Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bekasi Dilanda Banjir Parah, Presiden Prabowo Perintahkan BNPB Segera Bergerak – Halaman all

    Bekasi Dilanda Banjir Parah, Presiden Prabowo Perintahkan BNPB Segera Bergerak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, salah satunya adalah Bekasi yang mengalami banjir cukup parah.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto kini tengah memonitor peristiwa banjir di Jabodetabek, termasuk di Bekasi.

    Presiden Prabowo pun meminta agar banjir di semua daerah bisa segera diatasi.

    Hasan mengungkap, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana banjir.

    “Presiden juga bilang tadi bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran, dan sudah koordinasi dengan Badan (Nasional) Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani.”

    “Presiden juga menyebut tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana,” kata Hasan dilansir Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

    Soal apakah ada bantuan sosial (bansos) yang diberikan Presiden Prabowo kepada para korban banjir ini, Hasan mengaku masih belum tahu pasti.

    Namun Hasan memastikan para korban banjir akan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

    Karena Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung kepada BNPB untuk mengatasi banjir.

    “Pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan dari Presiden ke Badan Penanggulangan Bencana, BNPB,” jelas Hasan.

    Banjir Kota Bekasi: 8 Kecamatan Masih Terendam, Pelayanan di RSUD Terganggu

    Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan perkembangan terkini terkait bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Menurut dia, ada delapan dari 12 kecamatan di Bekasi yang terdampak banjir.

    Perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih merupakan salah satu wilayah terparah terdampak banjir.

    Ketinggian air di lokasi mencapai delapan meter.

    “Paling tinggi di Pondok Gede Permai di Jatiasih, itu mencapai 7 meter, bahkan ada yang 8 meter, karena memang kondisinya luar biasa, airnya sangat tinggi dan deras,” papar Harris di program Breaking News Kompas TV, pukul 17.15 WIB, Selasa (4/3/2025).

    Adapun delapan kecamatan terdampak banjir di Kota Bekasi, yaitu:

    Bekasi Selatan
    Bekasi Timur
    Bekasi Utara
    Jati Asih
    Pondok Gede
    Bantargebang
    Rawalumbu
    Bekasi Barat

    “Agak menyulitkan bagi teman-teman TNI Polri yang membantu pengungsian terhadap orang-orang yang ada di rumah terdampak banjir,” ujarnya.

    Harris mengatakan, pihaknya membutuhkan perahu karet bermotor untuk kebutuhan evakuasi.

    “Kendalanya juga, karena arus yang sangat tinggi, kita butuh perahu karet yang bermotor, untuk kembali ke tempat pengungsian. Karena kalau dengan dayung saja itu tidak kuat,” ujarnya.

    Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah membangun posko-posko dan dapur umum untuk para pengungsi terdampak banjir.

    “InsyaAllah malam ini posko-posko sudah akan terbangun,” ujarnya.

    Tak hanya pemukiman warga, balai kota atau kantor Pemkot Bekasi pun ikut terdampak banjir.

    “Ternyata kantor pemerintahan Bekasi pun terdampak banjir. Halamannya sudah terendam air dari depan, bahkan dengan arus yang cukup kuat,” ujar Harris.

    Bahkan RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi ikut terendam banjir.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Glery Lazuardi)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

    Baca berita lainnya terkait Banjir di Jabodetabek.

  • RPJMN Sasar Tax Ratio Capai 15% pada 2029, Meski Harapan Prabowo Sentuh 23%

    RPJMN Sasar Tax Ratio Capai 15% pada 2029, Meski Harapan Prabowo Sentuh 23%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui RPJMN 2025—2029 menyasar rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB alias tax ratio sebesar 15%, meskipun dalam dokumen itu pula Pesiden Prabowo Subianto berharap dapat mencapai 23%.

    Melihat bagian Sasaran Fiskal Tahun 2025—2029 dalam Peraturan Presiden Nomor 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, rasio pendapatan negara ditargetkan pada rentang 13,75%—18%.

    Sementara rasio penerimaan pajak dalam arti luas, termasuk bea dan cukai, ditargetkan pada rentang 11,52%—15%.

    Membandingkan dengan realisasi 2024 sebesar 10,07%, artinya dalam lima tahun ke depan penerimaan perpajakan diharapkan setidaknya mampu naik sebesar 4,93%.

