Tag: Prabowo

  • Indosat, Cisco, dan Komdigi Berkolaborasi Siapkan Talenta Keamanan Siber Indonesia

    Indosat, Cisco, dan Komdigi Berkolaborasi Siapkan Talenta Keamanan Siber Indonesia

    JAKARTA – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) dan Cisco bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menggelar kembali program IDCamp.

    Program yang sudah berhasil mencetak 300.000 talenta digital sejak pertama kali diluncurkan pada 2019 ini sekarang akan menambahkan pelatihan dan sertifikasi baru terkait keamanan siber.

    Melalui program ini, Indosat mengintegrasikan modul pembelajaran keamanan siber tingkat lanjut dari Cisco, yang akan memberikan akses bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh sertifikasi global di bidang ini.

    Inisiatif ini tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan teknis yang relevan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk meraih sertifikasi internasional.

    “Kami berkomitmen untuk membekali talenta Indonesia dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi setiap individu, membuka peluang baru dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global di bidang teknologi,” kata President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, dalam pernyataannya dikutip Minggu, 9 Maret.

    IDCamp yang kini hadir dengan pelatihan dan sertifikasi di bidang keamanan siber ini diharapkan bisa memperkuat pertahanan siber di sektor pemerintahan, dunia usaha, hingga infrastruktur.

    Sementara itu, Dave West selaku President, Asia Pacific, Japan, and Greater China, Cisco, juga turut menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun ketahanan digital Indonesia di tengah meningkatnya ancaman siber global.

    Menurutnya, program ini tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan teknis terkini, tetapi juga membuka akses ke peluang global melalui sertifikasi yang diakui secara global.

    Kemitraan strategis ketiga pihak ini menargetkan pengembangan satu juta profesional keamanan siber bersertifikasi, sebuah upaya besar untuk memperkuat ketahanan ekosistem digital Indonesia di masa depan.

    Kementerian Komdigi juga mengapresiasi inisiatif dari Indosat dan Cisco, yang sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan tangguh.

    “Melalui kolaborasi bersama Indosat dan Cisco, teknologi dapat menjadi pendorong inovasi yang memberdayakan masyarakat,” pungkas Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

  • Kepala BGN Ungkap Penyaluran MBG di Wilayah Banjir Bekasi

    Kepala BGN Ungkap Penyaluran MBG di Wilayah Banjir Bekasi

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto sempat menelpon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dadan mengatakan penyaluran makan bergizi gratis (MBG) di wilayah terdampak banjir di Bekasi memang sempat terhenti selama dua hari.

    “Kasus di Bekasi dua hari berhenti. Satu hari terendam (Selasa) dan satu hari pembersihan (Rabu),” kata Dadan saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

    Dadan mengatakan BGN telah menyiapkan mekanisme dalam penyaluran MBG bagi daerah yang terdampak bencana. Dia menyebut jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak terendam banjir dan sekolah libur, maka MBG akan disalurkan ke warga yang terdampak banjir.

    “Jika SPPG tidak terendam banjir sementara sekolah libur, makanan dibagikan kepada yang terdampak banjir, misal di Kendal,” katanya.

    Saat banjir melanda Bekasi, Dadan mengatakan penyaluran MBG sempat berhenti beberapa hari karena bayak dapur MBG yang ikut terendam. Dadan mengatakan penyaluran MBG di wilayah banjir Bekasi kembali normal saat banjir di SPPG atau dapur MBG telah surut.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Hari Kamis (6 Maret) SPPG sudah memberikan pelayanan kepada penerima manfaat,” jelas Dadan.

    Prabowo Telpon Kepala BGN

    Presiden Prabowo Subianto menelepon langsung beberapa pejabat saat mengecek banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu yang ditelepon yakni Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Dikutip dari keterangan pers tim media presiden, Minggu (9/3/2025), Prabowo mengecek banjir di Bekasi pada Sabtu (8/3). Prabowo menyusuri rumah-rumah dan berbincang dengan warga.

