Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Eddy Soeparno Minta Keekonomian Proyek DME Pengganti LPG Dikaji Cermat

    Eddy Soeparno Minta Keekonomian Proyek DME Pengganti LPG Dikaji Cermat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi terobosan hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME). Namun, Eddy menyampaikan catatan mengenai pentingnya kebijakan ini memperhatikan keekonomian dari produk utamanya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dari 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat Presiden Prabowo, proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether atau pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi yang terbesar.

    “Ketika menjadi pimpinan Komisi VII DPR dari tahun 2019-2024, saya mendalami proses hilirisasi batubara menjadi DME dan kami terbentur pada kendala utama yakni keekonomian dari produk jadinya,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

    Dia menjelaskan bahan baku yang digunakan untuk diproses menjadi DME adalah batubara dengan kandungan kalori yang baik sehingga biaya yang dibutuhkan cukup tinggi.

    “Karena feedstock batubara yang digunakan berkalori 4000 – 4200, biaya bahan bakunya relatif tinggi. Sehingga ketika melalui proses produksi menjadi DME, harga barang jadinya menjadi mahal dan bahkan dalam hitungan kami bisa lebih mahal daripada impor LPG. Padahal tujuan kita memproduksi DME adalah justru untuk mensubstitusi penggunaan LPG,” tuturnya.

    Eddy menjelaskan kendala dan perhitungan keekonomian pada saat itu yang membuat kebijakan hilirisasi batubara ini akhirnya tidak berlanjut.

    “Kendala keekonomian ini membuat dua BUMN kita, serta salah satu perusahaan batubara swasta nasional membatalkan investasi dengan perusahaan Airproducts dari Amerika yang memang ahli dalam proses hilirisasi batubara,” ungkapnya.

    Karena itu ke depan, Eddy mengusulkan agar para pengambil kebijakan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan agar keekonomian produk DME lebih murah dibandingkan LPG.

    Kajian ini penting untuk memastikan kebijakan hilirisasi batubara dapat mengurangi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

    “Jika impor LPG masih lebih murah dibandingkan produksi DME, ada baiknya kita mengkaji peningkatan kapasitas produksi LPG dalam negeri ketimbang membangun fasilitas produksi DME. Paling tidak hal ini akan mengurangi impor LPG secara signifikan sehingga tidak menguras devisa kita. Jika di masa mendatang teknologi produksi DME menjadi lebih terjangkau, kita bisa melangkah untuk melakukan hilirisasi batubara,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Program Prabowo Dekat dengan Teologi Al-Maun Muhammadiyah

    Program Prabowo Dekat dengan Teologi Al-Maun Muhammadiyah

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengadopsi landasan teologi Al-Maun. Teologi ini merupakan landasan teologis Muhammadiyah yang bersumber dari Al-Qur’an.

    Zulhas mengatakan, pemerintah saat ini sangat dekat dengan landasan teologi Muhammadiyah. Pertama, teologi itu tercermin dalam program Prabowo, di mana pemerintah memberi makan kepada anak-anak yang membutuhkan.

    “Kita ini, Pemerintah sebenarnya mengamalkan ideologi Al-Maun. Programnya Pak Prabowo sekarang itu, sangat dekat dengan teologi itu. Yang pertama, memberikan makan anak-anak kita yang memerlukan,” kata Zulhas dalam sambutannya di sebuah acara di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Kedua, pemerintah tengah menyusun Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Zulhas mengaku ditunjuk sebagai Ketua Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Ia mengatakan, Kopdes ke depan akan memotong rantai pasok di 70.000 desa. Melalui pemangkasan rantai pasok ini, harga barang akan lebih stabil hingga ke desa-desa.

    “Saya ambil contoh misalnya kalau harga barang dari kota X rupiah maka pembeli sampai ke desa itu akan X plus, plus, plus, plus, dia akan dipotong. Yang kedua, hasil dari desa sampai ke kota itu perantara yang di tengah itu mendapat manfaat lebih dari 50% lebih tinggi dari apa yang didapat oleh produsen atau petani, itu akan dipotong,” jelasnya.

    Zulhas membuka ruang Kopdes Merah Putih dapat dikelola oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Satu gerai Kopdes Merah Putih, kata Zulhas, memiliki luas 20×20 meter.

