Tag: Prabowo

  • Lancarkan Mudik Gratis, Pemerintah akan Luncurkan Aplikasi Nusantara Hub

    Lancarkan Mudik Gratis, Pemerintah akan Luncurkan Aplikasi Nusantara Hub

    PIKIRAN RAKYAT – Untuk mendukung program Mudik Gratis, pemerintah akan meluncurkan aplikasi Nusantara Hub. Kementerian Perhubungan menjadi pemimpin untuk membuatnya.

    “Jadi tahun ini kami akan launching nanti yang lead adalah Kementerian Perhubungan untuk membuat platform terpadu mudik gratis Nusantara Hub,” tutur Pratikno selaku Menko PMK.

    Ia menjelaskannya saat konferensi pers setelah rapat tingkat menteri membahas persiapan hari raya Idul Fitri, Rabu 5 Maret 2025.

    Praktino menambahkan aplikasi ini akan membantu mendistribusikan penumpang secara merata ke seluruh moda transportasi. Selain itu, untuk koordinasi data pemudik dengan penyedia moda transportasi.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN mengumumkan program Mudik Gratis akan kembali diadakan tahun ini. Koutanya sebanyak 100000 pemudik. Moda transportasi yang digunakan yaitu jalur darat, laut, dan udara.

    Berikut rincian jumlah kendaraan setiap moda transportasi tersebut. Sebanyak 1.360 bus untuk 67.000 pemudik. 90 kereta api yang untuk 28.000 pemudik, dan 26 kapal laut untuk 5.000 pemudik.

    Sebanyak 76 BUMN siap mengantarkan pemudik ke kampung halaman. Pendaftaran dimulai tanggal 3 Maret sampai 17 Maret 2025. Bila kuota telah terpenuhi, pendaftaran akan ditutup.

    Tujuannya lebih dari 200 di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

    Dalam rapat tersebut, Praktikno menjelaskan membahas juga kesehatan pengemudi moda transportasi dan beberapa hal untuk mengurai penumpukan saat arus puncak baik saat menjelang maupun sesudah lebaran.

    Sementara itu, Menteri BUMM Erick Thohir menyebut program tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ingin menghadirkan kebijakan prorakyat saat masa lebaran.

    Nah, bila ingin mudik, untuk menghemat dana dan tenaga, mendaftarkan mengikuti program tersebut bisa menjadi alternatif. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Punya 77 PSN, Mana Saja yang Bisa Digarap Swasta? – Page 3

    Prabowo Punya 77 PSN, Mana Saja yang Bisa Digarap Swasta? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pihak swasta akan mendapat peran dalam menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, tidak semua PSN bisa dikerjakan oleh pihak swasta.

    Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilik sejumlah PSN yang bisa digarap oleh swasta. Hal ini untuk menutup kebutuhan dana pemerintah atas PSN tersebut.

    “Jadi, makanya pemerintah mengajak, termasuk juga proyek strategis berupa pembaruan kilang minyak, eksplorasi potensi minyak yang baru, itu strategis,” ungkap Ronny kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

    Dia menilai, proyek minyak dan gas bumi (migas), tambang, hingga perumahan menarik bagi pengusaha swasta. 

    “Itu proyek sangat menarik bagi swasta, migas, begitu juga dengan tambang, nikel, dan sebagainya, itu bisa menjadi proyek strategis nasional yang melibatkan swasta, termasuk juga perumahan,” bebernya.

    Soal perumahan, Ronny menilai pemerintah bisa masuk pada aspek insentif atau kemudahan yang diberikan kepada pengusaha. Sehingga semakin menarik bagi swasta untuk ikut menggarap PSN.

    “Tinggal pemerintah mungkin membicarakan bentuk kerjasamanya seperti apa, insentif yang bisa diberikan seperti apa, kemudahan regulasi yang bisa diberikan seperti apa, atau penyedaan modal sekian persen bisa disertakan seperti apa, walaupun tetap ujungnya dikerjakan oleh swasta. Bisa saja, sangat bisa,” beber dia.

