Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan

    Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga Selama 6 Bulan

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia memberikan restu kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk ekspor konsentrat tembaga. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 6 Tahun 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Permen tersebut terbit berdasarkan hasil keputusan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    “Permennya sudah saya terbitkan berdasarkan hasil keputusan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    Bahlil mengatakan, PT Freeport diberikan kelonggaran untuk melakukan ekspor selama 6 bulan sejak izin untuk melakukan ekspor diberikan. “Sejak penertiban izin ekspor kita berikan,” katanya.

    Namun saat ini, izin ekspor masih belum terbit. Hal ini karena ESDM belum merekomendasikan Freeport kepada Kementerian Perdagangan. Sebelum ESDM merekomendasikan ke Kementerian Perdagangan, Freeport harus lebih dulu mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM.

    Sejalan dengan itu, Bahlil mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi per tiga bulan sekali terhadap perbaikan pabrik asam sulfat di lingkungan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur

    “Nanti kita akan lihat perkembangannya per tiga bulan dalam progress pekerjaan terhadap pabrik yang kena kahar,” katanya.

    Lebih lanjut, Bahlil mengatakan volume konsentrat tembaga yang diperbolehkan untuk diekspor oleh PTFI berada di kisaran 1 juta ton.

    “Antara satu juta ton lebih. Nanti kita lihat selama enam bulan ini ya,” katanya.

    (acd/acd)

  • Projo Benarkan Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi di Solo

    Projo Benarkan Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi di Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    “Dengar begitu, ya kita tunggu sajalah. [Ketemu] di Solo ya,” ucap pria yang kini juga menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih itu. 

    Budi Arie membenarkan bahwa pertemuan itu berlangsung tertutup di rumah pribadi Jokowi. Dia irit berbicara soal pertemuan itu, dan meminta agar publik menunggu pernyataan dari Jokowi saja. 

    “[Pertemuannya, red] yang pasti untuk kemajuan negara,” kata pria yang pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika serta Wakil Menteri Desa pada pemerintahan Jokowi itu. 

    Menurutnya, Hashim dan Jokowi sudah sejak lama ingin bertemu. Dia pun mengaku tidak mengetahui apabila yang diperbincangkan oleh keduanya terkait dengan politik, pemerintahan atau isu lain. 

    “Ya kangen-kangenan lah pasti,” ucapnya.

    Untuk diketahui, Hashim saat ini turut menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Dia turut mewakili delegasi Indonesia di COP, Azerbaijan pada 2024 lalu. 

    Hashim juga diketahui merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang bertugas untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah di era pemerintahan Prabowo. 

  • Prabowo Minta Koperasi Merah Putih di 70.000 Desa Serap Stok Pangan yang Berlimpah

    Prabowo Minta Koperasi Merah Putih di 70.000 Desa Serap Stok Pangan yang Berlimpah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Kepresidenan, Jumat (7/3/2025), pagi.

    Pada rapat tersebut, Budi Arie menyebut Prabowo meminta jajaran menterinya agar mensosialisasikan program tersebut ke seluruh desa di Indonesia. Rapat itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi serta Wakil Menteri Pertanian. 

    “Keberadaan kooperasi desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena, di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Tito menyebut program Koperasi Desa Merah Putih itu sejalan dengan program ketahanan pangan yang menjadi sasaran prioritas Presiden. Dia menyebut koperasi desa itu diharapkan bisa menyerap stok pangan Indonesia yang melimpah.

    Mantan Kapolri itu menyebut, suplai beras Indonesia bahkan diprediksi mencapai puncaknya pada April 2025 mendatang. Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah harus bisa menyimpan stok dan sekaligus sebagai penyerap atau offtaker produksi yang dihasilkan petani. 

    Adapun berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri bakal mencapai 13,95 juta ton sepanjang Januari-April 2025. 

