Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Tak Ada Program Kerja 100 Hari Pertama, Bupati Tuban Bakal Lakukan Efisiensi Anggaran

    Tak Ada Program Kerja 100 Hari Pertama, Bupati Tuban Bakal Lakukan Efisiensi Anggaran

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

    TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Tidak ada program kerja 100 hari pertama, Bupati dan Wakil Bupati Tuban, akan fokus tuntaskan program yang belum tuntas di periode sebelumnya, Rabu (5/4/2025).

    Kepada wartawan, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan jika di 100 hari kerja pertamanya bekerja, usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pihaknya tidak membuat program 100 hari kerja.

    “Dari periode awal saya menjabat, tidak ada program 100 hari kerja. Tapi insyaallah progres masih sama, menyelesaikan yang belum tuntas,” ujar Lindra.

    Lebih lanjut Lindra menjelaskan jika dari hasil retret kepala daerah selama 8 hari yang di dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Pemerintah Kabupaten Tuban akan melakukan beberapa penyesuaian seperti arahan Presiden Republik Indonesia, penyesuaian tersebut seperti halnya efisiensi anggaran.

    “Kita akan melakukan penyesuaian sesuai arahan presiden,” imbuhnya.

    Untuk efisiensi sendiri, nantinya Pemkab Tuban akan mengecualikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi swasembada pangan.

    Selain itu Lindra juga menyampaikan amanat dari presiden Prabowo Subianto, jika Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah-daerah harus berkualitas.

    “Beliau (Presiden,red) ingin SDM setiap daerah itu yang berkualitas,” bebernya.

    Agar tujuan tersebut bisa tercipta nantinya Pemerintah Kabupaten Tuban akan menciptakan kesempatan seluas luasnya, untuk masyarakat berwirausaha dan mencari lapangan usaha baru.

  • Kapan Gaji 13 dan 14 Cair? Ini Jawaban Sri Mulyani

    Kapan Gaji 13 dan 14 Cair? Ini Jawaban Sri Mulyani

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan langsung kepastian Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat dikonfirmasi wartawan ketika menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 4 Maret 2025.

    “Nanti diumumkan Bapak Presiden, kami sedang siapkan. Insya Allah segera selesai,” ucap Menteri Keuangan seperti dikutip dari Antara.

    Sinyal Pencairan THR 2025

    Ia meminta wartawan menanti lebih lanjut informasi yang akan disampaikan langsung Presiden Prabowo, saat ditanya detail THR ASN.

    Menkeu dijadwalkan bertemu Prabowo guna melakukan rapat internal membahas persiapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk 2026.

    Sri Mulyani sebelumnya memberi sinyal gaji 13 dan 14 (THR) ASN tetap cair pada Kamis, 6 Februari 2025. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk gaji 13 dan 14 tapi tidak merinci besarannya ketika ditemui di Jakarta.

    Ia menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut dan meminta publik menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan THR ASN.

    Hak ASN

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, gaji 13 dan 14 ASN adalah hak yang akan tetap dibayarkan. Ia menanggapi isu pemerintah berencana menghapus gaji 13 dan THR ASN tahun 2025 pada Jumat, 7 Februari 2025 di Jakarta.

    Hal ini sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    “Jadi, gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menkeu kan juga sudah beri pernyataan soal itu,” ujar Hasan saat memberi keterangan di Kantor PCO Jakarta.

    Pihaknya mengungkapkan, belanja pegawai tak termasuk struktur efisiensi anggaran yang diinstruksikan Prabowo Subianto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapkan Proyek Pengganti LPG, Bahlil: Kita Tidak Butuh Investor!

    Siapkan Proyek Pengganti LPG, Bahlil: Kita Tidak Butuh Investor!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan mempercepat hilirisasi batu bara menjadi gas atau gasifikasi batu bara menjadi Dhmethyl Ether (DME). Pengembangan industri DME ini akan dimanfaatkan sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    Proyek ini direncanakan akan dibangun secara paralel di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

    “Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batubara low-calorie (kalori rendah) sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor (LPG),” jelas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dikutip Rabu (5/2/2025).

