Tag: Prabowo

  • Kepastian THR ASN Diumumkan Kapan? Presiden RI Siap Turun Tangan

    Kepastian THR ASN Diumumkan Kapan? Presiden RI Siap Turun Tangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumumkan sendiri kepastian mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Sri Mulyani memastikan presiden turun tangan, Ketika ditemui wartawan saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025.

    “Nanti diumumkan Bapak Presiden, kami sedang siapkan. InsyaAllah segera selesai,” kata Sri Mulyani, dikutip Rabu, 5 Maret 2025.

    Saat ditanya mengenai rincian THR ASN, Sri Mulyani meminta wartawan untuk menunggu informasi lebih lanjut yang akan disampaikan langsung oleh Presiden.

    Dalam kunjungannya ke Istana, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pihaknya dijadwalkan untuk bertemu Presiden guna mengadakan rapat internal membahas persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 2026.

    Mengenai THR ASN, pada Kamis, 6 Februari 2025, Sri Mulyani sebelumnya memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap akan dibayarkan.

    Ditemui di Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN telah disiapkan, namun tidak merinci jumlahnya.

    Ia juga menambahkan bahwa persiapan untuk gaji 13 dan 14 terus berjalan, dan meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut.

    Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menegaskan bahwa gaji ke-13 dan 14 bagi ASN adalah hak yang tetap akan dibayarkan.

    Rencana Penghapusan THR

    Ditemui di Jakarta pada Jumat, 7 Februari 2025, Hasan menanggapi isu yang beredar mengenai rencana penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN pada tahun 2025, yang berkaitan dengan efisiensi anggaran APBN 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    “Jadi, gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menkeu kan juga sudah beri pernyataan soal itu,” kata Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025 lalu.

    Hasan menekankan, belanja pegawai tidak termasuk dalam bagian dari efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Instruksikan Aparat hingga Relawan Sinergi Tangani Banjir

    Presiden Instruksikan Aparat hingga Relawan Sinergi Tangani Banjir

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga relawan saling bersinergi untuk menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pemberian taklimat atau arahan kepada para menteri, kepala badan/lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    “Presiden menginstruksikan agar seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan relawan, bersinergi dalam penanganan bencana. Seperti yang selalu terjadi, setiap kali ada bencana, seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk memberikan bantuan, mulai dari evakuasi, pengungsian, hingga tahap rehabilitasi,” kata Gus Ipul dilansir ANTARA, Selasa, 4 Maret.

    Gus Ipul menjelaskan Presiden Prabowo mengharapkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu memberikan bantuan korban terdampak banjir.

    Menanggapi instruksi Presiden itu, Gus Ipul juga menegaskan seluruh sumber daya pemerintah, baik dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga relawan dari berbagai organisasi terus bekerja.

    “BNPB tetap menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, sementara Kementerian Sosial berperan dalam penyediaan logistik dan shelter,” kata Gus Ipul.

    Hingga kini, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor terus mengalir ke daerah-daerah terdampak banjir.

    Bantuan yang diberikan meliputi kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk dewasa dan anak, serta tenda untuk memastikan para pengungsi mendapatkan tempat yang layak.

    Selain logistik, bantuan makanan siap saji, hingga tenda dapur umum juga telah didirikan, salah satunya di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, yang merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi dengan Kementerian Sosial.

    Adapun banjir yang pagi ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter merupakan banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat, berdasarkan pernyataan BMKG.

    BMKG menilai curah hujan ekstrem yang mengguyur kota Bogor sejak Ahad (2/3) malam memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

  • Kunjungi Pengungsian Banjir Bekasi, Mensos Gus Ipul Ikut Siapkan Makan Sahur

    Kunjungi Pengungsian Banjir Bekasi, Mensos Gus Ipul Ikut Siapkan Makan Sahur

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ikut menyiapkan sahur bagi para korban banjir di dapur umum kantor Kelurahan Jatiasih, Bekasi, Selasa (4/3/2025) malam.

    Khusus di Bekasi, ujar Gus Ipul, kurang lebih ada 1.600 Kepala Keluarga (KK) terdampak dengan 11.000 jiwa. Sejauh ini, keperluan dasarnya bisa didukung Kemensos melalui makanan siap saji dan dapur umum.

