Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Batal Digelar April, Puan Tak Tahu Kapan Kongres PDIP Bergulir

    Batal Digelar April, Puan Tak Tahu Kapan Kongres PDIP Bergulir

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan hingga kini partainya masih belum memutuskan bulan dan tanggal pasti Kongres Partai akan diselenggarakan.

    Puan mengaku pihaknya pernah menyampaikan Kongres akan diselenggarakan pada April 2025 mendatang.

    “Waktu itu kami pernah menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan April namun sekarang kan masih dalam masa puasa,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/3/2025).

    Sebab itu, ujar putri Ketum Megawati Soekarnoputri ini, pihaknya berpendapat untuk menyelesaikan ibadah puasa hingga menuju lebaran terlebih dahulu.

    “Kemudian setelah itu baru kami DPP partai tentu saja dengan Ketua Umum akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan Kongres yang akan datang,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah pernah mengatakan perhelatan Kongres VI PDIP akan diselenggarakan pada April 2025. Helatan itu juga disebut akan mengundang Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan setelah nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  

    “Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

  • Prabowo Lepas Sekjen Partai Komunitas Vietnam Tô Lâm di Bandara Halim

    Prabowo Lepas Sekjen Partai Komunitas Vietnam Tô Lâm di Bandara Halim

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung mengantarkan keberangkatan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) Tô Lâm beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly ke Singapura pada Selasa (11/3/2025).

    Momen ini menandai berakhirnya kunjungan kenegaraan Sekjen PKV Tô Lâm di Indonesia yang dipenuhi dengan agenda pertemuan strategis dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam.

    Menurut pantauan, sebelum berangkat Sekjen Tô Lâm beserta delegasi telah melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di Gedung Nusantara Senayan.

    Dengan senyum hangat dan jabat tangan erat, Presiden Prabowo menyambut Sekjen Tô Lâm saat turun dari mobil di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. 

    Di ruang tunggu naratetama, kedua pemimpin tampak berbincang sejenak dengan suasana yang penuh keakraban. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Sekjen Tô Lâm berjalan keluar dari ruang tunggu naratetama menuju pesawat dengan melewati pasukan jajar kehormatan.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian memberikan salam perpisahan penuh hormat kepada Sekjen Tô Lâm beserta istri sesaat sebelum menaiki tangga.

    Pesawat yang membawa Sekjen Tô Lâm beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly meninggalkan Tanah Air sekitar pukul 11.55 WIB.

    Turut melepas keberangkatan Sekjen Tô Lâm yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Republik Sosialis Viet Nam untuk Republik Indonesia Ta Van Thong, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Viet Nam Denny Abdi, dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Kunjungan Sekjen PKV ke Indonesia yang bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama strategis kedua negara. 

  • Ada THR Lebaran dan Bonus Hari Raya, Ini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia – Page 3

    Ada THR Lebaran dan Bonus Hari Raya, Ini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ekonom Doddy Ariefianto menilai sejumlah stimulus ekonomi yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto, ditambah kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) untuk ojek dan kurir online dapat daya beli masyarakat jelang Lebaran.

    Doddy berpendapat stimulus ekonomi oleh pemerintah ini patut diapresiasi. Tujuh kebijakan stimulus ekonomi di bulan Ramadan menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2025 yaitu optimalisasi penyaluran bantuan sosial, diskon harga tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, stabilisasi harga pangan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta.

    “Kebijakan ini perlu diapresiasi karena akan mem-boost konsumsi masyarakat,” ujar Doddy, Selasa (11/3/2025).

    Ia menilai kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang besar di masyarakat. Pasalnya, pada libur lebaran masyarakat akan mudik ke berbagai daerah sehingga daya beli tersebut tersebar ke daerah-daerah.

    “Kebijakan ini memiliki manfaat multiplier yang besar mengingat masyarakat akan menggunakan daya beli tersebut di daerah-daerah (mudik). Memberikan dampak pemerataan,” ungkapnya.

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Di samping itu, Doddy memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I dapat mencapai 5,2%.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia Semester 1 2025 diperkirakan 5,2%, sedangkan full year 2025 5,5%,” jelas Doddy.

    Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang sebesar 5%.

    “Tahun lalu (2024) pertumbuhan ekonomi 5,0%. Jadi ya ada sedikit kenaikan,” tutur Doddy.

