Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • THR 2025 Cair Kapan? Simak Jadwal Pencairan ASN, Swasta, dan Pensiunan! – Page 3

    THR 2025 Cair Kapan? Simak Jadwal Pencairan ASN, Swasta, dan Pensiunan! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar baik bagi para pekerja di Indonesia! Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. THR ini akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pensiunan, karyawan swasta, BUMN, dan BUMD.

    Pencairannya sendiri akan dilakukan beberapa waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April 2025.

    Untuk ASN, TNI dan Polri termasuk juga pensiunan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah tengah melakuan finalisasi aturannya. “Itu (THR ASN) sedang diatur,” kata Prabowo kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Namun ia memastikan bwha aturan pencairan THR akan diumumkan dua minggu sebelum Lebaran, tepatnya pada Senin, 17 Maret 2025. 

    Sedangkan untuk pegawai swasta, pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), Prabowo telah mengumumkan THR wajib cair paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. 

    “Saya minta pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujug hari sebelum Hari Raya Idul Fitri,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia mengatakan besaran dan mekanisme pemberian THR untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD akan disampaikan secara rinci oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    “Besaran dan mekanisme disampaikan Menaker melalui surat edaran,” ujarnya.

     

  • Hasil Pertemuan Airlangga & Luhut: Family Office Terbentuk Tahun Ini

    Hasil Pertemuan Airlangga & Luhut: Family Office Terbentuk Tahun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyelesaikan pertemuan yang terselenggara sekitar satu setengah jam di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Seusai pertemuan Luhut langsung turun berdampingan dengan Airlangga. Ia mengatakan, ini pertama kalinya mengadakan pertemuan secara khusus dengan Airlangga.

    “Pertama kali kami bertemu dengan Menko Perekonomian, dengan DEN untuk kita melakukan koordinasi-koordinasi untuk memberikan masukan-masukan pada Presiden sehingga perekonomian kita ini makin bagus ke depan,” ujar Luhut.

    “Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan,” tegasnya.

    Luhut mengatakan, dalam pertemuan itu pembahasan pertama seputar upaya pemerintah untuk memperbaiki program bergizi gratis (MBG) supaya penyerapannya di tengah-tengah masyarakat makin baik.

    “Karena kemarin kan sudah bertemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk setiap kuartal diaudit sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang, karena butuh waktu untuk perbaikan, tapi program ini sangat baik,” ungkapnya.

    Pembahasan kedua terkait dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki perizinan berusaha dan memangkas berbagai persoalan birokrasi. Ia mengatakan, ini penting karena gejolak perekonomian global makin menantang.

    “Dengan keadaan global yang begini, kita peraturan-peraturan yang kita anggap menghambat masuknya investasi ke Indonesia itu kita akan usulkan kepada Presiden untuk di-take out,” tutur Luhut.

    Ia mengatakan, dalam pertemuan ini, terkait dengan kemudahan perizinan berusaha telah disepakati pembentukan tim. “Jadi nanti ada tim akan bekerja mulai besok selama seminggu, karena pada dasarnya kita sudah paham itu, sehingga dengan begitu ekonomi ini bisa lebih bagus,” ujarnya.

    Ketiga ialah terkait dengan upaya merealisasikan Family Office, terlebih investor asal AS yang telah menjadi Dewan Pengawas Danantara Ray Dalio juga berkomitmen untuk membawa investasi ke RI setelah mengadakan pertemuan dengan Prabowo dan para taipan RI beberapa waktu lalu.

    “Karena dia sangat terkesan pada Presiden Prabowo, dan terkesan dengan pertemuan itu, dan terkesan juga dengan data-data ekonomi Indonesia. Yang lima disampaikan soal debt kita, termasuk debt yang paling kecil, dan kemudian juga koordinasi kita dianggap cukup bagus, tapi dia mengingatkan konsistensi dari pemerintah terhadap aturan-aturan yang ada,” ungkap Luhut.

    Luhut mengatakan pembentukan Family Office ini menjadi bagian dari pilot project yang digarap bersama Ray Dalio, termasuk penggarapan dua Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone di Bali, yaitu KEK Kura-Kura dan Sanur.

    “Kita akan mulai dengan itu, nanti kalau ada yang lain kita akan kejar, seperti Batang misalnya, Batang itu dalam two countries twin parks, itu kita akan laporkan Presiden, supaya itu bisa kita jalankan,” kata Luhut.

    Luhut memastikan, seluruh pembicaraan ini tujuannya untuk semakin memperkaya penciptaan lapangan kerja di Indonesia dan memperbaiki kondisi sumber daya manusia di dalam negeri.

    (arj/mij)

  • ASN apresiasi hadirnya PP 11/2025 jamin gaji ke-13

    ASN apresiasi hadirnya PP 11/2025 jamin gaji ke-13

    Alhamdulillah pemerintah Prabowo-Gibran tetap mempertahankan gaji ke-13 untuk para ASN, terlebih Presiden Prabowo sendiri yang akhirnya mengumumkan secara resmi terkait THR 2025

    Jakarta (ANTARA) – Aparatur sipil negara (ASN) mengapresiasi hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

    “Alhamdulillah pemerintah Prabowo-Gibran tetap mempertahankan gaji ke-13 untuk para ASN, terlebih Presiden Prabowo sendiri yang akhirnya mengumumkan secara resmi terkait THR 2025,” kata Doro, PNS di salah satu kementerian di Jakarta, Rabu.

