Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • 7 Stimulus Ekonomi Prabowo di Bulan Puasa dan Lebaran

    7 Stimulus Ekonomi Prabowo di Bulan Puasa dan Lebaran

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menginisiasi sederet kebijakan untuk stimulus ekonomi di tengah bulan puasa dan menyambut hari raya Lebaran tahun ini. Deretan stimulus ini diyakini dapat mendorong daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi.

    Pemerintah juga berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari raya Lebaran dan Nyepi dengan lebih tenang dan nyaman.

    “Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah Kebijakan Paket Stimulus Ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat unggahannya di akun Instagram resmi @airlanggahartarto_official, dikutip Senin (10/3/2025).

    Dalam unggahan yang sama, Airlangga memaparkan 7 stimulus ekonomi yang disiapkan Prabowo:

    1. Optimalisasi Penyaluran Bansos
    Pemerintah akan memaksimalkan penyaluran bansos seperti misalnya program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, hingga penyerapan gabah petani.

    Khusus untuk PKH saja, sudah ada Rp 150 triliun yang dianggarkan untuk pencairan tahap I tahun 2025. Pencairan PKH sendiri dilakukan di Kantor Pos ataupun lewat bank-bank Himbara.

    Khusus untuk program penyerapan gabah petani, pemerintah telah menyuntik anggaran untuk Bulog sebagai off taker gabah senilai Rp 16,6 triliun. Penyerapan yang bisa dilakukan sebesar 3 juta ton hingga April 2025. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan beras di pasar, hingga mendukung program pemberian bantuan beras kepada masyarakat.

    2. Diskon Tiket Pesawat
    Pemerintah memberikan harga diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% beserta kebijakan lainnya. Estimasi penurunan harga tiket mencapai 13-14% yang berlaku mulai 25 Maret-7 April 2025.

    3. Diskon Tarif Jalan Tol
    Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama musim mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

    4. Program Diskon Belanja
    Pemerintah meluncurkan program diskon belanja salah satunya Friday Mubarak yang akan berlangsung pada 28 Februari hingga 28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Aprindo dengan target transaksi Rp 75-77 triliun.

    Ada juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada tanggal 14-30 Maret 2025, digelar serentak di mal dan pusat perbelanjaan di gerai-gerai yang tergabung dalam Hippindo dan juga APPBI. Program ini menargetkan transaksi sampai Rp 30 triliun. Program diskon lainnya juga akan diadakan, mulai dari Bazaar Ramadan dan Pasar Malam, hingga Belanja Online Produk Lokal.

    5. Program Pariwisata Mudik Lebaran
    Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama.

    6. Stabilisasi Harga Pangan
    Pemerintah dan BUMN berupaya menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok selama bulan puasa dan Lebaran dengan menggelar operasi pasar yang dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025.

    7. Pencairan THR ASN dan Swasta
    Pencairan THR untuk ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan untuk ASN paling cepat 3 minggu Lebaran dan untuk pegawai swasta seminggu sebelum Lebaran. Khusus THR ASN sendiri disiapkan dana sebesar Rp 50 triliun untuk pencairannya.

    (hal/rrd)

  • Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih yang Bakal Dimodali Rp5 Miliar per Kopdes?

    Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih yang Bakal Dimodali Rp5 Miliar per Kopdes?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di 70.000 desa. 

    Lantas, apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan sederet persoalan yang terjadi di pedesaan. 

    Keberadaan Kopdes Merah Putih bahkan diyakini dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak.

    “Rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ini menjadi sumber kemiskinan di desa. Karena koperasi desa adalah salah satu unit koperasi simpan pinjam, masyarakat akan terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjerat lingkaran setan itu,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Kebijakan strategis ini telah disepakati dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Koperasi tersebut akan melakukan pengelolaan pada outlet atau gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik. 

    Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk merealisasikan program tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan, setidaknya butuh Rp5 miliar per koperasi untuk mengelola Kopdes Merah Putih.

    “Kalau saya enggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kopdes],” kata Tito dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

    Mengingat tiap desa memiliki jumlah dana desa yang berbeda, pemerintah membuka opsi berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Secara umum akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar, mencicil, kan menguntungkan,” ujar Tito.

    Adapun, skema penyaluran pinjaman dari Himbara ke koperasi masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak perbankan.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan ikut membahas mengenai skema penyaluran pinjaman tersebut.

    “Skema pembiayaan nanti didetailkan, kita rumuskan selanjutnya,” ungkap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya di Istana Negara.

    Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah pusat akan melakukan sosialisasi dengan para kepala desa guna menyampaikan informasi detail terkait rencana besar kepala negara tersebut.

  • 70.000 Koperasi Desa Siap Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

    70.000 Koperasi Desa Siap Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah semakin serius dalam menekan kemiskinan ekstrem di desa. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70.000 koperasi desa (kopdes) Merah Putih, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi optimistis koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi desa sehingga mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    “Melalui koperasi desa ini, kita bisa membangun simpul ekonomi dari desa, memperpendek rantai distribusi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok,” ujar Budi Arie, Senin (10/3/2025).

    Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih Bekerja?

    Sebanyak 70.000 Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan mengelola rantai pasok sembako, kebutuhan primer, dan distribusi logistik. Kemenkop akan membentuk koperasi ini melalui tiga pendekatan utama, yaitu membangun koperasi baru, revitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi eksisting.

    Selain itu, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai agregator harga hasil pertanian, memastikan hasil tani, ternak, dan produk desa dapat diolah serta dipasarkan dengan lebih efisien.

    Target Ambisius, Tim Khusus Dibentuk!

    Wamenkop Ferry Juliantono menegaskan untuk memastikan target 70.000 koperasi desa dapat terealisasi, pemerintah akan membentuk tim khusus. Tim ini akan menjalin komunikasi dengan perangkat desa, menyediakan modul pendirian koperasi, dan mengawal musyawarah desa untuk pembentukan koperasi.

    Sementara itu, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menyebut koperasi desa akan menghadirkan gerai desa sebagai pusat distribusi hasil tani, ternak, dan produk lokal lainnya.

    Koperasi Jadi Solusi Atasi Kemiskinan Desa

    Wamensos Agus Jabo menilai koperasi adalah jawaban mendesak untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa, terutama bagi 40% penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani.

    “Dengan adanya koperasi desa, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan,” pungkas Agus Jabo terkait kemiskinan ekstrem.

  • Mendagri: Butuh Rp5 Miliar untuk Bangun Satu Kop Des Merah Putih

    Mendagri: Butuh Rp5 Miliar untuk Bangun Satu Kop Des Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih di 70.000 desa. Butuh anggaran jumbo untuk mendirikan koperasi tersebut.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal. 

    “Kalau saya nggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kop Des],” kata Budi dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

    Tito menuturkan, anggaran senilai Rp5 miliar per koperasi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun cold storage atau gudang penyimpanan guna menyimpan hasil produksi masyarakat. 

    Selain itu, membangun kantor koperasi, apotek desa, unit simpan pinjam, hingga truk yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat ke koperasi.

    Mengingat tiap desa memiliki jumlah dana desa yang berbeda, pemerintah membuka opsi berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Secara umum akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar, mencicil, kan menguntungkan,” ujar Tito.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie menambahkan, skema penyaluran pinjaman dari Himbara ke koperasi masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak perbankan.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan ikut membahas mengenai skema penyaluran pinjaman tersebut.

    “Skema pembiayaan nanti di detailkan, kita rumuskan selanjutnya,” ungkap Budi.

    Budi memastikan, kehadiran Kop Des Merah Putih akan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Dia juga menyebut, kehadiran Kop Des Desa dapat memutus mata rantai kemiskinan di tingkat desa dan meningkatkan penghasilan masyarakat desa.

    “Jadi yang pasti Kop Des ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia,” pungkasnya. 

  • Singkatan THR dan Sejarahnya di Indonesia, Mau Tahu? – Page 3

    Singkatan THR dan Sejarahnya di Indonesia, Mau Tahu? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) segera diteken Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini dalam bentuk peraturan presiden (Perpres).

    Bahkan, pemgumuman pemberian THR untuk ASN ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau tanya THR, Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Perpresnya. Nanti beliau yang akan mengumumkan, oke,” kata Sri Mulyani dikutip pada Senin (10/3/2025).

    THR adalah singkatan dari Tunjangan Hari Raya. Ini merupakan tambahan penghasilan yang biasanya diberikan oleh perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan, seperti Idulfitri atau Natal, sebagai bentuk apresiasi dan untuk membantu kebutuhan perayaan.

    THR merupakan singkatan dari Tunjangan Hari Raya. Ini adalah tambahan pendapatan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebelum Idul Fitri. THR merupakan hak yang dilindungi undang-undang, bukan sekadar bonus.

    Tradisi ini bermula tahun 1951 untuk PNS, lalu meluas ke sektor swasta, mencakup pekerja kontrak dan harian lepas. Pemberian THR diatur pemerintah, memastikan karyawan menerima haknya menjelang Lebaran.