  • Ikut Arahan Presiden Prabowo, Menteri Bahlil Segera Terbitkan Izin Tambang Muhammadiyah

    Ikut Arahan Presiden Prabowo, Menteri Bahlil Segera Terbitkan Izin Tambang Muhammadiyah

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit pada Maret ini. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.

    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil. 

    Penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Bahlil pun memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu telah sesuai aturan karena mengacu pada Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.
     

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketum Partai Golkar ini menyebutkan pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar. 

    “Saya katakan, masak kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.

    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di undang-undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” katanya.

    Pengumuman ini menandai langkah penting pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. 

    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit pada Maret ini. 
     
    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pada Senin, 10 Maret 2025.
     
    “Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara,” kata Menteri Bahlil. 

    Penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Bahlil pun memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu telah sesuai aturan karena mengacu pada Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.
     

    Selain itu, Menteri Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketum Partai Golkar ini menyebutkan pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar. 
     
    “Saya katakan, masak kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi,” ucapnya.
     
    Menteri Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
     
    “Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di undang-undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan,” katanya.
     
    Pengumuman ini menandai langkah penting pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
     
    Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. 
     
    Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pertamina Kerja Sama dengan Pindad Genjot Produksi Migas

    Pertamina Kerja Sama dengan Pindad Genjot Produksi Migas

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) dan PT Pindad melakukan kerja sama untuk mendukung meningkatkan produksi migas nasional. Melalui kerja sama ini, Pertamina dan Pindad tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi dan inovasi, tetapi juga membangun ekosistem industri.

    Adapun bentuk kerja sama yakni dalam hal pembangunan dan pengembangan Rig Merah Putih guna mendukung eksplorasi dan produksi yang lebih efisien. Selain itu, pengembangan dan penyediaan peralatan pendukung produksi migas berbasis teknologi dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi operasional, serta peningkatan kapabilitas dalam pemenuhan standar sertifikasi dan regulasi sektor migas.

    Selain itu, kedua BUMN ini dapat berkolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk sektor hulu dan hilir migas, serta energi baru dan terbarukan.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berharap agar Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbanyak industri-industri berbasis teknologi maju.

    “Salah satu program kami adalah mengajak industri untuk terlibat di dalam riset dan inovasi. Karena saya yakin riset dan inovasi yang menjadi pondasi untuk tumbuhnya industri yang lebih maju,” jelas Brian dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, penandatanganan MoU ini menjadi momen penting, sekaligus komitmen nyata antar BUMN untuk mencapai program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam swasembada energi serta peningkatan sumber daya manusia serta memperkuat industri nasional.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Pertamina dan Pindad memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kemandirian serta ketahanan energi nasional melalui inovasi dan penguatan kapasitas industri dalam negeri,” ujar Simon.

    Simon mengungkapkan, ketersediaan energi yang handal, berdaya saing dan berkelanjutan, menjadi salah satu elemen kunci yang penting, untuk mencapai tujuan kemandirian energi. Sinergi antara Pertamina dan Pindad ini menjadi esensial dalam meningkatkan efisiensi dan produksi migas nasional, serta mempercepat pengembangan teknologi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada produk dan peralatan impor.

    Simon menambahkan, kolaborasi ini akan berdampak nyata bagi industri energi Indonesia. Peningkatan produksi energi dalam negeri dan inovasi teknologi lokal akan menarik investasi, mendorong ekspansi manufaktur, dan meningkatkan daya saing global. “Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan visi Indonesia Emas 2045,” harapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pindad, Sigit Puji Santosa menyampaikan rasa bangganya atas sinergi inovasi dan kolaborasi ini.

    “Tentunya ini adalah kebanggaan bagi para pihak terkait, dalam hal ini seluruh BUMN strategis, salah satunya adalah Pertamina. Semua pihak berkolaborasi bersama dalam rangka mendukung program pemerintah. Semoga upaya ini bisa meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Selain itu, saya harapkan upaya ini bisa menggerakan efek ekonomi dan efek berganda (multiplier effect) yang cukup tinggi,” pungkasnya.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sinergi ini mencerminkan BUMN melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian nasional, sesuai dengan target Pemerintah.

    “Kami berharap melalui sinergi Pertamina – Pindad di bidang manufaktur energi ini, akan memperkuat produksi energi, menumbuhkan investasi, industri, dan ketahanan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” jelasnya.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    Sinergi ini ditandai melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) “Sinergi Inovasi dan Kolaborasi Strategis untuk Ketahanan Energi, Pertumbuhan Nasional dan Kemandirian Teknologi”.

