Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Struktur Danantara Diumumkan Pekan Depan, Rosan Pastikan Diisi Sosok yang Bersih dan Berpengalaman – Page 3

    Struktur Danantara Diumumkan Pekan Depan, Rosan Pastikan Diisi Sosok yang Bersih dan Berpengalaman – Page 3

    Sebelumnya, Kepala atau CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani melibatkan tim independen internasional dalam menyeleksi susunan struktur organisasinya. Hal ini sesuai keinginan Prabowo yang meminta agar anggota Danantara harhs diisi sosok profesional

    “Ya, pesan Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah benar-benar tim yang harus profesional dan memang kompeten dibidangnya,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Oleh sebab itu, kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi,” sambungnya.

    Menurut dia, tim independen internasional ini akan membantu menyeleksi anggota Danantara. Rosan menegaskan dirinya ingin Danantara diisi orang-orang yang kompeten dan memiliki visi yang sama.

    “Kita ingin benar-benar tim yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya dan tentunya mempunyai visi yang sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia. Jadi itu yang kita akan bentuk bersama-sama,” jelasnya.

     

  • Menaker Tekankan Pentingnya Data Valid Terkait Jumlah PHK

    Menaker Tekankan Pentingnya Data Valid Terkait Jumlah PHK

    JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan, pentingnya data valid terkait jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang belakangan ini terjadi di Indonesia.

    Menurut dia, tidak semua kabar soal gelombang PHK adalah benar.

    Dia mencontohkan, PT Mayora Indah Tbk yang sebelumnya dikabarkan telah melakukan PHK massal terhadap para pekerjanya, ternyata tidak benar.

    “Ada beberapa perusahaan yang ketika kami baca di media dituliskan ada PHK. Namun, setelah kita cek, tidak semuanya (benar). Contohnya, Mayora tidak seperti itu. Ada beberapa yang dilaporkan PHK malah pekerjanya bertambah,” kata Menaker dilansir ANTARA, Rabu, 5 Maret.

    “Kami butuh dukungan media untuk bisa melihat informasi ini secara utuh. Validitas informasi yang beredar harus kita jaga,” sambung Yassierli.

    Lebih lanjut, Menaker mengatakan, berdasarkan pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada Selasa 4 Maret 2025, industri manufaktur domestik terus mengalami pertumbuhan sekaligus menyerap tenaga kerja baru lebih banyak dibanding angka PHK.

    Menurut data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai berproduksi tahun 2024 mencapai 1.082.998 tenaga kerja baru.

    Angka ini lebih besar dari jumlah PHK yang dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2024 sebesar 48.345 orang.

    Sebagai catatan, jumlah pekerja yang ter-PHK pada periode tersebut bukan hanya merupakan pekerja di sektor manufaktur, tetapi angka total untuk semua sektor ekonomi.

    “Pesan positif ini harus disampaikan. Walaupun kami tidak menutup mata kalau ada perusahaan/industri yang berada di fase kontraksi, tapi ada juga yang tumbuh,” kata Menaker.

    Dia menambahkan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi adanya PHK, mulai dari kondisi ekonomi makro, daya saing perusahaan, hingga tata kelola internal perusahaan.

    Menaker Yassierli mengaku cukup optimistis penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun ini akan menunjukkan pertumbuhan.

    “Ada (industri/perusahaan) yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, dan program-program strategis Presiden Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama untuk (mewujudkan hal) ini,” ujar dia.

  • Rosan: Danantara Bakal Hati-hati Investasi, Hilirisasi Prioritas Utama

    Rosan: Danantara Bakal Hati-hati Investasi, Hilirisasi Prioritas Utama

    Bisnis.com, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa investasi yang dilakukan oleh pihaknya akan mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudent.

    Dalam pengambilan keputusan investasi, Rosan melanjutkan bahwa nantinya akan ada tim komite investasi yang akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek yang akan didanai. Termasuk menganalisis 21 proyek hilirisasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah.

    Hal ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara Dony Oskaria dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    “Kami mempunyai parameter-parameter dan memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja. Namun, parameter juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya,” ujar Rosan kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa evaluasi proyek dilakukan secara profesional oleh berbagai tingkat komite di Danantara. Baik di level operasional, investasi, maupun di tingkat BP Danantara.

    Menurutnya, dengan pendekatan profesional ini, mereka ingin memastikan bahwa investasi yang instansi lakukan telah melalui kajian yang matang, termasuk aspek risiko, legalitas, administrasi, serta daya saing dan keseimbangan supply dan demand di masa depan.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa terkait dengan proyek yang akan didanai oleh Danantara, Rosan menekankan bahwa hilirisasi memang menjadi salah satu prioritas utama.