    Peningkatan pendapatan tersebut akan dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara dari pajak, kepabeanan, serta cukai.

    Dari sisi perpajakan, arah kebijakan berfokus pada implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax secara menyeluruh, reformasi pajak yang lebih progresif, serta penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.

    Pemerintah juga berencana untuk melakukan peningkatan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap, serta penajaman insentif pajak tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas.

    Misalnya, insentif pajak diberikan pada orientasi riset dan inovasi, serta teknologi tinggi seperti semikonduktor dan energi bersih. Serta insentif untuk peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

    Meski demikian, dalam aturan yang menjadi pedoman kerja Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan tersebut juga tercantum poin soal mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN).

    Badan Penerimaan Negara muncul dalam Perpres 12/2025 itu, sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan negara.

    Prabowo turut menjabarkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Strategi itu menjadi salah satu cara untuk menciptakan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal yang memadai, demi mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045.

    “Rendahnya pendapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi [administration gap] maupun kebijakan [policy gap] yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai enabler untuk optimalisasi pendapatan negara,” dikutip dari Perpres tersebut.

    Adapun pada tahun ini dalam APBN 2025, pemerintah menyepakati tax ratio dikerek naik ke level 10,24% terhadap PDB.

  • Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

    Peresmian program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 100.000 rumah subsidi di Karawang, Jawa Barat.

    “Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar, yang juga menjadi harapan bagi personel Polri,” ujar Sigit dalam sambutannya, Selasa, 4 Maret.

    Pada program tersebut, Polri menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan 14.000 unit di antaranya akan dibangun di wilayah Polda jajaran.

    Bahkan, Sigit meyakini jumlah tersebut bisa melebih target. Asalkan proses pembangunan tak menemui kendala apapun, termasuk cuaca, atau berjalan lancar.

    “Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” jelasnya.

    Program tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sebab, program pembangunan rumah subsidi ini juga didukung berbagai kemudahan, seperti DP nol persen, perizinan cepat, dan pembebasan BPHTB hingga Juli 2025.

    “Sektor properti memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” kata Sigit.

    Kegiatan pelatakan batu pertama tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, dan Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi. Hadir pula Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, serta tamu undangan lainnya.

  • PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI dari PKS,
    Hidayat Nur Wahid
    (HNW), mengusulkan agar Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menabuh beduk saat momentum malam Takbiran menjelang
    Hari Raya Idul Fitri
    1446 Hijriah.
    HNW mengusulkan ini kepada Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
    HNW menyarankan Presiden Prabowo melanjutkan tradisi menabuh beduk di malam takbiran.
    “Yang ingin saya usulkan adalah dulu betapa umat itu sangat nyaman dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri karena malam takbiran itu diselenggarakan bahkan di Istana atau di Istiqlal, presiden waktu itu bahkan ikut takbiran nabuh beduk,” ucap Hidayat kepada Menag.
    “Jadi saya usulkan agar sunah ini dihidupkan kembali, Bapak,” usulnya.
    Menurutnya, usulan ini bisa menjadi ungkapan syukur akan hadirnya Hari Raya Idul Fitri.
    Terlebih, Lebaran tahun ini kemungkinan digelar serentak sehingga tidak ada perbedaan.
    “Insya Allah nanti
    hari raya Idul Fitri
    -nya bareng sehingga dengan demikian maka kekhawatiran berbeda itu tidak ada,” tuturnya.
    Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengusulkan Istana menggelar peringatan Nuzulul Qur’an.
    Ia mencontohkan, sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno, peringatan Nuzulul Qur’an selalu diadakan di Istana.
    “Dulu selalu Nuzulul Qur’an, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno sekalipun, hari-hari besar Islam itu juga diselenggarakan peringatannya di Istana Negara. Tapi kemarin entah ke mana itu, muter-muter di seluruh Indonesia,” kata HNW.
    Wakil Ketua MPR RI ini berharap Prabowo bisa kembali menghidupkan tradisi tersebut.
    Hal ini, kata dia, akan memberikan suasana positif.
    “Nah menurut saya sangat baik kalau kemudian ini dihidupkan kembali, sunah ini baik hidupkan lagi, sunah dari Istana Negara kemudian hari besar keagamaan itu diperingati dan itu akan memberikan nuansa yang sangat-sangat positif,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pegadaian bersama 77 BUMN Gelar Mudik Gratis, Wujud Nyata Pelayanan BUMN untuk Masyarakat