    Ketentuan pemberian THR meliputi besaran minimal satu kali gaji (proporsional jika masa kerja kurang dari 12 bulan), waktu pembayaran paling lambat 7 hari sebelum Lebaran (swasta), dan penerimanya adalah karyawan dengan masa kerja minimal satu bulan.

    Sanksi bagi perusahaan yang menunda pembayaran THR diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemotongan THR diperbolehkan jika karyawan berutang pada perusahaan, tetapi maksimal 50% dari total THR. THR juga memiliki makna sosial sebagai bentuk kepedulian dan berbagi, melebihi sekadar kewajiban hukum.

    Sejarah THR menunjukkan evolusinya dari uang persekot PNS tahun 1951 menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan swasta. Perubahan istilah dari ‘Hadiah Lebaran’ menjadi ‘Tunjangan Hari Raya’ (THR) pada tahun 1994 menandai pengakuan formal atas hak karyawan ini.

    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 semakin memperkuat aturan dan perlindungan terkait THR. Tradisi ini telah melekat dalam budaya Indonesia, tidak hanya di lingkungan kerja tetapi juga keluarga dan masyarakat luas.

  • Kejagung Serahkan 221 Ribu Ha Lahan Sawit Hasil Sitaan Kasus Korupsi ke BUMN

    Kejagung Serahkan 221 Ribu Ha Lahan Sawit Hasil Sitaan Kasus Korupsi ke BUMN

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung RI resmi menyerahkan lahan sawit seluas 221 ribu hektare (ha) kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka optimalisasi lahan untuk ketahanan pangan. Adapun aset tersebut merupakan aset kasus korupsi PT Duta Palma.

    Acara ini didahului oleh penandatanganan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Perkebunan Kelapa Sawit oleh Jaksa Agung kepada Menteri BUMN. Dilanjutkan dengan Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Bukti Perkebunan Kelapa Sawit dari Menteri BUMN kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan total ada 37 bidang tanah dan bangunan dengan total 221 ribu hektare. Lahan dan bangunan ini berasal dari 9 korporasi terkait.

    “7 bidang tanah seluas 43.824,52 hektar ada di provinsi Riau tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Kampar. Lalu 21 bidang tanah perkebunan sawit lainnya seluas 137.626,01 hektar ini tersebar di Kalimantan Barat di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas,” kata Febrie, dalam Konferensi Pers Penyerahan 221 Ribu Ha Lahan Sawit untuk Ketahanan Energi di Gendung Danareksa, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Febrie mengatakan, barang bukti ini menjadi instrumen yang penting, tidak hanya dalam proses penegakan hukum, tetapi juga menyangkut implikasi yang begitu banyak ada keterbatasan Kejaksaan untuk dapat mengelola barang bukti.

    “Oleh karena itu Kejaksaan sejak awal sudah memohon kepada Kementerian BUMN kiranya dapat ini dikelola dan bagaimana teknisnya itu nanti dibahas kembali oleh tim teknis,” ujarnya.

    Pihaknya berharap, produktivitas lahan tetap berjalan seperti sediakala dan manfaat ekonomi yang dihasilkannya juga dapat terus berjalan. Harapannya kebun ini dirawat dan dikelola dengan ahli-ahlinya yang kita lihat cukup lengkap di Agrinas.

    “Ini tidak terlepas dari kendali dan bimbingan Kementerian BUMN dan alasan strategis lain karena kita melihat BUMN memiliki Core bisnis di bidang perkebunan yang pasti mampu untuk mengelola. Serta komitmen untuk tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini,” kata dia.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung RI telah menitipkan aset sitaan 200 ribu hektare (ha) lahan kasus korupsi PT Duta Palma kepada Kementerian BUMN. Penitipan tersebut dilakukan agar aset sitaan tetap terjaga dan tidak ada penurunan produksi.

    “Kami dari tim penyidik itu akan mengupayakan bahwa aset ini sementara untuk penitipannya akan ke Menteri BUMN, sehingga aset-aset ini tetap terjaga, dan khususnya jangan sampai produknya itu menurun,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers yang dipantau secara virtual melalui YouTube Kejaksaan RI, Selasa (18/2/2025).

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan penitipan aset dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian BUMN merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan penindakan kasus korupsi harus ditegakkan.

    “Tetapi perlindungan daripada untuk aset yang baik, yang bermanfaat buat negara dan masyarakat juga terlindungi,” katanya.

    Erick menambahkan, Kementerian BUMN tidak akan melakukan improvisasi terkait aset yang telah dititipkan. Pihaknya tetap menjaga produksi dari perusahaan tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya.

