Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Menteri HAM bantah pernyataan Satryo Brodjonegoro soal Presiden alergi demo

    Menteri HAM bantah pernyataan Satryo Brodjonegoro soal Presiden alergi demo

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

    “Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya,” kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

    Ia lantas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

    “Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?” kata Pigai.

    Selain itu, sebagai orang yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

    “Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi,” jelasnya.

    Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus yang dilakukan oleh salah satu media nasional yang ditayangkan pada Jumat (7/3), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demo.

    Satryo menyampaikan pernyataan tersebut merujuk demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri HAM bantah pernyataan Satryo Brodjonegoro soal Presiden alergi demo

    Menteri HAM: Indeks demokrasi turun bukan pada masa Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa Presiden Prabowo Subianto.

    “(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

    Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

    Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

    Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

    Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

    “Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi,” jelasnya.

    Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

    “Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah,” katanya.

    Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

    “Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun,” jelasnya.

    Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengumuman Pencairan THR ASN, Prabowo Tegaskan Tukin Diberi 100%

    Pengumuman Pencairan THR ASN, Prabowo Tegaskan Tukin Diberi 100%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan menegaskan tunjangan kinerja (tukin) diberikan 100% menjelang Lebaran 2025.

     “Tunjangan kinerja itu 100%. Sudah diingatkan oleh Menteri Keuangan. Ya, 100%,” kata Prabowo, Senin (10/3/2025).

    Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan tukin 100% tetap berjalan sesuai dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI itu mengatakan pencairan THR bagi ASN, anggota TNI/Polri, hakim, dan pensiunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025.

    Prabowo mengatakan THR akan diterima oleh seluruh ASN baik yang berstatus PNS maupun PPPK, anggota TNI/Polri, hakim, dan pensiunan dengan jumlah akan ada 9,4 juta orang yang akan menerima THR dari pemerintah.

    THR yang diberikan kepada ASN pusat, anggota TNI/polri, dan hakim adalah sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja yang mencapai 100%.

    THR yang diberikan kepada ASN daerah adalah sama dengan THR bagi ASN pusat, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pemda masing-masing. Adapun THR yang diberikan kepada pensiunan adalah sebesar pensiun bulanan.

    Lebih lanjut, pemerintah juga akan mencairkan gaji ke-13 kepada ASN, anggota TNI/Polri, hakim, dan pensiunan akan dicairkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yakni pada Juni 2025.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada menteri keuangan dan menteri PANRB yang telah bekerja keras mempersiapkan hal-hal ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua aparatur negara, hakim, dan prajurit TNI/Polri di manapun sedang bertugas,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Umumkan Jadwal Pencairan THR ASN, Catat Tanggalnya

    Prabowo Umumkan Jadwal Pencairan THR ASN, Catat Tanggalnya

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengumumukan jadwal pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN). Prabowo menyampaikan, THR ASN akan dicairkan pada dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. 

    Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13, bagi aparatur negara. 

    “THR akan dibayar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri mulai dicairkan hari Senin, 17 Maret 2025,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025.

    Sementara itu, untuk gaji ke-13, Prabowo menyebut akan dicairkan pada Juni mendatang. Bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. 

    “Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur lebaran,” terangnya.

    THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh ASN di pusat dan di daerah. Termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan. 
     

     

    Cara menghitung nominal THR ASN 2025

    Perhitungan THR cukup sederhana, yaitu dengan menjumlahkan seluruh komponen penghasilan di bulan Maret. Adapun komponen perhitungannya berdasarkan PP No. 14 Tahun 2024 antara lain:
     
    – Gaji Pokok
    – Tunjangan Keluarga
    – Tunjangan Pangan
    – Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum
    – Tunjangan Kinerja (jika ada)
     
    Rumus Perhitungan THR:

    THR = Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga + Tunjangan Pangan + Tunjangan Jabatan/Umum + Tunjangan Kinerja (jika ada)
     
    Contoh perhitungan:

    Misalnya seorang PNS memiliki rincian penghasilan sebagai berikut:
     
    Gaji pokok: Rp5.000.000
    Tunjangan keluarga: Rp500.000
    Tunjangan pangan: Rp300.000
    Tunjangan jabatan: Rp1.000.000
    Tunjangan kinerja: Rp1.200.000
     
    Maka, THR yang diterima:
    THR = 5.000.000 + 500.000 + 300.000 + 1.000.000 + 1.200.000 = Rp8.000.000
     
    Begitu juga untuk Gaji ke-13, perhitungannya sama dengan THR tetapi berdasarkan penghasilan bulan Mei.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengumumukan jadwal pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN). Prabowo menyampaikan, THR ASN akan dicairkan pada dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. 
     
    Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13, bagi aparatur negara. 
     
    “THR akan dibayar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri mulai dicairkan hari Senin, 17 Maret 2025,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025.

    Sementara itu, untuk gaji ke-13, Prabowo menyebut akan dicairkan pada Juni mendatang. Bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. 
     
    “Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur lebaran,” terangnya.
     
    THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh ASN di pusat dan di daerah. Termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan. 
     

     

    Cara menghitung nominal THR ASN 2025

    Perhitungan THR cukup sederhana, yaitu dengan menjumlahkan seluruh komponen penghasilan di bulan Maret. Adapun komponen perhitungannya berdasarkan PP No. 14 Tahun 2024 antara lain:
     
    – Gaji Pokok
    – Tunjangan Keluarga
    – Tunjangan Pangan
    – Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum
    – Tunjangan Kinerja (jika ada)
     
    Rumus Perhitungan THR:
     
    THR = Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga + Tunjangan Pangan + Tunjangan Jabatan/Umum + Tunjangan Kinerja (jika ada)
     
    Contoh perhitungan:
     
    Misalnya seorang PNS memiliki rincian penghasilan sebagai berikut:
     
    Gaji pokok: Rp5.000.000
    Tunjangan keluarga: Rp500.000
    Tunjangan pangan: Rp300.000
    Tunjangan jabatan: Rp1.000.000
    Tunjangan kinerja: Rp1.200.000
     
    Maka, THR yang diterima:
    THR = 5.000.000 + 500.000 + 300.000 + 1.000.000 + 1.200.000 = Rp8.000.000
     
    Begitu juga untuk Gaji ke-13, perhitungannya sama dengan THR tetapi berdasarkan penghasilan bulan Mei.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Kementrans ajak Pemkot Batam kolaborasi bangun area transmigrasi lokal

    Kementrans ajak Pemkot Batam kolaborasi bangun area transmigrasi lokal

    Setelah mendapat izin, kewenangan, dan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto tentang Kawasan Transmigrasi Barelang ini, kami harus secepatnya menunjukkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk berkolaborasi membangun Kawasan Transmigrasi Lokal Batam-Rempang-Galang (Barelang) untuk mendukung pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

    “Setelah mendapat izin, kewenangan, dan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto tentang Kawasan Transmigrasi Barelang ini, kami harus secepatnya menunjukkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Selasa.

    Ia menyatakan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi lokal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan solusi penyelesaian konflik lahan atas hak tanah adat masyarakat setempat karena pengembangan PSN Rempang.

    Iftitah mengatakan bahwa program transmigrasi lokal dapat menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan upaya relokasi yang ditolak oleh sebagian masyarakat setempat.

    Ia menuturkan bahwa upaya relokasi hanya memindahkan lokasi pemukiman warga, sementara program transmigrasi juga mementingkan aspek kesejahteraan, pendidikan, layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja sehingga perpindahan penduduk dapat menimbulkan dampak positif secara sosial dan ekonomi.

    “Ini merupakan paradigma baru transmigrasi. Nanti persoalan konflik berkepanjangan yang menentang PSN Rempang Eco City ini akan kami ambil alih solusinya, demi kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.

    Iftitah menyampaikan bahwa nilai investasi tahap pertama PSN Rempang tercatat sebesar Rp198 triliun. Dalam jangka panjang, terdapat potensi nilai investasi sekitar Rp381 triliun, penyerapan tenaga kerja 186 ribu orang, serta pengurangan emisi karbon 3,4 juta ton per tahun.

