Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Menag: Lebaran 2025 Diprediksi pada 31 Maret 2025, Bareng Muhammadiyah?

    Menag: Lebaran 2025 Diprediksi pada 31 Maret 2025, Bareng Muhammadiyah?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memprediksi Hari Raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 kemungkinan bersamaan dengan Muhammadiyah.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin seusai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar Polri terkait Operasi Ketupat 2025, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

    “Lebaran kita diprediksi 31 Maret 2025,” ujar Nasaruddin di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Lebaran Berpotensi Bersamaan

    Menag juga menyebut kemungkinan besar Lebaran 2025  akan bersamaan dengan Muhammadiyah. “Kemarin kita memulai puasa bersamaan, dan insyaallah nanti lebaran juga bareng,” tambahnya.

    Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menko PMK Pratikno, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii.

    Dalam rakor ini, pemerintah membahas kesiapan infrastruktur, transportasi, dan keamanan menjelang arus mudik dan perayaan Lebaran 2025.

  • Dipanggil Prabowo, Mensos Lapor Kesiapan Sekolah Rakyat

    Dipanggil Prabowo, Mensos Lapor Kesiapan Sekolah Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025). Prabowo memanggil para menteri untuk membahas kesiapan sekolah rakyat.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyiapkan sekitar 50 sekolah rakyat dari angka awal yang ditargetkan, yaitu 100 sekolah. Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    “Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini, tetapi semuanya mau kita laporkan dahulu ke presiden,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan, keberadaan sekolah rakyat memiliki konsep boarding school untuk jenjang SD, SMP, SMA sehingga seluruh siswa akan tinggal di asrama. Seluruh siswa nantinya dapat menempuh pendidikan tanpa biaya hingga digratiskan biaya seragam.

    Hingga saat ini, Kemensos masih mengebut persiapan untuk pelaksanaan sekolah rakyat dan menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo. Nantinya, untuk perekrutan siswa dan guru, kurikulum, serta pengadaan sarana-prasana juga akan melibatkan kementerian-kementerian terkait.

    “Kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk Pengadaan Guru Kementerian Dikdasmen. Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu Kementerian PU. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan presiden,” paparnya.

    Meski masih dalam tahap finalisasi, sekolah rakyat yang kini sudah siap dengan segala fasilitas dan lokasinya ditargetkan bisa berjalan mulai tahun ajaran 2025-2026.

    “Kurang tiga bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026,” tegas Gus Ipul.

    Turut hadir dalam ratas sekolah rakyat antara lain, yaitu Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  • Prabowo Imbau Aplikator, 250.000 Pengemudi Ojol Terima Bonus Hari Raya?

    Prabowo Imbau Aplikator, 250.000 Pengemudi Ojol Terima Bonus Hari Raya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 250.000 pengemudi ojek online kemungkinan bakal memperoleh bonus hari raya dari perusahaan pelayanan transportasi online.  

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap, saat ini pengemudi ojek online termasuk kurir paket diperkirakan mencapai 250.000 pekerja. Dari total tersebut, sekitar 1 – 1,5 juta di antaranya berstatus pekerja part time.

    Mengenai besaran bonus yang diterima oleh ojol dan kurir paket, Prabowo mengatakan bahwa besaran dan mekanismenya akan dirundingkan dan disampaikan melalui Surat Edaran (SE) yang bakal diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    “Semoga dengan kebijakan ini para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dalam keadaan yang baik,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Prabowo mengimbau perusahaan pelayanan transportasi online untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi Ojek Online, taksi online, dan kurir paket dalam bentuk uang tunai.

    Kepala Negara dalam imbauannya menyebut, perusahaan layanan transportasi online dapat memberikan bonus hari raya dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.

    Keputusan pemerintah tersebut berbeda dengan tuntutan yang disampaikan para pengemudi ojek online atau driver ojol yang meminta adanya pemberian THR Ojol.

    “Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan layanan angkutan untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dalam bentuk uang tunai dengan memperitmbangkan keatkifian kerja,” kata Prabowo.

    Adapun, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) sebelumnya mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan aplikator untuk memberikan THR ke driver ojol.

    Ketua SPAI Lily Pujiati menyampaikan, pihaknya menuntut agar pemerintah mewajibkan perusahaan transportasi online untuk membayar THR kepada para pengemudi transportasi online.

    “Besarannya adalah satu bulan upah minimum provinsi dan diberikan 30 hari sebelum hari raya Idulfitri,” kata Lily dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Lily menuturkan, permintaan tersebut berlandaskan Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu menyebut soal hubungan kerja yang meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah. 

    Dia mengatakan, ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi dalam hubungan kerja antara perusahaan dengan para pengemudi transportasi online. “Ketiga unsur itu sudah terpenuhi di dalam hubungan kerja antara platform dan pengemudi ojol,” katanya.

  • Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Pastikan Pelayanan-Pengamanan Mudik 2025 Maksimal

    Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Pastikan Pelayanan-Pengamanan Mudik 2025 Maksimal

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral terkait kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Rakor itu dipimpin oleh Menko Polkam Budi Gunawan.

    Jenderal Sigit mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan dan kesiapan menghadapi masa mudik Lebaran 2025. Dia memastikan Korps Bhayangkara akan maksimal dalam melakukan pelayanan selama mudik.

    “Kemudian juga tentunya kami tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan ganjil genap, contraflow sampai dengan one way,” kata Jenderal Sigit usai rakor di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Kapolri memprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan terjadi pada tanggal 28-30 Maret 2025. Sementara arus balik terjadi pada tanggal 5-7 April 2025.

    “Oleh karena itu kita melaksanakan rencana kegiatan Operasi Ketupat yang dibagi menjadi dua versi, untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai Bali, itu akan dilaksanakan 17 hari. Sedangkan untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari,” jelasnya.

    Polri juga mendirikan 2.582 posko pelayanan dan pengamanan sepanjang masa mudik Lebaran 2025. Jumlah itu terdiri dari 1.738 posko pengamanan, 788 posko pelayanan dan 309 posko terpadu.

    Selain itu untuk mengantisipasi kemacetan di jalur mudik, Jenderal Sigit mengatakan Polri juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk pelaksanaan pola work from anywhere (WFA) terhadap para pekerja.

    “Kemudian terkait dengan beberapa upaya untuk mengurai kemacetan, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat antara lain WFA (work from anywhere),” ungkap Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit mengatakan pihaknya juga mengantisipasi cuaca ekstrem saat arus mudik dan balik Lebaran berlangsung. Dia mengatakan pembahasan mengenai kebijakan saat menghadapi situasi darurat seperti bencana banjir saat mudik berlangsung akan dimatangkan.

    “Kemudian, karena saat ini juga sedang menghadapi musim hujan, sehingga tentunya kita juga bahas berbagai macam alternatif apabila terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor yang tentunya akan menganggu jalur,” ungkapnya.

    “Oleh karena itu juga kesiapan tim respons cepat untuk melaksanakan langkah-langkah apabila terjadi bencana itu juga harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” sambung Sigit.

    Lebih lanjut Kapolri menyebut pihaknya juga menyiapkan hotline pada masa mudik lebaran. Dia mengimbau masyarakat agar tak ragu menghubungi hotline 110 jika membutuhkan bantuan.

    “Ini semua kita harapkan bisa dibantu disosialisasikan dan masyarakat yang membutuhkan layanan pada sata mudik bisa menghubungi layanan hotline yang kami siapkan,” pungkasnya.

    (ond/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Arahan Prabowo, Grab-Gojek Kasih Uang Tunai BHR Buat Driver Ojol

    Arahan Prabowo, Grab-Gojek Kasih Uang Tunai BHR Buat Driver Ojol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harapan para pekerja ojek online (ojol) dan kurir online untuk mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) akhirnya terkabul. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (10/3/2025).

    Prabowo mengatakan pemerintah menaruh perhatian khusus pada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dan mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

    “Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi aplikasi untuk memberi Bonus Hari Raya (BHR) dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (10/3/2025).

    Berdasarkan arahan tersebut, artinya penyedia aplikasi seperti Grab dan Gojek seyogyanya memberikan uang tunai, bukan bantuan sembako atau barang lainnya.

    Dalam kesempatan itu, hadir pula CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan.

    Lebih lanjut terkait mekanismenya ia mengatakan akan dibahas lebih lanjut dengan para pengusaha. Prabowo mengatakan, saat ini ada 250.000 pekerja pengemudi online aktif dan kurang lebih 1-1,5 juta yang statusnya part time.

    “Untuk mekanisme besaran ini kita serahkan nanti untuk dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menaker melalui Surat Edaran,” kata Prabowo.

    Ia berharap kebijakan BHR ini dapat membuat pekerja dan pengemudi online ikut merasakan libur dan mudik Lebaran dengan baik.

    (fab/fab)

  • Kapolri Ungkap Modus Akal-akalan MinyaKita, Ada Pakai Label Palsu

    Kapolri Ungkap Modus Akal-akalan MinyaKita, Ada Pakai Label Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap salah satu modus kasus minyak goreng MinyaKita yang diduga menggunakan takaran tidak sesuai label.

    Dia mengatakan salah satu modusnya berkaitan dengan penggunaan label MinyaKita dalam distribusinya. Namun, label tersebut ternyata diduga dipalsukan.

