Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pengamat Soroti Urgensi Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi

    Pengamat Soroti Urgensi Pertemuan Hashim Djojohadikusumo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik Dedi Kurnia Syah memandang pertemuan antara Hashim Djojohadikusumo dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai kelemahan Presiden Prabowo Subainto.

    Menurutnya, Hashim menemui Jokowi sangat mungkin dimaksudkan sebagai ‘tangan’ Prabowo, bukan sebagai pebisnis. Jika berbicara kepentingan bisnis, seharusnya Hashim bisa langsung berdiskusi dengan Prabowo, bukan Jokowi.

    “Pertemuan Hashim [dengan Jokowi] bisa ditafsir sebagai kelemahan Presiden, bahwa Prabowo masih memerlukan Jokowi untuk memimpin negara ini,” ungkapnya, Minggu (9/3/2025).

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menuturkan tak menutup kemungkinan pertemuan antara Hashim dengan Jokowi ini merupakan suatu koordinasi terkait kebijakan pemerintah. 

    Terlebih, tambahnya, saat ini Presiden Prabowo baru saja meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan seiring dengan itu juga Presiden bertemu para konglomerat.

    “Pertemuan Jokowi dengan sejumlah elit cukup mengkhawatirkan, karena ada potensi intervensi dalam pemerintah, termasuk dengan Hashim sebagai perwakilan Prabowo baru-baru ini,” bebernya.

    Dedi melihat hal ini menandakan bahwa Jokowi terkesan masih memiliki pengaruh untuk pemerintah kini dan ini sebenarnya sangatlah tak lazim.

    Sebab itu, dia menilai bahwa Presiden Prabowo seakan tidak kuat dan mandiri, sehingga wibawa Presiden perlu dipertanyakan. “Prabowo sangat mungkin berada di bawah kendali Jokowi, setidaknya iya belum sepenuhnya bebas dari pengaruh Jokowi,” jelasnya.

    Pertemuan di Solo 

    Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). 

    “Dengar begitu, ya kita tunggu sajalah. [Ketemu] di Solo ya,” ucap pria yang kini juga menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih itu. 

    Budi Arie membenarkan bahwa pertemuan itu berlangsung tertutup di rumah pribadi Jokowi. Dia irit berbicara soal pertemuan itu, dan meminta agar publik menunggu pernyataan dari Jokowi saja. 

    “[Pertemuannya, red] yang pasti untuk kemajuan negara,” kata pria yang pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika serta Wakil Menteri Desa pada pemerintahan Jokowi itu. 

    Menurutnya, Hashim dan Jokowi sudah sejak lama ingin bertemu. Dia pun mengaku tidak mengetahui apabila yang diperbincangkan oleh keduanya terkait dengan politik, pemerintahan atau isu lain. 

    “Ya kangen-kangenan lah pasti,” ucapnya.

    Untuk diketahui, Hashim saat ini turut menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Dia turut mewakili delegasi Indonesia di COP, Azerbaijan pada 2024 lalu. 

    Hashim juga diketahui merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang bertugas untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah di era pemerintahan Prabowo. 

  • Besok CASN dan PPPK 2024 Bakal Demo Prabowo Tuntut Pengangkatan: Nasib Jutaan Orang Dipertaruhkan!

    Besok CASN dan PPPK 2024 Bakal Demo Prabowo Tuntut Pengangkatan: Nasib Jutaan Orang Dipertaruhkan!

    PIKIRAN RAKYAT – Para calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan menggelar aksi untuk menuntut pencabutan Surat Edaran yang berisi penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK Tahun Anggaran (TA) 2024.

    Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap penundaan yang berdampak pada nasib lebih dari 4 juta CASN dan PPPK di seluruh Indonesia. Seruannya dirilis via X (dulu Twitter), Minggu, 9 Maret 2025.

    Aksi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 Maret 2025 mulai pukul 08.30 WIB di beberapa lokasi strategis, antara lain DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Istana Negara.

    Para peserta aksi nantinya akan menuntut agar Menpan RB segera mencabut surat edaran yang telah dikeluarkan, dan mengembalikan jadwal pengangkatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada sebelumnya.