    Nantinya, Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi gudang pasokan bahan pokok dan gerai-gerai warung murah di berbagai desa. “Pendek kata, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Prabowo menurut saya sangat dekat dengan teologi itu,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga mencerminkan amalan teologi Al-Maun. Zulhas mengatakan, BPI Danantara ini dibentuk untuk menyelaraskan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Danantara itu yang di atas. Kalau selama ini ekonomi kita sebagian besar sangat bebas. Nah ini Pak Presiden mencoba menyelaraskan dengan Undang-undang Dasar Pasal 3 terutama Ayat 2. Ini yang pertama. Mudah-mudahan ini akan menjadi karena seacra konsepnya begitu bagus tinggal ini tergantung pada implementasinya atau perasaan itu saja,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Indosat Gandeng Cisco dan Komdigi, Siapkan Talenta Keamanan Siber Berstandar Global

    Indosat Gandeng Cisco dan Komdigi, Siapkan Talenta Keamanan Siber Berstandar Global

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) dan Cisco bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membangun ekosistem talenta keamanan siber berdaya saing global.

    Melalui program IDCamp, Indosat mengintegrasikan modul pembelajaran keamanan siber tingkat lanjut dari Cisco, membuka akses bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh sertifikasi global di bidang ini. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo mengapresiasi inisiatif dari sektor swasta yang sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan tangguh. 

    “Melalui kolaborasi bersama Indosat dan Cisco, teknologi dapat menjadi pendorong inovasi yang memberdayakan masyarakat,” kata Angga dalam keteranganya, Kamis (6/3/2025).

    Di lain sisi, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menegaskan bahwa pemberdayaan Indonesia tidak hanya bergantung pada infrastruktur digital yang kuat, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. 

    “Kami berkomitmen untuk membekali talenta Indonesia dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi setiap individu, membuka peluang baru dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global di bidang teknologi,” ujar Vikram.

    Lebih lanjut, Vikram menyampaikan bahwa keamanan siber merupakan pilar fundamental dalam transformasi Indosat menjadi perusahaan berbasis teknologi. 

    Menyoroti pentingnya membangun ekosistem talenta yang siap menghadapi tantangan siber, seperti dijelaskan dalam Cisco’s Cybersecurity Readiness Index. 

    Laporan tersebut mengungkap bahwa meskipun 97% perusahaan menghadapi kekurangan profesional keamanan siber, 59% di antaranya belum memiliki peran khusus di bidang ini. Hal tersebut menegaskan urgensi atas kebutuhan akan talenta terampil untuk melindungi masa depan digital Indonesia. 

    Senada dengan Vikram, President, Asia Pacific, Japan, and Greater China Cisco, Dave West menuturkan pentingnya kolaborasi dalam membangun ketahanan digital Indonesia di tengah meningkatnya ancaman siber global. 

    “Program ini tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan teknis terkini, tetapi juga membuka akses ke peluang global melalui sertifikasi yang diakui secara global,” ucap Dave.

  • Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat jadi Letkol

    Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat jadi Letkol

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Merah Putih (KMP) Teddy Indra Wijaya telah naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel atau Letkol.

    Keputusan kenaikan pangkat itu tertuang dalam keputusan Panglima TNI No.Kep/238/II/2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol tertanggal 25 Februari 2025.

    “Seterimanya surat perintah ini, segera menggunakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol terhitung mulai 25 Februari 2025,” dalam surat perintah No.Sprin/674/2025, dikutip Kamis (6/3/2025).

    Adapun, isi surat tersebut telah dibenarkan oleh Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Dia menyampaikan bahwa Teddy telah mengalami kenaikan pangkat percepatan sesuai aturan yang berlaku.

    “Bahwa Informasi tersebut memang betul ya, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI & dasar perundang – undangan [Perpres], secara Administrasi juga semua sudah dipenuhi,” ujar Wahyu kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Teddy Indra Wijaya sempat menjabat sebagai ajudan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sejak 2020.

    Sebelum menjadi ajudan Menhan RI Prabowo Subianto, Teddy Indra Wijaya adalah asisten ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019.

    Pada 2020 Kapten Inf Teddy Indra Wijaya telah menjadi salah satu perwira TNI AD yang berhasil meraih kualifikasi Pasukan Elit US Army Ranger.

    Selain itu, prajurit TNI lulusan Akmil 2011 ini juga pernah tergabung dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah.

  • Ditanya Soal Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu UMKM di Bawah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran: Buktinya Gak Ada

    Ditanya Soal Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu UMKM di Bawah, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran: Buktinya Gak Ada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, melontarkan kritik tajam terhadap program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

    Menurutnya, program tersebut tidak terbukti memberikan dampak positif terhadap ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang dijanjikan.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak pemilik kantin sekolah dan warung kecil justru mengalami penurunan pendapatan akibat program ini.

    “Sekarang banyak warung-warung kantin sekolah komplain gara-gara makan siang mereka jadi bangkrut. Ini katanya mau menghidupkan UMKM. Mana? Buktinya mana? Kan gak ada sampai sekarang,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Ferry menilai bahwa program makan siang gratis bukanlah solusi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Ia menekankan bahwa kebijakan yang lebih tepat adalah investasi di sektor infrastruktur yang dapat meningkatkan kapital stock dan alat produksi.

    “Kalau makan gizi gratis kan ujung-ujungnya yang Anda makan adalah tinja yang dikonsumsi. Kalau kita membangun infrastruktur kan menambah kapital stock, menambah alat produksi. Tentu dalam kacamata ekonomi, yang kita butuhkan adalah investasi,” jelasnya.

    Pernyataan Ferry ini memberikan pandangan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar program jangka pendek yang dinilai tidak efektif. (Wahyuni/Fajar)

  • Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan gagasan tentang pendirian Sekolah Rakyat yang akan dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sekolah ini nantinya akan berupa asrama atau boarding school yang dikhususkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menampung siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

    Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan, sekolah ini akan menerapkan kurikulum khusus yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memperkaya siswa dengan keterampilan hidup dan pendidikan karakter yang kuat.

    Inisiatif ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, memastikan seluruh anak bangsa mendapat akses pendidikan berkualitas.

    Namun berbeda dengan misi Prabowo yang membangun Sekolah Rakyat untuk tujuan yang lebih baik, ternyata saat pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, sekolah ini dibangun untuk keuntungan mereka tersendiri. Bagaimana sejarahnya? Berikut ini penjelasannya.

    Sejarah Sekolah Rakyat pada Zaman Belanda

    Terbentuknya Sekolah Rakyat di Indonesia berawal dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Politik Etis tersebut mulai diterapkan sekitar 1900 hingga 1930, bertujuan mendukung perkembangan perusahaan dan lembaga-lembaga Belanda di Indonesia.

    Meski terlihat sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi panjang yang dilakukan Belanda, pada dasarnya kebijakan ini merupakan syarat kepentingan kolonial.

    Salah satu programnya adalah mendirikan sekolah umum yang sebenarnya berfungsi mencetak tenaga kerja murah, sehingga bisa mendukung bisnis dan aktivitas ekonomi Belanda di tanah jajahan.

    Sekolah Rakyat pertama kali didirikan Belanda pada 1907. Pendidikan di sekolah ini dirancang agar masyarakat pribumi memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan Belanda.

    Dengan kata lain, Sekolah Rakyat bukan didirikan untuk mencerdaskan masyarakat, melainkan demi mempertahankan kekuasaan penjajah di Indonesia.

    Dalam sistem pendidikan kolonial, Belanda menerapkan stratifikasi pendidikan berdasarkan golongan, yaitu sekolah untuk anak Eropa, anak Timur asing (seperti Tionghoa dan Arab), dan anak pribumi.

    Sekolah Rakyat (Volkschool) adalah sekolah tiga tahun yang didirikan atas prakarsa desa. Sekolah ini dikelola secara gotong royong dan diawasi langsung oleh pemerintah kolonial, sedangkan tenaga pengajarnya berasal dari kalangan pribumi.

    Sejarah pendirian Sekolah Rakyat pada setiap daerah cukup beragam, tergantung kapan daerah tersebut dikuasai Belanda. Misalnya, di Bandung, Sekolah Rakyat pertama kali berdiri 1892, sementara di Aceh didirikan oleh Gubernur Militer Van Daalen pada 30 Desember 1907. Di Banten, sekolah rakyat mulai ada pada 1912, sedangkan di Enrekang, Sulawesi Selatan, baru berdiri pada 1926.

    Namun, pendidikan di Sekolah Rakyat sangat terbatas. Kurikulumnya lebih menekankan keterampilan teknis sederhana yang langsung berkaitan dengan kebutuhan perusahaan Belanda.

    Pelajaran yang berkaitan dengan budaya atau sejarah Indonesia nyaris ditiadakan, bahkan bahasa pengantar yang digunakan pun didominasi bahasa Belanda.

    Hal ini menunjukkan Sekolah Rakyat bukanlah sarana memajukan pendidikan pribumi, melainkan alat untuk mencetak tenaga kerja murah yang siap melayani kepentingan penjajah pada saat itu.

    Sekolah Rakyat Zaman Jepang

    Setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, Jepang mulai menyebarkan propaganda di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

    Melalui slogan Hakko Ichiu atau “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, Jepang berusaha menarik simpati rakyat lewat Gerakan Tiga A (Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia).

    Selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan Jepang difungsikan sebagai alat propaganda antibarat, sekaligus menjadi tempat merekrut pemuda untuk mendukung militer Jepang dalam Perang Pasifik.

    Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekolah peninggalan Belanda yang ditutup. Ketika dibuka kembali, nama dan sistemnya diubah sesuai aturan pemerintah Jepang.

    Melalui Osamu Seirei Nomor 22/2604 1944, Jepang mengatur sekolah-sekolah swasta dan memberi wewenang kepada Jawa Hokokai untuk mendirikan sekolah baru. Sementara itu, sekolah swasta hanya diperbolehkan membuka sekolah keahlian dan bahasa. Seluruh sistem pendidikan berada di bawah pengawasan lembaga bernama Bunkyo Kyoku.

    Jenis-jenis Sekolah pada Masa Pendudukan Jepang

    1. Sekolah rakyat (kokumin gakko)

    Terbuka untuk semua kalangan dengan masa belajar 6 tahun. Sekolah ini dibuka di lokasi bekas sekolah desa, HIS, ELS, atau sekolah kelas satu dan dua.

    Sekolah Rakyat pertama kali dibuka pada 1 Juni 1942 di beberapa lokasi, seperti HIS Djagamonjet di Jatinegara.

    2. Sekolah menengah pertama (shoto chu gakko)

    Setelah lulus Sekolah Rakyat, siswa melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Sekolah ini baru dibuka kembali pada September 1942 setelah ditutup selama lima bulan.

    3. Sekolah menengah tinggi (koto chu gakko)

    Pada awalnya hanya ada 4 sekolah menengah tinggi di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Tahun 1943, jumlahnya bertambah di Bandung dan Surakarta.

    4. Sekolah menengah kejuruan

    Meliputi Sekolah Pertukangan, Sekolah Teknik, serta Sekolah Pelayaran di Cirebon. Sekolah Pelayaran Tinggi juga didirikan saat itu.

    5. Sekolah guru (shihan gakko)

    Ada tiga jenis sekolah guru, yaitu sekolah guru 2 tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru 4 tahun (guto shihan gakko), dan sekolah guru 6 tahun (koto shihan gakko).

    6. Perguruan tinggi

    Saat awal pendudukan, hampir semua perguruan tinggi peninggalan Belanda ditutup. Namun, pada 1943, Jepang mulai membuka kembali beberapa perguruan tinggi, seperti Sekolah Kedokteran Tinggi di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaya, dan Sekolah Farmasi di Jakarta.

    Pada 1944, Sekolah Teknik Lanjutan dibuka di Bandung dan Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Kemudian pada awal 1945, Akademi Pemerintahan berdiri di Jakarta.

    Itulah sejarah Sekolah Rakyat pada zaman Belanda dan Jepang saat masih masa penjajahan di Indonesia.

  • 6 Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih Regional

    6 Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih Regional

    Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih
    Tim Redaksi

    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    kepala desa
    di Kabupaten
    Purworejo
    menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan
    Koperasi Desa
    Merah Putih.
    Mereka menilai kebijakan ini bersifat pemaksaan dan berpotensi mengganggu program desa lainnya.
    Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan.
    Jika Presiden
    Prabowo Subianto
    tetap memaksakan kebijakan itu, mereka tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi turun ke jalan.
    “Teman-teman yang ada di organisasi perangkat maupun kades se-Indonesia sedang berupaya untuk melobi agar kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan. Bahkan, tidak sedikit yang mengancam untuk turun ke jalan jika tetap dipaksakan,” ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025).
    Dwinanto menyoroti bahwa saat ini hampir semua program dan anggaran diarahkan ke program makan bergizi gratis (MBG), termasuk potensi pemangkasan dana desa.
    “Kita prihatin, seolah-olah semua program, semua kegiatan, semua anggaran fokusnya adalah makan bergizi gratis. Kemudian program-program lain dan dana desa akan dikebiri. Ini yang kemudian tidak sepakat,” jelasnya.
    Menurut Dwinanto, kebijakan pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    tidak sesuai dengan kondisi di desa dan mengabaikan kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri.
    “Ada landasan hukumnya kalau desa itu punya kewenangan menentukan program dan visi-misinya. Kalau seperti ini, desa dipaksa oleh pusat untuk satu program mendirikan koperasi. Lalu, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Bumdes yang sudah berjalan?” katanya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3/2025), untuk membahas kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).
    Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HK prediksi trafik di tol Trans Sumatera meningkat 68,81 persen saat mudik lebaran

    HK prediksi trafik di tol Trans Sumatera meningkat 68,81 persen saat mudik lebaran

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    HK prediksi trafik di tol Trans Sumatera meningkat 68,81 persen saat mudik lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 17:45 WIB

    Elshinta.com –  Menjelang arus mudik Lebaran 2025, PT Hutama Karya (persero) (Hutama Karya) memprediksi adanya peningkatan volume kendaraan hingga 68,81% di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dibanding trafik normal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Hutama Karya memastikan kesiapan operasional pada total 870,01 km jalan tol yang dioperasikan selama momen Mudik Lebaran 2025 yang diantaranya 12 ruas tol bertarif sepanjang 724,08 KM, 2 ruas tol belum bertarif yaitu Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino) sepanjang 33,60 km dan Jalan Tol Binjai Langsa Seksi Tanjung Pura – Brandan sepanjang 18,85 km, serta 3 ruas tol fungsional sepanjang 93,48 km yang akan difungsikan selama periode mudik Lebaran 2025.

    Kesiapan ini dilakukan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri selama bulan Ramadhan. 

    “Semua menteri terkait juga akan terus memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik berjalan lancar aman dan memudahkan arus mudik masyarakat,” ujar Prabowo mengutip dari akun resmi instagram @presidenrepublikindonesia pada Sabtu (1/3).

    Adapun prediksi lonjakan arus mudik di JTTS disampaikan dalam Konferensi Pers Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tema Penguatan Infrastruktur Jalan Tol, Layanan Transportasi Darat, dan Perlindungan Asuransi Bagi Para Pemudik Idul Fitri 2025 pada hari ini, Selasa (4/2/2024) yang dipandu oleh Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla. Konferensi pers itu juga dihadiri Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto; Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Subakti Syukur; serta Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwanto.

    “Penyampaian informasi ini penting sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo agar BUMN, terutama dalam klaster konektivitas darat, dapat memastikan Pelaksanaan Mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar,” ujar Putri dalam rilis tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (5/3). 

    Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengusulkan kepada pemerintah dan kepolisian untuk jalan tol fungsional yang akan dioperasikan selama periode mudik ini adalah Ruas Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) sepanjang 23,95 km, Ruas Sicincin – Padang sepanjang 35,90 km, serta Ruas Palembang – Betung Seksi 1-2 (Rengas – Pangkalan Rimo – Pangkalan Balai) sepanjang 33,62 km.

    “Ruas-ruas ini rencananya akan dioperasikan secara fungsional mulai 20 Maret hingga 10 April 2025 dengan jam operasional tertentu yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan berdasarkan diskresi kepolisian,” ujar Budi.

    Dengan akan dioperasikannya ruas fungsional ini, waktu tempuh perjalanan akan menjadi lebih singkat dimana Tol Sicincin – Padang menjadi tol pertama di Sumatera Barat akan memangkas waktu perjalanan hingga 30 menit, dibandingkan jalur nasional yang ada saat ini. Konektivitas yang lebih baik ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi pemudik di wilayah Bukittinggi.

    Untuk mendukung kelancaran mudik ini, Hutama Karya juga memastikan kesiapan layanan pendukung di sepanjang ruas JTTS. Selama periode mudik, sejumlah layanan telah ditambahkan, antara lain posko dan personil dengan layanan medis, bantuan darurat, dan informasi perjalanan. Tersedia juga armada siaga termasuk ambulans, mobil derek, dan patroli jalan raya.

    Hutama Karya juga menyediakan fasilitas tempat co working space untuk memenuhi kebutuhan para pemudik yang masih bekerja atau work from anywhere (WFA) selama melakukan perjalanan mudik di beberapa rest area. Melalui upaya ini, Hutama Karya tidak hanya mendukung kelancaran perjalanan masyarakat yang merayakan Lebaran 2025, tetapi juga berkontribusi pada percepatan distribusi barang melalui JTTS, untuk mendukung target pemerintah dalam pengurangan biaya logistik nasional.