    Ia berharap bahwa pengembangan PSN tersebut dapat mendorong perekonomian Batam agar mampu melampaui Singapura, sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan kota tersebut, saat Indonesia menginjak usia emas pada 2045.

    “Batam bisa maju, bahkan melampaui Singapura,” ucap Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Pemerintah Kota Batam pun mengapresiasi pendekatan dan berbagai upaya yang tengah disiapkan Kementrans untuk mendukung pengembangan PSN Rempang Eco City.

    Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap Kementrans dapat membantu membangun 600 unit rumah, sebagai tambahan atas 350 unit rumah yang sudah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum untuk warga setempat yang terdampak pengembangan PSN tersebut.

    “Harapan besar kami pada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung pembangunan rumah bagi warga lokal Rempang yang belum terpenuhi serta pembangunan dermaga,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • THR untuk ASN-TNI-Polri cair mulai 17 Maret, gaji ke-13 pada Juni 2025

    THR untuk ASN-TNI-Polri cair mulai 17 Maret, gaji ke-13 pada Juni 2025

    Jakarta (ANTARA) – Tunjangan hari raya (THR) tahun 2025 untuk aparatur negara, termasuk ASN, PPPK, hakim, TNI, dan Polri, serta pensiunan dibayarkan mulai 17 Maret mendatang, sementara pembayaran gaji ke-13 pada Juni 2025.

    “THR akan dibayar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin, 17 Maret 2025,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara yang berjumlah sekitar 9,4 juta orang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Kebijakan pemberian THR untuk aparatur negara tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan para hakim.

    Sementara bagi ASN daerah, THR dan gaji ke-13 diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

    Sedangkan gaji ke-13 untuk aparatur negara akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

    “Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu bulan Juni tahun 2025,” kata Prabowo

    Presiden berharap sejumlah kebijakan dan stimulus yang diberikan pemerintah selama bulan Ramadhan, mulai dari penurunan harga tiket pesawat, diskon tarif tol, hingga bonus hari raya untuk pengemudi ojek daring dan kurir daring dapat membantu masyarakat mengelola kebutuhan selama mudik, terutama libur Lebaran.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadhan dan libur Idul Fitri 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kisah Pilu Pengangkatan CASN Ditunda: Resign Kerja, Tinggalkan Ibu di Kampung, Kini Jualan Makanan – Halaman all

    Kisah Pilu Pengangkatan CASN Ditunda: Resign Kerja, Tinggalkan Ibu di Kampung, Kini Jualan Makanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang wanita bernama IF, asal Kediri, Jawa Timur, merasakan kekecewaan mendalam setelah impian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ia perjuangkan bertahun-tahun terhalang usai pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pengangkatan CASN 2024.

     

    IF, yang sebelumnya gagal pada tes CASN 2021, akhirnya berhasil lolos pada seleksi tahun ini dan mendapatkan kesempatan bergabung dengan Komisi Yudisial (KY).

     

    Saking besar keinginannya untuk mengabdi pada negara, IF bahkan rela meninggalkan pekerjaan tetapnya di kantor advokat dan memutuskan untuk resign demi mempersiapkan diri pindah ke Jakarta.

     

    “Selain mempersiapkan kepindahan saya ke Jakarta, saya juga harus mengurus ibu saya yang akan menjalani ibadah haji. Persiapannya cukup banyak, dan saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik,” kata IF kepada Tribunnnews.com, Selasa (11/3/2025).

     

    Namun, kebahagiaan IF tidak berlangsung lama.

     

     

    Pada Maret 2024, pemerintah mengumumkan penundaan pengangkatan CASN, yang membuat IF harus menunggu hingga Oktober 2025 untuk bisa mulai bekerja sebagai ASN. 

     

    Situasi ini membuatnya harus menganggur dan mencari pekerjaan sementara demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

     

    “Ya, sekarang saya lagi cari-cari pekerjaan, meskipun mungkin pekerjaan yang kecil-kecil dulu, yang penting bisa tetap berjalan. Saya siap menerima pekerjaan apa saja, seperti ulasan produk atau tugas-tugas kecil lainnya,” ujar IF.

