Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Istana pastikan bantuan korban banjir Jabodetabek ditangani optimal

    Istana pastikan bantuan korban banjir Jabodetabek ditangani optimal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan bantuan untuk korban banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ditangani dengan optimal oleh badan dan lembaga terkait.

    Menurut Hasan dalam taklimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih (KMP) disampaikan agar bantuan diberikan kepada korban banjir sebagai bagian dari penanggulangan bencana yang saat ini dipimpin prosesnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan dari Presiden ke badan penanggulangan bencana, BNPB,” kata Hasan ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Koordinasi antar anggota Kabinet Merah Putih (KMP) sudah dilakukan untuk memastikan korban banjir di Jabodetabek bisa mendapatkan penanganan yang baik sembari mencari solusi agar hujan yang sangat deras bisa diatasi sehingga tidak menambah titik-titik banjir di kemudian hari.

    Terkait dengan bantuan sosial bagi korban banjir Jabodetabek, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memberikan pernyataan kepada awak media menyebutkan Kementerian Sosial telah mengucurkan bantuan senilai Rp3 miliar untuk mendukung penanganan banjir.

    Beragam bantuan yang telah diberikan meliputi kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk dewasa dan anak, serta tenda untuk memastikan para pengungsi mendapatkan tempat yang layak.

    Secara khusus terkait dengan banjir, Gus Ipul menyebutkan bahwa Presiden telah meminta seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga relawan saling bersinergi untuk menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

    “Presiden menginstruksikan agar seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan relawan, bersinergi dalam penanganan bencana. Seperti yang selalu terjadi, setiap kali ada bencana, seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk memberikan bantuan, mulai dari evakuasi, pengungsian, hingga tahap rehabilitasi,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi instruksi Presiden itu, Gus Ipul juga menegaskan bahwa seluruh sumber daya pemerintah, baik dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga relawan dari berbagai organisasi terus bekerja.

    “BNPB tetap menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, sementara Kementerian Sosial berperan dalam penyediaan logistik dan shelter,” kata Gus Ipul.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 130 hari kerja, Presiden ingatkan menteri fokus jalankan prioritas

    130 hari kerja, Presiden ingatkan menteri fokus jalankan prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta kepala-kepala badan dan lembaga mengingatkan mereka untuk fokus menjalankan program-program prioritas pemerintah.

    Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Presiden meminta para pembantunya itu untuk tidak ragu menjalankan program-program yang berjalan, sembari menerima kritik dan masukan-masukan karena itu dapat membuat pemerintah semakin cermat ke depannya.

    “Arahan Presiden meminta kami semua bekerja dengan baik, memastikan Indonesia harus menjadi negara yang dapat membanggakan. Program yang sudah berjalan on the track dengan baik, dan segera disusul dengan program yang selalu memastikan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat terlebih masyarakat kecil. Presiden sangat concern dapat mengangkat derajat hidup masyarakat kecil,” kata Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria saat ditemui selepas acara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Dia kemudian melanjutkan beberapa program prioritas yang menjadi sorotan, diantaranya makan bergizi gratis (MBG), kemudian rencana membentuk koperasi desa.

    “MBG akan terus ditambah dan ditingkatkan. Kedepan, akan dibangun koperasi desa sehingga di seluruh desa apa yang menjadi kebutuhan desa terpenuhi, kemudian kebutuhan pokok masyarakat desa bisa dipenuhi. Hasil bumi, tani, nelayan, juga disiapkan gudang, storage di seluruh desa, dan juga dapat dipasarkan, dan dibeli dengan harga yang baik,” kata Reza Patria.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut beberapa arahan Presiden Prabowo mencakup pentingnya pendidikan untuk semua, dan program-program yang dapat memutus rantai kemiskinan.

    “Presiden menyatakan bahwa kita harus memotong rantai kemiskinan dengan menyekolahkan orang tidak mampu di sekolah terbaik. Jadi, ini hal-hal yang ditekankan Beliau. Jangan ragu terhadap program prioritas yang berjalan. Kritikan wajar. Kritikan membuat kita semakin cermat dan waspada,” kata Bima Arya.

    Bima melanjutkan Presiden juga memerintahkan jajaran menterinya untuk membangun sekolah-sekolah unggulan untuk rakyat, dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan, serta sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok negeri.