    (shc/rrd)

  • Bahlil: Pernah Dengar Kasus Elpiji 3 Kg dan Pertamax? Siapa Menterinya?

    Bahlil: Pernah Dengar Kasus Elpiji 3 Kg dan Pertamax? Siapa Menterinya?

    Bahlil: Pernah Dengar Kasus Elpiji 3 Kg dan Pertamax? Siapa Menterinya?
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    berbicara mengenai kasus kelangkaan elpiji 3 kg dan kasus bensin Pertamax yang dioplos.
    Bahlil bertanya kepada para santri, siapa sosok menteri di balik kedua kasus yang sempat membuat publik heboh tersebut.
    Hal tersebut terjadi saat Bahlil dan para pimpinan Golkar mendatangi Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025).
    “Bapak/ibu juga pernah dengar dalam berbagai kesempatan di media kemarin, pernah dengar kasus elpiji? Pernah dengar siapa itu menteri-nya? Pernah dengar kasus Pertamax minyak siapa menteri-nya?” seru Bahlil.
    “Pak Bahlil,” teriak santri.
    Bahlil menyampaikan, dirinya sebenarnya sedang menjalankan ikhtiar agar seluruh subsidi sampai ke tangan rakyat.
    Dia menegaskan subsidi dari pemerintah ini tidak boleh dikorupsi oleh siapa pun.
    “Jadi kayak elpiji. Jadi elpiji itu satu tabung harus harganya cuma Rp 18.000, paling mahal… Sekarang di sini berapa? Rp 22.000 kan? Rp 25.000? Itu yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena negara sudah membayar subsidi per tabung itu Rp 36.000,” tuturnya.
    “Negara memberikan (gas) ke rakyat itu maksimal Rp 16.000. Jadi harusnya pangkalan membayar itu maksimal ke rakyat dijual Rp 18.000. Tapi masih ada lagi yang nakal kan? Itulah yang sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi,” sambung Bahlil.
    Hanya saja, kata Bahlil, ketika dirinya sedang menata subsidi ini, ada saja oknum mafia yang tak ingin rakyat mendapat gas dengan harga murah.
    Bahlil menyebut, oknum mafia itu ingin rakyat membayar mahal, padahal seharusnya mereka dapat secara murah.
    “Setuju kita tata atau tidak? Setuju kan? Nah itu saya mau bagi cerita. Subsidi kita untuk elpiji satu tahun Rp 86 triliun, besar enggak itu? Minyak subsidi BBM Rp 150 triliun, itu yang kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan agar semua subsidi itu sampai ke rakyat. Itu kira-kira setuju enggak?” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakai Kuota FLPP, Kementerian PKP Siapkan Rumah untuk TNI AD – Page 3

    Pakai Kuota FLPP, Kementerian PKP Siapkan Rumah untuk TNI AD – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

    Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) meminta data jumlah anggota TNI AD yang membutuhkan rumah. Sehingga Kementerian PKP bisa mengalokasikan kuota program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membuat perencanaan. 

    “Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).

    Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. 

    “Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya,” pintanya. 

    Ia mengutarakan, acara peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali. “Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo,” ujarnya. 

    Ara juga mengimbau untuk menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah. “Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen,” tegasnya. 

    Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, ia menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. “Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak,” imbuhnya. 

     

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu, 9 Maret 2025.

    Lawatan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama To Lam sejak menjabat sebagai Sekjen PKV dan berlangsung hingga 11 Maret 2025. Kedatangannya di Indonesia menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang telah terjalin selama 70 tahun.

    Kedatangan Disambut dengan Upacara Kenegaraan

    Setibanya di Indonesia, To Lam disambut dengan upacara jajar pasukan serta diiringi alunan musik dari Korps Musik TNI dan dentuman meriam. Di apron Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mewakili Pemerintah RI dalam penyambutan resmi.

    Turut hadir dalam acara penyambutan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto, serta Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi. Dari pihak Vietnam, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong, juga turut mendampingi To Lam.

    Setelah mendarat, To Lam langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum menghadiri serangkaian agenda kenegaraan di Jakarta keesokan harinya.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

    Kerja Sama Ekonomi
    Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
    Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
    Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
    Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

    Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional.

    Agenda Lain: Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara

    Selain bertemu dengan Presiden Prabowo, Sekjen PKV To Lam juga dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga negara, di antaranya:

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani Ketua DPR RI Puan Maharani Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

    Pertemuan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama legislatif antara Indonesia dan Vietnam.

