Tag: Prabowo

  • Kapolri Siap Tindak Produsen yang Sunat Takaran Minyakita

    Kapolri Siap Tindak Produsen yang Sunat Takaran Minyakita

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap menindak secara hukum produsen yang menjual minyak goreng kemasan Minyakita tidak sesuai takaran dan menggunakan label palsu. 

    “Kemarin kita turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum,” kata Listyo kepada wartawan di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Kapolri menjelaskan saat turun ke pasar polisi juga juga menemukan Minyakita kemasan 1 liter yang beratnya tidak sesuai takaran yang tertera di bungkusnya.

    “Kemudian ada juga yang menggunakan label Minyakita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses,” ucapnya.

    Kendati demikian saat ditanya mengenai sebaran produknya di mana saja, Listyo belum memerinci dan hanya menyebut akan dirilis secara resmi oleh Satgas Pangan nantinya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan Minyakita kemasan 1 liter tidak sesuai takaran saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Selain itu, Amran juga menemukan Minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per kemasan, tetapi dijual Rp 18.000. 

  • Catat! THR Karyawan Swasta Cair Paling Lambat di Tanggal Segini

    Catat! THR Karyawan Swasta Cair Paling Lambat di Tanggal Segini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan jadwal pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan swasta maksimal H-7 Lebaran 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers terkait dengan aturan pemberian Bonus Hari Raya kepada Pengemudi Online, Istana Merdeka, Senin (10/3/2025).

    “Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat 7 hari sebelum idul fitri besarannya akan disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) melalui Surat Edaran (SE),” kata Prabowo.

    Selain karyawan swasta, pemberian THR bagi pekerja BUMN dan BUMND juga diberikan paling lambat pada 7 hari sebelum Idulfitri 2025.

    “Mekanismennya akan disampaikan oleh menaker melalui surat edaran,” ujar Prabowo.

    Sehingga kemungkinan besar pencairan THR untuk karyawan swasta paling lambat dibayarkan di tanggal 22-23 Maret 2025.

    Besaran THR untuk Karyawan Swasta

    Menilik dari aturan tahun lalu, pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah.

    Pekerja yang memiliki masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional, sesuai dengan perhitungan masa kerja (bulan) dibagi 12 bulan, dikali 1 bulan upah.

    Sebagai contoh, pekerja X mendapat upah sebesar Rp4 juta per bulan dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka THR yang didapat adalah 6 dibagi 12 lalu dikali Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, pekerja berhak mendapat THR sebesar 2 juta.

    Namun jika perusahaan telah menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR yang diatur oleh aturan ini perusahaan membayar sesuai dengan perjanjian tersebut.

  • Prabowo: Pemberian Bonus Hari Raya untuk Ojol Pertimbangkan Keaktifan Pekerja – Page 3

    Prabowo: Pemberian Bonus Hari Raya untuk Ojol Pertimbangkan Keaktifan Pekerja – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) pengemudi ojek online atau ojol sudah dalam tahap finalisasi. 

    Yassierli membeberkan, kebijakan terkait penyaluran THR kepada pengemudi ojol merupakan sebuah inisiatif baru. 

    “THR untuk ojol kita sedang finalisasi. Jadi kami memang ingin pastikan meaningful participation itu terjadi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Rabu (5/3/2025).

    Yassierli mengungkapkan, pihaknya optimis SE THR untuk pengemudi ojol akan rampung dalam waktu dekat.

    “Kita selalu menguptamakan bagaimana dialog. Saya sendiri sudah beberapa kali bertemu (pengusaha/operator ojol) dan kita ingin memastikan sebelum nanti (SE) diumumkan, kita berharap itu adalah hasil dari proses musyawarah. Kita hadir dengan pengusaha/aplikatorndan juga dengan pengemudi online-nya,” terangnya.

    “Jadi kami sedang mencari formula yang kemudian bisa meng-cover kompleksitas dari jenis angkutannya, layanannya, kemudian jam kerjanya. Ini yang kemudian butuh waktu untuk kita keluar dengan sebuah formula. Jadi ini masih proses,” sambung Yassierli.