    Dalam pertemuan yang diselingi dengan acara buka puasa bersama itu, Presiden juga menilai dalam periode 130 hari pertama pemerintahannya, program-program yang diluncurkan berjalan dengan baik. Presiden juga menilai menteri-menterinya solid.

    “Beliau memberikan apresiasi dan menyemangati semua,” kata Bima Arya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Livia Kristianti
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 76 BUMN Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025, Ini Cara Daftarnya

    76 BUMN Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025, Ini Cara Daftarnya

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian BUMN meluncurkan program Mudik Gratis Lebaran 2025 yang terbagi dalam tiga modal transportasi. Program ini menargetkan 100.000 pemudik.

    Pendaftaran mudik gratis dimulai dari tanggal 3 Maret sampai 17 Maret 2025. Bila kuota terpenuhi, pendaftaran akan ditutup.

    Untuk mendaftar, kita bisa mengunjungi situs resmi BUMN Beberapa situs resmi BUMN telah membuka pendaftaran. Beberapa diantaranya Jasa Raharja dan Pelindo.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar menghadirkan kebijakan prorakyat menjelang hari lebaran.

    Erick pun mengutarakan bahwa program Mudik Gratis yang mengerahkan 78 BUMN ini memudahkan masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga saat Hari Raya Idul Fitri.

    Program ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mengerahkan tiga moda transportasi. Kouta masing-masing moda transportasi berbeda.

    Sebanyak 1.360 bus yang ditujukan untul 67.000 pemudik. 90 kereta api yang ditujukan untuk 28.000 pemudik, dan 26 kapal laut yang ditujukan untuk 5.000 pemudik.

    Jadwal keberangkatan masing-masing moda transportasi berbeda. Bus akan berangkat pada 27 Maret 2025, Kereta Api akan berangkat pada pada 25, 26, 27, 28 Maret 2025. Kapal Laut akan berangkat pada 28 Maret 2025

    Tujuan mudik lebih dari 200 Kota atau Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan ini mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

    Keselamatan Menjadi Prioritas

    Rivan A. Purwantono, Direktur Utama Jasa Raharja, menegaskan keselamatan menjadi prioritas Program Mudik Gratis 2025.

    Pria yang juga ketua koordinator program tersebut memastikan bahwa seluruh kendaraan di setiap moda transportasi telah memenuhi prosedur keselamatan. “Seluruh bus, kereta dan kapal yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditentukan,” ujarnya.

    Rivan pun mengutarakan memberikan asuransi bagi pemudik yang mengikuti program Mudik Gratis. “Kami juga menyediakan asuransi perlindungan bagi para pemudik untuk memberikan rasa aman selama perjalanan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menaker Bakal Rilis SE THR ASN dan Swasta Besok (5/3), Ini Bocorannya!

    Menaker Bakal Rilis SE THR ASN dan Swasta Besok (5/3), Ini Bocorannya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera merilis Surat Edaran (SE) mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta.

    Rencana ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang memastikan SE untuk THR swasta akan dirilis pada waktu yang sama seperti THR untuk karyawan ASN.

    Yassierli menjelaskan bahwa skema untuk THR ASN dan karyawan swasta akan serupa, yakni dibayarkan tiga minggu sebelum Lebaran. 

    “Sama skemanya. Besok akan kami launching THR-nya. SE-nya besok di Kemnaker yang untuk karyawan swasta,” ujar Yassierli di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).

    Selain itu, Menteri Yassierli juga menambahkan bahwa untuk pengaturan THR bagi ojek online (ojol), pihaknya berusaha untuk merilis SE pada akhir pekan ini.

    Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh pekerja, baik ASN, karyawan swasta, maupun pekerja informal, menerima hak mereka menjelang Lebaran 2025. 

    “Untuk ojol akhir Minggu ini [aturannya] kami usahakan,” pungkas Yassierli.

    Presiden Prabowo Subianto telah mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta akan dilakukan pada Maret 2025.

    Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pekerja dapat memenuhi kebutuhan mereka menjelang perayaan Idul Fitri.

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

    Mengacu pada hal tersebut, THR untuk PNS di Indonesia kemungkinan akan dilakukan sebelum itu.