    Penandatanganan dilakukan di Gedung Graha Pindad, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin (10/3). Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Direktur Utama Pindad Sigit Puji Santosa.

    (prf/ega)

  • Nasib Kelanjutan Pembentukan Organisasi Pelaksana Nuklir RI di Tangan Bahlil

    Nasib Kelanjutan Pembentukan Organisasi Pelaksana Nuklir RI di Tangan Bahlil

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bicara nasib pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir. Rencana pembentukan NEPIO ini telah digaungkan sejak September 2024.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, rancangan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan NEPIO sudah berada di meja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Keppresnya sudah di Pak Menteri, di meja Pak Menteri, nanti izin prakarsa naik ke Pak Menteri ke Pak Presiden,” kata Eniya kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Eniya juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan struktur organisasi NEPIO. Ke depan, organisasi ini menjadi seperti satuan tugas (satgas) di bahwa pengawasan Bahlil.

    “Kita sudah siapkan strukturnya, lebih simpel, mandat ke Pak Menteri ESDM, terus anggotanya dari seluruh kementerian yang terkait, dan nanti, itu semacam mirip-mirip satgas gitu lah. Jadi nanti Pak Menteri bisa lebih intens di situ,” tutupnya.

    Sebelumnya, Eniya mengatakan NEPIO dibentuk untuk mengawasi pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Berdasarkan data Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang kini melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat 28 lokasi potensial pembangunan PLTN. Meski begitu, ia menyampaikan lokasi tersebut masih bisa diperbaharui kembali.

    “Jadi saat ini ditindaklanjuti oleh BRIN dan lokasi-lokasi tersebut itu ada di Semenanjung Muria, Banten, Pulau Bangka, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Batam, Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya,” kata Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Dalam catatan detikcom pada September 2024 lalu, rencana pembentukan NEPIO muncul usai Kebijakan Energi Nasional (KEN) disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat itu Eniya ditunjuk sebagai ketua tim persiapan pembentukan NEPIO.

    Ia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya lima tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia akan diketuai presiden.

    “Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,” tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

    (ara/ara)

  • Presiden Prabowo lepas kepulangan Sekjen PKV dari Lanud Halim

    Presiden Prabowo lepas kepulangan Sekjen PKV dari Lanud Halim

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto melepas kepulangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma pada Selasa (11/3). To Lam meninggalkan Indonesia usai melakukan kunjungan selama dua hari. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Presiden antar Sekjen PKV bertolak dari Indonesia, bentuk keramahan

    Presiden antar Sekjen PKV bertolak dari Indonesia, bentuk keramahan

    Presiden Prabowo ingin memberikan kesan yang mendalam tentang Indonesia yang penuh keramahtamahan kepada Sekjen PKV To Lam.

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebutkan langkah Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengantarkan Sekretaris Jendral Partai Komunis Vietnam To Lam untuk bertolak dari Indonesia menuju tujuan selanjutnya menjadi cermin dari keramahan Indonesia.

    Dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar tamu negara yang berkunjung ke Indonesia bisa mendapatkan kesan mendalam. Oleh karena itu, seluruh rangkaian penyambutan hingga mengantar kepulangan disiapkan sebaik mungkin.

    “Presiden Prabowo ingin memberikan kesan yang mendalam tentang Indonesia yang penuh keramahtamahan kepada Sekjen PKV To Lam beserta Ibu Ngo Phu’o’ng Ly dan Rakyat Viet Nam pada kunjungan perdana ini,” kata Yusuf.

    Kunjungan Sekjen PKV To Lam ke Indonesia juga menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam.

    Maka dari itu, rangkaian penyambutan tamu negara kali ini secara meriah dengan adanya poster, baliho, dan video yang dipasang di sepanjang jalan protokoler di Jakarta.

    Kemeriahan terus berlanjut dengan disiapkannya penyambutan oleh pelajar sekolah serta upacara kenegaraan yang berkesan pada saat Sekjen PKV To Lam menyambangi Istana Merdeka Jakarta.

    Demikian pula, agar kunjungan Sekjen PKV To Lam makin berkesan, Presiden Prabowo juga mengantarkan secara langsung tamu negara untuk bertolak ke destinasi selanjutnya.

    Yusuf berharap momen ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Vietnam yang makin kokoh.