    “Nah sekarang, bagaimana untuk menjaga agar stok ini bisa terserap dengan harga yang wajar. Jangan harganya jatuh. Di antaranya adalah dengan membentuk koperasi di setiap desa. Kooperasi Merah Putih,” tuturnya.

    Menurut Tito, nantinya koperasi di setiap desa itu akan menerapkan layanan one-stop solution yang turut meliputi gudang atau ruangan berpendingin (cold storage) hingga gerai. 

    Tito menyebut nantinya akan menyampaikan arahan Prabowo ini ke seluruh kepala desa. Dia memastikan pemerintah bakal turut mendukung berjalannya Koperasi Merah Putih. 

    “Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara, red]. Kalau saya tidak salah sekitar Rp5 miliar-an dibutuhkan untuk kepentingan itu. Cold storage, gudang, management, dan lain-lain,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis, program Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk didirikan pada 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Sumber dananya ditargetkan berasa dari Dana Desa serta dukungan pembiayaan dari Himbara. 

  • Pimpinan MPR: Kesehatan ibu-anak titik utama kebijakan pembangunan

    Pimpinan MPR: Kesehatan ibu-anak titik utama kebijakan pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan bahwa kesehatan serta gizi ibu dan anak adalah titik utama dalam kebijakan pembangunan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.

    “Kesehatan serta gizi ibu dan anak selalu menjadi titik utama dalam kebijakan pembangunan,” kata Ibas sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat” yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Tidak mudah menjadi ayah dan ibu, menjadi apa yang disebut sebagai orang tua sempurna. Kita harus membagi waktu, walaupun kita mempunyai profesi beragam. Kita harus jadi ahli pendidikan, kita harus jadi ahli kesehatan, kita harus jadi ahli keuangan. Untuk anak kita, untuk keluarga kita,” ujarnya mengawali sambutan.

    Untuk itu, dia mengapresiasi seluruh orang tua yang memainkan peran utama dalam mendorong parenting (pengasuhan) cerdas, baik dari sisi kesehatan, gizi maupun pendidikan.

    “Kita akan membahas kesehatan, gizi, dan pendidikan. Parenting cerdas untuk mencapai generasi emas. Gizi berkualitas, pendidikan kesehatan maju,” lanjutnya.

    Dia pun menekankan bahwa kesehatan sendiri merupakan hal mendasar bagi hidup, berpikir, berkarya, hingga membangun negeri.

    “Senyum bahagia itu berasal dari hidup yang sehat, pikiran yang indah dan jiwa yang cemerlang. Betul, ya?” ucapnya.

    Dia menyebut UUD menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    Di samping layanan kesehatan yang tersedia seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit, dia membeberkan beberapa program lainnya yang mendukung kesehatan ibu dan anak.

    Termasuk, ujarnya lagi, adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sistem asuransi kesehatan yang melindungi seluruh masyarakat

    “Bahkan saya ingat sekali angka kematian ibu dan anak itu turun karena adanya Inisiasi Menyusui Dini (ASI eksklusif) dan Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) di fasilitas kesehatan kita,” katanya.

    Dia lantas menyinggung berbagai penelitian, riset, dan pengalaman menunjukkan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan seseorang sangat berpengaruh bagi kecerdasan, imunitas dan produktifitas kesehatan manusia.

    “Oleh karenanya, pemahaman dan pengetahuan (edukasi) harus sesuai seiring dengan pemenuhan kesehatan dan gizi ibu dan anak,” tuturnya.

    Dia mengatakan fokus kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini pun untuk mengurangi angka stunting dengan memastikan kesehatan gizi ibu dan anak tercapai.

    Ibas pun mengajak seluruh pihak untuk sama-sama memerangi stunting, hingga memperkuat infrastruktur, layanan, dan peralatan kesehatan.

    “Perkuat ketersediaan, kualitas dokter, dan plus tenaga kesehatan. Mari kita perkuat ekosistem usaha dan digitalisasi kesehatan yang terpadu dan kolaboratif,” tuturnya.