    “Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada p4ndem1 tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan!!” demikian bunyi takarir seruan di X, dikutip Minggu, 9 Maret 2025.

    Aksi ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas demi kesejahteraan jutaan tenaga kerja di sektor pemerintahan.

    ???? AJAKAN UNTUK AKSI

    Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada p4ndem1 tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan!! pic.twitter.com/4vIIc8DlFc

    — Tanyarl ???? (@tanyakanrl) March 7, 2025

    Berikut sederet komentar warganet perihal seruan demo esok hari:

    @Jua****: “Pengangkatan cpns & PPPK ditunda.. Yg lain ga d tunda, mayor tedy naik pangkat, kementerian kehutanan ngajak kadernya kerja bareng dll. Lelucon.”

    @gyp****: “Harusnya tuh yg dipotong anggaran gak perlu. Bukan perihal yg berefek domino gini. Buat temen2 yg udh resign, udh berenti lanjutin S2 tuh gmna. Dikira bayar UKT pake daun.”

    @Buru***: “Wkwkwkwkw komedi komedi.. Feel sorry to casn 2024, but im in you guys. Birokrasi kita butuh letupan letupan gini. Mulai lah, gw tau ini bakal terjadi, dan ini cuman masalah bom waktu aja. Lawan warisan orba, lawan warisan bapak ibu kalian, lawan pejabat gak tau malu itu!”

    @Cat***: “Intinya adalah berhati hati. Jangan sampai pas demo aparat petinggi tau kalian dari instansi mana 🙂 kadang menyuarakan kebenaran bakal jadi boomerang 🙂 semangat para penuang NIP.”

    Ditunda karena Efisiensi?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 disesuaikan menjadi Oktober 2025.

    Menpan RB mengaku ini bukan penundaan tapi agar semua CPNS 2024 dapat diangkat secara bersamaan, ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen.

    Menurut Menteri PANRB, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan.

    “Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” ucap Rini Widyantini di Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Ia memastikan penyesuaian pengangkatan CPNS ini bukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

    Pihaknya mengaku perlu menyelesaikan pengumuman-pengumuman soal CPNS di berbagai instansi.

    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” lanjut Menpan RB.

    Menurutnya, penyesuaian mempertimbangkan guna menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN sampai penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan usulan penundaan seleksi sejumlah daerah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jaksa Agung Bagikan 2 Ribu Paket Sembako ke Korban Banjir Bekasi – Page 3

    Jaksa Agung Bagikan 2 Ribu Paket Sembako ke Korban Banjir Bekasi – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025.

    Mengutip siaran pers, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 17.57 WIB dan langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumah mereka.

    Saat tiba, Presiden Prabowo langsung menyusuri permukiman yang masih tergenang air.

    Kepala Negara juga menyempatkan diri berbincang dengan warga yang terdampak banjir, menanyakan kondisi mereka serta kebutuhan mendesak yang diperlukan.

    Selain meninjau langsung kondisin korban banjir, Presiden juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa.

    “Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir, terutama di tengah bulan Ramadan,” tulis siaran pers.

    Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo Subianto juga berbuka puasa bersama warga di salah satu rumah yang ia kunjungi. Dengan suasana sederhana, Presiden bersama warga menikmati hidangan berbuka puasa.

    Kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lokasi bencana banjir memberikan semangat bagi warga yang sedang menghadapi musibah.

    Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

  • Pantas MIS Bisa Beli Ribuan Liter Solar Subsidi, Punya 10 Barcode, Tangki Mobil Dimodifikasi

    Pantas MIS Bisa Beli Ribuan Liter Solar Subsidi, Punya 10 Barcode, Tangki Mobil Dimodifikasi

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang pria berinisial MIS memodifikasi tangki mobil sehinga bisa membeli ribuan liter solar subsidi.

    Kini ia ditangkap Polda Sumut karena melakukan penyelewengan dalam pembelian solar subsidi di SPBU.

    MIS beraksi dengan memodifikasi tangki mobil Toyota Kijang Krista miliknya.

    Hal itu seperti diungkap Dirreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rudi Rifani.

    Ia mengatakan, MIS ditangkap seusai menjalankan aksinya di SPBU yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis (6/3/2025).