    Prabowo menelepon langsung beberapa pejabat saat pengecekan itu. Prabowo meminta para pejabat untuk segera merenovasi fasilitas dan sekolah 04 Babel yang rusak akibat banjir.

    Prabowo juga menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Prabowo ingin memastikan program makan bergizi gratis di wilayah terdampak banjir tersebut.

    “Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan saya sekarang di Kecamatan Babelan,” ujar Prabowo.

    “Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” lanjut Prabowo.

    “Kita akan lakukan MBGnya di daerah yang agak tinggi kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” jawab Dadan.

    “Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” ujar Prabowo.

    “Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” jawab Dadan.

    Dadan pun mengatakan ada 2 dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

    (ygs/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • OPINI : Penghiliran AI

    OPINI : Penghiliran AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Paris AI Action Summit yang dihelat 6—11 Februari lalu, menghasilkan kesepakatan tak bulat. Lima puluh delapan negara menandatangani komitmen mulia. Bahwa kecerdasan artifisial (AI) harus berprinsip terbuka, inklusif, dan etis. Sayangnya, Amerika Serikat (AS) dan Inggris, tak turut kesepakatan, alasannya berbeda pendekatan.

    Para penandatangan, termasuk Indonesia, China, Prancis, India, dan Uni Eropa menyerukan peningkatan tata kelola AI melalui dialog global. Harapannya, meningkatkan aksesibilitas teknologi, regulasi keselamatan ketat, dan menghindari konsentrasi pasar. Sedangkan AS dan Inggris memilih sebaliknya.

    Mereka berpijak regulasi AI seharusnya fleksibel, alasannya demi akselerasi inovasi dan fokus di pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fleksibel dan minim campur tangan pemerintah, diyakini membuat perusahaan teknologinya berkembang cepat. Konon, ini dipilih guna memastikan keduanya kompetitif dan dominan di perlombaan global AI.

    Pilihan AS dan Inggris ini bak menambah minyak ke dalam api atas kompleksitas geopolitik AI. Sebelumnya, pertempuran ramai oleh pengumuman DeepSeek di akhir 2024. Perusahaan rintisan China ini memperkenalkan DeepSeek-R1, yang berperforma luar biasa. Bahkan diklaim lebih efisien juga murah dibanding ChatGPT.

    Padahal, DeepSeek hanya menggunakan GPU H20 dari NVIDIA, produk yang sudah disunat kemampuannya. Karena harus disesuaikan, guna mematuhi aturan embargo. Dalam keterbatasan itu, DeepSeek mampu memompa inovasi, bahkan dikategorikan sebagai penantang pemain utama AI.

    Tapi, kehebohan ini tak berlangsung lama. Presiden Donald Trump mengumumkan peluncuran Project Stargate di 21 Januari 2025. OpenAI, Oracle, dan SoftBank menjadi tulang punggung inisiatif infrastruktur AI senilai US$500 miliar ini. Target utamanya, memperkuat kepemimpinan AS di bidang AI.

    Perlombaan penguasaan teknologi ini terjadi, karena semuanya yakin, AI akan mengulangi kesuksesan listrik dan mesin cetak. Keduanya mengubah ekonomi dunia dan kehidupan. Sejarah mencatat mesin cetak merevolusi literasi, membuka pintu revolusi industri. Sedangkan listrik merevolusi produktivitas, efisiensi, dan melahirkan teknologi baru.

    AI sebuah keniscayaan. Dia akan mengakselerasi produktivitas, inovasi teknologi baru, hingga mengubah cara industri beroperasi. Bahkan, kita akan mengalami peningkatan kualitas hidup melalui solusi AI di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga layanan umum. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi pun akan berderak.

    Beberapa riset memprediksi, ekonomi AI di Indonesia berkontribusi 12% atas pertumbuhan PDB, setara US$366 miliar pada 2030. Untuk ekonomi AI di China, nilainya US$15 triliun pada 2030. Sedangkan ekonomi AI di AS, nilainya menembus US$15,7 triliun pada 2030.