    Diawasi Bappenas

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Bappenas menerapkan manajemen risiko dalam PSN untuk memastikan pelaksanaan PSN berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional,” kata Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com.

  • Kebijakan Impor & HBA Baru China Bikin Rupiah Tertekan, BI Intervensi Pasar

    Kebijakan Impor & HBA Baru China Bikin Rupiah Tertekan, BI Intervensi Pasar

    Jakarta

    Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan 0,7% ke level Rp 16.578 per US$ pada Jumat pekan lalu, menyentuh titik terendah sejak April 2020. Pelemahan ini terjadi di tengah kebijakan tarif impor dari Kanada dan Meksiko yang mulai berlaku awal pekan ini.

    Menanggapi kondisi ini, Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi pasar guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan valuta asing serta menjaga kepercayaan pasar. Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas Rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

    Saat ini, mayoritas mata uang Asia juga menghadapi tekanan akibat kebijakan perdagangan AS serta ketidakpastian terkait arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed). Faktor domestik, termasuk kebijakan ekonomi terbaru, turut meningkatkan sentimen negatif di kalangan investor, yang tercermin dari arus keluar modal sebesar Rp10,33 triliun dalam sepekan terakhir.

    Penolakan China terhadap HBA Baru Berpotensi Menghambat Ekspor Batu Bara

    Berdasarkan riset PT KISI Asset Management, dalam perkembangan sektor energi, beberapa pembeli batu bara asal China menolak implementasi Harga Batubara Acuan (HBA) yang baru. Eksportir batu bara Indonesia pun meminta masa transisi selama enam bulan untuk mengakomodasi perubahan ini, mengingat sosialisasi dan implementasi kebijakan dinilai terlalu cepat.

    Penetapan HBA bertujuan untuk memberikan Indonesia kontrol lebih besar atas harga ekspor batu bara serta menjaga stabilitas harga domestik. Namun, kebijakan ini berpotensi menghambat permintaan dari China, dengan kemungkinan adanya pembatalan atau renegosiasi kontrak oleh pembeli.

    “Jika hal ini terjadi, maka dampaknya dapat berujung pada penurunan volume ekspor dan pendapatan dari sektor batu bara Indonesia,” tulis Ekonom KISI AM Arfian Prasetya Aji.

    BI Sediakan Rp 130 Triliun untuk Program Perumahan Terjangkau

    Bank Indonesia menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp130 triliun. BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

    BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan:

    1. Memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

    2. Menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

    3. Mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi.

    Namun, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi Bank Indonesia. Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen.

    “Jika kekhawatiran ini berlanjut, maka potensi arus modal keluar bisa meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia,” jelas Arfian.

    (fdl/fdl)

  • Tokoh Dunia Gabung Jokowi-SBY Jadi Dewan Pengawas Danantara, Ide Prabowo

    Tokoh Dunia Gabung Jokowi-SBY Jadi Dewan Pengawas Danantara, Ide Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ada wacana bergabungnya tokoh global sebagai jajaran dari Dewan Penasihat, untuk Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Artinya yang bersangkutan akan menemani kerja eks Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Presiden RI Prabowo Subianto sendiri yang mempertimbangkan tokoh dunia menjadi bagian dari proyek besar ini.

    Hal ini ditegaskan Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara Dony Oskaria, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

    Ia menyebutkan, nama-nama tokoh global tersebut telah diajukan kepada Presiden Prabowo usai disiapkan oleh pihaknya.

    “Itu sedang dikonfirmasi tentunya, siapa orangnya belum bisa dipastikan. Presiden nanti akan menilai. Yang pasti bahwa karena ini (ingin) menjadi satu hal yang baik dan bagus secara tata kelola kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden yang akan mengumumkan,” kata Dony.

    Dony menjelaskan bahwa alasan memilih tokoh global untuk mengisi posisi Dewan Penasihat Danantara Indonesia, adalah agar para individu berpengalaman di bidang investasi dapat memberikan masukan terbaik bagi Indonesia.