    Kunjungan Sekjen PKV To Lam ke Indonesia berlangsung mulai dari 9 hingga 11 Maret 2025.

    Selain menjadi kunjungan untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam, kunjungan ini juga berkesan karena menjadi lawatan perdana Sekjen PKV To Lam ke Indonesia setelah terpilih memegang jabatannya pada bulan Agustus 2024.

    Menutup rangkaian kunjungan Sekjen PKV To Lam di Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto melepas secara langsung kepulangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.

    Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu tiba lebih dahulu di ruang holding Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Sekjen To Lam tiba pukul 11.15 WIB.

    Prabowo lantas mengantar To Lam dan istrinya Ngo Phu’o’ng Ly hendak menaiki pesawat Vietnam Airlines.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua
    DPR RI

    Puan Maharani
    menggelar pertemuan terbatas dengan Sekretaris Jenderal
    Partai Komunis Vietnam
    (PKV)
    To Lam
    di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Dalam pertemuan empat mata tersebut, Puan dan To Lam bersepakat untuk mempererat kerja sama antara Indonesia dan Vietnam, baik dari sisi pemerintahan maupun parlemen.
    “Kami bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan di kedua negara, dan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan National Assembly atau DPR yang ada di Vietnam,” ujar Puan saat ditemui usai pertemuan terbatas di Gedung Nusantara, Selasa (11/3/2024).
    Politikus PDI-P ini menyampaikan bahwa ia dan To Lam banyak memperbincangkan hubungan Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin lama.
    To Lam bahkan menyinggung bahwa hubungan baik kedua negara sudah terjalin sejak era Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, yang merupakan bapak pendiri masing-masing negara.
    “Beliau menyampaikan bahwa hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik, yaitu hubungan baik antara dua founding father, yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh,” kata Puan.
    Dalam pertemuan tersebut, Puan dan To Lam juga membahas kerja sama antara parlemen Indonesia dan Vietnam.
    Puan menegaskan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam serta National Assembly atau parlemen Vietnam untuk memperkuat hubungan di berbagai sektor.
    “Untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, people-to-people contact, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” jelas Puan.
    Selain itu, Puan juga membuka peluang kerja sama antara partai politik di Indonesia dan Vietnam.
    Dia menyatakan bahwa delapan partai di DPR RI siap menjalin hubungan dengan partai-partai di negara komunis tersebut.
    “Karenanya, saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam,” kata Puan.
    Diberitakan sebelumnya, DPR RI menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal PKV To Lam di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Sehari sebelumnya, PKV beserta rombongannya juga bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri Padat Karya Jadi Salah Satu Penentu Target Ekonomi RI 8%

    Industri Padat Karya Jadi Salah Satu Penentu Target Ekonomi RI 8%

    Jakarta –

    Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan kontribusi dari berbagai industri dalam negeri. Salah satu sektor industri padat karya, yang di antaranya mencakup industri manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, konstruksi, pengolahan makanan dan minuman, serta tembakau.

    Anggota DPR RI Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, menegaskan industri padat karya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri ini menyerap 13,8% dari total tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi besar ini didorong oleh industri pengolahan, yang menyumbang 18,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    “Pastinya, industri padat karya dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan tersebut,” kata Puteri di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Meski demikian, Puteri mengingatkan adanya tren penurunan serapan tenaga kerja di sektor padat karya, salah satunya industri tekstil. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus PT Sri Rejeki Isman (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yang resmi tutup pada 1 Maret 2025 dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 10.000 karyawan. Menurut Puteri, kondisi ini perlu mendapat perhatian guna mencegah terjadinya kondisi serupa di sektor-sektor padat karya lainnya.

    “Hal ini perlu diantisipasi terhadap dampaknya pada pertumbuhan sektor industri dan geliat konsumsi masyarakat,” tegasnya.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, Puteri mendukung optimalisasi paket kebijakan guna menjamin keberlangsungan industri padat karya, terutama untuk sektor-sektor industri yang termasuk dalam paket kebijakan tersebut. Beberapa kebijakan yang ia sebutkan antara lain insentif PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) bagi sejumlah golongan pekerja industri padat karya, pembiayaan revitalisasi mesin dengan subsidi bunga, serta bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja selama enam bulan.

    “Stimulus ini berperan penting dalam menjaga daya beli dari pekerja dan produktivitas industri padat karya,” ungkapnya.

    (rrd/rir)