    Sebenarnya, semua negara di posisi start yang sama atas pemanfaatan ekonomi AI. Mereka juga berlomba atas pilihan kebijakan yang tepat, agar ada manfaat. Namun, melihat kompleksitas geopolitik AI, Indonesia harus mempertimbangkan spirit penghiliran sebagai tulang punggung kebijakan AI.

    Kita perlu memperkuat kebijakan sovereign AI, agar kita berkendali penuh atas data dan teknologi AI yang digunakan. Semangat sovereign AI berbalut penghiliran AI ini, terlihat hanya meningkatkan keamanan serta kedaulatan data. Sejatinya, kebijakan ini akan memperkokoh daya saing AI dan ekonomi kita. Membuat Indonesia diperhitungkan di percaturan AI secara global, tak hanya sebagai pasar saja.

    Langkah ini bisa dimulai dengan komitmen pengembangan dan pemanfaatan model AI berbahasa Indonesia dan lokal. Karena memahami konteks lokal, dipastikan solusi AI yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif untuk masyarakat. Sehingga, nilai tambah produk dan layanan teknologi ini dapat dimaksimalkan.

    Indosat dengan ekosistemnya, telah bekerja sama dengan NVIDIA memulai inisiatif ini dengan meluncurkan Sahabat-AI. Platform model bahasa besar (LLM) open-source ini dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia dan bahasa lokal lainnya. Tujuannya agar masyarakat bisa membangun layanan dan aplikasi berbasis AI yang memahami konteks lokal dan nuansa budaya.

    Jika aplikasi dan model AI lokal yang dikembangkan berhasil, bisa dimanfaatkan untuk industri dalam negeri. Setelah itu, teknologi AI itu bisa diskalakan untuk di ekspor ke pasar internasional. Sehingga terwujud mimpi teknologi sebagai penambah devisa.

    Semua itu akan terwujud bila pemerintah memastikan pengelolaan data strategis dan milik publik di dalam negeri. Walau sudah sejalan dengan PP No.71/2019, yang mengharuskan data publik dan strategis harus disimpan dan diproses lokal, diperlukan komitmen nyata pemerintah. Namun, masih perlu aturan kunci, bahwa infrastruktur AI yang digunakan dalam pemprosesan data juga harus berada di dalam negeri.

    Beragam data adalah raw material yang bermanfaat, tetapi bila dikelola dan diperlakukan tepat, sehingga kekayaan budaya Indonesia terjaga. Di sini lain, Indonesia adalah pemilik ekonomi terbesar di Asean dan negara pertama di ASEAN yang menyelesaikan Metodologi Penilaian Kesiapan AI UNESCO (RAM). Beragam potensi itu ditambah kebijakan sovereign AI, akan membuat Indonesia menarik bagi investasi AI.

    Jadi bagi perusahaan yang ingin berkontribusi di ekonomi AI, mereka harus berinvestasi infrastruktur data center dengan kapabilitas AI di Indonesia. Sederhananya, semangat penghiliran AI ini, mirip dengan penghiliran sumber daya alam kita. Bahwa kita tidak akan mengekspor raw material, tapi memproduksinya di dalam negeri dan mengekspor produk turuannya agar mendapatkan nilai tambah. Pendekatan yang sama, kita lakukan terkait pemanfaatan AI.

    Apakah sudah ada yang menjalankan konsep ini? India sudah memulainya dengan proyek AI for Bharat. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi pun sudah menyaksikan pertukaran nota Kerjasama antara Komdigi dan Kementerian ICT India pada 25 Januari 20205. Kedua akan berkolaborasi dalam pengembangan sektor digital, AI, dan pengembangan talenta.