     

     

    Selain itu, IF juga berencana memanfaatkan waktu untuk berjualan makanan dan minuman selama Ramadhan serta mencoba hasil dari beberapa investasi yang ia miliki, seperti deposito dan saham.

     

    “Berjualan beberapa makanan minuman selama Ramadhan, memanfaatkan hasil imbal beberapa instrumen investasi (deposito, saham dan sejenisnya) sembari mencari kerja tetap lagi,” sambungnya.

     

    Meskipun demikian, dia tetap berharap pengangkatan ASN bisa segera dilakukan sesuai jadwal.

     

    “Saya harap pemerintah bisa mempertimbangkan penundaan ini, karena banyak CASN yang sudah mengorbankan pekerjaan mereka dan mempersiapkan segala hal untuk pengangkatan ini. Tidak mudah mencari pekerjaan saat ini,” kata IF, yang juga mengkhawatirkan dampak penundaan terhadap keuangan banyak keluarga calon ASN.

     

    RINI WIDYANTINI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memimpin rapat internal lingkup Kementerian PANRB, di Jakarta, Senin (28/10/2024). Terkini, Rini menyampaikan dirinya telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai keputusan penundaan pengangkatan CASN (CPNS dan CPPPK) 2024.  (Dok. Kemenpan RB)

     

    Pemerintah sebelumnya mengumumkan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, dengan jadwal pengangkatan CPNS yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 1 Oktober 2025.

     

    Sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.

     

     

    Meskipun demikian, banyak pihak yang berharap agar proses pengangkatan ini bisa dipercepat demi membantu mereka yang telah menunggu lama.

  • Anggito terima kunjungan wakil IMF untuk Indonesia dan Filipina

    Anggito terima kunjungan wakil IMF untuk Indonesia dan Filipina

    Kami menyambut baik kunjungan dari Dennis Botman yang mewakili IMF. Kami sangat terbuka untuk kerja sama yang lebih erat dan bantuan teknis dari para ahli di IMF,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menerima kunjungan dari perwakilan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk Indonesia dan Filipina Dennis Botman.

    Melalui pertemuan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, Wamenkeu memperkuat hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan IMF dalam mendukung stabilitas ekonomi dan fiskal di Indonesia.

    “Kami menyambut baik kunjungan dari Dennis Botman yang mewakili IMF. Kami sangat terbuka untuk kerja sama yang lebih erat dan bantuan teknis dari para ahli di IMF,” ujar Anggito.

    Dalam pertemuan tersebut, Wamenkeu Anggito dan Dennis Botman membahas berbagai isu strategis seperti dinamika politik global, kebijakan fiskal terkini serta tantangan ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

    Dennis Botman menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara IMF dan Kementerian Keuangan selama ini.

    Ia menegaskan, IMF akan terus berkomitmen memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Keuangan khususnya dalam mendukung tercapainya program prioritas pemerintah.

    “IMF telah menyediakan bantuan teknis seperti kajian tentang strategi perpajakan jangka menengah, kebijakan perpajakan dan administrasi. Kami berkomitmen terus memberikan bantuan teknis di sektor-sektor yang krusial sesuai prioritas program pemerintah,” ujar Dennis.

    Pertemuan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan IMF dalam memperkuat kebijakan ekonomi dan fiskal, serta menciptakan ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

    Dengan komunikasi yang intensif dan kerja sama yang solid, IMF diharapkan terus menjadi mitra Indonesia dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Presiden Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) Jin Liquin untuk memperkuat kerja sama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) di sejumlah sektor prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Sektor prioritas itu di antaranya ketahanan pangan, keamanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pandawara nilai banjir karena sampah dan alih fungsi saluran air

    Pandawara nilai banjir karena sampah dan alih fungsi saluran air

    “Indikator utama banjir itu bukan hanya soal sampah, tetapi ada alih fungsi saluran air. Itu menjadi dua indikator utama, kenapa banjir selalu melanda kota-kota besar,”

    Jakarta (ANTARA) – Kelompok pemuda peduli lingkungan Pandawara Group menilai bencana banjir yang sering kali dialami warga di daerah Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang bukan hanya karena masalah tumpukan sampah, melainkan juga karena banyaknya alih fungsi saluran-saluran air.