    Signifikansi Kunjungan To Lam ke Indonesia

    Kunjungan To Lam ke Indonesia bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan memiliki sejumlah signifikansi strategis:

    Peringatan 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

    Tahun 2025 menandai tujuh dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Sejak era Presiden Soekarno dan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, kedua negara telah membangun hubungan yang erat dalam berbagai aspek.

    Penguatan Kemitraan Strategis

    Indonesia dan Vietnam telah menjalin kemitraan strategis sejak 2013. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan pertahanan.

    Peran Indonesia dan Vietnam di ASEAN

    Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dalam isu Laut China Selatan.

    Peluang Investasi dan Perdagangan

    Vietnam merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Asia Tenggara. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pengusaha kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sosok Menteri PU Dody Hanggodo, Gunakan Ikat Pinggang Hermes Saat Tinjau Proyek – Halaman all

    Sosok Menteri PU Dody Hanggodo, Gunakan Ikat Pinggang Hermes Saat Tinjau Proyek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terlihat menggunakan barang mewah saat meninjau proyek infrastruktur di berbagai daerah.

    Barang mewah tersebut yaitu ikat pinggang dengan merek Hermes seharga belasan juta rupiah.

    Ia terlihat menggunakan Hermes H Au Carre Silver Buckle & Reversible Belt Veau Togo Black/Chocolat, ketika meninjau fasilitas Waste-to-Energy (WTE) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Minggu (9/3/2025).

    Sebelumnya, saat sedang meninjau renovasi Stadion Gelora Delta Siodarjo di Jawa Timur pada 23 Februari 2025, Dody juga tampak menggunakan ikat pinggang yang sama.

    Bila merujuk pada website hermes.com, harga ikat pinggang tersebut sebesar 940 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 15,3 juta (kurs Rp 16.301 per dolar AS).

    IKAT PINGGANG HERMES- Dalam website hermes.com, harga ikat pinggang yang dikenakan Menteri PU Dody Hanggodo senilai 940 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 15,3 juta (kurs Rp 16.301 per dolar AS). (Tangkapan layar dari Website Hermes)

    Sosok Dody Hanggodo

    Dody diketahui menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum saat awal pemerintahan Presiden Prabowo pada Oktober 2024.

    Dody diketahui awalnya sebagai kalangan profesional, tetapi saat ini telah menjadi kader Partai Demokrat.

    IKAT PINGGANG DODY – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kanan) ketika meninjau fasilitas Waste-to-Energy (WTE) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Minggu (9/3/2025). Ia menggunakan ikat pinggang bermerek Hermes. (Kementerian PU dan tangkapan layar website Hermes)

    Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Rajawali Banjarmasin (lulus pada tahun 1977). 

    Kemudian, ia pindah ke Temanggung untuk melanjutkan studinya di SMP Negeri 2 Temanggung (1978–1981).

    Dody kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Kolese De Britto Yogyakarta (1981–1984). 

    Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studinya di program studi Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Insinyur pada tahun 1989.

    Pada tahun 1992, ia berhasil meraih gelar Master of Petroleum Engineering (M.PE.) setelah mengenyam pendidikan di The University of Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat.

    Karier

    Dody Hanggodo pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk di Kalimantan Timur pada tahun 2017 dan 2018. 

    Setelah itu, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada periode 2019 dan 2020.

    Senabangun Anekapertiwi adalah anak usaha dari PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN). PGUN dikabarkan sebagai emiten yang termasuk dalam grup Jhonlin yang dimiliki orang terkaya Kalimantan yakni Haji Isam.

    Dilansir dari Kompas.com, berikut rangkuman perjalanan karier Dody Hanggodo:

    Petroleum Engineer ASAMERA Oil Co (1989-1990)
    Oil Field Production Supervisor ASAMERA Oil Co (1992-1995)
    Assistant Vice President Citibank, N.A (1993-1998)
    General Manager Fajrindo Group (1999-2002)
    Business Development Manager PT Tri Usaha Bhakti (2002-2004)
    Business Development Manager PT Wahana Krida Mandiri (2004-2006)
    Manager Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Regional IV (2006-2007)
    Executive Vice President Marketing & Business Development PT Dual Samudera Perkasa (Pertambangan, Pengiriman, dan Perdagangan Batubara International (2007-2011)
    Director Commercial & Business Development PT Indika Indonesia Resources (2011-2015)
    Konsultan Bisnis Baramega Citra Mulia Persada (tambang batubara) dan Prima Alam Gemilang (pabrik gula) (2015-2024).

     

    (Tribunnews.com/Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani, Hilda B Alexander)