    Dia menuturkan dapur umum Jatiasih mampu melayani 1.500 bungkus makanan untuk sahur dan berbuka dan akan disalurkan ke tiga posko pengungsian.

    “Dengan yang terbesar berada di Gudang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menampung sekitar 500 pengungsi. Sebagian warga lainnya memilih mengungsi secara mandiri,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (5/3/2025).

    Dikatakan Politikus PKB ini, Kemensos telah menyalurkan bantuan senilai Rp561 juta terhadap korban banjir. Bantuan ini mencakup 3.500 paket makanan siap saji, 500 lembar selimut, 400 lembar kasur, 100 kidware, dan 50 paket tenda gulung. Kemudian, ada juga 3 unit perahu karet.

    Lebih jauh, dia turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau bencana banjir yang melanda Jabodetabek ini. Presiden juga memberikan arahan kepada instansi terkait untuk memastikan layanan ke warga berjalan dengan baik.

    “Tentu Presiden Prabowo memantau, melihat, dan memberikan arahan-arahan yang diperlukan,” bebernya.

    Di lain sisi, Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Bekasi, Madi menyebutkan bahwa 46 personel telah diterjunkan untuk mendukung posko dapur umum. 

    Dia melanjutkan, dari jumlah tersebut, 27 personel bertugas di Dinas Sosial Kota Bekasi, sementara 19 lainnya di Kantor Kelurahan Jatiasih.

    “Tagana sudah mendistribusikan makanan berbuka puasa. Yang tidak berpuasa pun tetap kami suplai,” ujar Madi.

  • Prabowo Minta Pembangunan Sekolah Rakyat Buat Orang Miskin Dipercepat

    Prabowo Minta Pembangunan Sekolah Rakyat Buat Orang Miskin Dipercepat

    Prabowo Minta Pembangunan Sekolah Rakyat Buat Orang Miskin Dipercepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) mengatakan, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memerintahkan agar pembangunan
    sekolah rakyat
    dipercepat.
    Prabowo, kata Gus Ipul, meminta agar dirinya bekerja sama dengan kepala daerah terkait pembukaan sekolah rakyat.
    “Tadi juga disampaikan Presiden, jadi Presiden meminta sekolah rakyat ada percepatan, kita diminta nanti kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota agar 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama yang untuk masyarakat miskin, maupun miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Selasa (4/3/2025) malam.
    Gus Ipul menjelaskan,
    Kemensos
    saat ini tengah membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menindaklanjuti arahan Prabowo.
    Yang pasti, kata dia, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
    “Tetapi jelas sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak, bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem,” tuturnya.
    Sementara itu, Gus Ipul menyebut sekolah rakyat dijalankan dengan sistem
    boarding school
    .
    Dia mengaku masih membuat perencanaan terbaik untuk metode sekolah rakyat.
    “Jadi, seleksinya nanti itu pertama dari miskin atau miskin ekstrem. Sekolah ini dalam bentuk boarding school, rencananya mulai dari SD, SMP, maupun SMK,” jelas Gus Ipul.
    “Tetapi tentu kita akan rencanakan dengan baik dan akan kami laporkan ke Presiden, akan kami lakukan dalam 1 bulan ke depan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah

    Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/gtoumekb/elshinta.com.

    Ekonom sebut Koperasi Desa Merah Putih solusi untuk kembangkan perekonomian daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian daerah.

    “Secara konsep ini baik dan dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian di daerah,” kata Eliza kepada wartawan, Selasa (4/3).

    “Jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk program pembangunan pedesaan dan ada juga yang berfungsi sebagai penyedia sarana produksi pertanian, dalam hal ini pupuk subsidi,” lanjutnya.

    Ia mengatakan supaya Koperasi Desa Merah Putih berjalan optimal, perlu penyusunan business plan yang baik dan menerapkan prinsip meritokrasi dalam menentukan pengelola koperasi. “Ini mutlak membutuhkan SDM pengelola koperasi yang kompeten,” jelasnya.

    Eliza mengatakan Koperasi Desa Merah Putih ini sebaiknya memiliki jenis usaha yang belum ada di desa masing-masing. Misalnya hilirisasi atau pengolahan hasil pertanian yang selama ini masih sangat minim.

    “Misalnya untuk petani padi, limbah padi berupa jerami, sekam, dan bekatul yang bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi dan bisa jadi sumber pendapatan koperasi. Atau komoditas sayuran seperti cabai yang harganya fluktuatif, itu diolah jadi cabai pasta atau cabai kering,” terang Eliza.