    Pembangunan industri DME kali ini, sambung Bahlil, tidak akan lagi bergantung dengan investor luar negeri, melainkan sumber daya dan modal dalam negeri, yang akan dijalankan melalui kebijakan Pemerintah. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina.

    “Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden, memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capexnya semua dari Pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tidak ada lagi yang tergantung kepada pihak lain,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri ESDM menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai US$40 miliar. Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

    Investasi Rp 180 Triliun

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyatakan, bahwa dari 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menjadi yang terbesar.

    Adapun, nilai investasi dari proyek ini diperkirakan mencapai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 180 triliun (asumsi kurs Rp 16.450 per US$).

    Dari 21 proyek hilirisasi, terdapat 4 proyek hilirisasi DME, 1 proyek hilirisasi besi, 1 proyek hilirisasi alumina, 1 proyek hilirisasi aluminium, 2 proyek hilirisasi tembaga, dan 2 proyek hilirisasi nikel. “Paling gede DME, DME-nya 4. DME-nya 4 itu sekitar US$ 11 miliar,” kata Tri ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (5/3/2025).

    Tri memastikan bahwa pendanaan proyek DME akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sementara itu, pelaksana proyek masih dalam tahap pembahasan dan berpotensi melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Nanti pelaksananya bisa BUMN atau yang lain, sampai ke tataran pelaksana masih dalam pembahasan,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • Dibayarkan 3 Minggu Sebelum Lebaran, THR ASN 2025 Cair 100 Persen atau Tidak? ini Kata Sri Mulyani

    Dibayarkan 3 Minggu Sebelum Lebaran, THR ASN 2025 Cair 100 Persen atau Tidak? ini Kata Sri Mulyani

    TRIBUNJATIM.COM – Kepastian soal kapan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi Aparatus Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan.

    Sebelumnya, waktu pembayaran THR ASN 2025 telah diumumkan oleh Presiden Prabowo.

    Menurut Prabowo, THR ASN akan dibayarkan pada Maret 2025.

    “Pencairan THR ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Senin (17/2/2025).

    Namun jumlah THR yang diberikan 100 persen atau tidak turut menjadi sorotan imbas efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

    “Nanti saja ya,” ucapnya, dikutip dari Kompas.com pada Selasa (4/3/2025).

    Diketahui, Pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk membayar tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pada 2025. 

    Ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 48,7 triliun.

    Pencairan THR ASN dijadwalkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.

    Sementara Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025.

    Namun, perlu diketahui, tidak semua ASN berhak menerima THR PNS 2025.

    Hanya beberapa kelompok ASN saja yang berhak menerimanya.

    Lantas, siapa saja kelompok ASN yang tidak menerima THR 2025?

    Kelompok yang tidak berhak menerima THR PNS

    Pemberian THR kepada ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2024.

    Merujuk Pasal 5 PP Nomor 14/2024, THR tidak akan diberikan kepada PNS dan TNI-Polri yang sedang dalam kondisi tertentu.

    Berikut daftar kelompok PNS dan TNI-Polri yang tidak berhak menerima THR:

    PNS dan TNI-Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain.
    PNS dan TNI-Polri yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    TETAP CAIR – Ilustrasi uang ratusan ribu untuk Tunjangan Hari Raya (THR). Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 atau tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri tetap cair pada 2025, Kamis (6/2/2025). (SHUTTERSTOCK/FR_IMAGE)

    Kelompok yang berhak menerima THR PNS

    Pemerintah telah menetapkan pemberian THR kepada ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 14/2024.

    Mengacu aturan tersebut, THR diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

    Berikut kelompok yang berhak menerima THR PNS:

    1. ASN yang terdiri dari:

    PNS dan Calon PNS
    PPPK
    Prajurit TNI
    Anggota Polri
    Pejabat Negara

    2. Pensiunan

    3. Penerima Pensiun

    4. Penerima Tunjangan

    Selain itu, pemerintah juga memberikan THR kepada pegawai non-ASN yang belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama satu tahun.