    Oleh karena itu, tokoh-tokoh global yang diajukan oleh pengurus Danantara Indonesia berasal dari berbagai latar belakang, sehingga mereka dapat memberikan nasihat yang optimal dalam pengelolaan investasi-investasi BPI tersebut.

    “Kemampuan mereka ada yang bidang investment, risk management, ada bidang macam-macam diharapkan tentu expertise-nya tentu mereka punya reputasi yang sangat baik. Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” ujar Dony.

    Dony memastikan bahwa untuk Dewan Pengawas Danantara Indonesia, akan tetap mengandalkan badan dan lembaga non-kementerian dari dalam negeri, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang akan bertugas mengawasi kinerja BPI.

    Prabowo Berhati-hati Soal Danantara

    Sebelumnya, pada Senin, 27 Februari 2025, Presiden RI Prabowo Subianto, bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa Danantara, sebagai sovereign wealth fund Indonesia, akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal sekitar 20 miliar dolar AS.

    Kepala Negara menekankan bahwa pengelolaan Danantara Indonesia harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengutamakan transparansi, dan dapat diaudit oleh pihak manapun.

    “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Prabowo Minta Kebutuhan Dasar Pengungsi Banjir Terpenuhi

    Presiden Prabowo Minta Kebutuhan Dasar Pengungsi Banjir Terpenuhi

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto meminta kebutuhan dasar pengungsi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, hingga Bekasi terpenuhi. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kebutuhan dasar pengungsi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, hingga Bekasi terpenuhi. Kebutuhan dasar itu diantaranya makanan, air bersih, tempat tidur, dan layanan kesehatan.

    Pesan Prabowo itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau lokasi pengungsian bencana banjir di Wisma Tanah Air dan Universitas Binawan, dikutip Kamis (6/3/2025).

    “Kami bergerak cepat sesuai arahan Presiden untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, terutama makanan, air bersih, tempat tidur, dan layanan kesehatan, dapat terpenuhi. Tidak boleh ada warga terdampak yang kesulitan mendapatkan bantuan,” ujar Gus Ipul.

    Diketahui, banjir yang melanda wilayah Cawang dan Cililitan sejak Senin menyebabkan ratusan warga terdampak, terutama di RW 9, 10, dan 11 Kelurahan Cawang serta beberapa wilayah di Kelurahan Cililitan. Pada Selasa pagi pukul 08.00 WIB, posko resmi dibuka di dua titik utama, yaitu Musala dan Lobby 1 Universitas Binawan, setelah air semakin meluap dan warga mulai berdatangan ke lokasi pengungsian.

    Jumlah pengungsi di Universitas Binawan awalnya mencapai 646 jiwa. Seiring dengan surutnya air, sebagian warga memilih kembali ke rumah masing-masing, sehingga jumlah pengungsi yang masih bertahan saat ini adalah 221 jiwa. Sementara itu, jumlah pengungsi di Wisma Tanah Air tercatat sebanyak 199 jiwa. Sebagian besar warga yang masih bertahan di pengungsian adalah mereka yang rumahnya belum layak huni.

    Guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, Kementerian Sosial menggelontorkan berbagai bantuan di dua lokasi pengungsian, yaitu untuk lokasi Universitas Binawan telah disalurkan 40 lembar kasur lipat, 40 lembar selimut, 30 paket kids ware, dan 100 paket makanan siap saji.

    Kemudian, untuk Wisma Tanah Air telah tersalurkan 99 lembar kasur lipat, 100 lembar selimut, 240 paket makanan cepat saji, dan 4 paket kids ware.

    Selain bantuan logistik, Kementerian Sosial juga mengkoordinasikan tim penanganan pengungsi yang terdiri dari tim logistik, yang memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Tim Layanan Dukungan Sosial, yang memberikan pendampingan psikososial bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lansia. Serta tim pendataan, yang terus memperbarui jumlah pengungsi serta kebutuhan mereka di lokasi.

    (cip)

  • Prabowo Bangun 77 PSN, DPR Ingatkan Program Mandatori – Page 3

    Prabowo Bangun 77 PSN, DPR Ingatkan Program Mandatori – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada 10 Februari 2025.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan bahwa ia optimis 29 PSN baru di era pemerintahan Presiden Prabowo dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang besar pada masyarakat.