    “Modus pelaku ini memodifikasi Toyota Kijang Krista dengan memasang satu baby tank berkapasitas 1.000 liter di dalam mobil,” ujar Rudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/3/2025).

    “Selain itu, ia juga memasang pompa minyak otomatis yang mengalirkan solar dari tangki mobil ke dalam baby tank setiap kali mengisi bahan bakar di SPBU,” lanjut dia.

    Rudi mengatakan, dalam sehari, pelaku diduga menjalankan aksinya lebih dari sekali.

    Sebab MIS juga memiliki 10 barcode pembelian solar subsidi dengan nomor kendaraan yang berbeda-beda.

    “Hal ini memungkinkan pelaku untuk mengisi solar subsidi di berbagai SPBU tanpa terdeteksi sebagai pengisian berulang,” tutur Rudi.

    Rudi menjelaskan, pelaku diduga tidak beraksi sendirian.

    Pihaknya kini juga tengah memburu kelompok MIS.

    Diduga MIS beraksi tidak sendirian dan ada jaringan yang terlibat.

    “Kami menduga masih ada jaringan atau modus lain dalam praktik penyelewengan BBM bersubsidi ini dan kami akan terus mendalami keterangan pelaku,” ujar Rudi Rifani.

    Ilustrasi mengisi BBM di SPBU. Seorang pria berinisial MIS memodifikasi tangki mobil sehinga bisa membeli ribuan liter solar subsidi (SHUTTERSTOCK)

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya mengatakan, diduga usai memperoleh BBM subsidi, pelaku menjualnya ke pihak lain.

    Dia menegaskan tindakan tersebut ilegal.

    Pihaknya berkomitmen akan menindak tegas pelaku penyelewengan BBM tersebut.

    “Solar subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk diperdagangkan secara ilegal demi keuntungan pribadi,” tuturnya.

    “Kami akan menindak tegas pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku,” ucapnya, melansir Kompas.com.

    Yudhi mengatakan, kini MIS ditahan di Mapolda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut.

    Dia dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

    “Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar,” tutur Yudhi.

    Di sisi lain, video mobil Maung Garuda mengisi bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Shell, viral di media sosial.

    Diketahui, terlihat dalam video, mobil Pindad MV3 Garuda Prabowo Subianto warna putih mengisi bensin di SPBU Shell.

    Dalam narasi yang beredar, publik mengait-ngaitkannya dengan kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Di antara narasi tersebut adalah sebagai berikut:

    Sudah gak penasaran! Ternyata Mobill Presiden RI-1 (Maung Garuda) isi bensin di pom kerang kuning.

    Mobil presiden aja ogah make produk pertamina (emoji huss, emoji tertawa terbahak-bahak)

    Seperti diketahui, bensin jenis Pertamax yang dioplos Pertalite memang tengah jadi sorotan publik.

    Update terbaru, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 tersebut diperkirakan merugikan negara hingga Rp968,5 triliun atau hampir Rp1 kuadriliun.

    Kini sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Salah satunya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yakni Riva Siahaan.

    Peran Riva Siahaan dalam kasus korupsi Pertamina ini antara lain mengoplos Pertamax dengan Pertalite dalam pengadaan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga. 

    Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan.

    Semenjak kasus ini mencuat, masyarakat kehilangan kepercayaan dan khawatir untuk membeli bensin di Pertamina untuk kendaraan mereka.

    Termasuk mobil Maung Garuda kepergok isi bensin di Shell, seperti dilansir dari Kompas.com.

    Viral video mobil Maung Garuda yang biasa digunakan Presiden RI Prabowo Subianto sedang mengisi bahan bakar di Shell (Tangkapan layar X)

    Terkait video tersebut, pihak Istana Kepresidenan pun buka suara.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, angkat bicara terkait video viral yang menampilkan mobil MV3 Garuda Prabowo Subianto mengisi bensin di Shell. 

    Menurut Hasan, video tersebut sudah diambil sejak empat bulan yang lalu.

    “Coba cek itu video berapa bulan yang lalu. Itu sekitar empat bulan yang lalu,” kata Hasan saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (28/2/2025) malam.