    Pegawai non-ASN berhak menerima THR 2025 jika:

    Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas
    Telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Komponen THR PNS 2025

    Berdasarkan PP No 14 Tahun 2024, besaran THR akan setara dengan gaji pokok yang ditambah dengan komponen-komponen berikut ini:

    Tunjangan keluarga
    Tunjangan pangan
    Tunjangan jabatan/umum
    Tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di pemerintah daerah.
    Komponen tersebut diberikan sesuai dengan pangkat, jabatan, dan peringkat/kelas jabatan masing-masing penerima.

    Sedangkan komponen bagi penerima pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan terdiri dari:

    Gaji pokok
    Tunjangan keluarga
    Tunjangan pangan
    Tambahan penghasilan pensiun.

    Bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, dalam komponennya juga terdapat tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru dengan besaran 100 persen yang diterima dalam satu bulan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Kapan Pencairan THR 2025, Akan Diumumkan Presiden Prabowo

    Kapan Pencairan THR 2025, Akan Diumumkan Presiden Prabowo

    Liputan6.com, Bandung – Memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat mulai membicarakan terkait waktu pencairan THR atau Tunjangan Hari Raya. Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menjamin terkait THR 2025 bagi ASN dan pekerja swasta.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengumuman terkait waktu pencairan tunjangan hari raya atau THR keagamaan di tahun ini.

    “Nanti diumumkan Bapak Presiden,” ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu, para menteri dalam rapat koordinasi tingkat menteri pada Kamis, 27 Februari 2025 menyatakan bahwa pencairan THR untuk ASN rencananya dicairkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran 2025 atau Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Adapun Sri Mulyani belum bisa menyampaikan besaran THR yang diberikan mencapai 100 persen. Namun, sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sudah menganggarkan Rp50 Triliun untuk THR Pensiunan, PNS, TNI-Polri di tahun ini.

    Melalui anggaran tersebut, jumlahnya dilaporkan meningkat dibandingkan pada tahun lalu yaitu sekitar Rp 48,7 Triliun. Sebagai informasi, merujuk SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024 Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025.

    Selain itu, pencairan THR PNS 2025 dipastikan cepat dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, dan mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor terutama perdagangan dan jasa.

  • Tinjau Korban Banjir di Bekasi, Mensos: Selama di Pengungsian, Kebutuhan Warga Akan Kami Cukupi

    Tinjau Korban Banjir di Bekasi, Mensos: Selama di Pengungsian, Kebutuhan Warga Akan Kami Cukupi

    Tinjau Korban Banjir di Bekasi, Mensos: Selama di Pengungsian, Kebutuhan Warga Akan Kami Cukupi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf memastikan para pengungsi yang terdampak
    banjir di Bekasi
    mendapatkan layanan dengan baik, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
    Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan, kebutuhan para pengungsi akan terus dipenuhi selama mereka masih memerlukan bantuan.
    “Selama (warga) di pengungsian, semua (kebutuhan) akan kami cukupi, baik sahur maupun berbuka dan juga kebutuhan lainnya,” katanya dalam siaran pers, Rabu (5/3/2025). 
    Ia juga menyatakan bahwa selama warga masih berada di pengungsian, mereka menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah (pemda).
    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat meninjau lokasi pengungsian
    korban banjir
    di Bekasi bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Selasa (4/3/2025) malam. 
    Ia menambahkan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga mendukung penanganan bencana dengan menyediakan logistik dan
    shelter
    bagi warga terdampak.
    “Sampai malam ini cukup banyak (bantuan) yang kami kirim, mulai dari kasur, bantal, obat-obatan, pakaian, makanan siap saji dan tenda. Sebagian lagi kami dukung dengan membuat dapur umum di Kecamatan Jatiasih,” jelas Gus Ipul.
    Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan senilai Rp 561 juta yang terdiri dari 3.500 paket makanan siap saji, 500 selimut, 400 kasur, 100
    kidware
    , 50 paket tenda gulung, serta tiga unit perahu karet untuk mendukung proses evakuasi warga terdampak banjir.
    Selain bantuan logistik, Kemensos juga menyediakan kebutuhan khusus bagi anak-anak serta layanan psikososial. Ibu hamil dan anak-anak menjadi prioritas utama dalam pelayanan ini.
    Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, terdapat dua titik utama pengungsian di Kota Bekasi. Salah satunya berada di Gudang BNPB yang saat ini menampung sekitar 600 jiwa dari 297 kepala keluarga (KK).
    Ia juga menjelaskan bahwa banjir di Kota Bekasi termasuk dalam kategori cukup tinggi dibanding wilayah lain di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).
    Untuk mengurangi dampaknya, BNPB telah melakukan upaya modifikasi cuaca.
    Suharyanto menambahkan, kondisi banjir di beberapa wilayah Jabodetabek mulai membaik berkat kerja sama berbagai pihak dalam upaya penanganan bencana.
    Dia berharap, kolaborasi dan sinergi tersebut dapat mempercepat penanggulangan bencana banjir, khususnya di Bekasi dan wilayah terdampak lainnya. 
    “Dengan kerja sama semua pihak, khususnya dari Bapak Mensos Gus Ipul yang langsung turun ke lapangan, mudah-mudahan (banjir) di Kota Bekasi segera terselesaikan,” kata Suharyanto.
    BNPB juga mengerahkan personel untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 
    Selain itu, Tagana dan relawan turut membantu dalam pendirian dapur umum serta layanan kesehatan di lokasi pengungsian.
    Salah satu pengungsi asal Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Eka Putri (40), mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima.
    “Senang mendapat penanganan yang baik, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Alhamdulillah ini sangat membantu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aturan THR Ojol Siap Terbit, Menaker Minta Grab-GoTo Kasih Uang Tunai