    Menurut dia, pada akhirnya tentu diperlukan pula keberpihakan kesejahteraan mereka dan fiskal keuangan yang tepat untuk tercapainya hal-hal tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Imparsial: Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Politis dan Berpotensi Melukai Hati Prajurit TNI – Halaman all

    Imparsial: Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Politis dan Berpotensi Melukai Hati Prajurit TNI – Halaman all

     

    TRIBUNNEWSCOM JAKARTA – Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu terkait reformasi sektor pertahanan dan keamanan, Imparsial, memandang kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor Inf menjadi Letkol Inf adalah politis.

    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan selain itu kenaikan pangkat Teddy  tersebut tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system.

    “Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system,” kata Ardi saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).

    Sejak menjadi ajudan Presiden Jokowi dan kemudian menjadi ajudan Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo, lanjut dia, praktis Mayor Teddy tidak pernah melaksanakan tugas atau jabatan sebagaimana prajurit TNI di lapangan pada umumnya, apalagi memiliki prestasi tertentu.

    Alih-alih memiliki prestasi, sambung dia, Mayor Teddy dalam Pemilu 2024 lalu justru secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam pemilu, yakni terlibat langsung dalam politik praktis, yaitu memakai atribut kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

    “Jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah berdasarkan prestasi merit system, tetapi cenderung berdasarkan politis,” ungkap dia.

    Polemik sejak awal

    Menurut Ardi sejak awal pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan.

    Ia mengatakan berdasarkan Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang TNI terdapat 10 jabatan yang diperbolehkan bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di luar institusi militer.

    Sebanyak 10 institusi itu, yakni kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

    Dalam konteks ini, jabatan Seskab tidak termasuk dalam 10 jabatan yang diperbolehkan.

    Oleh karena itu, pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab merupakan tindakan yang ilegal dan menerobos batasan ketentuan yang berlaku, tegasnya.

    Kenaikan Pangkat Bentuk Penyalahgunaan?

    Ia juga memandang pengangkatan Teddy menjadi Letkol saat ia masih menjabat sebagai Seskab merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

    Seharusnya, menurut dia, sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, Mayor Teddy diwajibkan untuk mengundurkan diri dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil di pemerintahan.

    Namun, lanjut dia, alih-alih mendapatkan sanksi, Mayor Teddy malah mendapatkan kenaikan pangkat.

    Menurut dia tindakan itu menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil (unfair) dalam sistem promosi kepangkatan di lingkungan TNI serta mengancam profesionalisme dan integritas institusi pertahanan negara.

    Elit politik dan pimpinan TNI, kata Ardi, seharusnya menyadari bahwa dalam lingkungan TNI terdapat lebih banyak prajurit yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa.

    Mereka yang telah berjuang demi bangsa dan negara, lanjut dia, seharusnya lebih layak untuk diapresiasi dan mendapatkan promosi kepangkatan ketimbang seseorang yang hanya karena akses politiknya bisa mendapatkan karier dan kenaikan pangkat.

    “Elit politik dan pimpinan TNI juga harus sadar bahwa kebijakan kenaikan pangkat Mayor Teddy juga berpotensi melukai perasaan para prajurit di lapangan yang selama ini telah mempertaruhkan nyawa bagi negara serta dapat mendemoralisasi mereka yang telah berjuang dengan dedikasi tinggi,” kata Ardi.

    “Kami menegaskan bahwa sistem kepangkatan dalam TNI harus tetap berlandaskan meritokrasi dan profesionalisme guna menjaga kehormatan serta integritas institusi TNI, ” sambungnya.

    Panglima TNI Diminta Batalkan

    Untuk itu, lanjut dia, Imparsial mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel karena merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI.

    Kedua, Imparsial juga mendesak Agus memastikan semua kenaikan pangkat dalam tubuh TNI didasarkan pada prestasi dan kinerja yang objektif, bukan atas dasar kedekatan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan profesionalisme militer, serta menghormati aturan dalam UU TNI dengan tidak menempatkan prajurit aktif di posisi yang tidak diperbolehkan secara hukum, ungkapnya.

    Ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan TNI agar publik dan internal TNI dapat melihat bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan berlandaskan aturan yang berlaku, pungkas Ardi.

    Penjelasan TNI AD

    Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat mengonfirmasi foto salinan dokumen yang beredar di kalangan wartawan terkait kenaikan pangkat satu tingkat Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol Inf) pada Kamis (6/3/2025). 

    Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan informasi yang beredar tersebut benar adanya.

    Saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa informasi tersebut memang betul, ya, kata Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis, 6/3/2025.

    Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan Perpres, secara administrasi juga semua sudah dipenuhi, lanjutnya.

    Sebelumnya beredar salinan surat perintah dengan Kop dan Logo Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin-674/II/2025 yang menyatakan kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya satu tingkat menjadi Letnan Kolonel pada Kamis, 6/3/2025.

    Foto salinan surat yang beredar di kalangan wartawan tersebut menyebutkan satu poin di bagian Menimbang, bahwa untuk kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol perlu dikeluarkan surat perintah, dikutip dari salinan surat beredar tersebut pada Kamis, 6/3/2025.

    Pada bagian Dasar terdapat enam poin:

    1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia.

    3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep-238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol an Mayor Inf Teddy Indra Wijaya SST Han MSi NRP 11110010020489 Sekretaris Kabinet RI.

    4. Peraturan Kasad Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

    5. Keputusan Kasad Nomor Kep-462/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD.

    6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat.

    Setelahnya, surat perintah ini segera menggunakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol terhitung mulai 25 Februari 2025, dikutip dari salinan dokumen tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sosok Prajogo Pangestu, Orang Terkaya di Indonesia yang Temui Presiden Prabowo Bersama 7 Taipan

    Sosok Prajogo Pangestu, Orang Terkaya di Indonesia yang Temui Presiden Prabowo Bersama 7 Taipan

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia yang menjadi sorotan setelah menemui Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, Prajogo Pangestu bersama dengan 7 pengusaha lainnya datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Delapan taipan itu disebut berdiskusi dengan Presiden Prabowo soal perkembangan ekonomi nasional.

    Lalu, siapakah sosok Prajogo Pangestu tersebut?

    Berikut Tribunnews rangkum tentang profil Prajogo Pangestu, pendiri Barito Group yang masuk dalam daftar 8 pengusaha besar yang bertemu Prabowo di Istana Negara :

    Prajogo Pangestu adalah seorang pengusaha Indonesia pendiri Barito Pacific. 

    Prajogo Pangestu juga merupakan pemilik dari Grup Barito Pacific, yang meliputi PT Barito Pacific Tbk, PT Barito Renewables Energy Tbk, PT Chandra Asri Pacific Tbk, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.

    Prajogo Pangestu memiliki bidang usaha di petrokimia dan energi terbarukan.

    Usaha tersebut mencakup sebagian besar dari portofolio bisnisnya. 

    Prajogo Pangestu juga dikenal sebagai pendiri Bakti Barito Foundation atau Yayasan Bakti Barito, bersama istrinya. 

    PROFIL KONGLOMERAT INDONESIA – Tangkap layar laman Kontan yang diambil pada Jumat(7/3/2025) yang memperlihatkan potret Prajogo Pangestu. Berikut profil Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara bersama 7 taipan lain. (Dok BRPT via tngkap layar Kontan)

    Yayasan Bakti Barito berfokus pada program-program filantropi dari Grup Barito Pacific di bidang lingkungan, sosial, pendidikan dan kemasyarakatan. 

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, harta kekayaan Prajogo Pangestu menyentuh US$74,7 miliar per tanggal 6 September 2024 atau jika dirupiahkan sekitar Rp1.151,33 triliun (kurs 1US$=15.377 IDR), seperti dikutip dari Wikipedia.

    Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia dan Asia Tenggara.