    Hasan menjelaskan, pengisian BBM bisa dilakukan di mana saja tanpa tendensi apa pun.

    Dia turut meluruskan bahwa mobil Maung Garuda tersebut diisi bensin di Shell sebelum Prabowo menjadi Presiden RI.

    “Mengisi BBM bisa di mana saja tanpa tendensi apapun,” tuturnya.

    “Itu sebelum jadi mobil Presiden. Belum ada pelat Indonesia 1 atau RI 1,” imbuh Hasan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Terima Kunjungan Konjen RRT, Khofifah Bahas Peluang Kerjasama Sektor Peternakan, hingga Kesehatan

    Terima Kunjungan Konjen RRT, Khofifah Bahas Peluang Kerjasama Sektor Peternakan, hingga Kesehatan

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya, Mr. Xu Yong, di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Sabtu (8/3/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Mr Xu Yong secara khusus menyampaikan Surat Ucapan Selamat dari Wali Kota Shanghai Mr. Ghong Zheng dan Wali Kota Tianjin Mr. Zhang Gong atas dilantiknya dirinya dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. 

    Tidak hanya itu Mr Xu Yong juga menyampaikan selamat beribadah puasa pada Gubernur Khofifah dan seluruh masyarakat Jawa Timur. 

    Atas perhatian tersebut Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih terutama juga atas partisipasi aktif dan dukungan Konjen RRT di Surabaya dalam menjaga hubungan baik antara Jatim dan RRT. 

    “Terima kasih Mr Xu Yong yang telah mendukung dan menjaga hubungan baik antara Jatim dan RRT, serta ucapan yang diberikan pada kami begitu hangat yang sekaligus kami harapkan akan membawa kerjasama Jatim dan RRT ke depan lebih erat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan kali ini turut dibahas berbagai hal strategis terkait potensi kerjasama antara Provinsi Jatim dengan RRT, diantaranya teknologi peternakan, kesehatan dan sosial budaya. 

    Di sektor peternakan, Gubernur Khofifah berharap agar bisa dilakukan pertukaran teknologi terkait bibit sapi perah dengan hasil susu yang tinggi. 

    “Yang sangat strategis adalah teknologi peternakan yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok. Yaitu pakar teknologi yang bisa memberikan bibit sapi dengan susu yang tinggi,” ujarnya.

    Bukan tanpa alasan, dengan fakta bahwa kebutuhan susu Jawa Timur, 65 persen nya masih di impor, maka diperlukan upaya yang lebih advance untuk meningkatkan produksi dalam daerah. 

    “Hal ini juga sejalan dengan Quick-Win pertama dari Bapak Presiden Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis. Dimana, siswa diharapkan satu sampai dua kali seminggu bisa minum susu,” ujar Khofifah. 

    Selain peternakan, Gubernur Khofifah juga mempromosikan potensi perkebunan buah durian dan salak yang melimpah di wilayah Candipuro, Kab. Lumajang. 

    Sementara, di sektor kesehatan, Gubernur Khofifah berharap besar bisa bekerja sama untuk melakukan pembaruan teknologi kesehatan yang dimiliki oleh dua Rumah Sakit terbesar milik Pemprov Jatim, yaitu RSUD Dr. Soetomo di Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar di Kota Malang. 

    “RSUD Dr. Soetomo adalah RS terbesar di Indonesia, bahkan lebih besar dari RSUD Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Sehingga, kebutuhan alat kesehatan dengan kualitas tinggi di Jatim harapannya dilakukan kerjasama dengan Tiongkok,” kata Khofifah. 

    Lebih jauh, Gubernur Khofifah juga menyoroti kerjasama Sister Province antara Pemprov Jatim dengan Shanghai dan Tianjin di RRT. Bahkan, secara khusus, Gubernur Khofifah mengucapkan terima kasih atas kesempatan mendapat ucapan selamat resmi dari kedua pemerintahan pada periode kedua kepemimpinannya di Jawa Timur. 

    Di akhir, Gubernur Khofifah berharap agar kerjasama budaya dan sosial antar kedua wilayah bisa terus ditingkatkan. Seperti pengiriman pemuda berpengaruh untuk mendapatkan referensi langsung dari RRT. 