    Semoga kolaborasi dua negara ini akan mengantarkan AI sebagaimana marwahnya, mendemokratisasi teknologi untuk kedualatan negara, ekonomi yang inklusif, kebaikan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

  • Program Koperasi Merah Putih Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

    Program Koperasi Merah Putih Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif satu desa satu koperasi yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang mendapat mandat langsung dari presiden, menjelaskan program ini merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada perantara atau middleman dalam rantai distribusi pangan.

    “Sebelumnya, distribusi pangan melibatkan delapan rantai pasok. Dengan program ini, kami menyederhanakan menjadi tiga lini saja, yakni produsen (petani), koperasi, dan konsumen,” ujar Amran di Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025).

    Saat ini, perputaran uang dari sembilan komoditas pangan utama, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan kopi mencapai Rp 313 triliun di tangan middleman. Keberadaan perantara ini menyebabkan harga pangan melonjak di tingkat konsumen, sementara petani tidak menikmati keuntungan yang layak.

    Melalui Koperasi Merah Putih, distribusi pangan akan dipersingkat, dari delapan lini menjadi hanya tiga lini. Dengan sistem ini, pemerintah menargetkan pengurangan perputaran uang di tangan middleman dari Rp 313 triliun menjadi Rp 50 triliun, sehingga Rp 263 triliun bisa langsung dinikmati oleh petani dan konsumen.

    “Jadi semua bisa menikmati manfaatnya. Inilah solusi permanen untuk Indonesia ke depan,” pungkas Amran.

    Dengan implementasi Koperasi Merah Putih, pemerintah optimistis perekonomian pedesaan akan semakin kuat. Selain memastikan harga pangan lebih stabil dan terjangkau untuk masyarakat, petani juga akan mendapat keuntungan lebih besar dari hasil panen.

  • Presiden Prabowo Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Sore Nanti

    Presiden Prabowo Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Sore Nanti

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025). Foto/Setpres

    JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Sejumlah agenda akan dibahas keduanya dalam kunjungan kenegaraan tersebut.

    “Presiden Prabowo Subianto akan menerima Sekjen To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, Senin (10/3/2025).

    Kunjungan kenegaraan Sekjen PKV To Lam menandai 70 tahun hubungan Indonesia-Vietnam. Sekjen To Lam akan berada di Indonesia selama tiga hari dari tanggal 9 hingga 11 Maret 2025.

    Yusuf mengatakan Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin.

    “Setelahnya, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis,” kata Yusuf.

    Yusuf mengatakan sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    “Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” katanya.

    (abd)

  • Cerita dari Kunjungan Prabowo Cek Langsung Banjir Bekasi

    Cerita dari Kunjungan Prabowo Cek Langsung Banjir Bekasi

    Jakarta

    Banjir besar melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi. Presiden Prabowo Subianto pun mengecek sendiri kondisi warga yang menjadi korban bencana.

    Prabowo turun langsung ke permukiman yang masih dilanda banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025). Prabowo didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Begini cerita peninjauan Presiden ke kondisi banjir dirangkum detikcom.

    Prabowo Prihatin

    Prabowo mengunggah momen saat dirinya mengecek banjir tersebut. Lokasi tepatnya di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Sore ini, saya mengunjungi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi,” tulis Prabowo dalam unggahan di akun Instagram resminya, Sabtu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Foto: Prabowo Cek Banjir di Bekasi dan Buka Puasa di Rumah Warga (Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo mengaku prihatin atas musibah banjir yang terjadi di Jabodetabek. Prabowo menegaskan pemerintah akan hadir dan merespons cepat untuk membantu warga yang terdampak.

    “Saya turut prihatin atas musibah banjir yang melanda berbagai daerah di Jabodetabek. Pemerintah akan terus hadir, merespons cepat, dan mengambil tindakan nyata untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

    Prabowo Buka Puasa di Rumah Warga

    Foto: Prabowo Cek Banjir di Bekasi dan Buka Puasa di Rumah Warga (Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Dari beberapa foto yang diunggah, terlihat Prabowo menyusuri rumah-rumah warga yang masih tergenang. Prabowo berbincang dengan warga, bahkan juga sempat mencium bayi yang tengah digendong orang tuanya.