    “Kemudian juga ada yang menggunakan label MinyaKita, namun sebenernya palsu ini semua sedang kita proses,” ujar Sigit di STIK, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya juga telah menggeledah tiga lokasi dalam kasus ini. Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara detail terkait temuannya itu.

    Namun demikian, Sigit menduga kuat bahwa dalam temuan Satgas Pangan Polri itu ada dugaan perbuatan melawan hukum.

    “Kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum. Karena memang apa yang kita dapati yang isinya tidak sesuai kemasannya satu liter,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan kasus ini berkaitan dengan produk MinyaKita dengan label 1 liter, namun isinya hanya mencapai 700 ml sampai dengan 900 ml.

    Dia menambahkan, produk MinyaKita yang tengah diusut itu diproduksi oleh tiga produsen yang berbeda mulai dari PT Artha Eka Global Asia, Depok; PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang dan Koperasi Produsen Umkm Kelompok Terpadu Nusantara, Kudus.

    Sebagai tindak lanjut, Helfi menyatakan bahwa pihaknya bakal melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan temuannya itu, termasuk dengan penyitaan barang bukti.

  • Pemerintah Siap Hadapi Puncak Arus Mudik dan Lebaran 2025

    Pemerintah Siap Hadapi Puncak Arus Mudik dan Lebaran 2025

    Pemerintah Siap Hadapi Puncak Arus Mudik dan Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengatakan, Pemerintah telah siap untuk menyambut dan melaksanakan
    mudik Lebaran
    2025.
    Hal ini disampaikan Budi Gunawan usai rapat koordinasi dengan 16 kementerian dan lembaga, seperti Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, BMKG, Kementerian Pariwisata dan lainnya, Senin (10/3/2025).
    “Kesimpulan rapat, seluruh kementerian dan lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun Lebaran Idul Fitri 1446 H, tahun 2025,” ujar Budi saat konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin.
    Dia menjelaskan, untuk mendukung proses pemantauan dan pengamanan selama arus mudik dan arus balik
    Lebaran 2025
    , akan dikerahkan sebanyak 146.268 personel gabungan dari Polri, TNI, dan sejumlah kementerian atau lembaga lainnya.
    Nantinya, menurut Budi Gunawan, para personel ini akan ditempatkan di 2.894 pos pengamanan di sejumlah titik.
    Selain itu, Pemerintah juga mempersiapkan perihal kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) selama arus mudik dan Lebaran 2025
    Termasuk juga membuat sejumlah skenario tanggap bencana untuk memitigasi terjadinya banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang semakin tinggi.
    “Sebagaimana perintah bapak Presiden telah dibentuk juga
    quick response
    , tim respon cepat manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan keamanan bencana dan lain sebagainya,” kata Budi Gunawan.
    Dalam rapat hari ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18-30 Maret.
    Sementara itu, puncak arus balik pada tanggal 5-7 April 2025. Adapun, hari raya Idul Fitri 1446 H diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Subsidi Motor Listrik Diharap Bisa Turun Sebelum Lebaran

    Subsidi Motor Listrik Diharap Bisa Turun Sebelum Lebaran

    Jakarta –

    Produsen motor listrik lokal, ALVA, berharap pemerintah segera memberlakukan kebijakan subsidi untuk motor listrik. ALVA berharap aturan tersebut bisa diterapkan sebelum lebaran, karena hal itu bakal menjadi stimulus yang baik untuk pasar.

    “Kita berharap bahwa (kebijakan subsidi) ini bisa diberlakukan dengan cepat. Karena lebaran juga sudah dekat kan. Ini akan menjadi suatu stimulus bagi masyarakat sebelum lebaran,” ujar CEO ALVA, Purbaja Pantja, kepada wartawan dalam acara buka bersama ALVA dan media di Jakarta (6/3/2025).

    Sebelumnya pada Februari 2025 lalu, pemerintah memastikan akan memberikan insentif atau subsidi untuk motor listrik di 2025 ini. Namun, sejauh ini belum dijelaskan lebih lanjut skema subsidi untuk motor listrik.

    “Lima, paket stimulus ekonomi, a. diskon tarif listrik, b. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, c. PPnBM DTP otomotif, d. subsidi pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) motor listrik, e PPh DTP sektor padat karya,” demikian jelas Prabowo dalam Keterangan Pers Presiden RI terkait kewajiban menyimpan DHE SDA di Dalam Negeri.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, motor listrik akan mendapat insentif baru dengan skema berupa pajak ditanggung pemerintah. Jadi skemanya tidak lagi subsidi sebesar Rp 7 juta seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Jadi PPN DTP untuk pembelian motor listrik baru. Sebelumnya kan diberikan subsidi Rp 7 juta. Kalau sekarang tidak, berbentuk PPN, mobil juga kita berikan,” ujar Airlangga dikutip dari CNBC Indonesia.