    Hal itu mengingat 77 PSN akan diarahkan pada penguatan sektor pangan, SDM (pendidikan dan kesehatan), hilirisasi, perumahan, konektivitas, dan pengelolaan sampah.

    “Kebutuhan Pembangunan Nasional sangat besar karena banyak hal yg perlu dibangun baik infrastruktur, pelayanan, pemberdayaan. Oleh karena itu diperlukan Prioritas dan strategi pendanaannya,” ujar Dolfie kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Dolfie lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya akan mencermati terkait dengan pemenuhan alokasi anggaran 77 PSN.

    “Karena selain PSN inisiatif baru, pemerintah juga punya kewajiban untuk memenuhi program yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan program mandatory seperti 20% anggaran pendidikan,” ia menjelaskan.

    Menurutnya, apapun sektor yang difokuskan dalam suatu PSN, pada akhirnya yg menjadi ukuran adalah tingkat kesejahteraan rakyat, penghasilan rakyat, peluang lapangan kerja, hingga angka kemiskinan menurun.

    “Prioritas pada mengamankan Pemenuhan kebutuhan dasar: Pangan, Kesehatan, Pendidikan, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Pelayanan Sosial,” imbuh Dolfie.

    Sebagai informasi, PSN dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun badan usaha swasta.

    Kontribusi dari berbagai pihak ini sangat penting untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2025-2029.

     

  • Deretan Tokoh Global akan Duduki Jabatan di Danantara, Bakal Diumumkan Pekan Depan – Page 3

    Deretan Tokoh Global akan Duduki Jabatan di Danantara, Bakal Diumumkan Pekan Depan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan sejumlah tokoh global akan masuk dalam susunan struktur BPI Danantara. Nantinya, merela bakal menduduki posisi dewan penasihat.

    “Kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu Pak Presiden yang akan mengumumkan,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Dony menjelaskan sejumlah tokoh global itu memiliki kemampuan dalam bidang investasi hingga menajemen risiko. Mereka sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing.

    “Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” ucap Dony.

    Dony menambahkan, pihaknya telah menyerahkan daftar riwayat hidup tokoh global itu ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang pasti nanti teman-teman akan melihat bahwa semuanya adalah para profesional top yang bergabung dengan Danantara,” Dony yakin.

    Prabowo Ingin Nama-nama Terbaik Isi Jabatan di Danantara

    Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai susunan tim yang akan mengisi di Danantara. Kepada Rosan, Prabowo berpesan agar Danantara diisi oleh orang-orang terbaik dan tidak boleh ada titipan.

    “Kita laporkan adalah pembentukan mengisi dari tim yang memang akan bersama-sama di danantara juga Di level operasi. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik’,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).

     

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran Danantara, sebuah badan pengelola dana investasi senilai hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun (kurs USD 16.187 per rupiah). Rencananya, Danantara akan diluncurkan 24 Februari 20…

  • Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG

    Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG

    Serba-serbi Sekolah Rakyat, Satu Lagi Program Prabowo Selain MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Selain Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden
    Prabowo Subianto
    menggagas
    Sekolah Rakyat
    yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, utamanya miskin ekstrem.
    Anak-anak tersebut masih berada di bawah asuhan orangtua, sehingga mereka nantinya akan mendapat pembinaan.
    Pemerintah mengeklaim bahwa program ini adalah upaya konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
    Penanggung jawab program ini adalah
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) yang dipimpin oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
    Gus Ipul menuturkan, tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah menyediakan
    pendidikan gratis
    dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
    Diharapkan, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di masyarakat.
    “Ini adalah bentuk konkret dari upaya Presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya dan nanti berperan signifikan pada Indonesia Emas di tahun 2045,” kata Gus Ipul, dalam jumpa pers di sela-sela rapat pembahasan pembentukan Sekolah Rakyat, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Program ini rencananya bakal berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
    Namun, untuk kepastiannya, Kemensos bersama pemangku kepentingan masih melakukan kajian dan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
     
    Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk asrama atau
    boarding school
    .
    Kurikulum yang diterapkan juga akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.
    Kurikulum ini bakal diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
    Untuk merealisasikan program ini, Presiden Prabowo menunjuk Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014, sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
    Mohammad Nuh dianggap sebagai sosok yang berkapasitas membimbing dan mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
    “Karena beliau punya legitimasi, punya kapasitas untuk bisa membimbing kita mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini,” ucap Gus Ipul, di samping M Nuh.
    Kendati begitu, Gus Ipul tetap memastikan Kemensos bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk mendukung terselenggaranya Sekolah Rakyat.
    Sementara itu, M Nuh meyakini program Sekolah Rakyat bakal mampu mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
    Dia pun merujuk pada berbagai studi akademik bahwa pendidikan pasti bisa memotong mata rantai kemiskinan.
    “Dari kajian empirik pun juga demikian. Sehingga sudah benar ini cara ini. Jalannya sudah benar. Tinggal kita perkuat, kita realisasikan,” ucap M Nuh.
    “Yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Mensos, ini akan kita mulai tahun ini. Tahun akademik, tahun ajaran 2025-2026. Insya Allah. Bismillah,” tambah dia.
     
    Presiden Prabowo memastikan dukungan penuh terhadap pendanaan program Sekolah Rakyat.
    Meskipun rincian anggaran belum dipublikasikan secara resmi, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan dana yang diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai rencana.
    “Tentu anggarannya akan didukung oleh Presiden. Nanti kita lihat lah,” kata Gus Ipul.
    Selain itu, Kemensos bakal bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk soal perizinan, penyiapan guru, dan pengembangan kurikulum.
    Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
    Hal ini disampaikan Gus Ipul pada Selasa (4/3/2025) malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Prabowo, kata Gus Ipul, meminta agar dirinya bekerja sama dengan kepala daerah terkait pembukaan Sekolah Rakyat.
    “Tadi juga disampaikan Presiden, jadi Presiden meminta
    sekolah rakyat
    ada percepatan, kita diminta nanti kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota agar 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama yang untuk masyarakat miskin, maupun miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Selasa malam.
    Pihak Kemensos, tim formatur, dan kementerian/lembaga lainnya terus menggelar rapat untuk membahas penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
    Ia memastikan semua kementerian/lembaga terkait memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung terselenggaranya program ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Danantara Pasang Tokoh Luar Negeri di Kursi Dewan Penasihat – Halaman all

    Alasan Danantara Pasang Tokoh Luar Negeri di Kursi Dewan Penasihat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara, Dony Oskaria, mengatakan, pelibatan tokoh tokoh global di dewan penasihat Danantara diharapkan dapat memberikan masukan sesuai dengan kemampuannya di bidang investment, risk management, dan lainnya.

    “Diharapkan tentu expertise-nya tentu mereka punya reputasi yang sangat baik. Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” kata Dony Oskaria usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu, 5 Maret 2025.

    Dony mengatakan, susunan jajaran pengurus lengkap Danantara akan diumumkan pekan depan yang mencakup dewan pengawas dan dewan penasihat.

    Dia menyebutkan, nantinya figur-figur global akan ditempatkan di Dewan Penasihat. Sementara untuk dewan pengawas berasal dari dalam negeri dan sebagian telah diumumkan.

    Adanya Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas tersebut kata dia menunjukkan bahwa Danantara dijalankan dengan sangat hati hati.

    “Karena itu yang bergabung juga profesional, yang punya niat baik. Kalau enggak mereka takut kan melihat pengawasnya segitu banyak. Jadi ini satu garansi juga buat masyarakat bahwa tata kelola daripada Danantara ini menjadi prioritas bagi kita,” katanya.

    Terkait rumor masuknya seorang konglomerat asal China dalam jajaran Dewan Penasihat, Dony menegaskan bahwa hal tersebut merupakan gosip.

    “Itu saya belum tahu, ya itu mungkin gosip-gosip ya,” katanya.