    Terpisah, Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam momen ini, Prabowo juga sempat buka puasa bersama warga. Prabowo buka puasa di salah satu rumah warga bernama Handan.

    Prabowo tiba di lokasi pukul 17.57 WIB menjelang jam buka puasa. Di lokasi, Prabowo juga sempat berbuka puasa di rumah salah satu warga dengan minum air putih sembari berbincang.

    “Pada kesempatan ini, kepala negara sekaligus mampir ke kediaman Pak Handan sekeluarga untuk berbincang sekaligus buka puasa bersama,” kata Teddy.

    Prabowo Langsung Telepon Pejabat

    Prabowo langsung menelepon beberapa pejabat saat mengecek banjir itu. Prabowo meminta para pejabat untuk segera merenovasi fasilitas dan SD 04 Babelan yang rusak akibat banjir.

    Prabowo juga menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Prabowo ingin memastikan program makan bergizi gratis di wilayah terdampak banjir tersebut.

    Foto: Prabowo Cek Banjir di Bekasi dan Buka Puasa di Rumah Warga (Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden)

    “Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan,” ujar Prabowo.

    “Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” lanjut Prabowo.

    “Kita akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” jawab Dadan.

    “Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” ujar Prabowo.

    “Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” jawab Dadan.

    Dadan pun mengatakan ada 2 dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

    Beri Pesan ke Anak Bercita-cita Presiden

    Foto: Prabowo Cek Banjir di Bekasi dan Buka Puasa di Rumah Warga (Rusman – Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Dalam kunjungannya itu, Prabowo berdiskusi dengan sejumlah warga di halaman salah satu rumah. Dengan kaki terendam, Prabowo duduk di salah satu kursi kayu.

    Tampak warga menyampaikan aspirasi langsung kepada Prabowo. Di sela diskusi, Prabowo sempat mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol seorang anak kecil.

    “Kalau besar mau jadi apa?” tanya Prabowo kepada seorang anak kecil.

    “Mau jadi presiden,” jawab anak itu.

    “Jadi presiden? Harus belajar ya, belajar yang baik ya. Biar pintar, belajar,” pesan Prabowo kepada anak tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA

    Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA

    Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala
    Badan Gizi Nasional
    Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA. 
    “Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).
    Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut. 
    “BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN,” kata Dadan. 
    Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis. 
    “Iya jika melaksanakan tidak masalah,” kata dia. 
    Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
    Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.
    Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
    Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
    “Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
    Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
    “Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
    Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.
    Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
    “Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
    Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
    Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
    Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
    “Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Pangan Ramadan 2025 Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu

    Harga Pangan Ramadan 2025 Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan harga pangan selama Ramadan 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.

    “Hari kedelapan Ramadan 2025, alhamdulillah harga jauh lebih rendah dibanding bulan yang sama tahun lalu,” ujar Amran di Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025).

    Amran menegaskan sembilan komoditas pangan utama relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan. Meskipun beberapa bahan pokok, seperti cabai sempat mengalami kenaikan, kondisi pasar saat ini sudah lebih terkendali.

    Mentan Amran menekankan, pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, terutama selama Ramadan 1446 H atau Ramadan 2025 ini. Mentan bekerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian BUMN untuk memastikan kelancaran pasokan dan harga.

    Untuk menghindari lonjakan harga, pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti operasi pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

    Pemerintah juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar guna memastikan harga pangan sesuai ketentuan. Pengawasan ketat terhadap harga eceran tertinggi (HET) diperlukan agar tidak ada lonjakan harga yang merugikan konsumen.

    “Jangan ada harga eceran tertinggi (HET) yang dilanggar oleh para pengusaha. Dilarang menjual di atas HET. Pengecer hanya diperbolehkan menjual dengan harga di bawah atau sesuai ketentuan,” tegas Mentan Amran.