    Sesuai pernyataan Airlangga, mobil listrik mendapatkan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). PPN mobil listrik yang seharusnya 12% dipangkas 10%, jadi konsumen hanya dibebankan PPN mobil listrik sebesar 2%.

    Untuk motor listrik ini, belum dijelaskan lebih rinci besaran insentif yang akan diberikan pemerintah. Pun soal waktu pemberlakuannya belum diputuskan. Namun diharapkan peraturan mengenai insentif motor listrik ini keluar dalam waktu dekat. Airlangga berharap kebijakan itu sudah bisa diputuskan sebelum lebaran.

    “Ya harapannya sebulan ini. Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah diharmonisasi,” ujar Airlangga.

    (lua/dry)

  • Tito: Tidak Ada Pelantikan Serentak Bagi Kepala Daerah yang Lolos Gugatan MK

    Tito: Tidak Ada Pelantikan Serentak Bagi Kepala Daerah yang Lolos Gugatan MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan tidak akan melantik serentak untuk kepala daerah yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dia menyebut ada sebanyak 15 daerah yang telah masuk untuk diproses dalam Kemendagri. 15 daerah ini terdiri atas sembilan daerah yang sengketanya ditolak MK, 5 daerah yang sengketanya tak diterima MK, dan satu daerah yang telah memperbaiki SK hasil Pilkada 2024, yakni di Kabupaten Jayapura.

    “Nah 15 ini sudah masuk di kita. 2 provinsi, 13 kabupaten dan yang 2 ini sudah saya ajukan ke Setneg untuk diterbitkan Keppres Gubernur, yaitu Bangka Belitung dan Papua Pegunungan,” ungkapnya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    Tito melanjutkan, untuk yang 13 kabupaten itu pihaknya akan menerbitkan SK Mendagri dengan segera, karena Presiden Prabowo Subianto pun ingin agar para kepala daerah terpilh ini bisa cepat bekerja.

    “Oleh karena itu kalau Keppres sudah keluar nanti Bapak tentu sesuaikan dengan waktu Bapak Presiden. Untuk 2 gubernur, Babel dan Papua pengunungan dilantik oleh Bapak Presiden dan sisanya 13 Bupati/Wali Kota dilantik oleh para gubernurnya masing-masing,” jelas dia.

    Maka demikian, purnawirawan Polri ini menegaskan tak akan ada pelantikan kepala daerah serentak seperti 20 Februari 2025 kemarin di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    “Jadi tidak ada pelantikan serentak di Istana seperti yang kemarin. Pelantikan serentak hanya sekali kemarin yang besar, 503 [kepala daerah terpilih],” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, sembilan daerah yang PHPU Kada-nya ditolak oleh MK terdiri dari Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Berau, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Buton Tengah.

    Sementara itu, lima daerah yang PHPU Kada-nya tak diterima MK adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Pamekasan.

  • Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden

    Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima 15 usulan pelantikan kepala daerah yang telah mendapat putusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah itu, 2 usulan terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara sisanya terkait Bupati dan Wali Kota.

    Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    Tito mengatakan, sejumlah KPUD sudah melakukan penetapan dan pengusulan ke DPRD ihwal pelantikan kepala daerah.

    “Dan dari DPRD semuanya sudah mengajukan usulan ke pemerintah untuk Provinsi atau Gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri, sudah kami terima dua-duanya, dan untuk 13 lagi yang harus diterbitkan SK Mendagri juga sudah kami terima,” tutur Tito.

    Dari materi yang dipaparkan, wilayah yang mengusulkan pelantikan kepala daerah yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk wilayah lainnya ada Kabupaten Jayapura, Aceh Timur, Mandailing Natal.

    Kemudian Pasaman Barat, Lamandau, Buton Tengah, Berau, Jeneponto, Puncak, Pamekasan, Halmahera Utara, Belu, dan Mimika.

    “Sesuai dengan aturan bahwa sejak diterima pemerintah diberi waktu 20 hari untuk melakukan melaksanakan penetapan dan penerbitan baik Keppres untuk Gubernur atau SK Mendagri untuk Bupati Wali Kota. Kami masih memiliki waktu,” ucap Tito.

    Tito menyampaikan, untuk Gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Bupati dan Wali Kota akan dilantik oleh Gubernur terpilih.

    “Kemudian untuk pelantikannya, untuk Gubernur oleh Presiden. Karena pelantikan serentaknya sekali yang kemarin yang besar, maka bupati wali kotanya dilantik oleh para gubernur masing-masing,” terang Tito.

    “Yang lainnya kita menunggu hasil PSU. Begitu selesai, langsung lantik secepat mungkin. Jadi tidak diserentakan menunggu yang lain,” pungkasnya.

    (shf)