    Aturan THR Ojol Siap Terbit, Menaker Minta Grab-GoTo Kasih Uang Tunai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah serius menggodok aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk pekerja ojek online (ojol). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa tidak lama lagi regulasi mengenai THR untuk ojol bakal keluar. Saat ini sedang dalam bahasan mengenai besarannya berdasarkan berbagai faktor.

    “Jadi saya optimis tidak lama lagi itu kita akan selesai, Itu bagian dari yang sedang kita bahas sekarang. Jadi mencari formula yang kemudian bisa meng-cover kompleksitas tadi. Jadi kompleksitasnya itu dari jenis angkutannya, layanannya, jam kerjanya. Ini yang kemudian butuh waktu untuk kita keluar dengan sebuah formula,” katanya di kantor Kemnaker, Rabu (5/3/2025).

    Adapun pemerintah meminta THR-nya dalam bentuk uang tunai. Hal ini berbeda dengan sebelumnya dimana manajemen atau aplikator lebih memilih untuk memberikan kebutuhan pokok.

    “Ini yang kemudian terkait dengan formula yang kita butuh waktu melihat kompleksitas tadi. Kita mintanya nanti adalah dalam bentuk uang tunai. Yang namanya terkait dengan hari raya kita kejar, kita punya target waktu,” sebut Yassierli.

    Di luar dugaan, bukannya justru menolak, namun Ia mengklaim pengusaha justru menerima usulan tersebut, bahkan sudah ada diskusi yang cair antara pemerintah dan pengusaha dalam pembayarannya.

    “Jadi ini masih proses. Beberapa pengusaha responnya siap, buktinya beberapa kali kami diskusi ada kontennya, menurut saya terjadi diskusi. Jadi bukan kekeuh-kekeuhan, tapi kemudian mencoba saling memahami,” sebutnya.

    Dalam menghasilkan keputusan tersebut, Yassierli mengklaim untuk lebih mengutamakan dialog, sehingga keputusannya merupakan hasil dari sebuah musyawarah. Saat ini tengah dalam tahap solusi final.

    “Kita bisa saja Memaksakan satu sisi, tapi sekali lagi yang kita utamakan itu adalah Dialog Dan kami dari pemerintah Dari kementerian ketenangan kerjaan Mau rapat yang kesekian-kesekian Kita siap, tapi kita tentu punya batas waktu,” sebutnya.

    Sementara itu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenzer Gerungan atau Noel mengakui bahwa selama 10 tahun terakhir atau di zaman Jokowi tidak ada THR.

    “Gebrakan baru lah ya, bayangkan 10 tahun THR tidak ada untuk aplikator, seandainya berhasil baru di eranya pak Prabowo, menterinya pak Yassierli dan wamennya saya tuh THR buat ojol, ini gebrakan luar biasa,” ujar Noel.