    Ia juga menuliskan namanya menjadi orang terkaya ke-33 di dunia per tanggal 5 Februari 2025.

    Forbes pun menempatkannya sebagai orang terkaya ke-3 di Indonesia dengan kekayaan bersih US$7,6 miliar pada tahun 2019.

    Dirinya pernah dianugerahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Agustus 2019.

    Kehidupan Pribadi

    Prajogo Pangestu lahir dengan nama Phang Djoen Phen.

    Prajogo Pangestu lahir di Bengkayang, Hindia Belanda.

    Ia lahir pada 13 Mei 1944.

    Prajogo Pangestu merupakan anak dari seorang pedagang karet, dilansir Forves.

    Prajogo Pangestu diketahui pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Singkawang.

    Prajogo Pangestu menikah dengan Herlina Tjandinegara dan dikaruniai 3 orang anak.

    Ia kini tinggal di Jakarta.

    Sepak Terjang

    Prajogo Pangestu memulai bisnis kayunya di akhir tahun 1970-an.

    Perusahaannya, Barito Pacific Timber, mulai go public pada tahun 1993.

    Kemudian ia mengubah namanya menjadi Barito Pacific usia mengambil keputusan mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007.

    Masih dikutip dari Forbes, Barito Pacific mengakuisisi 70 persen perusahaan perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia di tahun 2007.

    Kemudian Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia dan menjadi salah satu produsen petrokimia terpadu terbesar di negara ini pada tahun 2011. 

    Masih di tahun yang sama Thaioil mengakuisisi 15 persen saham di Chandra Asri.

    Prajogo Pangestu kemudian mendaftarkan divisi energi terbarukan, Barito Renewables Energy, di akhir tahun setelah membawa perusahaan pertambangan batu bara miliknya, Petrindo Jaya Kreasi, ke publik pada tahun 2023.

  • Mudik 2025 Harus Tetap Aman meski Ada Efisiensi Anggaran

    Mudik 2025 Harus Tetap Aman meski Ada Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil mengingatkan agar pelaksanaan mudik Lebaran 2025 tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Menurut Gus Jazil, hal tersebut perlu diperhatikan pemerintah di tengah adanya efisiensi anggaran di kementerian/lembaga (K/L).

    Menurutnya, efisiensi anggaran hendaknya tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan mudik Lebaran 2025.

    “Mudik tahun ini menjadi momentum pembuktian negara untuk menciptakan mudik aman, nyaman sehingga para pemudik tiba dengan sehat dan selamat. Apalagi tahun ini mudik Lebaran pertama di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gus Jazil dikutip dari rilis yang diterima pada Jumat (7/3/2025).

    Gus Jazil menegaskan mudik bagi mayoritas masyarakat Indonesia merupakan perjalanan spiritual. Karena itu, tidak heran jika peserta mudik terus meningkat dari tahun ke tahun.

    Ia menilai, sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan mudik yang berkualitas.

    “Kita harus akui bahwa dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan mudik terus menunjukkan tren membaik baik dari menurunkan jumlah kecelakaan, kian turunnya waktu tempuh pemudik, hingga kian berkualitasnya layanan di rest area. Ini yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaan mudik tahun ini,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Jazil mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai persiapan hingga peluncuran program layanan mudik, mulai penurunan tiket pesawat, penyelenggaraan mudik gratis, hingga diskon tarif tol. Selain itu juga ada berbagai perbaikan layanan pelabuhan penyebrangan.

    “Negara harus hadir memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik agar pemudik tiba di tujuan dengan selamat,” tegasnya.

    Adanya program efisiensi anggaran, kata Gus Jazil, diharapkan tidak menghambat pelaksanaan mudik. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai kalangan seperti kepolisian, kementerian perhubungan, BUMN, partai politik hingga swasta.

    “Bagaimanapun, mudik jangan sampai terganggu dengan adanya efisiensi anggaran. Saya yakin semua pihak yang terlibat mampu memprioritaskan pelaksanaan mudik untuk kepentingan bersama,” ucapnya.