    “Mereka bisa memberikan pemahanan sosiologi bagi masyarakat Indonesia tentang keterbukaan masyarakat Tiongkok terhadap budaya lain khususnya muslim. Seperti banyak tersedianya restoran halal disana,” pungkasnya. 

    Sementara itu, Konjen RRT untuk Surabaya Mr. Xu Yong mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun ke-75 terjalinnya hubungan diplomatik antara RRT-Indonesia. 

    “Kerjasama antar daerah merupakan hal yang penting untuk kerjasama bilateral RRT-Indonesia. Dan Jatim sebagai salah satu provinsi terbesar dan terkuat di Indonesia sangatlah disambut baik di RRT,” terangnya. 

    Oleh sebab itu, ia berharap agar Provinsi Jawa Timur dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai kelebihan sekaligus potensi tersendiri demi mendorong kerja sama antara Tiongkok dengan Jawa Timur. Jawa Timur, disebutnya telah sangat dikenal di RRT sebagai salah satu provinsi terkuat utamanya dalam hal pertumbuhan ekonomi dibandingkan provinsi lainnya.

    “Kerjasama Tiongkok dan Jawa Timur diharap mampu menjadi yang terdepan diantara berbagai kerja sama daerah Tiongkok-Indonesia lainnya. Tidak hanya mempererat hubungan bilateral tetapi juga menyejahterakan rakyat kedua negara kita,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Konsul RRT di Surabaya Mr. Li Ziqian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim, Dinas Perkebunan Prov. Jatim, Dinas Peternakan Prov. Jatim dan Kepala Biro Adm. Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov. Jatim.

  • Menhub Dudy Sebut Ada Skytrain di Sentul dan Serpong untuk Feeder MRT-LRT Jabodebek

    Menhub Dudy Sebut Ada Skytrain di Sentul dan Serpong untuk Feeder MRT-LRT Jabodebek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan sedang menggodok dua proyek pengadaan skytrain atau kereta gantung untuk angkutan feeder dari Sentul dan Serpong menuju MRT Jakarta dan LRT Jakarta. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengaku pihaknya sedang mencoba dan mematangkan rencana pengadaan skytrain yaitu skytrain dari Sentul sebagai feeder LRT Jabodebek dan juga skytrain dari Serpong untuk MRT Jakarta. 

    “Seperti misalnya untuk penyelenggaraan angkutan umum yang menggunakan sky train. Kita ada dua yang sedang kita mau coba dan ini sedang dimatangkan oleh Dirjen Kereta Api,” kata Menhub Dudy, dikutip Minggu (9/3/2025). 

    Lebih lanjut, Dudy mengatakan jika proyek ini nantinya akan ditawarkan ke pihak swasta agar tidak membebani anggaran negara (APBN). Menhub juga terbuka untuk siapa saja menjadi investor skytrain ini. 

    “Saya menekankan kepada Dirjen Kereta Api bahwa tidak boleh menggunakan anggaran APBN. Jadi kita terbuka, siapa saja yang masuk dan kita sudah punya gambar-gambarnya dan mereka kemungkinan akan menyampaikan kepada kita proposalnya dan saya buka kepada siapa saja,” lanjutnya. 

    Adapun sebagai informasi, saat ini LRT Jabodebek memiliki tiga lintas pelayanan utama. Lintas Cibubur melayani rute Harjamukti hingga Dukuh Atas dengan stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, TMII, Cawang, Cikoko, dan Dukuh Atas. Lintas Bekasi melayani rute Jati Mulya hingga Dukuh Atas dengan stasiun Jati Mulya, Bekasi Barat, Cikunir 1, Cikunir 2, Jatibening Baru, Halim, Cawang, Cikoko, dan Dukuh Atas. 

    Sementara itu, Lintas Cawang menghubungkan Cawang dengan Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan Dukuh Atas. Stasiun Dukuh Atas menjadi hub utama yang menghubungkan LRT Jabodebek dengan moda transportasi lain seperti KRL, MRT, dan TransJakarta.

    Kemudian untuk MRT Jakarta sendiri memiliki satu jalur yang beroperasi, yaitu Lintas Lebak Bulus – Bundaran HI. Jalur ini terdiri dari 13 stasiun, yang terbagi menjadi stasiun layang dan bawah tanah.  

