik baru, mesinnya rusak. Itu tidak boleh. Termasuk kendaraan, kita jaga asetnya,” tambahnya.

    Untuk melaksanakan tugas tersebut, Supartodi mengajukan 150 orang eks karyawan untuk melakukan pemeliharaan.

    “Sementara ini kita ajukan sekitar 150-an, nanti kita komunikasi lagi dengan kurator berapa. Itu masih bisa naik atau turun, nanti kami komunikasikan dengan kurator,”

    “Tugasnya maintenance, pengamanan, dan kebersihan. Mesin harus bersih, kalau tidak bersih tidak bisa dipakai,” jelas Supartodi.

    Meski begitu, belum tahu seberapa lama eks karyawan tersebut akan dipekerjakan.

    “Belum tahu, itu nanti kurator. Karena semuanya sudah jadi kurator semua. Kita hanya koordinasi,” ungkapnya.

    Ia juga menjelaskan, kurator akan menanggung gaji mereka.

    “Itu dari kurator. Yang jelas mereka menyampaikan kurator yang menggaji, tapi saya belum bisa menyampaikan berapanya. Yang jelas gaji dari kurator,” tutupnya.

    Seorang petugas keamanan, Basuki Rudi, menceritakan, dari 149 sekuriti lama, hanya 25 orang saja yang kembali direkrut untuk mengamankan aset selama masa transisi.

    “Tugas kita menjaga aset selama masa transisi ini berlangsung sampai batas waktu belum ditentukan,” ujarnya.

    “Untuk gaji, sama tim kurator baru dirapatkan dengan pimpinan kita,” tutup Basuki.

    Diketahui, Sritex resmi ditutup pada 1 Maret 2025.

    Ribuan buruh pun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Ribuan Buruh Eks Sritex Sukoharjo Tunggu Pesangon, Kurator Beri Penjelasan Tahap Pembayaran

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunSolo.com, Anang Maruf Bagus Yuniar)(Kompas.com, Dian Erika Nugraheny)

  • Pro Kontra Retret Kepala Daerah, Dilaporkan ke KPK, Istana Membantah

    Pro Kontra Retret Kepala Daerah, Dilaporkan ke KPK, Istana Membantah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi langkah Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Nasbi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki mekanisme sendiri dalam menjalankan kegiatan tersebut.

    “Kementerian Dalam Negeri pasti punya mekanisme sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025)

    Lebih lanjut, Hasan juga menegaskan bahwa proses yang dilakukan oleh Kemendagri telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan secara transparan.

    “Kami yakin proses yang dijalani oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai dengan aturan, sudah transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Hasan.

    Meski laporan tersebut telah diajukan ke KPK, Istana menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

    Tidak Ada Aturan yang Dilanggar

    Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun menegaskan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tak menyeleweng dari aturan negara.

    “Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kami buktikan,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Prasetyo menambahkan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Khususnya, terkait adanya dana yang masuk ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan kader Partai Gerindra.

    “Ya, itu kan prosesnya. Pengelolanya memang begitu. Tapi saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” katanya.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah PT Lembah Tidar Indonesia ikut dalam mekanisme tender sebelum menerima dana tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai aturan.

    “Iya dong, [tentu saja melalui mekanisme tender terlebih dahulu],” tegas Hadi.

    Laporan ke KPK

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan retret kepala daerah yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan secara resmi diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). 

    Laporan yang disampaikan ke KPK itu berkaitan dengan sejumlah kejanggalan pada penyelenggaraan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama sepekan terakhir. 

    Salah satu anggota koalisi, akademisi Feri Amsari menyebut, kecurigaan awal adanya dugaan rasuah pada kegiatan tersebut berangkat dari ketidaksesuaian dengan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya, terkait dengan nuansa semi militer yang diterapkan. 

    Di sisi lain, Feri menyoroti bahwa penyelenggaraan retret itu diduga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia menyebut adanya ketidakterbukaan pemerintah dalam penunjukkan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas retret itu. 

    “Kan biasanya pengadaan barang dan jasa itu ada standar keterbukanya, ada website-nya. Nah kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru. Dan dia mengorganisir program yang sangat besar. Se-Indonesia,” ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menduga bahwa penyelenggaran retret itu tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dia mengeklaim ada sebagian biaya retret yang turut dibebankan kepada APBD yakni senilai Rp6 miliar. 

    Staf PBHI Annisa Azzahra menyebut, adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan celah sebesar Rp6 miliar itu. 

    “Sehingga celah besar sekitar 6 miliar itu ternyata di cover oleh APBD. Di mana itu tidak diperbolehkan, karena itu akhirnya adalah pengalihan dana secara tidak sah. Nah, kemudian harusnya kegiatan orientasi reatret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Yang ternyata ternyata tidak terjadi,” ujarnya. 

  • Aset Sritex Mau Disewakan, Menaker Ungkap Nasib Pekerja yang Di-PHK

    Aset Sritex Mau Disewakan, Menaker Ungkap Nasib Pekerja yang Di-PHK

    Jakarta

    Raksasa tekstil PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex telah tutup total, Sabtu (1/3/2025). Lebih dari 10 ribu pekerja Sritex terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    Namun ada angin segar, para buruh Sritex yang terkena PHK akan bisa bekerja kembali dan mendapatkan upah.

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan dalam dua minggu ke depan para korban PHK Sritex akan mendapatkan pekerjaannya kembali.