    “Proyek-proyeknya kami lihat, memang ya terutama adalah hilirisasi kami lihat, karena kembali lagi kami ingin menangkap semua nilai tambah atau value added yang ada di kami, itu kami akan lanjutkan. Kemudian kembali lagi, ya itu daya saing, kami juga bisa lihat daya saingnya ke depannya itu seperti apa,” katanya.

    Selain hilirisasi, sektor energi baru terbarukan (EBT) dan pusat data (data center) juga menjadi bagian dari rencana investasi Danantara.

    Menurutnya, dengan pendekatan investasi yang berbasis kehati-hatian dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, Danantara diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan jangka panjang Indonesia

    “Karena yang paling penting adalah itu investasi kita ini mempunyai dampak positif terhadap ke depannya, terhadap anak cucu kita. Nah itu juga salah satu pegangannya gitu ya, jadi kita bilang kalau Danantara invest ya, we invest for the future,” tegas Rosan.

  • Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tok, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keberadaan PSN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga mendorong pemerataan pembangunan.

    Keputusan penetapan PSN itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken pada 10 Februari 2025.

    Dalam aturan tersebut menyebutkan proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. 

    “Perencanaan dan penyusunan proyek strategis nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” demikian seperti dikutip dalam aturan itu, Kamis (6/3/2025).

    Pada aturan itu juga menyebutkan PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

     “PSN dirancang untuk mendukung RPJMN 2025-2029, yang selaras dengan program prioritas presiden,”ujar  Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

    Adapun Proyek Strategis Nasional dalam era Prabowo itu antara lain program makan bergizi gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Dari 77 PSN untuk 2025-2029, ada 29 PSN baru, sedangkan sisanya atau tepatnya 48 PSN carry over dari Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, belum diketahui detil total nilai 77 PSN tersebut.

     

    Adapun 29  PSN baru tersebut, antara lain:

    1.Program Makan Bergizi Nasional dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator).

    2.Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator).

    3.Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator).

    4.Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Kesehatan.

    5.Program penuntasan TBC yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kesehatan.

    6.Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate dilakukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan. Sebagai pelaksana yakni Kementerian Pertanian dan swasta.

    7.Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator).

    8.Layanan Irigasi pendukung lumbung pangan nasional yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum.

    9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pertanian, swasta.

    10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang dilakukan di Bali dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, swasta.

    11.Revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura yang dilakukan di Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    12.Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaam Umum Pemprov DKI Jakarta.

    13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi yang dilakukan di Kalimantan Utara dengan pelaksana swasta.

    14. Bioetanol (berbasis tebu) yang dilakukan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan yang dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

    15. Biorefinery Sumatera yang dilakukan di Riau, Sumatera Selatan dengan pelaksana yakni PT Pertamina.

    16. RDMP RU VI Balongan yang dilakukan di Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina.

    17. Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar dilaksanakan di Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua dengan pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta.

    18.Program hilirisasi garam yang dilaksanakan di Jawa Timur dengan pelaksana BUMN, swasta.

    19.Program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dengan pelaksana swasta.

    20.Program hilirisasi nikel, timah bauksit, tembaga yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat dengan pelaksana PT MIND ID, Swasta.

    21.Program pengembangan industri dirgantara: pengembangan N210 Amfibi yang dilakukan nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia.

    22.Program pengembangan industri kimia yang dilakukan di Banten dengan pelaksana yakni swasta.

    23.Pengembangan layanan digital pemerintah terpadu yang dilakukan nasional dengan pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator).

    24. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan nasional dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial.

    25.Pengembangan pelabuhan Ambon Terpadu yang dilakukan di Maluku dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan.

    26.Pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas yang dilakukan di Sumatera dengan pelaksana BUMN (penugasan)

    27.Penataan kawasan pusat pemerintah daerah otonomi baru (DOB) Papua yang dilakukan di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat. Pelaksana proyek itu antara lain Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat.

    28.Pembagunan 3 juta rumah yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator).

    29. Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dilakukan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado. Pelaksananya yakni Pemerintah Kota lokasi proyek dan swasta.

  • Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam kunjungan kerja ke kantor pusat OECD di Paris, Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini menandai komitmen Indonesia atas keinginannya menjadi anggota penuh OECD.

    Selain itu juga bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.

    Selang satu tahun pasca dibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.

    Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 sampai 2029 dan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai bagian dari penegasan komitmen politik Pemerintah Indonesia, Airlangga akan segera melaporkan perkembangan proses aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta. 

    Diharapkan dari pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi. 

    Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang. 

    Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

    Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi OECD.