    Khusus bagi pegawai swasta, pencairan THR diwajibkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

    Dengan demikian, pembayaran diharapkan sudah dilakukan sekitar 24 atau 25 Maret 2025. Pemerintah mengimbau perusahaan untuk mematuhi aturan ini guna menjamin kesejahteraan karyawan dan kelancaran perayaan Idul Fitri.

  • Istana jelaskan taklimat Presiden pesankan KMP tak berpuas diri

    Istana jelaskan taklimat Presiden pesankan KMP tak berpuas diri

    “Jadi walaupun sudah menelurkan puluhan kebijakan, tapi Presiden bilang ke seluruh anggota kabinet tadi maupun kepala-kepala lembaga yang hadir bahwa jangan berpuas diri dulu, ini bukan untuk berpuas diri tapi anda semua harus tahu, bahwa kita belum

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menjelaskan secara singkat taklimat atau arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang berpesan agar Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mudah berpuas diri meski dalam 130 hari terakhir telah banyak program yang dihasilkan.

    “Jadi walaupun sudah menelurkan puluhan kebijakan, tapi Presiden bilang ke seluruh anggota kabinet tadi maupun kepala-kepala lembaga yang hadir bahwa jangan berpuas diri dulu, ini bukan untuk berpuas diri tapi anda semua harus tahu, bahwa kita belum mulai bahkan,” kata Hasan ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Hasan mengatakan Presiden Prabowo menyebutkan memang sudah banyak kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat namun hal itu belum cukup untuk menjadi hal yang dibanggakan atau dijadikan kepuasan diri bagi para pejabat terkait.

    Justru di kemudian hari harus lebih banyak kebijakan baru yang diberikan dan menyasar masyarakat Indonesia dan kebijakan-kebijakan itu perlu dikerjakan dengan semangat oleh para menteri maupun kepala badan dan kepala lembaga.

    “Jadi supaya bisa lebih semangat lagi, kira-kira itu tadi Pengantar Presiden,” kata Hasan.

    Dalam 130 hari terakhir ada banyak program yang telah dihadirkan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan dirilis secara nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    Terbaru ada dua program yang berkaitan dengan sektor ekonomi yang diresmikan oleh Presiden yaitu Badan Pengembangan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Bank Emas Indonesia.

    Ke depannya akan ada lebih banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabinet Merah Putih dan diharapkan mampu mendukung lebih baik kesejahteraan masyarakat sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol

    Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol

    Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU)
    Diana Kusumastuti
    membantah kabar yang menyebutkan terdapat tanggul jebol menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang (Jabodetabek).
    Diana menegaskan, banjir di Jabodetabek pada hari ini disebabkan oleh curah hujan yang begitu tinggi sehingga air meluap dari sungai.
    “Hasil pengamatan kami, itu tidak ada tanggul yang jebol. Tetapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali. Jadi ini meluap. Makanya kalau saya harus memompa, airnya mau ditaruh di mana?” ujar Diana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025) malam.
    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah bakal mengeruk sedimentasi di sungai-sungai demi memperbesar volume air.
    Namun, pemerintah masih memprioritaskan evakuasi warga dari wilayah-wilayah terdampak banjir.
    “Ndak, ndak (masalah infrastruktur), enggak ada yang jebol loh ya. Memang curah hujan dengan intensitas sangat tinggi dari kemarin berapa hari. Dan nanti ada pengerukan yang akan kita lakukan, tapi tidak sekarang,” kata Diana.
    Diana melanjutkan, pemerintah juga bakal menata ulang rumah-rumah yang terletak di wilayah hulu, yakni Puncak, Bogor.
    “Itu kayaknya perlu normalisasi, kita harus bicara sama pemda. Dan saya juga sudah bicara sama Pak Ara (Menteri PKP), mungkin nanti kita bisa bantu juga untuk rumah-rumah (bantaran kali) direlokasi, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan,” kata dia.
    Diana menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sedih atas bencana banjir yang terjadi.
    “Tadi Presiden hanya menyampaikan bahwa dia merasa sedih, masih banyak yang terkena banjir,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan DPR RI menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bank emas dapat dimanfaatkan untuk menabung biaya haji.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, pihaknya menyambut baik ide tersebut. Jika nantinya ada usulan untuk memanfaatkan bank emas untuk tabungan haji, BPKH akan mengikuti arahan tersebut.