    Gus Jazil menegaskan,  apabila mudik 2025 sukses, artinya negara sukses dalam menciptakan mudik yang aman dan nyaman untuk masyarakat.

  • Menkop ungkap Kop Des jadi OSS mencakup klinik, apotek, hingga gudang

    Menkop ungkap Kop Des jadi OSS mencakup klinik, apotek, hingga gudang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkap Koperasi Desa Merah Putih bakal menjadi layanan terpadu satu pintu (OSS) yang tidak hanya sebatas koperasi, tetapi juga ada gudang, cold storage, unit simpan pinjam, apotek, dan klinik.

    Menurutnya, desain pembangunan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih nantinya menyesuaikan dengan keunggulan desa dan kebutuhan desa.

    “Di Koperasi Desa Merah Putih nanti ada enam outlet: 1. Outlet gudang; 2. Cold storage; 3. Kantor koperasi; 4. Apotek desa; 5. Klinik desa; 6. Unit simpan pinjam desa. Nanti skemanya apa masih dihitung. Setiap desa kondisinya beda-beda, karena dari pemetaan sekarang ini ada desa pertanian, desa perikanan, dan desa/kelurahan yang sudah agak kota,” kata Menteri Koperasi saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Budi menambahkan “desa agak kota” itu merujuk pada daerah yang suasananya cenderung seperti perkotaan, tetapi statusnya masih desa. Dia kemudian menyebut 85 persen desa di Indonesia merupakan desa pertanian, dan 15 persen lainnya desa agro-maritim.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi memperkirakan pembangunan satu kawasan Kop Des Merah Putih kemungkinan menelan biaya hingga Rp5 miliar.

    “Rp5 miliar itu ada komponennya. Ada bangun gudangnya. Ada bangun cold storage-nya. Ada bangun gerainya, terus ada truk, paling enggak ada 2 truk. Truk dan bengkel. Jadi, setiap desa punya 2 truk. Truk desa itu buat angkut barang hasil desa, termasuk juga membawa barang-barang ke desa. Satu koperasi Rp5 miliar,” kata Budi Arie.

    Dia menyebut pemerintah masih terus menggodok rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk mengenai skema pembiayaan, prinsip-prinsip, dan detail-detail lainnya. Beberapa kementerian yang terlibat dalam program Koperasi Desa itu mencakup Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Desa.

    “Skema-skema pembiayaan nanti didetailkan. Tetapi, prinsip-prinsip ini dulu, prinsip-prinsip pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu. Nanti, yang detail-detail, biayanya, skema pembiayaannya, nanti berikutnya kami akan rumuskan, diskusikan, rapatkan selanjutnya,” kata Budi Arie.

    Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat pagi, memanggil beberapa menterinya, yaitu Menkop Budi Arie dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas tindak lanjut rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Di lokasi yang sama, Jumat siang, Presiden juga memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Ketua Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara Rosan P. Roeslani, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas Danantara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bertemu Prabowo, Tito-Budi Arie Bahas Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih

    Bertemu Prabowo, Tito-Budi Arie Bahas Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta –

    Mendagri Tito Karnavian dan Menkop Budi Arie baru saja bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan keduanya melaporkan kelanjutan program Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih.

    “Pagi ini kami diundang rapat oleh Pak Presiden mengenai koperasi desa Merah Putih, termasuk juga bagaimana itu bisa disosialisasikan kepada seluruh desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    “Yang pasti gini, keberadaan kooperasi desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di koperasi desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menjelaskan Kopdes Merah Putih ini akan menggagas penyediaan pangan satu pintu atau one stop system. Koperasi itu akan menyerap hasil pangan desa untuk kemudian dijual.