    “Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” ujar Airlangga. 

    Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara.

    Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Airlangga juga menggarisbawahi rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.

    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan penyusunan dokumen Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025. 

    Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.

    Dukungan teknis dari Sekretariat OECD sangat bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi. 

    “Kami menyambut positif dukungan Sekretariat OECD untuk pelaksanaan diskusi teknis selanjutnya,” ujar Airlangga.

    Sebagai penutup diskusi, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa negara anggota OECD.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia,” pungkas Airlangga. 

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar OECD untuk mendiskusikan rencana dukungan konkret ke depan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Duta Besar RI untuk Paris Mohamad Oemar, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto. 
     

  • Kepala Badan Gizi Nasional Datangi KPK, Ada Apa?

    Kepala Badan Gizi Nasional Datangi KPK, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 5 Maret 2025.

    Pada kesempatan ini, ia meminta KPK memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena menelan anggaran yang cukup besar.

    “Program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK,” kata Dadan di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Maret 2025.

    Dadan mengungkapkan, dalam kesempatan ini pihak KPK memberikan pengarahan agar tata kelola keuangan dilakukan secara transparan.

    Selain itu, KPK juga memberikan saran agar BGN menggunakan teknologi informasi untuk mendukung transparansi serta efisiensi kegiatan, termasuk dalam pencegahan potensi penyalahgunaan anggaran.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan, KPK juga menawarkan dukungan berupa sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki lembaga antirasuah untuk turut terlibat dalam struktur Badan Gizi Nasional, tawaran ini akan diakomodasi dan ditindaklanjuti oleh BGN.

    Secara khusus KPK akan melakukan sidak untuk membandingkan antara sistem tata kelola sesuai dengan kenyataan di lapangan.

    “Kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya jika dari kedeputian pencegahan akan melakukan sidak ke satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia dan juga termasuk ke kantor Badan Gizi Nasional,” ujar Dadan.

    KPK Minta BGN Gunakan Anggaran Sebaik-baiknya

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Harefa menyampaikan pesan pimpinan KPK yang mengingatkan BGN agar mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penggunaan dana yang dimanipulasi.

    “Jangan sampai ada anggaran yang misalnya Rp10 ribu tetapi digunakannya hanya Rp9 ribu tapi dilaporkannya Rp10 ribu. Ini diingatkan supaya jangan sampai itu terjadi dan dari BGN sudah menyiapkan tata kelola yang baik,” ujar Cahya.

    Sebagai langkah lanjutan, kata Cahya, Kedeputian Pencegahan KPK akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan sistem tata kelola yang diterapkan BGN sudah berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kemudian juga dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN,” ucap Cahya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mantan-mantan Presiden Jadi Penasihat Danantara, Rosan: Tunggu Tanggal Mainnya

    Mantan-mantan Presiden Jadi Penasihat Danantara, Rosan: Tunggu Tanggal Mainnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, angkat bicara terkait peluang presiden Indonesia terdahulu akan dilibatkan sebagai dewan penasihat badan tersebut.

    Rosan meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman struktural lengkap Danantara yang akan disampaikan pekan depan, termasuk kepastian apakah mantan-mantan presiden akan dilibatkan dalam badan pengelola kekayaan negara itu.

    “Nanti tunggu tanggal mainnya, minggu depan kami umumkan semua secara lengkap,” ungkap Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Saat ini, kata Rosan, pihaknya masih menyusun struktur lengkap Danantara dengan dibantu oleh tim independen nasional dan internasional untuk menyeleksi.

    Dia juga mengaku terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Presiden Prabowo terkait struktural Danantara, termasuk memberikan CV calon-calon pemegang jabatan di badan pengelola investasi tersebut.

    Selain Rosan, Presiden Prabowo telah menunjuk Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) dan Donny Oskaria sebagai chief operation officer (COO) Danantara. Untuk ketua dewan pengawas dijabat oleh Erick Thohir, sedangkan wakil dewan pengawas ditempati oleh Muliaman Hadad.

    Nantinya, struktur Danantara akan dilengkapi dengan sejumlah posisi antara lain adalah dewan pengawas, dewan penasihat, oversight committee, komite audit, komite investasi, hingga komite etik.

    Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, Rosan mengatakan bahwa pihaknya diminta untuk menyusun tim yang diisi nama-nama sebagai profesional, bersih dari praktik-praktik korupsi, hingga merupakan figur terbaik nasional dan global.

    Hal ini agar Danantara dapat menjalankan perannya dengan tata kelola yang baik, memegang prinsip kehati-hatian, transparan, dan penuh dengan integritas.