    Pandawara menyebut persoalan banjir dan kaitannya dengan tumpukan sampah di saluran air juga menjadi salah satu topik yang dibahas oleh mereka bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    “Indikator utama banjir itu bukan hanya soal sampah, tetapi ada alih fungsi saluran air. Itu menjadi dua indikator utama, kenapa banjir selalu melanda kota-kota besar,” kata Gilang Rahma, salah satu anggota Pandawara Group, saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Gilang melanjutkan dua persoalan itu, yang diyakini penyebab banjir, harus diatasi dengan serius dan berkelanjutan.

    “Jadi, memang untuk menyelesaikan masalah ini butuh keseriusan dan sustainability. Jadi, tidak bisa kita menyelesaikan hanya karena banjir. Tidak banjir pun, kita harus cegah itu sebetulnya,” kata Gilang.

    Terkait masalah sampah, Gilang berpendapat ada juga faktor masyarakat yang kurang disiplin dalam membuang sampah dan memilah-milah sampah.

    “Sumber utama dari permasalahan banjir adalah sampah menumpuk itu. Kenapa sampah bisa menumpuk? Ya karena itu tadi, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak disiplin. Mereka tidak bisa membedakan tong sampah, sungai, pantai, dan laut,” kata Gilang.

    Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat pun menjadi salah satu aksi yang dilakukan oleh Pandawara.

    “Sejujurnya, kalau misalnya sampahnya sudah terpilih dari rumah, itu benar-benar tidak akan jadi permasalahan. Sampah tuntas. Dan, minimal, kalau misalnya belum bisa mengurangi konsumsi plastik, bijak dalam setelah pengonsumsian itu, karena kalau untuk mengurangi konsumsi sampah plastik dalam waktu dekat, kami rasa itu mustahil. Kita realistis saja,” sambung dia.

    Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menerima kedatangan Pandawara Group yang terdiri atas lima pemuda asal Bandung (Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan Kamil, Rafla Pasya, dan Rifki Sa’dulah), dan mereka berdiskusi mengenai penanganan sampah.

    Pandawara Group, yang kemudian populer karena video-video aksinya, sejauh ini telah membersihkan lebih dari 80 titik daerah aliran sungai dan pesisir pantai di Pulau Jawa dan Lampung.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri beri tali kasih dalam Safari Ramadhan di Polda Jawa Barat

    Kapolri beri tali kasih dalam Safari Ramadhan di Polda Jawa Barat

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo SiSigitgit Prabowo memberikan tali kasih berupa paket sembako dalam acara Safari Ramadhan di Gedung Polda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, terdapat 4.900 paket sembako yang akan didistribusikan kepada para pekerja buruh dan korban bencana alam dengan bantuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

    Dalam kesempatan tersebut dibagikan juga 191 paket bingkisan untuk para ulama dan anak yatim.

    Jenderal Pol. Sigit berharap agar momen pemberian tali kasih ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial, khususnya di bulan Ramadhan.

    Selain itu, kegiatan ini bertujuan juga untuk mempererat hubungan antara TNI, Polri, dan masyarakat guna menciptakan kondisi keamanan serta ketertiban yang lebih baik di wilayah Jawa Barat.

    “Bakti sosial ini juga menjadi ajang untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan di antara anggota TNI, Polri, dan masyarakat,” ujarnya.

    Acara bakti sosial kemudian dilanjutkan dengan pelepasan rombongan Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang akan mendistribusikan ribuan paket sembako ke berbagai titik di Jawa Barat.

    Selain pemberian tali kasih, acara tersebut juga diisi dengan tausiah dari KH Khairul Anam dan diakhiri dengan momen buka puasa bersama.

    Adapun Kapolri Jenderal Pol. Sigit hadir bersama beberapa pejabat utama Mabes Polri, salah satunya Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada. Acara juga dihadiri oleh berbagai tokoh, seperti Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Forkopimda Jabar, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025