    Hal ini disampaikan Yassierli usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto membahas masalah Sritex bersama beberapa menteri, tim kurator, dan serikat pekerja untuk mencari solusi.

    “Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan, (pekerja yang kena PHK) akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada pekerja yang kena PHK,” kata Yassierli di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Kesempatan kerja itu terjadi karena Tim Kurator aset Sritex akan mencoba ‘menghidupkan’ kembali pabrik. Hal itu dengan cara menyewakan aset Sritex saat ini.

    Perwakilan Tim Kurator Nurma Sadikin mengatakan dalam penyelesaian lelang yang butuh waktu lama, aset Sritex akan disewakan terlebih dahulu untuk menjaga nilainya tetap tinggi. Sudah ada investor yang berminat untuk menyewa aset-aset tersebut.

    Nah dengan aset disewakan maka penyewa bisa melakukan produksi tekstil dengan fasilitas Sritex. Dengan begitu, potensi lapangan kerja untuk para korban PHK pun muncul kembali untuk sementara waktu. Para pekerja yang kena PHK pun bisa kembali bekerja.

    Strategi penyelamatan sementara untuk pekerja Sritex ini terungkap usai Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan beberapa menteri, tim kurator, dan serikat pekerja Sritex di Istana Kepresiden untuk mencari solusi badai PHK yang terjadi usai perusahaan tutup.

    “Dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan investor mana yang akan menyewa terhadap aset Sritex. Yang mana ini juga akan menyerap tenaga kerja, yang mana karyawan yang kena PHK bisa di-hire lagi oleh penyewa yang baru,” beber Nurma.

    Yang jadi pertanyaan adalah apakah para pekerja korban PHK perlu melamar kembali untuk bisa bekerja usai ada penyewa aset baru aset Sritex? Nurma enggan memastikan.

    Menurutnya skema rekrutmen pekerja merupakan wewenang penyewa aset eks Sritex. Kurator tak bisa memastikan apakah semua pekerja yang kena PHK bisa dipekerjakan lagi atau tidak tanpa perlu repot melamar kerja.

    “Terkait nanti rekrutmen nanti akan dibuka oleh penyewa baru. Nah ini tergantung penyewanya nanti, karena yang merekrut bukan kurator tapi penyewa,” tegas Nurma.

    Nurma juga mengaku para pekerja bisa bekerja lagi hanya lah solusi untuk sementara saja. Namun, dia mengatakan setelah masa sewa selesai, bisa saja pemenang lelang aset Sritex apabila mau meneruskan usaha tekstil bisa menggunakan kembali para pekerja eks Sritex.

    “Kalau ada pemenang lelang nanti dikembalikan ke mereka akan melanjutkan atau tidak. Untuk sementara ini pekerja bekerja dengan penyewa,” kata Nurma.

    Lihat Video: 2 Minggu Lagi, Pegawai Sritex yang Kena PHK Bisa Kembali Kerja!

    (hal/hns)

  • Gubernur Bali terbitkan kebijakan pertama selaras Asta Cita Prabowo

    Gubernur Bali terbitkan kebijakan pertama selaras Asta Cita Prabowo

    kebijakan pertama ini bukan karena melunturnya semangat nasionalisme namun justru ingin memperkuat

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan kebijakan pertama di periode keduanya yaitu wajib memperdengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya di lingkup pemerintahan, pendidikan, adat, hingga swasta.

    Koster di Denpasar, Selasa, mengatakan arahan ini mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

    Maka itu Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 ini dibuat untuk meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai program memperkokoh ideologi Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Kebijakan ini selaras dengan program pertama dari Asta Cita bapak presiden yakni memperkuat ideologi bangsa,” kata Wayan Koster.

    “Ini surat edaran yang saya keluarkan pertama sebagai gubernur setelah dilantik pada 20 Februari 2025, mengawali ini dengan spirit persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme yang ditegakkan oleh para pendiri bangsa, juga presiden yang sekarang juga Presiden Prabowo Subianto, jadi ini saya kira sangat patut kita jalankan di Provinsi Bali,” sambungnya.

    Adapun bunyi surat edaran ini agar lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan setiap hari kerja pukul 10.00 Wita yang dilanjutkan dengan memperdengarkan dan mengucapkan teks Pancasila, serta pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara.

    Kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza diperdengarkan atau dinyanyikan pada setiap pembukaan acara seremonial resmi di dalam gedung.

    Ketiga saat Indonesia Raya berkumandang, maka setiap orang sepanjang tidak sedang melaksanakan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang orang lain apabila dihentikan wajib menghentikan aktivitas sejenak untuk mengambil sikap berdiri tegak di tempat masing-masing sampai lagu berakhir.

    Keempat, Bupati/Walikota se-Bali diminta agar menugaskan pimpinan perangkat daerah, lurah, dan kepala desa/perbekel untuk melaksanakan surat edaran ini.

    Selain itu Gubernur Koster meminta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kebijakan pertama ini dilaksanakan secara efektif, tertib, dan sesai kearifan lokal.

    Pemprov Bali mengatakan kebijakan pertama ini bukan karena melunturnya semangat nasionalisme namun justru ingin memperkuat.

    “Kalau nasionalisme di Bali sudah pasti tidak menurun, nasionalisme di Bali justru menurut saya sangat baik, semakin baik, dan tentunya tidak ada arahan tertulis dari pemerintah pusat, ini merupakan kesadaran dari kami,” ujar Koster.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025