    Pemerintah memastikan stok pangan subsidi sangat mencukupi, sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan atau pedagang untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimistis harga pangan akan tetap stabil selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

  • Dilema Danantara di Tengah Pemberantasan Korupsi

    Dilema Danantara di Tengah Pemberantasan Korupsi

    loading…

    Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa

    Romli Atmasasmita

    DI era pemerintahan Prabowo Subianto telah terdapat pembentukan sebuah super holding korporasi BUMN dalam bidang industri jasa dan keuangan, yang dinamakan Danantara , yang menurut presiden akan mengelola nilai sebesar 900 miliar dolar AS dan diharapkan dengan kelolaan modal senilai tersebut dapat menumbuhkan sistem perekonomian nasional dan sekaligus turut menciptakan good-governance (GG). Sudah dapat dipastikan bahwa, pengelolaan nilai uang sebanyak itu memerlukan sistem GG yang ketat disertai sistem pengawasan yang intensif dan jika perlu penegakan hukum yang keras dan tegas sebagaimana pernyataan presiden pada awal pidatonya sebagai presiden RI.

    Namun, alih-alih niat untuk memperkuat sistem GG yang tampak adalah pemerintah melalui Menteri BUMN, seiring dengan pembentukan Danantara, telah melakukan perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang sekaligus mengenyampingkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan payung hukum ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

    Ketentuan yang dikesampingkan terdapat pada ketentuan Pasal 4B yang menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN bukan keuntungan dan kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah adalah keuangan negara. Begitu pula ketentuan sepanjang mengenai tanggung jawab direksi, komisaris, dan pegawai BUMN di dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Kedua UU BUMN Tahun 2019; telah atur sedemikian rupa sehingga layaknya ketentuan imunitas tanggung jawab direksi, komisaris, dan pegawai BUMN dari jangkauan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi-khususnya Pasal 2 dan Pasal 3.

    Baca Juga

    Penerapan ketentuan yang merupakan imunitas tanggung jawab direksi, komisaris, dan pegawai BUMN tersebut dilakukan dengan tujuan agar Danantara yang merupakan BUMN Superholding dapat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan aman dan nyaman dan terbebas dari kekhawatiran dipersoalkan dari tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 dan UU Nomor 30 tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 tahun 2001. Tujuan baik semula dengan memasukkan ketentuan imunitas dimaksud tetap terbuka celah hukum direksi, komisaris, dan pegawai BUMN dari tanggung jawab hukum akan tetapi telah dilimitasi sebatas pelanggaran atas ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, yaitu Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya.

    Namun demikian tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) adalah termasuk tanggung jawab keperdataan saja tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pidana khususnya tindak pidana korupsi sebagaimana lazimnya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sesungguhnya masalah peralihan tanggung jawab keperdataan dalam BUMN (korporasi) yang terjadi selama ini dalam praktik peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi telah menyimpang dari batas yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 UU Tipikor yang menyatakan bahwa, ketentuan UU Tipikor tidak dapat diberlakukan sepanjang pelanggaran pidana di dalam UU lain selain UU Tipikor tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi; begitupula telah ditegaskan pula di dalam Pasal 6 huruf c UU Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tipikor yang intinya identik dengan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor.

    Penyimpangan penerapan UU Tipikor yang terjadi saat ini terhadap UU lain selain UU Tipikor dan yang tidak dinyatakan sebagai tipikor seperti pelanggaran pidana di dalam UU BUMN, UU Pasar Modal, UU Pertambangan dan UU Lingkungan Hidup bahkan UU Perbankan, adalah langkah hukum yang keliru bahkan dapat dikatakan miscarriage of justice sehingga berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan para pelaku bisnis khususnya penyelenggara negara yang berkaitan dengan perdagangan impor-ekspor dalam sumber daya alam. Kekeliruan penerapan UU Tipikor terhadap tindak pidana selain tindak pidana korupsi disebabkan karena kekeliruan APH menafsirkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yaitu hanya fokus pada temuan kerugian keuangan negara diutamakan akan tetapi mengabaikan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor dan Pasal 6 huruf c UU Pengadilan Tipikor, dan perbuatan pelanggaran yang dapat dipidana sebagai tipikor; bukan pada ada tidak adanya akibat kerugian keuangan negara.