    (fab/fab)

  • Pak Prabowo, Target Tax Ratio 18% Dinilai Lebih Rasional

    Pak Prabowo, Target Tax Ratio 18% Dinilai Lebih Rasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB sebesar 18% lebih rasional untuk saat ini, ketimbang harapan Presiden Prabowo Subianto yakni tax ratio 23%.

    Direktur Eksekutif dan Analis Kebijakan Pajak Pratama-Kreston Tax Reserch Institute Prianto Budi Saptono menyampaikan dengan kondisi ekonom global dan domestik terkini, dirinya optimistis 80% bahwa target 18% masih mampu tercapai pada akhir kepemimpinan Prabowo.

    “Secara rasional, target 18% pada 2029 pasti lebih rasional dari target 23%,” ujarnya, Rabu (5/3/2025).

    Sekalipun untuk mencapai 18%, pemerintah harus punya usaha lebih atau extra effort agar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak mampu lebih besar dari tingkat pertumbuhan PDB.

    Pada 2024, penerimaan pajak hanya mampu tumbuh sebesar 3,5% atau masih lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama, yakni sebesar 5,03%.

    Sementara pertumbuhan penerimaan dari kepabeanan dan cukai mampu tumbuh sebesar 4,9%, lebih mendekati pertumbuhan ekonomi meski tetap lebih rendah. 

    Melihat bagian Sasaran Fiskal Tahun 2025-2029 dalam Peraturan Presiden Nomor 12/2025 tentang RPJMN 2025—2029, rasio pendapatan negara ditargetkan pada rentang 13,75%—18%.

    Sementara rasio penerimaan pajak dalam arti luas, termasuk bea dan cukai, ditargetkan pada rentang 11,52%—15%.

    Membandingkan dengan realisasi 2024 sebesar 10,07%, artinya dalam lima tahun ke depan penerimaan perpajakan diharapkan setidaknya mampu naik sebesar 4,93%.

    Usaha lebih yang harus pemerintah lakukan menjadi kewajiban karena hal yang menjadi masalah, penerimaan negara tertahan tak lebih dari 11% dalam 10 tahun terakhir.

    Pada 2015, tax ratio sebesar 10,76%. Bukannya mengalami perbaikan, pada 2016 justru rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB menurun ke level 10,36% dan menyentuh 9,89% pada 2017.

    Lebih jauh lagi, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 59/2024 tentang RPJPN 2025—2045, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB hanya berada di rentang 18% hingga 20%, bukan 23%.

    Sasaran tersebut bahkan tidak jauh berbeda dengan target pada 2029 alias 16 tahun sebelum 2045.

    Ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek penerimaan ke level 23% diyakini dengan terobosan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan negara.

    Prabowo turut menyebutkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Strategi itu menjadi salah satu cara untuk menciptakan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal yang memadai, demi mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045.

    Tercatat bahwa rendahnya pendapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi (administration gap) maupun kebijakan (policy gap) yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai enabler untuk optimalisasi pendapatan negara.

    Sebelumnya, Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan terus fokus dalam mengumpulkan penerimaan pajak dengan menempuh berbagai upaya, termasuk memperkuat penegakan hukum.

    “Antara lain perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berupa edukasi perpajakan, pengawasan pajak dan law enforcement [penegakan hukum],” ujar Dwi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (9/2/2025).

    Selain itu, sambungnya, Ditjen Pajak akan melakukan peningkatan kerja sama perpajakan internasional serta optimalisasi kegiatan joint audit, analisis, investigasi, hingga intelijen.

  • Dirikan Pabrik Biomass Baru, MKTR Optimalkan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit – Halaman all

    Dirikan Pabrik Biomass Baru, MKTR Optimalkan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemanfaatan limbah kelapa sawit di industri perkebunan kini semakin masif. Seperti yang dijalankan PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR).

    Melalui anak usahanya, PT Menthobi Hijau Lestari (MHL), MKTR menegaskan komitmennya dalam inovasi industri perkebunan dengan membangun pabrik biomassa EFB Pellet (pellet dari tandan kosong kelapa sawit).