    “Apa tugasnya kooperasi ini? Salah satunya di antaranya adalah mereka membeli. Ada cold storage-nya untuk menyimpan, ada gudang, gerai-gerai segala macam, apotek. Jadi one stop system ini, one stop solution. Ada kliniknya dan lain-lain. Sehingga diharapkan, di antaranya untuk masyarakat ketahanan pangan, dapat diserap oleh kooperasi-kooperasi desa ini,” kata Tito.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Dengan begitu, kata dia, harga hasil pangan rakyat tidak perlu dikhawatirkan akan anjlok karena sesuai pemerintah. “Sehingga tidak diambil, terjual murah karena harga turun, dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, Tito mengatakan pemerintah akan mendukung pendanaan Kopdes Merah Putih melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Angkanya, kata dia, sekitar Rp 5 miliar per desa.

    “Nah, koperasi ini perlu dibentuk di semua desa. Dan nanti kita akan sampaikan kepada desa. Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara. Kalau saya tidak salah sekitar Rp 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu. Cold storage, gudang, dan lain-lain. Management, dan lain-lain,” ujar dia.

  • Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, mengkritik penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. 

    Alex meminta agar Menhut membuka proses penetapan anggota tim tersebut ke publik, terutama mengingat Raja Juli Antoni juga menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Kami bukan bermaksud meragukan kompetensi para anggota yang terpilih, tetapi publik berhak mengetahui siapa yang memilih dan bagaimana proses seleksi itu berlangsung,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Sebanyak 11 kader PSI diketahui masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030, yang didanai oleh hibah dari Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, tim ini terdiri dari lima bidang utama, yaitu Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Instrumen serta Informasi.

    Mengacu pada lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025, Menhut Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, sementara seorang wakil penanggung jawab mendampinginya. 

    Tim ini beranggotakan 43 orang, dengan 12 di antaranya berasal dari PSI, yang menempati berbagai posisi dalam tim tersebut.

    Sebagai bagian dari tim FOLU Net Sink 2030, setiap anggota akan menerima honorarium bulanan yang bervariasi tergantung pada jabatan mereka. 

    Penanggung jawab tim mendapatkan honor Rp50 juta per bulan, sementara wakil penanggung jawab memperoleh Rp40 juta. 

    Anggota dewan penasehat ahli (4 orang) menerima Rp25 juta per bulan, ketua pelaksana dan ketua harian mendapatkan Rp30 juta, anggota bidang menerima Rp20 juta, dan staf kesekretariatan bidang mendapatkan Rp8 juta.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ujar Alex. 

    Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa Menhut Raja Juli Antoni belum sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Alex juga membandingkan susunan tim FOLU Net Sink 2030 sekarang dengan periode sebelumnya, yang mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. 

    Dirinya khawatir bahwa keterlibatan banyak kader PSI dalam tim ini akan merusak semangat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Program FOLU Net Sink 2030 adalah bagian dari amanat Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

    Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, terutama melalui sektor kehutanan, dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih) yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.

    Alex mendesak agar Menhut Raja Juli Antoni lebih transparan dalam proses penetapan anggota tim FOLU Net Sink 2030, sehingga publik tidak melihatnya sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk kolega politik. 

    Dia menyarankan agar keputusan-keputusan ini sejalan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Program ini dibiayai sebagian besar melalui hibah dari Norway Contribution yang dikelola oleh BPDLH, dengan harapan dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. 

    FOLU Net Sink 2030 juga bertujuan untuk memastikan bahwa serapan karbon di sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepaskan, dan diproyeksikan sektor ini akan menyumbang hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi Indonesia. 

    Adapun daftar kader PSI yang ditunjuk dalam OMO FOLU Net Sink 2030 antara lain Andy Budiman (Dewan Penasehat Ahli), Endika Fitra Wijaya (Staf Kesekretariatan Bidang), Sigit Widodo (Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon), serta Kokok Dirgantoro (Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari). 

    Selain itu, terdapat nama Suci Mayang Sari, Furqan Amini Chaniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadya Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andi Syaiful Oeding yang masing-masing menempati posisi di bidang terkait pengelolaan lingkungan.