    Selain itu, bisa juga dilakukan pengolahan buah-buahan seperti mangga, untuk dijadikan keripik atau selai.

    “Banyak yang masih bisa dikembangkan di desa agar tidak mematikan usaha yang eksisting, tetapi melengkapi ekosistem bisnis di desa,” ujarnya.

    Selain itu, Eliza menyarankan agar petani tidak mengelola koperasi. Menurutnya, petani lebih baik cukup menjadi anggota koperasi saja agar fokus untuk mengembangkan budidaya usaha taninya.

    Eliza pun mengingatkan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih agar senantiasa transparan. Berkaca dari tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) era Presiden ke-2 RI Soeharto di mana keduanya sama-sama didirikan untuk menyerap hasil pertanian lokal, lalu beroperasi di tingkat desa sebagai unit ekonomi.

    “Pengalaman dari KUD di masa lalu bisa memberikan pelajaran berharga bahwa koperasi perlu dikelola secara profesional dan mandiri,” ujar dia.

    “Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini akan bergantung pada sejauh mana program ini bisa menghindari kelemahan-kelemahan KUD di masa lalu, dan mengadopsi prinsip-prinsip koperasi modern yang lebih berkelanjutan,” lanjutnya.

    Adapun penggunaan dana desa untuk koperasi ini menurutnya memerlukan revisi aturan tentang penggunaan fokus dana desa. “Jadi sebelum ini berjalan pastikan regulasinya tidak ada yang saling tumpah tindih,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kemarin, bantuan korban banjir hingga taklimat presiden

    Kemarin, bantuan korban banjir hingga taklimat presiden

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (4/3), mulai dari Istana pastikan bantuan korban banjir Jabodetabek ditangani optimal hingga para Menteri hingga Kepala Badan dari Kabinet Merah Putih (KMP) ikuti pemberian taklimat atau arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Istana pastikan bantuan korban banjir Jabodetabek ditangani optimal

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan bantuan untuk korban banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ditangani dengan optimal oleh badan dan lembaga terkait.

    Menurut Hasan dalam taklimat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih (KMP) disampaikan agar bantuan diberikan kepada korban banjir sebagai bagian dari penanggulangan bencana yang saat ini dipimpin prosesnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Presiden bakal umumkan langsung kepastian THR ASN

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan langsung kepastian mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Hal itu disebutkannya saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, ketika dikonfirmasi oleh wartawan.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Menteri hingga Kepala Badan sambangi Istana untuk taklimat Presiden

    Para Menteri hingga Kepala Badan dari Kabinet Merah Putih (KMP) telah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti pemberian taklimat atau arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dimulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ia datang terlebih dahulu ke Istana untuk melakukan rapat terbatas mengenai hilirisasi terlebih dahulu lalu nanti disusul untuk mengikuti taklimat dari Presiden Prabowo.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Panja RUU PPMI masih godok amnesti bagi pekerja migran nonprosedural

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) masih menggodok ihwal pemberian pengampunan atau amnesti bagi pekerja migran Indonesia nonprosedural.

    “Ini yang tadi dalam perdebatan. Jadi kami belum selesai sampai masalah pengampunan,” kata Doli ditemui usai rapat Panja Penyusunan RUU PPMI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Komisi I DPR sebut RUU TNI tidak akan kembalikan Orde Baru

    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini tengah diproses, tidak akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.

    Dia mengatakan bahwa semangat zaman saat ini sudah berbeda dengan masa lalu.Untuk itu, Komisi I DPR pun mendengar aspirasi dari berbagai kalangan dalam penyusunan RUU TNI.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10
                    
                        Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah
                        Regional