    Padahal, pembentuk UU Tipikor telah menyiapkan escape clause yaitu Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor. Di situ dinyatakan jika penyidik (pidsus) tidak menemukan bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan pidana korupsi sedangkan telah ditemukan kerugian keuangan negara, maka penyidik (pidsus) harus melimpahkan berkas perkara dan tersangka kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata. Berdasarkan uraian diatas, tampaknya kebijakan hukum pemerintah dalam mengatasi masalah kelanggengan Danantara yang merupakan proyek nasional strategis unggulan dan bersifat strategis menghadapi dilema (dilematis) antara pemberantasan korupsi secara tuntas dan tegas dan menjaga kesinambungan kinerja Danantara tanpa ada kekhawatiran dan pelaksanaan tugas yang rentan terhadap penerapan UU Tipikor.

    Dalam konteks ini sesungguhnya Danantara sebagai BUMN perlu memperkuat sistem audit internal yang ketat, kuat, dan bersikap tegas menghadapi masalah perbuatan direksi, komisaris, atau pegawai Danantara yang jelas dan nyata melanggar hukum. Dari aspek hukum pidana materiel dan formil, perubahan UU BUMN 2025 sebagaimana diuraikan di atas tidak akan banyak berdampak besar terhadap kinerja pemberantasan korupsi karena praktik peradilan tipikor di lapangan penuh dinamika dan pro kontra pendapat ahli hukum dan kebijakan penegakan hukum oleh APH sendiri.

    (zik)

  • 2 Menteri Prabowo Beda Sikap Lihat Masyarakat Dicurangi Minyakita, Kemasan 1 L Tapi Berisi 750 Ml – Halaman all

    2 Menteri Prabowo Beda Sikap Lihat Masyarakat Dicurangi Minyakita, Kemasan 1 L Tapi Berisi 750 Ml – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbeda sikap saat melihat masyarakat dicurangi terkait Minyakita kemasan isi 1 liter tetapi hanya berisi 750 mililiter.

    Kedua menteri tersebut yaitu Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Saat diminta tanggapan soal viralnya video Minyakita kemasan 1 liter tetapi hanya berisi 750 mililiter di media sosial, Mendag Budi menyebut hal itu merupakan kasus lama.

    Alasan Ia menyebut video tersebut merupakan kasus lama karena produsen Minyakita yang melakukan kecurangan dari PT Navyta Nabati Indonesia dan sudah pernah ditindak oleh Kemendag.

    Pada Januari 2025, Kemendag pernah melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navyta Nabati Indonesia di Kedung Dalem, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Gudangnya disegel karena perusahaan pengemas ulang (repacker) minyak goreng tersebut ditengarai melakukan beberapa pelanggaran terkait minyak goreng.

    “Sudah ditindaklanjuti. Produsen itu juga pernah kami (tindak). Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kami laporkan juga ke polisi,” kata Budi ketika ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Ia memastikan bahwa Minyakita yang isinya hanya 750 ml itu sudah tidak lagi beredar di masyarakat. Proses tindak lanjut oleh kepolisian pun masih berlangsung.

    “Itu sudah enggak ada, sudah enggak beredar lagi. Yang lainnya normal. Satu liter normal. HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 15.700,” ujar Budi.

    Amran Turun ke Lapangan

    Berbeda dengan Mendag Budi, Menteri Amran melakukan sidak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Dalam sidak tersebut, ia menemukan Minyakita yang dalam kemasannya 1 liter, ternyata isinya kurang dari itu.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Amran terlihat membeli satu lusin Minyakita dengan kemasan satu liter dan satu kotak Minyakita dengan kemasan dua liter.