    Selain itu, ia menuturkan, Kemnaker juga telah mengusulkan kepada operator agar THR untuk pengemudi ojol disalurkan dalam bentuk uang tunai. 

    “Kita mintanya nanti adalah dalam bentuk uang tunai,” bebernya.

    “Yang namanya terkait dengan hari raya. Kita kejar, kita punya target waktu,” Menaker menambahkan. 

  • Pemerintah Siapkan 164.268 Personel Gabungan Amankan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Pemerintah Siapkan 164.268 Personel Gabungan Amankan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka menghadapi arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri 2025. Sebanyak 164.268 personel gabungan pun diturunkan demi mengawal kelancaran momen tersebut.

    “Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian dan lembaga terhadap beberapa aspek. Pertama aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel, Polri dan TNI sebanyak 164.268 personel gabungan,” tutur Menko Polkam Budi Gunawan di STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    “Yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714, dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga. Yang mengisi pada 2.864 pos pengamanan dan titik-titik lainnya,” sambungnya.

    Budi menyebut, pemerintah juga mengecek kesiapan transportasi dan sarana prasarana mudik, baik transportasi darat, laut, dan udara. Tidak ketinggalan soal ketersediaan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan momen Lebaran 2025.

    “Berikutnya adalah kesiapan tanggap bencana dan dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan sebagainya. Dengan mendirikan satuan-satuan tugas tanggap bencana dan beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh jajaran memastikan negara hadir di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman, agar seluruhnya dapat melakukan mudik dengan lancar.

    “Sebagaimana perintah Bapak Presiden, telah dibentuk juga tim respons cepat apabila terjadi hal-hal terkait gangguan keamanan, bencana, dan sebagainya. Intinya, kesimpulan rapat adalah seluruh kementerian/lembaga yang hadir telah siap untuk melaksanakan dan menyukseskan mudik maupun Lebaran Idulfitri 1946 Hijriah/Tahun 2025,” kata Budi.

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan libur hari raya Idulfitri 1446 H bagi satuan pendidikan dimulai dari 21 Maret hingga 8 April 2025.

  • Takaran Minyakita Disunat, Pemerintah Didesak Hitung Kerugian Negara – Halaman all

    Takaran Minyakita Disunat, Pemerintah Didesak Hitung Kerugian Negara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Sadarestuwati meminta pemerintah segera menghitung kerugian negara akibat praktik pengurangan takaran Minyakita kemasan 1 liter. 

    Sadarestuwati menegaskan, langkah tersebut mendesak, mengingat Minyakita merupakan program subsidi yang menggunakan anggaran negara dari pajak rakyat.

    “Mari kita awasi bersama dan isu ini tidak boleh gampang luntur karena menyangkut hak rakyat, hak konsumen atas pembelian produk,” kata Sadarestuwati saat dihubungi pada Senin (10/3/2025).

    Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku sangat prihatin dengan kasus tersebut.

    “Kami bertanya kepada Kementan, Kemendag dan Polri yang terlibat langsung dalam proses itu, ada berapa botol Minyakita yang dicurangi? Berapa jumlah literan yang membuat rakyat dibohongi lagi dan lagi? Jelaskan itu dulu. Ini seperti sunatan massal minyak goreng. Prihatin sekali rasanya,” ujar Sadarestuwati.

    Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan transparansi dalam produksi dan distribusi Minyakita. 

    Sebab, praktik curang ini berpotensi menjadi beban baru bagi masyarakat, terutama karena minyak goreng bersubsidi seharusnya dirancang untuk membantu rakyat kecil.

    “Bahaya sekali ini takaran minyak subsidi buat rakyat kecil dicurangi. Presiden Prabowo perlu memberi arahan khusus kepada para pembantunya.”

    “Ini berujung petaka buat rakyat. Sudah pakai duit subsidi, takarannya dicurangi, harga ecerannya naik tinggi. Betul-betul celaka tiga belas ini bagi rakyat,” tegas Sadarestuwati.

    Sadarestuwati mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan melibatkan Inspektorat Kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Polri untuk menghitung potensi kerugian negara. 

    Menurutnya, kasus ini tidak boleh ditoleransi, apalagi jika ada indikasi kongkalikong dalam pengawasan.