    “Kita menyambut baik intinya, kalau memang ada usulan nanti kita ikut sesuai dengan arahan,” kata Fadlul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025).

    Kendati begitu, Fadlul masih enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut. 

    Ditemui terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut ada kemungkinan hal tersebut akan dibahas dalam perubahan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, investasi emas yang dilakukan BPKH saat ini belum maksimal.

    Kendati begitu, terkait bank emas dijadikan sebagai tempat tabungan haji, Selly menyebut perlu ada jaminan terkait keamanannya mengingat uang yang akan ditabung merupakan milik jemaah.

    Untuk itu, lanjut dia, perlu dipikirkan secara matang ketika BPKH menyimpan uang di bank emas, dengan memperhatikan regulasi dan keamanan pihak yang mengelola bank emas.  

     “Kalau terjadi wanprestasi yang rugikan jemaah, uangnya hilang,” ujar Selly.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut bahwa bank emas dapat menjadi tempat menabung biaya haji. Pasalnya, emas dapat menjadi instrumen investasi yang aman di saat kondisi ekonomi tidak stabil.

    “Jika tabungannya [haji] dilakukan melalui emas, maka emas tersebut setara dengan biaya haji di masa depan. Jadi menurut saya inilah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga.

    Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan bank emas atau bullion bank. 

    Sesuai dengan Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2024, bank emas dibentuk untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

  • Bekasi Dilanda Banjir Parah, Presiden Prabowo Perintahkan BNPB Segera Bergerak – Halaman all

    Bekasi Dilanda Banjir Parah, Presiden Prabowo Perintahkan BNPB Segera Bergerak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, salah satunya adalah Bekasi yang mengalami banjir cukup parah.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto kini tengah memonitor peristiwa banjir di Jabodetabek, termasuk di Bekasi.

    Presiden Prabowo pun meminta agar banjir di semua daerah bisa segera diatasi.

    Hasan mengungkap, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana banjir.

    “Presiden juga bilang tadi bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran, dan sudah koordinasi dengan Badan (Nasional) Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani.”

    “Presiden juga menyebut tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana,” kata Hasan dilansir Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

    Soal apakah ada bantuan sosial (bansos) yang diberikan Presiden Prabowo kepada para korban banjir ini, Hasan mengaku masih belum tahu pasti.

    Namun Hasan memastikan para korban banjir akan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

    Karena Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung kepada BNPB untuk mengatasi banjir.

    “Pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan dari Presiden ke Badan Penanggulangan Bencana, BNPB,” jelas Hasan.

    Banjir Kota Bekasi: 8 Kecamatan Masih Terendam, Pelayanan di RSUD Terganggu

    Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan perkembangan terkini terkait bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Menurut dia, ada delapan dari 12 kecamatan di Bekasi yang terdampak banjir.

    Perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih merupakan salah satu wilayah terparah terdampak banjir.

    Ketinggian air di lokasi mencapai delapan meter.

    “Paling tinggi di Pondok Gede Permai di Jatiasih, itu mencapai 7 meter, bahkan ada yang 8 meter, karena memang kondisinya luar biasa, airnya sangat tinggi dan deras,” papar Harris di program Breaking News Kompas TV, pukul 17.15 WIB, Selasa (4/3/2025).

    Adapun delapan kecamatan terdampak banjir di Kota Bekasi, yaitu:

    Bekasi Selatan
    Bekasi Timur
    Bekasi Utara
    Jati Asih
    Pondok Gede
    Bantargebang
    Rawalumbu
    Bekasi Barat

    “Agak menyulitkan bagi teman-teman TNI Polri yang membantu pengungsian terhadap orang-orang yang ada di rumah terdampak banjir,” ujarnya.

    Harris mengatakan, pihaknya membutuhkan perahu karet bermotor untuk kebutuhan evakuasi.

    “Kendalanya juga, karena arus yang sangat tinggi, kita butuh perahu karet yang bermotor, untuk kembali ke tempat pengungsian. Karena kalau dengan dayung saja itu tidak kuat,” ujarnya.

    Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah membangun posko-posko dan dapur umum untuk para pengungsi terdampak banjir.

    “InsyaAllah malam ini posko-posko sudah akan terbangun,” ujarnya.

    Tak hanya pemukiman warga, balai kota atau kantor Pemkot Bekasi pun ikut terdampak banjir.

    “Ternyata kantor pemerintahan Bekasi pun terdampak banjir. Halamannya sudah terendam air dari depan, bahkan dengan arus yang cukup kuat,” ujar Harris.

    Bahkan RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi ikut terendam banjir.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Glery Lazuardi)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

    Baca berita lainnya terkait Banjir di Jabodetabek.

  • RPJMN Sasar Tax Ratio Capai 15% pada 2029, Meski Harapan Prabowo Sentuh 23%

    RPJMN Sasar Tax Ratio Capai 15% pada 2029, Meski Harapan Prabowo Sentuh 23%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui RPJMN 2025—2029 menyasar rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB alias tax ratio sebesar 15%, meskipun dalam dokumen itu pula Pesiden Prabowo Subianto berharap dapat mencapai 23%.

    Melihat bagian Sasaran Fiskal Tahun 2025—2029 dalam Peraturan Presiden Nomor 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, rasio pendapatan negara ditargetkan pada rentang 13,75%—18%.

    Sementara rasio penerimaan pajak dalam arti luas, termasuk bea dan cukai, ditargetkan pada rentang 11,52%—15%.

    Membandingkan dengan realisasi 2024 sebesar 10,07%, artinya dalam lima tahun ke depan penerimaan perpajakan diharapkan setidaknya mampu naik sebesar 4,93%.

    Peningkatan pendapatan tersebut akan dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara dari pajak, kepabeanan, serta cukai.

    Dari sisi perpajakan, arah kebijakan berfokus pada implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax secara menyeluruh, reformasi pajak yang lebih progresif, serta penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.

    Pemerintah juga berencana untuk melakukan peningkatan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap, serta penajaman insentif pajak tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas.

    Misalnya, insentif pajak diberikan pada orientasi riset dan inovasi, serta teknologi tinggi seperti semikonduktor dan energi bersih. Serta insentif untuk peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

    Meski demikian, dalam aturan yang menjadi pedoman kerja Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan tersebut juga tercantum poin soal mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN).

    Badan Penerimaan Negara muncul dalam Perpres 12/2025 itu, sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan negara.

    Prabowo turut menjabarkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Strategi itu menjadi salah satu cara untuk menciptakan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal yang memadai, demi mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045.

    “Rendahnya pendapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi [administration gap] maupun kebijakan [policy gap] yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai enabler untuk optimalisasi pendapatan negara,” dikutip dari Perpres tersebut.

    Adapun pada tahun ini dalam APBN 2025, pemerintah menyepakati tax ratio dikerek naik ke level 10,24% terhadap PDB.

  • Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    Dukung Program Prabowo Soal Hunian, Kapolri Bangun 100.000 Rumah Subsidi bagi Personel Polri

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

    Peresmian program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 100.000 rumah subsidi di Karawang, Jawa Barat.

    “Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah. Rumah adalah kebutuhan mendasar, yang juga menjadi harapan bagi personel Polri,” ujar Sigit dalam sambutannya, Selasa, 4 Maret.

    Pada program tersebut, Polri menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan 14.000 unit di antaranya akan dibangun di wilayah Polda jajaran.

    Bahkan, Sigit meyakini jumlah tersebut bisa melebih target. Asalkan proses pembangunan tak menemui kendala apapun, termasuk cuaca, atau berjalan lancar.

    “Kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Jika semuanya berjalan baik, target kita bisa lebih dari 100 ribu unit. Ini akan sangat bermanfaat bagi anggota Polri,” jelasnya.

    Program tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sebab, program pembangunan rumah subsidi ini juga didukung berbagai kemudahan, seperti DP nol persen, perizinan cepat, dan pembebasan BPHTB hingga Juli 2025.

    “Sektor properti memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan rumah ini, kita harapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” kata Sigit.

    Kegiatan pelatakan batu pertama tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, dan Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi. Hadir pula Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, serta tamu undangan lainnya.