    “Track record-nya bersih, reputable, market bisa menilai. Justru kami ingin nama-nama ini market biar bisa melihat karena kita akan terbuka. Jadi kami perkenalkan dulu,” ucap Rosan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara, Senin (24/2/2025). Dalam acara peluncuran itu oleh Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga ikut menekan tombol tanda Danantara resmi diluncurkan.
     

  • Video: Prabowo Minta Pengembang Nakal Rumah Subsidi Diblacklist

    Video: Prabowo Minta Pengembang Nakal Rumah Subsidi Diblacklist

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan membuat daftar hitam atau blacklist bagi pengembang rumah subsidi yang tidak bertanggung jawab alias nakal. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk melindungi masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi.

    Selengkapnya dalam Property Point, CNBC Indonesia (Rabu, 05/03/2025)

  • Prabowo Tegaskan Tak Boleh Ada Titipan di Struktur Danantara

    Prabowo Tegaskan Tak Boleh Ada Titipan di Struktur Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta tidak ada titipan dalam struktur Badan Pengelola Investasi Nasional Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

    Prabowo menegaskan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan tim Danantara guna memastikan keberlanjutan investasi yang berdaya saing dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Prabowo memberikan arahan agar pemilihan tim Danantara dilakukan dengan selektif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. 

    “Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, pilihlah orang-orang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/3/2025).

    Sebagai bagian dari upaya perekrutan yang transparan dan profesional, Rosan mengatakan bahwa Danantara bekerja sama dengan headhunter dan advisor dari dalam maupun luar negeri. 

    Dia juga menegaskan bahwa daftar nama akan diumumkan dalam waktu dekat agar masyarakat dapat menilai sendiri kredibilitas tim yang akan mengelola dana investasi nasional tersebut.

    “Harapannya dalam waktu dekat mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya,” pungkas Rosan.

  • 2 Tahun Insentif Spektrum Menggantung, Pengusaha Telekomunikasi Menjerit

    2 Tahun Insentif Spektrum Menggantung, Pengusaha Telekomunikasi Menjerit

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi) mengeluhkan beban ongkos regulasi telekomunikasi yang terus membengkak di tengah tumbuh landai pendapatan operator seluler.

    Atsi telah memberikan rekomendasi usulan mengenai biaya regulasi pada 2023. Namun, 2 tahun berjalan pemerintah tak kunjung memberi jawaban. 

    Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengatakan bahwa pembahasan mengenai ongkos regulator masih berjalan. Setelah 2 tahun  lalu ATSI mengumpulkan usulan peninjauan ulang ongkos regulasi, belum ada keputusan mengenai nasib regulatory charges.

    “ATSI sudah memberikan kajian 2 tahun lalu pada 2023, mungkin kalau mau [pemerintah] tinjau lagi angkanya, siapa tahu turun lagi,” kata Merza di sela-sela acara MoU Digital Forum 2025, Rabu (5/3/2/2025). 

    Sebelumnya, data GSMA (Global System for Mobile Communications) menyebutkan bahwa rasio biaya spektrum frekuensi tahunan di Indonesia mencapai 12,2% pada 2023. Rasio ini didasarkan pada pendapatan operator seluler di Indonesia.

    Artinya, 12,2% dari total pendapatan yang dibukukan operator, mengalir untuk menebus biaya spektrum frekuensi. Jika operator seluler membukukan pendapatan Rp100 triliun, maka sekitar Rp12,2 triliun akan mengalir ke kantong pemerintah. 

    GSMA memproyeksikan bahwa rasio biaya spektrum frekuensi di Indonesia akan mencapai 20% pada  2030 jika pemerintah tidak bertindak. Hingga saat ini pemerintah belum mengambil sikap terkait ongkos regulasi. 

    Merza menduga lambatnya proses peninjauan ongkos regulasi karena reorganisasi yang tengah terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Merza berharap pembahasan di internal Komdigi dapat terjadi lebih cepat, di tengah banyaknya program pemerintah saat ini. Industri akan coba terus bertahan semampunya.
    “Peraturan harus tetap diikuti tetapi kami ingin ada forum-forum yang bisa mengkaji itu semua agar lebih menyehatkan industri,” kata Merza.

    Merza menambahkan untuk membahas kelanjutan dari insentif spektrum frekuensi, ATSI bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pengelola Nama Domain Indonesia (Pandi) akan menggelar Indonesia Digital Forum 2025. 

    Dalam forum tersebut APJII menyuarakan mengenai ‘banjir’ perusahaan internet yang sulit dipertanggungjawabkan. Sementara itu, ATSI mengangkat isu proses konsolidasi antar operator telekomunikasi di tengah kondisi yang cukup menantang dan biaya regulasi tinggi.