    “Jangan main-main. Apalagi main mata dan main saweran. Itu duit subsidi, asalnya dari duit pajak, itu duit rakyat,” ucapnya.

    Sadarestuwati juga menyoroti sejumlah isu lain yang membebani masyarakat, mulai dari dugaan praktik pencampuran (blending) dan oplosan BBM, lambannya respons Bulog dalam menyerap gabah petani, hingga kenaikan harga pangan.

    “Sungguh ironis negara kita ini, membuat kebijakan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat, tapi ujungnya justru membuat rakyat semakin susah dan menderita. Maka kasus-kasus di atas harus segera di tangani dan di tuntaskan secara serius tanpa pandang bulu,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang diduga melanggar aturan terkait isi kemasan. 

    Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), Amran menemukan Minyakita dengan tulisan kemasan 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    “Ini merupakan pelanggaran serius, Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” kata Amran dalam keterangannya, Sabtu. 

     

  • Sri Mulyani Ungkap Tanggapan Prabowo Soal THR untuk ASN – Halaman all

    Sri Mulyani Ungkap Tanggapan Prabowo Soal THR untuk ASN – Halaman all

    Pemerintah masih mematangkan tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Tayang: Senin, 10 Maret 2025 16:37 WIB

    Tribunnews/Taufik Ismail

    PRABOWO TANGGAPI THR ASN – Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (10/3/2025). Pemerintah masih mematangkan tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah masih mematangkan tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden Prabowo Subianto mengatakan masih menggodok aturan mengenai THR tersebut.

    “Sedang diataur semua (THR ASN),” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (10/3/2025).

    Sebelumnya, Presiden masih menyelesaikan Perpres mengenai Tunjangan Hari Raya bagi ASN. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (7/3/2025).

    “Kalau tanya THR, bapak presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengatakan Perpres tersebut nanti akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan  besaran THR tersebut, Sri Mulyani belum mau menjawabnya.  Ia hanya mengatakan besaran THR akan diumumkan segera.

    “Segera. Insyaallah,” pungkasnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga telah memastikan bahwa THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan cair pada Maret 2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” kata Prabowo dalam konferensi pers Senin, 17 Februari 2025.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Prabowo Minta THR Karyawan Swasta, BUMN, dan BUMD Cair Paling Lambat H-7 Lebaran – Halaman all

    Prabowo Minta THR Karyawan Swasta, BUMN, dan BUMD Cair Paling Lambat H-7 Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta agar pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), cair paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Hal ini disampaikan Prabowo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    “Pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idulfitri,” ucap Prabowo.

    Prabowo menyatakan, terkait besaran dan mekanismenya akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) lewat Surat Edaran (SE).

    “Besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menyebut, pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi online alias ojek online (ojol).

    “Yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia,” ucapnya.

    Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.

    “Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part time yang tidak full time, tapi part time bekerja.” 

    “Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran,” tutur Prabowo.

    Kepala Negara berharap, dengan kebijakan ini, para ojol dapat merasakan libur, mudik, dan Idulfitri dalam keadaan baik.

    Sebelumnya, pada Senin hari ini, CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Patrick Walujo, mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Ia datang bersama sejumlah pengemudi ojek online atau ojol yang mengenakan jaket hijau.

    Patrick tidak menjawab saat ditanya mengenai tujuan kedatangannya ke Istana Kepresidenan. 

    Ia hanya mengatakan, dirinya datang untuk memenuhi undangan saja.

    “Memenuhi undangan aja,” kata Patrick.

    Hal yang sama disampaikannya saat ditanya mengenai apakah kedatangannya untuk membahas masalah THR untuk pengemudi ojol.

    Ia mengatakan, terkait THR akan dijelaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

    “Nanti dijelaskan Pak Menteri,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan terkait THR akan dirapatkan terlebih dahulu. 

    Masalah THR akan diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tidak boleh mendahului, nanti keluar dari situ, nanti diumumkan presiden, saya bilang saya kan ngga bisa memastikan. Kita rapat dulu,” pungkasnya.
     
    (Tribunnews.com/Deni/Taufik)

  • Kapolri: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi pada 28-31 Maret 2025

    Kapolri: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi pada 28-31 Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut prediksi puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan terjadi mulai 28 hingga 31 Maret 2025.