    10 Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah Regional

    Kapolda Kalsel Disorot Publik, Berawal Ucapan Ulang Tahun dari Sang Anak hingga Viral Gaya Hidup Mewah
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com –
    Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen
    Rosyanto
    , kini menjadi sorotan publik setelah menggelar acara ulang tahun yang dianggap mewah.
    Perhatian publik semakin meningkat setelah sang anak, Ghazyendha Aditya Pratama, mengirimkan ucapan ulang tahun berbayar melalui platform X, yang kemudian memicu warganet untuk menelusuri profilnya di media sosial.
    Dari penelusuran tersebut, warganet menemukan bahwa Ghazyendha sering memamerkan
    gaya hidup mewah
    , termasuk perjalanan dengan jet pribadi dan pengeluaran bulanan yang mencapai Rp 1,2 miliar.
    Ghazyendha diketahui menjabat sebagai direktur utama di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara di Kabupaten Kotabaru, Kalsel, yang juga merupakan daerah di mana ayahnya, Rosyanto, pernah menjabat sebagai kapolres.
    Kritik terhadap Rosyanto pun mengalir, terutama dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi III, Abdullah, yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Abdullah mendesak Kapolri Listiyo Sigit Prabowo untuk memberikan teguran kepada Rosyanto mengenai gaya hidup mewah anaknya.
    “Anak pejabat polisi tidak pantas memamerkan gaya hidup mewah, itu tindakan yang memalukan,” ujar Abdullah dalam keterangannya yang dikutip dari
    Kompas.com
    , Minggu (2/3/2025).
    Abdullah menambahkan, pamer gaya hidup mewah oleh anak pejabat negara di media sosial di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran adalah hal yang wajar jika membuat publik marah.
    “Akhirnya sang ayah yang menjadi sasaran kekesalan dan kemarahan masyarakat,” jelasnya.
    Setelah kasus
    flexing
    anaknya viral, warganet juga mencari informasi lebih lanjut tentang Rosyanto.
    Diketahui bahwa Rosyanto belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (
    LHKPN
    ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tidak ada nama Rosyanto dalam situs e-LHKPN KPK.
    “Berdasarkan
    database
    kami, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya,” ujar Budi, dikutip dari
    Kompas.com
    , Senin (3/2/2025).
    Budi menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, Rosyanto seharusnya melakukan pengisian dan pelaporan LHKPN sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
    “Setiap pelaporan LHKPN, sebagai instrumen pencegahan korupsi, akan dilakukan analisis administratif kemudian dipublikasikan sebagai bentuk transparansi bagi masyarakat,” jelasnya.
    Menanggapi sorotan publik, Polda Kalsel melalui Kepala Bidang Humas Kombes Adam Erwindi memberikan bantahan.
    Adam menjelaskan bahwa acara ulang tahun Rosyanto digelar di Auditorium Polda Kalsel di Banjarbaru pada Rabu (26/2/2025) dengan sederhana, mengundang anak yatim, alim ulama, dan tokoh masyarakat, serta dirangkaikan dengan syukuran dan doa bersama menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.
    “Dalam kegiatan itu,
    Kapolda Kalsel
    memberikan tali asih kepada anak-anak yatim,” ujar Adam dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2025).
    Dalam acara tersebut, Kapolda Kalsel juga menerima hadiah berupa foto ulama besar Kalsel, Syech Muhammad Arsyad Al Banjari, dari para tokoh agama yang hadir.
    “Kami sangat berterima kasih atas pemberian foto Syech Muhammad Arsyad Al Banjari ini. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati, tidak hanya oleh masyarakat Kalsel, tetapi juga oleh umat Islam di seluruh Indonesia,” jelas Adam.
    Rosyanto resmi menjabat sebagai Kapolda Kalsel mulai 11 November 2024, menggantikan Irjen Winarto.
    Sebagian besar karirnya sebagai polisi dihabiskan di Kalsel, termasuk menjabat sebagai Wakapolda Kalsel, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalsel, dan Kapolres Kotabaru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video penangkapan mahasiswa pembakar foto Prabowo Gibran, benarkah?

    Video penangkapan mahasiswa pembakar foto Prabowo Gibran, benarkah?

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di X menarasikan penangkapan mahasiswa yang membakar foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subiantor dan Gibran Rakabuming Raka saat unjuk rasa.

    Pada Februari lalu, ribuan mahasiswa di Malang berdemo menolak efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan. Mereka mencoret dan membakar spanduk bergambar Prabowo-Gibran.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Mahasewa yang jadi dalang pembak4r foto Prabowo Gibran di tangkap”

    Namun, benarkah video mahasiswa pembakar foto Prabowo Gibran saat demo ditangkap?