    Pegadaian bersama 77 BUMN Gelar Mudik Gratis, Wujud Nyata Pelayanan BUMN untuk Masyarakat

    loading…

    Kementerian BUMN bersama Pegadaian dan 77 BUMN lainnya kembali menggelar program mudik bersama dengan tema Mudik Aman Sampai Tujuan. Program ini menargetkan melayani sebanyak 100.000 pemudik.

    JAKARTA – Kementerian BUMN bersama Pegadaian dan 77 BUMN lainnya kembali menggelar program mudik bersama dengan tema ‘Mudik Aman Sampai Tujuan’. Program tahunan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri tersebut menargetkan melayani sebanyak 100.000 pemudik.

    Sebanyak 100.000 pemudik yang ditargetkan terbagi ke dalam tiga moda transportasi, yaitu 1.360 unit bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 rangkaian kereta api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 unit kapal laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 kota/kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, Kementerian BUMN siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat merasa aman, nyaman dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan serta memberikan kemudahan dalam perjalanan bertemu dengan keluarga di kampung halaman.

    “Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kita terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Bagi Kementerian BUMN, agenda mudik bersama ini serupa dengan kebijakan dalam menurunkan harga tiket pesawat atau penambahan gerbong kereta agar masyarakat dimudahkan untuk berkumpul dengan keluarga,” tutur Erick.

    Pada kesempatan terpisah Tedi Bharata, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN menyampaikan bahwa Program Mudik Gratis BUMN 2025 mencakup lebih dari 200 kota tujuan di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.

    “Pemerintah dan BUMN berharap program ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta memberikan pengalaman mudik yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan BUMN dalam membantu masyarakat menjalankan tradisi mudik dengan lebih mudah dan terjangkau, termasuk PT Pegadaian yang juga menjadi salah satu BUMN penyelenggara.

    “Mudik adalah momen yang selalu dinantikan, tetapi sering kali menjadi tantangan bagi banyak orang. PT Pegadaian ingin memastikan bahwa lebih banyak masyarakat bisa pulang kampung tanpa khawatir soal biaya transportasi. Kami mengajak semua calon pemudik untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Damar.

    Pegadaian memastikan bahwa seluruh moda transportasi yang digunakan telah memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, sehingga para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan tenang. Seluruh peserta juga akan mendapatkan fasilitas tambahan sesuai dengan kebijakan penyelenggara guna memastikan pengalaman mudik yang lebih baik.

    Pendaftaran program dari seluruh BUMN dimulai dari tanggal 3 Maret hingga 17 Maret 2025 sesuai jadwal masing-masing BUMN, atau sampai dengan maksimal kuota tercapai. Mudik Bersama gratis dijadwalkan berangkat sesuai dengan jenis moda transportasi, yaitu Bus: 27 Maret 2025, Kereta Api: 25, 26, 27, 28 Maret 2025, Kapal Laut: 28 Maret 2025.

    Pada tahun ini, Pegadaian memfasilitasi mudik gratis melalui 12 kantor wilayah, di antaranya Kantor Pegadaian Wilayah Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Manado, Makassar, Denpasar, Jakarta 1, Jakarta 2, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

    Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal keberangkatan, rute perjalanan, fasilitas yang disediakan, dan mendaftar dapat langsung menghubungi PIC dari 12 Kantor Wilayah Pegadaian yang dapat dilihat di akun instagram @pegadaian_id dan @tjslpegadaian.

    (ars)

  • Prabowo dan Sri Mulyani Bahas APBN 2026, THR ASN 2025 Akan Segera Diumumkan

    Prabowo dan Sri Mulyani Bahas APBN 2026, THR ASN 2025 Akan Segera Diumumkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/3/2025) untuk membahas persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Salah satu pembahasannya terkait kebijakan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

    “Rapat internal, persiapan untuk APBN tahun depan,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).

    Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan Prabowo akan mengumumkan THR ASN 2025. Namun, ia belum memberikan perincian lebih lanjut.

    “Nanti diumumkan oleh Bapak Presiden, kami sedang siapkan, insyaallah segera selesai,” ujarnya.

    Ketika ditanya apakah THR ASN akan dicairkan 100%, Sri Mulyani enggan memberikan jawaban pasti.

    “Nanti saja ya,” imbuhnya.

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk pencairan THR ASN 2025. Rencananya, THR ini akan dicairkan paling cepat tiga pekan sebelum Lebaran 2025.

    Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor selama Ramadan 2025.

    “Percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (3/3/2025).

    Airlangga menambahkan kebijakan THR ASN 2025 ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dalam APBN 2025.

  • Ikut Taklimat Presiden, Mendikdasmen: Menyiapkan Soal Pendidikan

    Ikut Taklimat Presiden, Mendikdasmen: Menyiapkan Soal Pendidikan

    loading…

    Mendikdasmen Abdul Muti tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti taklimat atau arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, Selasa (4/3/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025) sore.

    Dari pantauan, Mu’ti tiba sekitar pukul 15.12 WIB. Dia mengatakan akan mengikuti taklimat atau arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, sebelumnya Mu’ti mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dia mengatakan hanya menyiapkan materi pendidikan yang memang menjadi domainnya.

    “Menyiapkan soal pendidikan. Insyaallah, satu rangkaian. Ratas setelah itu langsung taklimat,” ujar Mu’ti kepada awak media.

    Sebelumnya, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan Presiden mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Istana.

    Dia menyampaikan Presiden Prabowo juga akan menyampaikan taklimat atau arahan khusus.

    “Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin Rapat dan memberikan Taklimat kepada para Menteri, Kepala Badan, Wamen, pimpinan LPNK dan para pejabat lainnya,” paparnya.

    (shf)

  • Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK

    Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 11:30 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan rapat serta taklimat atau pengarahan khusus untuk para pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

    Hal ini dikonfirmasi dalam pesan singkat dari Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana yang diterima di Jakarta, Selasa.

    “Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin Rapat dan memberikan Taklimat kepada para Menteri, Kepala Badan, Wamen, pimpinan LPNK dan para pejabat lainnya,” kata Yusuf.

    Belum ada informasi detail mengenai isu yang akan dibahas dalam pertemuan nanti sore di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada Senin (3/3), Presiden telah memanggil beberapa menteri untuk membahas isu terkini yang terjadi di Indonesia.

    Contohnya seperti rapat terbatas dengan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Pertemuan itu dilakukan membahas kesiapan pangan dan stabilisasi komoditas untuk Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, tidak hanya itu juga dibahas mengenai rencana pembentukan koperasi Desa Merah Putih.

    Sebuah pusat kegiatan ekonomi yang disiapkan hadir di tiap desa yang ada di Indonesia untuk menyerap hasil pertanian lokal dan memotong mata rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu di 70.000 desa.

    Sumber : Antara

  • Menhut Raja Juli Bahas Rencana Prabowo Tanam Aren 1,2 Juta Lahan dengan Jokowi

    Menhut Raja Juli Bahas Rencana Prabowo Tanam Aren 1,2 Juta Lahan dengan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan hasil video call terbarunya dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yakni rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menanam 1,2 juta lahan untuk komoditas aren.

    Sekertaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengaku bahwa salah satu pembahasan utama dalam percakapan tersebut adalah soal tanaman aren, yang juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sebagai sumber energi alternatif.  

    “Oh iya, bahas aren-aren. Yang menyenangkan itu Pak Presiden Prabowo itu kan sudah lama menyenangi aren, karena aren ini memang pohon yang bisa digunakan untuk ketahanan energi dan pangan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).  

    Menurutnya, Indonesia saat ini masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dengan nilai mencapai Rp396 triliun per tahun. Menurut kalkulasi bisnis secara mandiri, jika ketergantungan terhadap impor BBM terus berlanjut selama enam tahun ke depan, total pengeluaran negara bisa mencapai Rp2.376 triliun.  

    Sebagai alternatif, Raja Juli mengusulkan agar Indonesia mulai menanam aren secara masif.

    “Namun, kalau kami menanam aren, 1,2 juga hektar aja dengan biaya kurang dari Rp100 triliun, kami udah punya etanol yang bisa dipakai untuk mengganti impor BBM,” jelasnya.  

    Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Dukung Aren

    Raja Juli menambahkan bahwa Jokowi juga menunjukkan minat besar terhadap tanaman aren dan telah beberapa kali mengunjungi daerah seperti Kendal untuk melihat langsung perkembangannya.  

    “Nah,kebetulan Pak Jokowi sekarang lagi berminat juga dengan aren. Jadi, beliau sekarang banyak aktivitas dengan masyarakat, sudah berapa kali ke Kendal, itu melihat aren. Gula aren,” katanya.   

    Saat ditanya apakah proyek ini akan menjadi bisnis bersama Jokowi, Raja Juli menegaskan bahwa ini bukan urusan bisnis, melainkan bagian dari agenda pemerintah dalam pengembangan energi berkelanjutan.  

    Aren pun, kata Raja Juli, turut disorot menarik oleh Prabowo lantaran etanol dari komoditas itu memiliki potensi besar sebagai bahan bakar pengganti BBM. Namun, saat ini etanol masih dikategorikan sebagai minuman keras dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga dikenakan pajak dan cukai tinggi.  

    “Makanya perlu koordinasi di satgas ini agar KBLI nya itu bisa menjadi energi yang tidak kena cukai mahal. Kalau beli alkohol kan mahal kan, karena dia minuman. Kan itu tujuan bagian dari pembatasan minuman keras ya,” katanya.

    Dia melanjutkan bahwa keunggulan aren adalah cukup ditanam sekali, dan setelah 12 tahun penyadapan selesai, anakan baru akan tumbuh sendiri tanpa perlu peremajaan seperti sawit.  Raja Juli menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah menyetujui rencana ini.

    “Minimum 1,2 juta hektare. Pak Presiden [Prabowo] kemarin malam sudah setuju,” pungkas Raja Juli.  

  • Siapkan Pelatihan dan Pendidikan, Mensos Gus Ipul Ajak Penerima Bansos Jadi Mandiri

    Siapkan Pelatihan dan Pendidikan, Mensos Gus Ipul Ajak Penerima Bansos Jadi Mandiri

    Siapkan Pelatihan dan Pendidikan, Mensos Gus Ipul Ajak Penerima Bansos Jadi Mandiri
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan, ada batas waktu bagi masyarakat untuk bisa menerima bantuan sosial (
    bansos
    ). Sebab, mereka diharapkan tergraduasi atau lepas dari bansos sehingga hidup mandiri.
    ”
    Nek panjenengan
    (kalau bapak ibu) meningkat, naik kelas, itu yang sukses pendampingnya. Kalau pendamping sukses, keluarga penerima manfaat (KPM) sukses, menterinya ikut sukses, pemerintahnya juga ikut sukses,” kata Mensos. 
    Dia mengatakan itu dalam Safari Ramadhan di Masjid Jami Sabilil Muttaqin, Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (4/3/2025). 
    Sebaliknya, menteri yang akrab disapa
    Gus Ipul
    menegaskan, jika masyarakat masih susah, maka pendamping, menteri, dan pemerintah akan susah. 
    Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pihak, mulai dari kepala daerah, khususnya para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk bisa mendorong warga tergraduasi. 
    Dengan demikian, masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bansos.
    “Jangan nyaman untuk hanya menerima program PKH atau bansos lain. Harus semangat untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri,” ujarnya dalam siaran pers. 
    Gus Ipul menyebutkan, pemerintah akan membantu masyarakat yang ingin membuka usaha dengan memberikan bantuan modal.
    “Kalau memang ingin bekerja, Anda akan dibantu lewat pendidikan-pendidikan keterampilan, tergantung pilihan panjenengan (Anda) sendiri,” ujarnya.
    Di sisi lain, Gus Ipul mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Sosial (Kemensos) agar menyalurkan berbagai program bantuan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. 
    “Jadi, bapak-ibu sekalian, ini bulan puasa, bulan berbagi. Di samping bulan ampunan, bulan penuh rahmat, di samping bulan kesabaran, tetapi juga bulan untuk berbagi,” ungkapnya. 
    Dalam Safari Ramadhan itu, Gus Ipul turut membagikan bansos kepada 604 penerima manfaat. Bantuan ini terdiri dari sembako, seperti beras dan gula pasir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.