    Menanggapi pembentukan Danantara ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bidang Ekonomi Moneter dan Keuangan Telisa Aulia Falianty mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam mengelola APBN pasca pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurutnya, pembentukan Danantara akan berdampak serius pada pengeluaran jangka pendek yang akan mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam postur APBN.

    “Seluruh pemerintah sekarang kan udah dividen nya dikasih ke danantara seperti itu, jadi ini kan mengurangi PNBP gitu, karena itu mungkin hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan supaya menjaga APBN kita tetap dan tidak mengganggu tadi, program-program untuk rakyat,” kata Telisa dalam Wawancara Khusus bersama Tribunnews, dikutip Senin (3/3/2025).

    Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga penerimaan negara agar setoran PNBP tetap baik. Penerimaan pajak juga perlu didorong dengan kondisi daya beli masyarakat yang masih melemah.

    Dia juga memprediksi penerimaan pajak tahun ini akan turun di bawah yang ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun atau naik 13,9 persen jika dibandingkan dengan outlook 2024

    “Cash Pemerintah dan penerimaannya harus dijaga karena kan ini PPN enggak jadi naik kan kemarin. Jadi ada kehilangan penerimaan juga yang tadinya diproyeksikan. Nah sedangkan pengeluaran banyak banget nih,” ucap dia.

    “Kemudian dari pajaknya seperti apa dengan kondisi daya beli masyarakat yang melemah dan sebagainya, penerimaan pajak kan itu bisa, ada kemungkinan saya tidak berharap seperti itu, tapi ada kemungkinan bisa agak sedikit di bawah target karena tadi cortexnya belum berjalan,” sambungnya.

    Telisa berharap Kementerian Keuangan bisa mengantisipasi dampak dari pembentukan Danantara. Meskipun untuk jangka panjang, Danantara ini diyakini akan membantu APBN. 

  • Rosan Bantah IHSG Terus Merosot Karena Kehadiran Danantara – Halaman all

    Rosan Bantah IHSG Terus Merosot Karena Kehadiran Danantara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – CEO Danantara Rosan Roeslani menampik, turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) belakangan ini karena pasar merespon negatif peluncuran badan yang dia pimpin.

    Ia mengatakan turunnya IHSG tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga ASEAN. Hal itu disampaukan Rosan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu malam, (5/3/2025).

    “IHSG kita ini memang turun. tapi tidak hanya di Indonesia saja. Di emerging market, di negara ASEAN pun, semua memang sedang mengalami penurunan,” katanya.

    Rosan mengatakan IHSG kembali rebound pada Senin lalu. Bahkan saham saham BUMN sudah kembali naik.

    “Bahkan harga-harga bank kita ini sudah di atas harga pada tanggal 24 kemarin,” katanya.

    Rosan mengaku tidak khawatir dengan gejolak IHSG tersebut. Pasalnya kata dia, fundamental perusahaan perusahaan Indonesia kuat.

    “Jadi kita percaya semua ini dengan fundamental. Bapak Presiden pun tadi membicarakan seperti ini juga. Beliau percaya pada fundamental kita kuat,” katanya.

    Rosan mengatakan fluktuatifnya nilai saham di bursa merupakan hal yang wajar. Yang terpenting kata dia fundamental perusahaan perusahaan tersebut kokoh.

    “Jadi kalau itu turun karena ada persepsi atau secara teknikal, itu adalah suatu hal yang sangat wajar dan sangat lumrah dalam kenaikan harga turun dari saham-saham kita. Tapi yang penting fundamental kita baik,” pungkasnya.

    IHSG sejak awal tahun ini terus merosot hingga 11,43 persen. Kapitalisasi pasar di BEI hanya Rp 10,879 atau turun 11,68 persen secara bulanan (month to day dan turun 11,8 persen year to day.

    Investor asing di bursaa ramai-ramai menarik dananya dari pasar modal RI dengan net sell mencapai Rp18,19 triliun secara bulanan dan mencapai Rp 21,9 triliun sejak awal tahun.