    Stasiun layang meliputi Lebak Bulus Grab, Fatmawati Indomaret, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, dan Blok M BCA. Sementara itu, stasiun bawah tanah mencakup Sisingamangaraja, Senayan, Istora Mandiri, Bendungan Hilir, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Bundaran HI.  

    Selain itu, MRT Jakarta sedang dalam tahap pembangunan untuk fase berikutnya yang akan memperpanjang jalur hingga Kota, serta rencana pengembangan jalur timur-barat. Pengembangan jalur Timur-Barat ini juga masuk dalam PSN yang ditugaskan Presiden Prabowo kepada Kemenhub. 

    Sebelumnya, Menteri Dudy juga menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kembali dibahas namun tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Dudy mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi investasi swasta dengan skema pendanaan kreatif agar proyek dapat berjalan tanpa mengganggu keuangan negara.  

    “Kami membuka peluang kepada pihak swasta, tapi dengan catatan tidak membebani APBN. Creative financing sangat terbuka dalam bentuk apa pun, asal tidak membebani anggaran negara,” ujar Dudy, dikutip Kamis (6/3/2025). 

  • Daftar Lokasi Operasi Pasar Ramadan 2025, Ada Daging Kerbau Rp 75 Ribu per Kg – Page 3

    Daftar Lokasi Operasi Pasar Ramadan 2025, Ada Daging Kerbau Rp 75 Ribu per Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), S. Hernowo, turut mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam peninjauan Operasi Pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 2025.

    Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pos Jakarta Timur, Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

    Upaya Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok selama bulan Ramadan. Beberapa komoditas utama yang disediakan dalam operasi pasar ini antara lain:

    Beras
    Minyak goreng
    GulaBawang putih
    Daging ayam ras beku
    Daging kerbau beku

    Seluruh bahan pokok tersebut dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Arahan Menteri Pertanian

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga sembako yang dijual kepada konsumen tidak boleh melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri,” kata Mentan dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

     

  • Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberikan sindiran keras ke kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin Praginanto menyindir terkait kader PSI yang disebut berbondong-bondong masuk ke Istana.

    Dia juga menyebut kader PSI juga masuk ke Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni yang juga berasal dari PSI. 

    Gigin menyampaikan bahwa kader PSI berbondong-bondong bergabung pemerintahan untuk mengumpulkan dana politik. 

    Nantinya, menurut dia, hasil dari dana yang dikumpul untuk membantu ketua umumnya, Kaesang Pangarep.

    “Kader PSI berbondong-bondong masuk ke istana dan Kementerian Kehutanan untuk mengumpulkan dana politik,” tulisnya dikutip Minggu (9/3/2025).

    “Dan membantu Ketumnya yang sedang bermuram durja karena bisnisnya bertumbangan,” ujarnya.

    Gigin pun menyebut ini semua sudah diatur oleh mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Semua ini tentu diatur presiden Solo. Asistennya yang suka mengeong hanya bisa, Siap Laksanakan!,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Abduh PKB Desak Kejagung Ungkap Semua Pihak yang Terlibat di Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina  – Halaman all

    Abduh PKB Desak Kejagung Ungkap Semua Pihak yang Terlibat di Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. 

    “Kejaksaan Agung mesti mengembangkan dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini dari sembilan orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebelumnya. Karena pesan yang tersampaikan saat ini masyarakat menginginkan para tersangka yang ditangkap bukan hanya pelaksana semata,” ujar Abduh kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).     

    Mengingat korupsi yang terjadi pada subholding PT Pertamina dan pihak swasta ini adalah terkait tata kelola minyak mentah, menurut anggota Komisi III DPR RI tersebut, korupsi ini terjadi secara terstruktur dan sistematis. 

    Ditambah lagi waktu peristiwa korupsi yang relatif panjang, membuka kemungkinan dilakukan banyak pihak dan sampai pucuk pimpinan. 

    Abduh yang berasal dari Dapil Jateng VI juga menanggapi pernyataan Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang mengatakan terbuka peluang untuk para tersangka kasus korupsi subholding PT Pertamina untuk dihukum mati berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor karena peristiwanya terjadi saat pandemi Covid-19.  