    Hal itu diungkapkan Sigit seusai rapat koordinasi lintas sektoral mengenai kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025.

    “Kemungkinan akan terjadi puncak arus mudik Lebaran antara 28 sampai dengan 31 Maret,” kata Sigit di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Maka dari itu menurut Sigit, pihaknya telah melakukan kesiapan pengamanan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan serta perbandingan pelaksanaan arus mudik Lebaran tahun lalu.

    “Tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik,” ucapnya tentang puncak arus mudik Lebaran 2025.

    Nantinya untuk pengamanan arus mudik dan balik, Kepolisian juga akan menggelar Operasi Ketupat  untuk di wilayah Lampung sampai Bali dilaksanakan 17 hari. Sementara itu untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari dimulai tanggal 23 Maret dan 26 Maret.

    Terkait puncak arus mudik Lebaran Sigit juga menjelaskan bahwa pengamanan melibatkan sebanyak 2.582 posko yang terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan, serta 309 pos terpadu untuk mengamankan 126.736 obyek pengamanan. 

  • Pencari Bekicot Jadi Korban Salah Tangkap dan Dianiaya Polisi, Kapolri Buka Suara

    Pencari Bekicot Jadi Korban Salah Tangkap dan Dianiaya Polisi, Kapolri Buka Suara

    loading…

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait kasus pencari bekicot yang diduga dipaksa mengaku sebagai pelaku pencurian oleh anggota polisi di Polres Grobogan. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait kasus pencari bekicot yang diduga dipaksa mengaku sebagai pelaku pencurian oleh anggota polisi di Polres Grobogan. Dia memastikan bakal memproses hukum anggota kepolisian yang terbukti bersalah.

    “Yang jelas kalau saya enggak pernah berubah, kalau memang bersalah, proses,” kata Sigit di Auditorium STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Sebelumnya, Kusyanto (38) viral di media sosial karena diduga diinterogasi berlebihan, dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pencurian.

    Bahkan, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto pun telah mengunjungi rumah Kusyanto, dan berjanji akan memberi sanksi tegas terhadap oknum yang melakukan interogasi tersebut.

    “Kami sudah mendengarkan runtutan cerita yang disampaikan Pak Kusyanto mulai awal hingga terjadinya interogasi tersebut,” kata Ike Yulianto dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

    Dia menjelaskan, oknum yang viral videonya sedang membentak Kusyanto itu merupakan anggota Polsek Geyer, Polres Grobogan, bernama Aipda IR yang saat ini sudah ditangani Propam Polres Grobogan dan dilakukan penempatan khusus.

    “Oknum tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” katanya.

    (rca)

  • Operasi Ketupat, 164.268 TNI-Polri Siapkan Amankan Arus Mudik 2025

    Operasi Ketupat, 164.268 TNI-Polri Siapkan Amankan Arus Mudik 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 164.268 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan dalam Operasi Ketupat 2025 untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran atau Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Sebanyak 164.268 personel gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian, lembaga,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan seusai rapat koordinasi di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Personel gabungan tersebut akan mengisi 2.864 pos pengamanan serta titik-titik lokasi lainnya terkait dengan arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Dalam rakor lintas sektoral seputar Operasi Ketupat 2025 itu juga dibahas mengenai kesiapan transportasi dan sarana prasarana termasuk darat, udara, serta laut. Selanjutnya kesiapan bahan pokok serta BBM selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Berikutnya adalah kesiapan tanggap bencana dan dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan lain sebagainya dengan mendirikan satuan-satuan tugas tanggap bencana dan beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi,” ucap Budi Gunawan.

    Menurut Budi, hal-hal yang dibahas dalam rapat ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan negara hadir di masyarakat memberikan rasa aman, nyaman agar masyarakat bisa mudik dengan lancar, aman, dan nyaman.

    “Sebagaimana perintah Bapak Presiden telah dibentuk juga tim respons cepat apabila terjadi hal-hal terkait gangguan keamanan, bencana, dan lain sebagainya,” ucapnya dalam rakor Operasi Ketupat 2025.