    Unggahan yang menarasikan video mahasiswa pembakar foto Prabowo Gibran saat demo ditangkap. Faktanya, video tersebut merupakan penangkapan 13 mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan buntut bentrokan sesama mahasiswa yang terjadi pada Kamis 5 Desember 2024. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Tribun News yang berjudul “13 MAHASISWA UNIKA SANTO THOMAS MEDAN Jadi Tersangka Buntut Tawuran Fakultas Teknik VS Pertanian” yang diunggah 9 Desember 2024.

    Dalam keterangannya, Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap 13 mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan buntut bentrokan sesama mahasiswa yang terjadi pada Kamis 5 Desember lalu di Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Medan Selayang.

    Sebanyak 13 orang mahasiswa terdiri dari laki-laki semua ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Saat pemaparan, mahasiswa itu tampak mengenakan baju tahanan berwarna kuning dan diborgol.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Berencana Relokasi Rumah yang Rawan Banjir

    Pemerintah Berencana Relokasi Rumah yang Rawan Banjir

    Key: Relokasi Rumah 

    Sum: 

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana untuk merelokasi rumah-rumah yang berada di lokasi rawan banjir. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sebagai respons atas banjir hebat yang melanda sejumlah titik di Jawa Barat, Jakarta, dan daerah lainnya.

    “Sekarang kan infrastrukturnya belum bisa kita pulihkan karena masih banjir. Kemarin di Cisarua saya juga sudah ke sana dan ini mesti di tata kembali untuk penempatan rumah-rumah dan izin-izin rumah, dan sebagainya,” katanya setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Diana menyatakan, relokasi rumah-rumah yang rawan terdampak banjir perlu dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dia mengaku rencana relokasi rumah ini sudah dibicarakan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara).

    “Perlu normalisasi, kami harus bicara dengan pemda, dan saya juga sudah bicara sama Pak Ara mungkin nanti bisa membantu juga. Pak Ara bisa membantu untuk rumah-rumah (bantaran kali) direlokasi itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan,” ujar Diana terkait relokasi rumah rawan bencana.

    Merespons banjir hebat yang melanda sejumlah daerah, Diana menegaskan bahwa musibah ini bukan disebabkan oleh masalah infrastruktur seperti tanggul yang jebol, melainkan diakibatkan karena curah hujan yang tinggi.

    Meski begitu, pemerintah akan tetap berupaya memastikan keamanan infastruktur, termasuk memulihkan jalan nasional yang rusak. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah melakukan evakuasi korban banjir sebagaimana yang telah diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dia (presiden) merasa sedih masih banyak yang terkena banjir, tetapi ini kita tetap bersama membantu korban banjir,” pungkasnya tentang relokasi rumah rawan banjir.

  • Jamu Duta Besar Tajikistan, Menlu Sugiono Bicarakan Asta Cita Presiden Prabowo di Sektor Hilirisasi – Halaman all

    Jamu Duta Besar Tajikistan, Menlu Sugiono Bicarakan Asta Cita Presiden Prabowo di Sektor Hilirisasi – Halaman all

    Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri

    Tayang: Rabu, 5 Maret 2025 04:52 WIB

    Dokumentasi Kementerian Luar Negeri

    KERJA SAMA EKONOMI – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri di Kantor Kemlu RI, Jakarta pada Selasa (4/3/2025). Sugiono bahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menjamu Duta Besar Non-Residen Republik Tajikistan Ardasher Qodiri di Kantor Kemlu RI, Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Sugiono menyampaikan, hubungan diplomatik Indonesia dengan Tajikistan telah berlangsung selama 30 tahun.

    Pertemuan ini lanjutnya, juga merupakan respons positif atas kunjungan pejabat tinggi antar kedua negara di mana sebelumnya Perdana Menteri Tajikistan berkunjung ke Bali saat penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada tahun 2024 lalu.

    Dalam kesempatan itu, Sugiono juga membahas penguatan komitmen kerja sama bilateral kedua negara, khususnya terkait harapan perluasan investasi sektor hilirisasi industri mineral. 

    Mengingat, Tajikistan merupakan investor terbesar dari kawasan Asia Tengah yang menanamkan dana mencapai 5 juta dolar AS dalam kurun 5 tahun terakhir di Indonesia.

    “Hal tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” kata Sugiono dalam keterangan Kemlu RI, Selasa.

    Selain sektor ekonomi, Sugiono juga menyampaikan harapan kedua negara bisa segera menandatangani beberapa perjanjian untuk penguatan kerja sama bilateral di bidang politik maupun ekonomi.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini