Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Kakorlantas Evaluasi Sirene Patwal: Sirene Panjang Sebaiknya Dihilangkan

    Kakorlantas Evaluasi Sirene Patwal: Sirene Panjang Sebaiknya Dihilangkan

    Jakarta –

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho siap melakukan evaluasi terhadap penggunaan sirene di kendaraan patroli pengawalan (patwal). Sebab, sirene patwal kerap dikeluhkan pengguna jalan lain.

    Agus mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Agus menyoroti penggunaan sirene patwal yang dianggap mengganggu, terutama saat kondisi jalan sedang padat. Ia pun meminta Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso untuk segera mengevaluasi penggunaan sirene tersebut.

    “Pak Dirgakkum juga mungkin bisa dievaluasi untuk suara-suara sirene. Ini juga salah satu kontribusi negatif ketika pada saat kemacetan ada suara-suara yang mengawal dan lain sebagainya,” ujar Agus seperti dikutip situs resmi Humas Polri.

    Menurutnya, jika memungkinkan penggunaan sirene panjang sebaiknya dihilangkan. Sirene panjang yang mengganggu itu sebaiknya diganti dengan alternatif yang lebih tepat serta tidak mengganggu pengguna jalan lain.

    “Ini banyak sekali saran-saran dan masukan dari masyarakat dan bahkan ini bagian daripada orang tidak suka. Saya terus terang saja, secara pribadi tidak begitu suka dikawal. Ini mungkin bisa kita koreksi,” katanya.

    Meski begitu, perubahan sirene itu perlu melalui kajian lebih lanjut dengan melibatkan tim Korlantas Polri. Evaluasi akan dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan efektivitas tugas pengawalan.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menyoroti penggunaan sirene di jalan. Menurut Sigit, suara sirene dari patwal sebaiknya diganti dengan cara yang lebih diterima masyarakat. Selain itu, untuk pengawalan juga diharapkan lebih selektif. Bila keperluan tak mendesak tidak perlu memberikan prioritas yang justru berujung melanggar peraturan lalu lintas.

    “Suara itu juga menjadi masalah. Sirene yang terlalu melengking dan model suaranya yang bising itu, itu juga mengganggu. Jadi mungkin gunakan suaranya yang lebih pas lah, misalkan dim kah, suara-suara yang membuat masyarakat bisa di satu sisi ‘oke nih ada kegiatan pengawalan’, namun di sisi lain juga tidak terlalu mengusik,” kata Sigit pada Maret 2023 lalu.

    (rgr/din)

  • DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Kediri, Sebut untuk Tingkatkan Gizi Anak

    DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Kediri, Sebut untuk Tingkatkan Gizi Anak

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) untuk warga Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/2/2025).

    Kegiatan sosialisasi MBG dilaksanakan di Pare’s Resto Kediri dengan diikuti sekitar 300-an peserta.

    Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Ri, Gibran Rakabuming Raka.

    MBG resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu, dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

    Acara sosialisasi MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, dan perwakilan Badan Gizi Nasional, Meida Octarina.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono memaparkan terkait program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.

    “Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan kelompok rentan. Di Kabupaten Kediri, program ini diluncurkan pada 13 Januari 2025 dengan fokus pada 54 sekolah percontohan dan 3 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” papar Heru Tjahjono, dalam rilis yang diterima pada Jumat (7/3/2025).

    Lebih lanjut, Heru mengungkapkan, mengenai daerah yang menjadi percontohan dari program makan bergizi gratis yang sudah berjalan di wilayah Kediri.

    Program MBG dimulai di Kecamatan Kayen Kidul dengan 3.101 porsi/hari di 27 sekolah, termasuk SMPN 1 Kayen Kidul yang menyasar 552 siswa dari keluarga kurang mampu.

    “Tahap awal melibatkan 54 sekolah (PAUD hingga SMA) dengan total 3.000–3.500 siswa per SPPG. Menu terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka (Rp 10.000/porsi), tetapi belum menyertakan susu sebagai bagian dari 4 Sehat 5 Sempurna,” terang Heru.

    Ke depannya, Heru berharap agar pemerintah segera mendirikan dapur-dapur MBG dan menyelesaikan permasalahan izin di Kabupaten Kediri.

    “Tiga dapur SPPG direncanakan di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul. Namun, hingga 17 Januari 2025, hanya 1 dapur di Kayen Kidul yang beroperasi penuh, sementara 2 lainnya tertunda akibat kendala administratif dan teknis,” harapnya.

    Sebagai badan pengelola yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program MBG, Badan Gizi Nasional menjalin kolaborasi dengan TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku. 

    Anggaran dan dukungan Pemkab Kediri mengalokasikan dana dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) dan APBD untuk mendukung operasional SPPG, meski peran pemerintah daerah masih terbatas pada pendataan siswa dan distribusi. 

    TNI berperan sebagai pendamping teknis, bukan pengawas, terutama dalam penyediaan logistik dan fasilitas lahan.

  • VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Bongkar Wahana BUMD – Seskab Teddy Indra Naik Pangkat ke Letkol

    VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Bongkar Wahana BUMD – Seskab Teddy Indra Naik Pangkat ke Letkol

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut tersaji berita viral terpopuler hari ini, Jumat (7/3/2025).

    Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti Dedi Mulyadi, sosok pengusaha SPBU, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Perama, Dedi Mulyani tegas menindaklanjuti wahana BUMD PT Jaswita.

    Diduga penyebab banjir, Gubernur Jawa Barat itu pu membongkar tempat wisata tersebut.

    Kedua, sosok pengusaha SPBU terkaya di Indonesia menjadi sorotan.

    Usut punya usut, dia berasal dari Malang, Jawa Timur.

    Ketiga, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat.

    Sebelumnya bertitel Mayor, kini dia menduduki pangkat Letnan Kolonel alias Letkol.

    Selengkapnya, simak berita viral terpopuler hari ini di bawah ini.

    1. Diduga Penyebab Banjir, Gubernur Jabar Tindak Tegas Wahana BUMD PT Jaswita, Dedi Mulyadi: Bongkar!

    Wahana Hibisc Fantasy Puncak Bogor dibongkar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. 

    Wahana milik BUMD PT Jaswita itu dianggap melanggar aturan dan diduga menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan di kawasan Bogor. 

    Pasalnya baru-baru ini Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dilanda banjir. 

    Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan sembarangan. 

    Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, taman rekreasi yang dikelola anak perusahaan Jaswita yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) tersebut hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter.

    Tapi ternyata, area wisata sudah mencapai 15 ribu meter persegi.

    KEBIJAKAN DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Dedi Mulyadi kini larang adanya wisuda dan buku kenangan fisik di sekolah. (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Karena itu, hari ini , Kamis (6/3/2025) wahana Hibisc Fantasy Puncak Bogor dibongkar. 

    Pemprov Jabar, kata Dedi, sempat meminta agar JLJ membongkar sendiri area wisata yang di luar ketentuan. Namun, hal itu tak dilakukan hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

    “Karena tidak mau bongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini,”

    “Saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh bagi siapapun, bahwa yang melanggar aturan harus ditindak,” ucap Dedi, Kamis (6/3/2025).

    Dia memastikan penindakan di kawasan Puncak, Bogor, akan dilakukan terhadap siapapun yang melanggar aturan, termasuk perusahaan milik daerah.

    “Kita kasih contoh ke seluruh warga Jawa Barat,” katanya.

    Pembongkaran menggunakan alat berat ini, kata dia, dipastikan akan dilakukan langsung hari ini. 

    Baca selengkapnya

    2. Sosok Pengusaha SPBU Terkaya di Indonesia, Asal Malang, Harta Kekayaannya Capai 1,2 M Dollar AS

    Inilah sosok pemilik SPBU terkaya di Indonesia.

    Ia adalah Soegiarto Adikoesoemo.

    Soegiarto Adikoesoemo bukan pengusaha SPBU saja, namun lebih dari itu.

    Sosoknya adalah pemilik jaringan SPBU sekaligus pemilik perusahaan pemasok BBM-nya.

    Bisa dibilang nama Soegiarto Adikoesoemo cukup asing di telinga masyarakat Indonesia.

    Namun, jika mendengar perusahaan miliknya, orang akan cukup familiar.

    Ilustrasi SPBU BP AKR. (Dok. SPBU BP AKR)

    Soegiarto Adikoesoemo adalah pemilik dari PT AKR Corporindo Tbk atau yang lebih dikenal dengan AKR. 

    Korporasi tersebut merupakan perusahaan distributor minyak (hilir) swasta terbesar di Indonesia.

    AKR merupakan perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1994.

    Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya yang lini bisnis awalnya adalah perdagangan bahan kimia.

    Belakangan, perusahaan ini merambah bisnis penjualan minyak.

    Jaringan SPBU AKR tersebar di berbagai pelosok Indonesia.

    Di beberapa daerah terpencil, SPBU milik AKR berbagi tugas dengan SPBU Pertamina.

    Baca selengkapnya

    3. Fakta Seskab Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat ke Letkol, Harta Kekayaan Disorot, Punya 5 Tanah

    Tak lagi Mayor, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kini berpangkat Letnan Kolonel.

    Mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto ini lantas menjadi sorotan.

    Begitu pula dengan harta kekayaannya.

    Kenaikan pangkat ini lantas dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

    Hal ini buntut beredarnya surat perintah dengan kop Logo Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin/674/II/2025.

    MAYOR TEDDY NAIK PANGKAT – Sekretaris Kabinet Merah Putih, Teddy Indra Wijaya, naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol). Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. (Instagram @tedsky_89)

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa Informasi tersebut memang betul ya,” kata Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (6/3/2025).

    Wahyu juga menegaskan bahwa kenaikan pangkat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI.

    “Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (Perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” tandasnya.

    Baca selengkapnya

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

  • Pemkab Rembang Serap Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan

    Pemkab Rembang Serap Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan

    TRIBUNJATENG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, salah satunya di Kecamatan Sumber pada Kamis (6/3/2025). Dalam forum tersebut, sebanyak 113 usulan disampaikan oleh masyarakat.

    Musrenbang Kecamatan Sumber dihadiri oleh kepala desa se-Kecamatan Sumber, tokoh masyarakat, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Sumber-Kaliori. Usulan yang muncul didominasi oleh pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan, tebing sungai, dan drainase. Selain itu, terdapat juga usulan terkait normalisasi sungai serta program pelatihan keterampilan.

    Beberapa usulan pembangunan dianggap mendesak, salah satunya pembangunan jembatan penghubung Dukuh Sambong, Desa Jatihadi, dengan Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Jembatan tersebut dinilai perlu segera diperbaiki karena usianya yang sudah tua dan beberapa bagiannya mengalami kerusakan.

    Selain itu, masyarakat mengusulkan perbaikan jalan Klampok di ruas Sekarsari–Jatihadi yang menghubungkan Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Saat ini, kondisi ruas jalan tersebut mengalami kerusakan berat.

    Bupati: Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas

    Bupati Rembang, H. Harno, yang menghadiri Musrenbang di Kecamatan Sumber, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih belum stabil. Ia mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

    “Usulan yang ada akan diprioritaskan sesuai urgensinya, terutama karena masih ada kebutuhan wajib dan prioritas yang belum teranggarkan dalam APBD, dengan total sekitar Rp200 miliar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola anggaran ini,” ujar Harno.

    Ia menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan mengevaluasi usulan yang masuk.

    “Nanti akan saya bedah lagi dengan Bappeda. Minggu, Senin, Selasa harus sudah selesai. Rp200 miliar ini bisa bertambah atau berkurang, semoga bisa berkurang. Jika nanti mentok, kami mohon kesadaran semua pihak, termasuk anggota DPRD. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, efisiensi harus dilakukan, termasuk saya juga kena potongan,” ungkapnya.

    Harno juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi, tetapi dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.

    “Langkah yang harus kita ambil adalah menaikkan PAD tanpa memberatkan masyarakat,” ujarnya.

    Musrenbang Juga Digelar di Sulang dan Lasem

    Musrenbang merupakan forum partisipatif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Usulan yang disampaikan dalam Musrenbang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    Selain di Kecamatan Sumber, Musrenbang hari pertama juga digelar di Kecamatan Sulang yang dihadiri oleh Wakil Bupati Rembang, M. Hanies Cholil Barro’, serta di Kecamatan Lasem yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrudin. (*)

  • Catatan Operasi Pasar Pangan Saat Ramadan

    Catatan Operasi Pasar Pangan Saat Ramadan

    Bisns.com, JAKARTA – Pemerintah menggelar hajatan kolosal di Ramadan kali ini yakni operasi pasar pangan murah serentak di seluruh Indonesia. Operasi pasar dilakukan lebih sebulan, dari 24 Februari—29 Maret 2025.

    Selain melibatkan BUMN, seperti Bulog, ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Rajawali Nusindo, PT Sinergi Gula Nusantara, PT Pos Indonesia, dan PT Pupuk Indonesia, juga melibatkan perusahaan swasta (antara lain Charoen Pokphand, Japfa), asosiasi (seperti Pinsar, Pusbarindo, dan Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia), dan kementerian/lembaga (Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Menko Pangan).

    Operasi pasar dilakukan di ribuan titik, antara lain 4.500 kantor Pos Indonesia, 88 unit pengelola teknis Kementerian Pertanian, 2.753 gerai Charoen Pokphand dan Japfa, dan ribuan kios yang terafiliasi dengan Bulog, ID Food dan Badan Pangan Nasional.

    Mengusung tajuk “Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menjelang HBKN Puasa dan Idulfitri Tahun 2025”, pemerintah menjual 6 komoditas pangan penting: beras, gula, bawang putih, daging ayam ras beku, daging kerbau beku, dan MinyaKita. Harga 6 komoditas dijual di bawah harga acuan dan atau harga eceran tertinggi (HET).

    Tak ada yang salah dengan hajatan operasi pasar kali ini. Di saat daya beli warga turun, operasi pasar jadi penawar bagi masyarakat miskin dan rentan. Apalagi, sejumlah komoditas pangan sudah naik jauh sebelum Ramadan.

    MinyaKita misalnya, sejak Juni 2024 harganya nangkring di atas HET Rp15.700/liter. Demikian pula harga bawang putih sejak September 2024 berada di atas harga acuan penjualan di konsumen: Rp38.000—Rp40.000/kg. Per 28 Februari 2025, merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga MinyaKita Rp17.200/liter dan bawang putih Rp44.800/kg. Harga ini potensial naik, setidaknya bertahan, jika akar masalah tidak juga diselesaikan.

    Dari hajatan operasi pasar ini setidaknya bisa dicatat tiga hal. Pertama, implisit pemerintah mengakui terbuka bahwa selama ini pengendalian harga pangan belum bisa dieksekusi dengan baik. Menggunakan kategori tingkat fluktuasi (coefisien variation/CV) rendah (CV 9%), rentang 2019 hingga Juli 2024 ditemukan 11 (cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, gabah kering panen atau GKP di petani dan GKP di penggilingan, beras medium, dan gula) dari 17 komoditas pangan tergolong fluktuasi tinggi, 4 (beras premium, telur ayam ras, daging sapi, dan jagung pipil) masuk fluktuasi sedang, dan hanya 2 (daging ayam ras dan daging kerbau) tergolong fluktuasi rendah.

    Kedua, operasi pasar dengan menjual 6 komoditas pangan di bawah harga acuan dan HET pada dasarnya adalah subsidi. Subsidi pada hakikatnya hanya diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, di negara-negara kesejahteraan (welfare state) maupun di negara liberal dan propasar, pemberian subsidi sangat ketat, melewati proses seleksi yang amat meletihkan, dan antre dalam kurun waktu tertentu.

    Masalahnya, dengan operasi pasar yang sistemnya terbuka berarti tidak membedakan strata ekonomi atau sasaran. Siapa pun boleh dan bisa mengakses dan membeli 6 komoditas dalam operasi pasar. Bukan saja warga miskin/rentan, tapi juga warga kaya dan pedagang, asal mereka mau.

    Mekanisme seperti ini membuat efektivitas operasi pasar (yang ada kandungan subsidi) jadi rendah. Akibatnya, subsidi sebagai alat pemerataan, membantu daya beli dan akses masyarakat miskin/rentan terhadap pangan, dan sarana menegakkan keadilan tidak tercapai.

    Di tengah keterbatasan fiskal, seharusnya dihindari membuat berbagai kebijakan yang potensial bias dalam sasaran. Sebaliknya, anggaran yang ada sebaiknya difokuskan pada sasaran yang benar-benar membutuhkan. Ini hanya bisa dicapai apabila ada desain kebijakan penyaluran yang tertutup yang didedikasikan untuk membantu warga miskin.

    Ketiga, seberapa pun luasnya titik-titik operasi pasar pada hakikatnya kemampuan jangkauan (tetap) terbatas. Artinya, tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk bisa mengakses titik-titik operasi pasar saat Ramadan. Secara teoritis, hanya masyarakat yang tinggal di sekitar titik-titik operasi pasar itulah yang memiliki akses terbesar untuk membeli 6 komoditas yang dijual.

    Mereka yang jauh dari titik operasi pasar, apalagi yang di daerahnya tidak ada titik operasi pasar, membuat akses menjadi tertutup. Ini bisa menimpa semua warga: yang miskin, rentan, strata ekonomi menengah atau atas. Ditilik dari sisi keadilan, operasi pasar semacam ini telah menciptakan ketidakadilan (baru).

    Apa yang hendak dikatakan dari uraian di atas bahwa tata kelola kebutuhan pokok—yang mengacu Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ada 11 jenis—di negeri ini sejatinya masih diserahkan ke mekanisme pasar.

    Dari 11 jenis kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, cabai, bawang, dan ikan) belum semua dilengkapi dengan instrumen yang kuat. Mengacu pada UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan aturan-aturan turunannya, dua instrumen penting stabilisasi (pasokan dan harga) pangan adalah regulasi harga dan cadangan.

    Regulasi harga untuk memastikan produsen tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen dilindungi akses daya belinya. Sedangkan cadangan untuk memastikan akses fisik semua warga, selain sebagai instrumen intervensi manakala ada kegagalan pasar.

    Masalahnya, dua instrumen itu belum sepenuhnya efektif. Ini PR yang menunggu diurai Presiden Prabowo dan para pembantunya. Agar instabilitas harga tak terus berulang.

  • Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Budi Arie Sebut Bahas Koperasi Desa Merah Putih

    Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Budi Arie Sebut Bahas Koperasi Desa Merah Putih

    loading…

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Salah satu agenda yang akan dibahas adalah terkait Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Dari pantauan SindoNews di lokasi, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi pertama kali tiba, disusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Budi Arie mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo akan dibahas Koperasi Desa Merah Putih. “(Bahas) yang sebelumnya, Koperasi Desa ya. Koperasi Desa, ya Menteri Koperasi masa urusannya yang lain ya,” kata Budi Arie kepada awak media.

    Ia menjelaskan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Apalagi, pemerintah telah menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2026.

    “Jadi bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini satu bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa, karena menurut data karena kemiskinan ekstrem ada di desa,” katanya.

    “Kedua, Koperasi Merah Putih ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Desa, ada outlet, ada apotek desa ada gudang desa itu dulu sementara,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, Mendagri Tito mengatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga diundang dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo kali ini.

    “Saya jujur belum tahu agenda pagi ini apa, tapi bersama Menteri Koperasi ada Komdigi, saya mohon maaf lagi flu. Jadi diundang saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu,” katanya.

    (abd)

  • Buram Penerimaan Pajak di Tengah Masalah Coretax, APBN KiTa Tak Kunjung Rilis

    Buram Penerimaan Pajak di Tengah Masalah Coretax, APBN KiTa Tak Kunjung Rilis

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau merilis data penerimaan perpajakan Januari 2025. Buramnya data realisasi pajak itu beriringan dengan masalah implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Data penerimaan perpajakan dirilis secara bulanan dalam dokumen APBN KiTa. Masalahnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menggelar konferensi pers APBN Kita pada bulan lalu; dokumen APBN Kita edisi Februari 2025, yang berisi realisasi APBN per Januari 2025, juga belum diunggah di situs resmi Kemenkeu.

    Akibatnya, masyarakat tidak bisa mengecek besaran uangnya yang dipungut pemerintah selama Januari 2025, juga penggunaan uang rakyat beserta perkembangan utang dan pembiayaan pada awal tahun. Tidak jelas alasan ketidaktransparanan otoritas fiskal tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro hanya menyatakan jadwal kementerian pimpinan Sri Mulyani Indrawati itu masih sangat padat.

    “Kita masih atur jadwal yang sangat padat. Tunggu saja ya,” ujar Deni kepada Bisnis, belum lama ini.

    Bisnis juga coba meminta langsung data realisasi perpajakan selama Januari 2025 ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu. Hanya saja, Ditjen Pajak memilih untuk tidak menyampaikannya, melainkan menunggu momen konferensi pers yang dipimpin langsung bendahara negara, Sri Mulyani.

    “Terkait realisasi penerimaan pajak per Januari 2025, mohon menunggu pelaksanaan konferensi pers APBN KiTa,” kata Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, Selasa (6/3/2024).

    Begitu juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Bisnis sudah coba meminta data realisasi penerimaan bea dan cukai tetapi tidak ada jawaban.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro juga mengaku belum menerima laporan penerimaan perpajakan per Januari 2025 dari mitra kerjanya, Kemenkeu. Apalagi, sambungnya, rapat kerja untuk membahas rasio pajak yang sempat dijadwalkan pada Senin (3/3/2025) batal terselenggara.

    “Menterinya belum siap. Persoalan teknis saja,” kata Fauzi kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025), menjelaskan alasan pembatalan rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Kemenkeu.

    Seorang sumber Bisnis di kalangan Kemenkeu mengungkapkan tidak terselenggaranya konferensi pers dan belum diunggahnya dokumen APBN Kita berkaitan dengan realisasi penerimaan negara yang turun cukup drastis selama Januari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sebagai perbandingan, penerimaan negara pada Januari 2024 mencapai Rp215,4 triliun. Mayoritas atau Rp172,2 triliun di antaranya berasal dari penerimaan perpajakan.

    Sumber Bisnis itu mengungkapkan penerimaan negara “meleset Rp70 triliun” pada Januari 2025. Ketika dikonfirmasi kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai acara CNBC Economic Outlook 2025 pekan lalu terkait melesetnya penerimaan negara tersebut, tak ada jawaban yang diterima.

    Kondisi tersebut diduga terkait dengan gangguan Coretax. Memang, banyak kalangan yang menyoroti potensi berkurangnya penerimaan negara akibat permasalahan implementasi Coretax usai diluncurkan pada 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, yang berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (3/2/2025) pagi. Dia ingin memastikan bahwa penerimaan perpajakan tidak terganggu karena tidak terganggu eror Coretax.

    Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap Coretax.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa permasalahan implementasi Coretax memang berpotensi membuat penerimaan perpajakan menjadi tertunda. Oleh sebab itu, sangat mungkin penerimaan perpajakan menjadi tidak sesuai harapan karena eror Coretax selama awal tahun ini.

    “Masalahnya kan wajib pajak mau setor tapi ada kesulitan,” ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

  • Apa Itu Asta Protas, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak

    Apa Itu Asta Protas, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak

    loading…

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengenalkan Asta Protas Kemenag Berdampak atau delapan program prioritas Kemenag berdampak. Menag Nasaruddin mengungkapkan program-progam yang terpilih ini merupakan langkah konkret Kemenag untuk menyelesaikan Asta Cita serta 17 program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    “Asta Protas ini berisi delapan program besar, yang outputnya diharapkan berdampak langsung pada masyarakat serta berkontribusi terhadap penyelesaian Asta Cita dan 17 program prioritas Presiden dan Wapres. Ini insyaAllah akan kita kerjakan selama periode 2025 sampai 2029,” tutur Menag Nasaruddin saat mengenalkan Asta Protas Kemenag Berdampak di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Baca Juga: Pendaftaran Bantuan untuk masjid dan Musala 2025 Dibuka, Begini Caranya

    Delapan program prioriitas Kemenag, meliputi: (1) Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan; (2) Penguatan Ekoteologi; (3) Layanan Keagamaan Berdampak; (4) Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi; (5) Pemberdayaan Pesantren; (6) Pemberdayaan Ekonomi Umat; (7) Sukses Haji; dan (8) Digitalisasi Tata Kelola.

    1. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

    Ada lima hal penting yang dilakukan, antara lain adalah upaya peningkatan kualitas kerukunan, penguatan moderasi beragama pengembangan dan insersi kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Pemberdayaan dan pemeliharaan rumah ibadah terus dilakukan, diiringi penguatan pembinaan umat.

    “Regulasi kerukunan umat beragama akan kita perkuat, termasuk penguatan peran KUA untuk mendeteksi dini potensi konflik berdimensi keagamaan,” sebut Menag

    “Kita akan lakukan pengembangan dan insersi kurikukum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan di lembaga pendidikan dan kediklatan binaan Kemenag,” sambungnya.

    2. Penguatan Ekologi

    Krisis iklim menjadi isu global. Indonesia harus terdepan dalam pelestarian lingkungan. Itu harus berangkat dari pemahaman dan kesadaran keagamaan akan pentingnya merawat bumi. Agama kaya akan nilai pelestarian lingkungan. Di Islam ada konsep khilafah yang harus dipahami manusia sebagai pelestari alam raya. Ada ajaran Tri Hita Karana dalam Hindu, dan Laudato Si’ dalam Katolik.

  • Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol, Begini Prosedur Naik Pangkat di TNI dan Gajinya – Halaman all

    Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol, Begini Prosedur Naik Pangkat di TNI dan Gajinya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) Inf TNI.

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa Informasi tersebut memang betul ya,” kata Kadispenad TNI Brigjen Wahyu Yudhayana saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (6/3/2025).

    “Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang – undangan (Perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” lanjut dia.

    Kenaikan pangkat Mayor Teddy sesuai salinan surat perintah Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin/674/II/2025.

    Mayor Teddy merupakan perwira TNI Angkatan Darat yang ditugaskan menjadi Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih.

    Teddy merupakan ajudan Presiden Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo.

    Mengapa Dikritik Anggota DPR?

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti kenaikan pangkat satu tingkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel Infanteri.

    TB Hasanuddin mengatakan kenaikan pangkat militer pada umumnya dilakukan dua periode dalam satu tahun.

    Yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober kecuali untuk para perwira tinggi TNI dapat dinaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

    Baca selengkapnya penjelasan TB Hasanuddin dengan meng-klik tautan berikut :  6 Pertimbangan Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol TNI, Anggota DPR: Tak Sesuai Aturan Biasanya

    Lalu bagaimana cara kenaikan pangkat di TNI?

    Sebagaimana diketahui, pangkat terendah di lingkungan TNI adalah Tamtama yakni Prada (Prajurit Dua).

    Khusus untuk matra TNI AL pangkat terendah dikenal dengan Kelasi Dua.

    Sementara untuk pangkat tertinggi dalam perwira tinggi (Pati) di masing-masing angkatan adalah Jenderal (TNI AD), Laksamana (TNI AL), dan Marsekal (TNI AU).

    Untuk pangkat perwira pertama antara lain Letda, Lettu, dan Kapten.

    Lalu perwira menengah antara lain Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel.

    TNI naik pangkat setiap berapa tahun?

    Ada sejumlah aturan mengenai kenaikan pangkat TNI yang wajib ditempuh oleh prajurit. Hal itu berlaku untuk semua matra.

    Secara umum, terdapat 3 cara naik pangkat TNI yaitu:

    Kenaikan pangkat reguler
    Kenaikan pangkat penghargaan
    Kenaikan pangkat luar biasa.

    Kenaikan pangkat luar biasa adalah jenis kenaikan yang diberikan kepada prajurit TNI yang melakukan tugas dengan pertaruhan jiwa maupun raga.

    Lalu kenaikan pangkat penghargaan biasanya akan diberikan kepada prajurit TNI yang akan memasuki masa pensiun.

    Kenaikan pangkat reguler yang merupakan kenaikan pangkat paling lazim.

    Aturan kenaikan pangkat

    Kenaikan pangkat TNI diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 dan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kepangkatan Prajurit TNI.

    Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada artikel berjudul “Setiap Berapa Tahun Prajurit TNI Naik Pangkat serta Kenaikan Gajinya?”  pada dasarnya kenaikan pangkat TNI secara regular ini ditentukan oleh MDDP atau Masa Dinas Dalam Pangkat yang setiap struktural memiliki lini masanya masing-masing.

    Sementara itu dikutip dari laman resmi Pengadilan Militer II Jakarta, untuk kenaikan pangkat TNI perwira, lamanya masa kenaikan pangkat reguler prajurit TNI berbeda-beda yang disesuaikan dengan jenjang pangkat, masa dinas, penilaian atasan, dan pendidikan yang sudah ditempuh.

    Beberapa jenis sekolah untuk perwira TNI antara lain Sekolah Dasar Kecabangan (Sesarcab), Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), dan Sekolah Staf dan Komando (Sesko). 

    Berikut rincian lengkap kenaikan pangkat reguler TNI untuk perwira:

    Kenaikan pangkat TNI Lettu dan Kapten:

    Letda ke Lettu (lulus Sesarcab): 3 tahun
    Lettu ke Kapten (lulus Sesarcab): 7 tahun

    Kenaikan pangkat TNI Mayor:

    Kapten ke Mayor (lulus Selapa): 11 tahun
    Kapten ke Mayor (lulus Sesarcab + Dikbangspes): 13 tahun
    Kapten ke Mayor (lulus Sesarcab): 14 tahun

    Untuk kasus Mayor Teddy dari pangkat mayor ke letkol TNI adalah berikut ini :

    Kenaikan pangkat TNI Letkol:

    Mayor ke Letkol (lulus Sesko): 16 tahun
    Mayor ke Letkol (lulus Selapa + Dikbangspes): 18 tahun
    Mayor ke Letkol (lulus Selapa): 20 tahun
    Mayor ke Letkol (lulus Sesarcab + Dikbangspes): 22 tahun
    Mayor ke Letkol (lulus Sesarcab): 23 tahun

    Kenaikan pangkat TNI Kolonel

    Letkol ke Kolonel (lulus Sesko): 20 tahun
    Letkol ke Kolonel (lulus Selapa + Dikbangspes): 22 tahun
    Letkol ke Kolonel (lulus Selapa): 24 tahun
    Letkol ke Kolonel (lulus Sesarcab + Dikbangspes): 27 tahun
    Letkol ke Kolonel (lulus Sesarcab): 28 tahun
    Kenaikan pangkat TNI Jenderal (bintang 1):

    Kolonel ke Jenderal Bintang 1 (lulus Sesko TNI): 24 tahun
    Kolonel ke Jenderal Bintang 1 (lulus Sesko Angkatan): 25 tahun
    Kolonel ke Jenderal Bintang 1 (lulus Selapa + Dikbangspes): 27 tahun

    Kenaikan pangkat tamtama dan bintara

    Nah seseorang yang baru diterima sebagai anggota TNI untuk pangkat Bintara dan Tamtama, harus menjalani pendidikan. 

    Pada Tamtama, seorang prajurit harus menjalani pendidikan Dikma Tamtama (Pendidikan Pertama Tamtama) untuk membentuk prajurit Tamtama.

    Durasinya tergolong singkat yakni 5 sampai 7 bulan pembelajaran.

    Setelah lulus prajurit Tamtama akan menyandang pangkat Prajurit Dua (Prada) atau Kelasi II pada TNI AL.

    Sementara pada Bintara, calon prajurit harus menjalani pendidikan Dikma Bintara atau juga biasa dikenal dengan Secaba dengan durasi 10 bulan hingga 12 bulan, dan lulus dengan menyandang pangkat Sersan Dua (Serda).

    Untuk Bintara dan Tamtama, termasuk tamtama dan bintara kepala, prajurit TNI bisa naik pangkat satu tingkat di atasnya membutuhkan waktu 4-6 tahun.

    Dari Tamtama menuju Bintara, atau dari bintara naik pangkat ke perwira, tentunya setiap prajurit TNI harus menempuh pendidikan dulu sebagai syarat kenaikan pangkat.

    Syarat naik pangkat TNI untuk Tamtama menjadi Bintara, perlu menjalani pendidikan Susba atau Kursus Bintara atau bisa juga melalui jalur Susjemen Bintara.

    Lalu untuk kenaikan pangkat Bintara, pendidikan yang perlu dijalani adalah Dikjurba (Pendidikan Kejuruan Bintara) dan Diklapa I (Pendidikan Lanjutan Perwira Pertama I).

    Terakhir untuk prajurit TNI Bintara yang ingin naik pangkat menjadi Perwira, harus menempuh pendidikan Sekolah Calon Perwira atau Secapa, ini adalah lembaga pendidikan militer dalam TNI untuk membentuk Bintara-bintara terpilih.

    Syarat naik pangkat TNI adalah menjalani pendidikan lanjutan. Yang pasti, setiap kenaikan pangkat pada TNI akan diikuti dengan kenaikan gaji dan tunjangan yang akan diterima.

    Gaji TNI dari Tamtama sampai Jenderal

    Lalu berapa besaran gaji prajurit TNI dan tunjangannya, dari Tamtama hingga Jenderal?

    Besaran gaji prajurit TNI telah beberapa kali mengalami kenaikan. Kenaikan terbaru gaji TNI didasarkan PP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengaturan Gaji Tentara Nasional Indonesia.

    Di mana semua PNS, TNI, dan Polri, mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8 persen per tahun 2024.

    Berikut rincian gaji TNI terbaru di 2024:

    1. Golongan I (Tamtama)

    Prajurit II/ Kelasi II: Rp 1.775.000 – Rp 2.741.300
    Prajurit I/ Kelasi I: Rp 1.830.500 – Rp 2.827.000
    Prajurit Kepala/ Kelasi Kepala: Rp 1.887.000 – Rp 2.915.000
    Kopral II: Rp 1.916.800 – Rp 3.000.000
    Kopral I: Rp 2.007.700 – Rp Rp 3.100.700
    Kepala Kopral: Rp 2.070.500-Rp 3.197.700.

    2. Golongan II (Bintara)

    Sersan II: Rp 2.272.100 – Rp 3.733.700
    Sersan I: Rp 2.343.000 – Rp 3.850.500
    Sersan Kepala: Rp 2.116.400 – Rp 3.971.000
    Sersan Mayor: Rp 2.492.000 – Rp 4.095.200
    Pembantu Letnan II: Rp 2.570.000 – Rp 4.223.300
    Pembantu Letnan I: Rp 2.650.000 – Rp 4.335.400.

    3. Golongan III (Perwira Pertama)

    Letnan II: Rp 2.954.200 – Rp 4.779.300
    Letnan I: Rp 3.046.600 – Rp 5.096.500
    Kapten: Rp 3.141.900 – Rp 5.163.100.

    4. Golongan IV

    Perwira Menengah

    Mayor: Rp 3.240.200 – Rp 5.324.600
    Letnan Kolonel: Rp 3.341.200 – Rp 5.491.200
    Kolonel: Rp 3.446.000 – Rp 5.663.000.
    Perwira Tinggi

    Brigadir Jenderal, Laksamana Pertama, Marsekal Pertama: Rp 3.553.800 – Rp 5.810.100
    Mayor Jenderal, Laksamana Muda, Marsekal Muda: Rp 3.665.000 – Rp 6.022.800
    Letnan Jenderal, Laksamana Madya, Marsekal Madya: Rp 5.485.800 – Rp 6.211.200.

    Dengan demikian gaji Teddy setelah diangkat jadi Letkol TNI adalah pada kisaran  Rp 3.341.200 – Rp 5.491.200 per bulan.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com

     

     

  • Menu Baru Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul Selama Ramadan 2025

    Menu Baru Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul Selama Ramadan 2025

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan suci Ramadan 2025 di Gunungkidul, dengan beberapa penyesuaian menu agar tetap memenuhi standar gizi bagi siswa. Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto meninjau langsung pelaksanaan program ini di SD Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 1 Wonosari, Kamis (6/3/2025).

    Joko menyatakan dukungannya terhadap program ini, yang merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo dan telah diterapkan di 76 negara dengan hasil yang positif. “Saya sangat mendukung program makan bergizi gratis ini. Selain memberikan asupan bergizi bagi anak-anak, program ini juga mendorong perekonomian lokal,” ujar Joko Parwoto kepada Beritasatu.com.

    Ia menambahkan, Pemkab Gunungkidul akan terus memantau dan mengevaluasi program ini untuk memastikan manfaatnya bagi anak-anak serta efektivitasnya dalam mendukung kesehatan dan pendidikan.

    Penyesuaian Menu Selama Ramadan 2025

    Menu makan bergizi gratis di Gunungkidul akan mengalami penyesuaian karena pelaksanaan program ini bertepatan dengan Ramadan 2025. Dandim 0730 Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan menjelaskan biasanya menu berupa makanan siap santap, maka selama bulan puasa, menu berganti menjadi makanan ringan dan tahan lama yang bisa dibawa pulang.

    “Hari ini, program berjalan di dua lokasi, Wonosari dan Tepus. Menu yang disajikan meliputi bubur kacang hijau, buah-buahan, biskuit, dan susu. Khusus hari ini, kami menyediakan biskuit, jeruk, dan susu kurma,” ungkapnya.

    Meski terjadi perubahan bentuk makanan, kualitas gizi yang diberikan tetap dijaga agar anak-anak tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. “Kami pastikan kualitas makanan tetap terjaga meskipun bentuknya berubah menjadi makanan yang bisa dibawa pulang,” tambah Letkol Roni Hermawan.

    Program makan bergizi gratis di Gunungkidul tetap berjalan selama Ramadan 2025 dengan penyesuaian menu agar lebih sesuai dengan kondisi puasa. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kualitas gizi serta memastikan program ini bermanfaat bagi generasi muda.