    Sementara itu dari sisi layanan transaksi, Hutama Karya menambah 140 unit mobile reader dan menyediakan 32.208 kartu uang elektronik (UE) guna mengurangi antrian di gerbang tol. Hutama Karya juga akan memberikan potongan tarif tol sebesar 20% di sejumlah ruas utama JTTS dengan jarak terjauh. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan arus lalu lintas selama periode mudik dan balik Lebaran, sejalan dengan program stimulus ekonomi yang diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (17/2) lalu. Potongan tarif tol 20% dengan jarak terjauh akan didapatkan oleh pengguna jalan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka), Tol Indralaya – Prabumulih (Indraprabu), Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) dan Tol Indrapura – Kisaran (Inkis), serta melalui anak perusahaan yakni PT Hutama Marga Waskita (HMW) juga akan memberikan potongan tarif 20% untuk Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kutepat).

    Sementara itu dari segi fasilitas, Hutama Karya juga meningkatkan layanan istirahat bagi para pemudik dengan penambahan Rest Area Fungsional sebanyak 4 unit di ruas Jalan Tol Sigli – Banda Aceh dan Jalan Tol Padang – Sicincin, penambahan 1 unit SPBU dan 14 unit SPBU modular, hingga 15 unit SPKLU di sejumlah titik untuk mendukung pengguna kendaraan listrik, serta penerapan holding system.

    “Kami berharap upaya ini dapat membuat perjalanan mudik Lebaran tahun 2025, dapat berjalan lebih lancar, tenang, aman, dan menyenangkan bagi masyarakat,” tutup Budi Harto, Direktur Utama Hutama Karya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

  • Ditanya Soal Sindiran Raja Juli Terkait Ceramahnya di UGM, Ini Reaksi Anies

    Ditanya Soal Sindiran Raja Juli Terkait Ceramahnya di UGM, Ini Reaksi Anies

    GELORA.CO –  Capres 2024, Anies Baswedan enggan menanggapi politikus PSI Raja Juli Antoni yang menyindirnya saat ceramah di Masjid Kampus UGM. Anies memilih membalas sindiran Raja Juli dengan senyuman.

    Senyuman itu diberikan Anies saat Republika menanyakan tanggapannya atas sindiran Raja Juli pada Kamis (6/3/2025). Saat itu, Anies baru saja selesai menghadiri sidang eks Mendag Thomas Lembong di Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Republika lantas menunggu Anies di dekat mobilnya guna meminta tanggapan.

    Anies menanggapi permintaan wawancara mengenai kasus Thomas Lembong. Tapi, saat Republika menanyai soal sindiran Raja Juli, Anies hanya tersenyum sembari melambaikan tangan. Tak ada satu patah kata pun keluar dari mulut Anies mengenai sindiran itu.

    Diketahui, akun medsos Raja Juli di X diserbu netizen. Serbuan itu terjadi setelah Raja Juli membuat kicauan merespons berita tentang sindiran mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ceramah di Masjid Kampus UGM.

    Anies dan PSI memang tidak dalam satu gerbong dalam Pilpres kemarin. PSI dengan tegas mendukung pasangan Prabowo-Gibran. PSI juga beberapa kali menyentil Anies Baswedan, termasuk saat masih menjabat sebagai gubernur DKI.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengisi ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (Maskam UGM), Senin (3/3/2025). Anies pun menyentil terkait efisiensi saat baru membuka ceramahnya di depan mahasiswa.

    “Katanya masjid kampus juga kena efisiensi, kena ya efisiensi? Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi,” kata Anies yang disambut sorakan ‘amin’ oleh para peserta di Maskam UGM, Kabupaten Sleman, DIY.

    “Bukan cuma amin, perjuangkan,” lanjut Anies membalas.

    Anies bahkan juga menyinggung terkait dirinya yang bisa kembali ke UGM mengisi ceramah di Ramadhan 2025 ini. Sebab, katanya, tahun 2024 ketika masih dalam masa Pilpres ia tidak diundang untuk mengisi ceramah di Maskam UGM.

    “Tahun lalu memang tidak ada undangan (mengisi di Maskam UGM), udah tahu kenapa ya? Agak sensitif kalau tahun lalu. Sekarang sensitifnya sudah hilang dan alhamdulillah suasana di sini terang benderang, siapa bilang gelap,” lanjut Anies dan diikuti tawa dari peserta di Maskam UGM.

    “Saya terhormat betul bisa kembali ke sini (ke UGM) dan mengingatkan kepada masa ketika dulu kuliah. Kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK, Ramadhan di Kampus, kalau Ramadhan di kampus kita datang, pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya,” kata Anies.