    Langkah ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerjasama Operasional (Joint Operation Agreement) dengan partner PT Suar Energi Futura untuk membangun fasilitas produksi baru berkapasitas 10 ton per jam.  

    Direktur MKTR, Pahlevi Pangerang mengatakan, kolaborasi ini akan memperkuat posisi MKTR sebagai bagian terdepan di green industry yang mengutamakan semangat keberlanjutan (sustainability) serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “Kerjasama ini merupakan strategi jangka panjang MKTR dalam mengoptimalkan limbah sawit menjadi sumber energi terbarukan. Keberadaan pabrik ini menjadi solusi bagi industri kelapa sawit dalam mengatasi permasalahan limbah tandan kosong (jankos),” kata Pahlevi Pangerang dikutip Rabu, 5 Maret 2025. 

    Pahlevi menjelaskan, pabrik akan memasuki tahap komersial pada kuartal keempat 2025. Selain berkontribusi dalam efisiensi biaya penanganan limbah, fasilitas ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi MKTR dan industri sawit secara luas.

    EFB Pellet: Biomass untuk Energi Hijau

    Direktur MHL Dadan Ramdhani mengungkapkan, sejak November 2024, MHL telah melakukan uji coba produksi EFB Pellet dengan membangun fasilitas proses dengan kapasitas kecil untuk memastikan hasil Biomass Pellet telah memenuhi standar biomassa yang dibutuhkan industri.

    Yakni, memiliki kandungan kalori tinggi, rendah potasium dan klorin untuk mengurangi risiko korosi pada boiler, moisture sesuai standar untuk memastikan efisiensi pembakaran, dan aman digunakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

    Sebagai langkah awal, MHL telah melakukan burning test dengan perbandingan EFB pellet dan cangkang sawit yang dibakar secara terpisah.

    “Hasil uji coba menunjukkan performa yang melampaui ekspektasi awal, menegaskan potensi besar EFB pellet sebagai sumber energi terbarukan,” kata Dadan.

    Dadan optimistis, pabrik ini akan menjadi game changer dalam industri pengelolaan limbah sawit. Selain meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, langkah ini juga berkontribusi dalam mencapai target transisi energi hijau nasional.

    EFB Pellet merupakan sumber energi alternatif ekonomis yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan industri dan pembangkit listrik.

    Keberadaan pabrik ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong penggunaan energi hijau, sebagaimana tertuang dalam target Astacita pemerintahan Presiden Prabowo di sektor energi. (tribunnews/fin)

  • Anies: Inginnya Dikerjakan Cepat, Segera Peresmian, Supaya Bisa Difoto untuk Pemilu Berikutnya

    Anies: Inginnya Dikerjakan Cepat, Segera Peresmian, Supaya Bisa Difoto untuk Pemilu Berikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies Baswedan disambut bahkan dielu-elukan ribuan jemaah saat menyampaikan ceramah agama di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Senin (3/3/2025) malam.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mendapati sejumlah pertanyaan dari jemaah terkait banyak hal salah satunya isu politik dalam negeri dan kebijakan pemerintah.

    Anies diminta memberikan pandangannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya ingin bertanya, Abah sempat nyenggol investasi dan pendidikan. Apakah MBG yang dicetuskan salah satu investasi terbaik untuk masa depan pendidikan di Indonesia ini? Karena Abah bilang investasi pendidikan nggak sebentar apakah makan bergizi gratis salah satu investasi pendidikan yang terbaik untuk sekarang ini?” tanya peserta bernama Upi.

    Anies lalu menjawab dengan hati-hati dan sedikit menyentil pemerintahan Prabowo Subianto, yang tak lain lawan politiknya pada Pilpres lalu.

    Menurut Anies, Program MBG sudah berjalan sesuai janji politik Prabowo pada kontestasi lalu. Ia mendoakan program pemberian makan kepada siswa dan anak-anak itu berjalan lancar tanpa hambatan.

    Namun Anies memberikan catatan dan kritiknya.

    “Soal MBG, sebaiknya saya jangan komentar, ya soal ini. Kan, sudah jelas pemenangnya siapa. Jadi yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar. Cuma, pendidikan itu bukan soal makan, tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat,” jawab Anies.