    Amran kemudian meminta agar Minyakita kemasan satu liter yang ia beli tersebut dituangkan ke gelas ukur untuk dicek isinya.

    Ternyata, ada Minyakita yang kemasan seliter hanya terisi 750-800 mililiter.

    Selain volumenya yang tak sesuai, harganya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter. Amran mengatakan, harganya mencapai Rp 18 ribu per liter.

    “Kami temukan Ini Minyakita dijual Rp 18 ribu. Kemudian isinya tidak 1 liter, hanya 750 sampai 800 mililiter,” kata Amran ketika diwawancara di lokasi.

    Amran meminta agar produsen Minyakita yang tak sesuai ini diproses.

    Salah satu produsen Minyakita tersebut adalah PT Artha Eka Global Asia. Amran meminta agar mereka dan jika terbukti, ia ingin perusahaannya ditutup.

    “Ada PT-nya ini, PT Artha Eka Global Asia, kami minta diproses. Kalau terbukti, ditutup. Kami minta diproses. Bila terbukti, [perusahaannya] disegel, ditutup,” ujar Amran.

    “Ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa,” ucapnya.

    Di lokasi, Amran langsung meminta perwakilan dari Satgas Pangan Polri untuk langsung memeriksa pabrik dari perusahaan tersebut.

    Amran meminta agar tidak ada kompromi. Bila terbukti salah, harus dipidanakan.

    “Ini ada tim dari Satgas Pangan langsung turun cek sampai ke pabriknya. Kami minta diperiksa dan kalau betul, ditutup, tidak boleh kompromi. Dipidanakan kalau betul salah,” kata Amran.

    Namun, Amran berpesan kepada Satgas Pangan Polri agar yang ditindak adalah produsen tersebut, bukan para pengecer di pasar.

    Menurut dia, para pengecer ini tidak paham bahwa Minyakita yang mereka jual ke konsumen ini ternyata kurang dari seliter.

    “Mereka tidak paham. Saudara kita itu mencari rezeki juga. Tidak paham. Namun, otaknya siapa, pabriknya di mana, kami minta ditutup, disegel,” kata Amran secara tegas.

    Telepon Mendag Budi dan Kabareskrim

    Amran pun langsung menghubungi Mendag Budi dan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada setelah menemukan minyak goreng Minyakita dijual dengan volume tidak sesuai kemasan.

    “Kami sudah telepon langsung Pak Mendag. Beliau pesan, ‘Segel, Pak Mentan.’ Kami tutup. Pak Bareskrim sudah kami telepon juga,” kata Amran.

    Amran memaklumi masih ditemukan Minyakita yang tak sesuai karena Indonesia ini negara yang besar. Jadi, masih ada kemungkinan ditemukan di beberapa pasar.

    “Ini kan kita negara besar, bisa saja masih ada sebagian yang beredar. Kebetulan kami temukan. Kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag langsung, Pak Kabareskrim, langsung kami telepon tadi dan kami sepakat semua pabrik ditutup,” ujar Amran.

    Viral di Media Sosial

    Ramainya Minyakita tidak sesuai ukuran atau disunat, berawal dari unggahan video dari akun @miepejuang dan telah ditonton lebih dari 1,5 juta orang.

    Dalam unggahan tersebut, @miepejuang menuliskan, “Hati Hati Yah saya salah satu korban beli minyak kita bertuliskan 1 Liter pas di tuang cuman 750 ml. Beli di harga 1 liter.”

    Di video yang viral itu, seorang pria menunjukkan kemasan Minyakita 1 liter. Ia juga menunjukkan perusahaan produsen Minyakita tersebut dan terlihat nama PT Navyta Nabati Indonesia (NNI).

    Orang di video itu kemudian membuka Minyakita yang masih tersegel itu, lalu menuangkan semua isinya ke dalam gelas ukur. Hasilnya, Minyakita tersebut ternyata hanya berukuran 750 ml.