    Anggota Komisi III DPR ini menilai langkah tersebut dikembalikan lagi dari hasil penyidikan dan keputusan hakim pada persidangan. 

    Ia pun mengharapkan agar putusan dari kasus korupsi yang pernah dinilai menyakiti rasa keadilan masyarakat tidak terulang kembali.  

    Sebagai contoh kata Abduh dalam kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang melakukan Tipikor dan pencucian uang hukumannya dinilai sangat ringan yakni 4 tahun penjara.  

    Terbaru adalah kasus korupsi timah dan pencucian uang yang melibatkan suami pesohor Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis yang awalnya dihukum 6,5 tahun penjara dan mendapatkan kritik dari berbagai lapisan masyarakat lalu berubah menjadi 20 tahun penjara setelah banding.  

    “Terpenting untuk Kejagung saat ini, tangani kasus subholding PT Pertamina tersebut dengan maksimal dan putuskan hukuman seberat-beratnya. Jangan melukai rasa keadilan masyarakat,” tegas Abduh. 

    Krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum dari masyarakat terhadap kasus korupsi menurut Abduh mesti dibuktikan dengan pencegahan dan penindakan yang maksimal oleh Kejagung.   

    “Masyarakat saat ini kritis dengan hukum dan demokrasi, dan Presiden Prabowo juga menegaskan dirinya tidak omon-omon dalam memberantas korupsi. Artinya Kejagung mesti membuktikan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya dalam memberantas korupsi,” ujar Abduh.

     

     

  • SBY: Lawan Perusak Demokrasi dan Konstitusi!

    SBY: Lawan Perusak Demokrasi dan Konstitusi!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan melawan perusak konstitusi di tengah adanya fenomena kemunduran demokrasi secara global.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” di KBRI Tokyo, Jepang, sebagaimana dikutip dari pernyataan KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    “Kalau kita bicara demokrasi kita, mari kita jaga, fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances,” kata SBY, dilansir dari Antara.

    SBY yang menjabat sebagai presiden selama dua periode pada 2004-2014 itu, mengatakan saat ini di seluruh dunia ada kemunduran demokrasi. Negara-negara besar yang sering mengeklaim diri sebagai champions of democracy atau pejuang demokrasi, sebutnya, juga tidak kebal dari fenomena tersebut.

    “Negara-negara besar yang konon dianggap sebagai champions of democracy, negara-negara yang lecturing us, menguliahi kita, dalam kenyataannya, negara-negara itu tidak imun dari kemunduran-kemunduran dalam demokrasi mereka,” ujarnya.

    SBY juga berbagi pengalaman pribadinya sejak masa muda sebagai prajurit TNI yang telah menghargai kebebasan berekspresi. Dia menekankan kebebasan berpendapat apabila digunakan secara tepat, maka itu hak dan harus dihormati.

    “Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar?” ujar SBY.

    Dalam acara bedah buku bersama mahasiswa Indonesia dan akademisi Jepang ini, SBY turut menekankan perannya sebagai mantan presiden dalam mendukung dan turut menjadi bagian dari solusi pada pemerintahan pemimpin-pemimpin setelahnya, termasuk pada pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu, pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine antara Istana dengan mereka yang menyampaikan kritik, dan Pak Prabowo mengatakan, ‘Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” ungkapnya.

    SBY juga menyampaikan optimisme Presiden Prabowo bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini karena Indonesia masih memiliki sumber daya, sumber daya politik, dan sumber daya ekonomi untuk mengatasi keadaan tersebut.

    Wahyu Prasetiawan, salah satu editor buku tersebut, menjelaskan judul “Standing Firm for Indonesia’s Democracy” dipilih karena salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kepemimpinan SBY adalah bagaimana cara SBY menjaga demokrasi di Indonesia.

    “Sebagai presiden dengan kekuasaan yang begitu tinggi, sebetulnya Pak SBY bisa melakukan hal sebaliknya, tetapi itu tidak dilakukan,” ungkap Wahyu terkait SBY sebagai penjaga demokrasi di Indonesia.