    Doro mengatakan, kepastian terkait gaji ke-13 dan THR Idul Fitri tahun ini merupakan salah satu bentuk rezeki Ramadhan, dan diharapkan mampu mendorong perekonomian saat ini.

    “Rezeki THR ini juga akan bisa memutar roda perekonomian selama Ramadhan dan Idul Fitri bagi masyarakat luas juga,” kata dia.

    Hal senada juga diutarakan oleh Dewi, seorang PNS di Jakarta. Ia bersyukur karena gaji ke-13 tetap diberikan oleh pemerintah sebagai apresiasi atas pengabdian bagi ASN.

    “Tentunya sangat bersyukur dengan gaji ke-13 ini, kami merasa dihargai pengabdiannya,” ujar Dewi.

    Doro dan Dewi pun berharap pemerintah bisa terus membuat kebijakan yang mementingkan kesejahteraan rakyat, serta dibuat dengan pertimbangan yang matang serta hati-hati.

    “Masih banyak masyarakat luas yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah, minimal dengan berbagai kebijakan pro rakyat yang selalu digaungkan dalam Asta Cita,” kata Doro.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan.

    “THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3).

    Prabowo memerinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kerja.

    Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen

    ASN daerah akan diberikan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

    “Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan,” kata Prabowo.

    Adapun THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja

    Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja

    Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    memberikan tanggapan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (
    CASN
    ) yang menjadi perbincangan hangat.
    Gibran menyatakan, sudah ada solusi untuk masalah ini dan meminta para CASN untuk bersabar.
    “Sudah sudah sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” kata Gibran, saat berkunjung ke SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    Namun, Gibran tidak merinci lebih lanjut mengenai solusi tersebut.
    Ia menekankan bahwa kementerian terkait akan memberikan perkembangan informasi lebih lanjut.
    “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang meng-
    update
    ya,” tutur dia.
    Polemik pengangkatan CPNS menjadi ramai dibicarakan usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
    Rini Widyantini
    mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
    Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
    Masalah ini kemudian sampai ke Istana yang akhirnya mendapat perhatian Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Presiden Prabowo akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024.
    Hal itu dikonfirmasi Menpan-RB Rini Widyantini usai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Kedatangannya ke Istana Kepresidenan adalah untuk melaporkan mengenai pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang ditunda.
    “Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” kata Rini, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/3/2025).
    Meski demikian, Rini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai laporan yang disampaikan dan seperti apa isi instruksi yang akan dikeluarkan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 232 Rumah di Johar Baru Direnovasi, Warga Dapat Ongkos Buat Ngontrak – Page 3

    232 Rumah di Johar Baru Direnovasi, Warga Dapat Ongkos Buat Ngontrak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kesiapan renovasi rumah sebanyak 232 unit di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

    Ara mengatakan, program renovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Hasil pendataan dan verifikasi tim kecamatan bersama kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 232 rumah telah siap direnovasi. Renovasi ini akan dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan warga sekitar,” ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

    Tahap pertama renovasi akan dimulai pada 14 April 2025. Untuk mendukung proses ini, warga pemilik rumah yang terdampak telah difasilitasi dengan biaya kontrakan sebesar Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 April 2025.

    “Nanti kontrakkannya akan ditambah 3 bulan lagi kalau belum tuntas pembangunannya sebagai mitigasi,” imbuh Ara.

    Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian PKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program ini. Gotong royong membangun rumah rakyat harus terus kita galakkan, melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah dicanangkan,” ungkap Ara.

    Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk merenovasi 500 unit rumah di lima provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk wilayah Jakarta.

     

  • MPR: Presiden komitmen tangani lingkungan undang Pandawara Group

    MPR: Presiden komitmen tangani lingkungan undang Pandawara Group

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menangani persoalan lingkungan, termasuk dengan mengundang kelompok pemuda aktivis lingkungan Pandawara Group ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai permasalahan sampah di Indonesia.

    “Apresiasi saya untuk Presiden Prabowo yang memberikan perhatian serius terhadap isu sampah dan mengajak anak-anak muda seperti Pandawara Group untuk terlibat dalam solusi nyata. Ini langkah progresif yang harus kita dukung,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada persoalan sampah agar tidak terus berulang menjadi masalah lingkungan.

    “Menurut saya Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat sampah. Saat ini Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah per tahun dengan didominasi oleh sampah makanan dan plastik. Dari 56 juta ton, sementara ini yang terkelola baru 40 persen,” ujarnya.

    Menurut dia, Pandawara Group yang diinisiatori anak-anak muda menjadi contoh inspirasi bahwa gerakan aksi nyata masyarakat sipil di tingkat akar rumput mampu membawa perubahan.

    Untuk itu, dia meyakini pertemuan Presiden Prabowo dengan Pandawara Group akan menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan, baik dalam bentuk regulasi maupun aksi nyata di lapangan.

    “Pemerintah perlu mendukung inisiatif seperti ini dengan kebijakan yang mempermudah dan memperkuat peran komunitas dalam menjaga lingkungan,” ucapnya.

    Dia pun mengingatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan dunia usaha sangat penting dalam mengatasi masalah sampah.

    Bahkan, lanjut dia, MPR membuka lebar ruang kolaborasi dengan Pandawara Group untuk mengatasi permasalahan sampah sekaligus mencegah dampak perubahan lingkungan di tanah air.

    “Isu sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kita perlu sinergi semua pihak agar Indonesia bisa bebas dari darurat sampah,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil kelompok pemuda peduli lingkungan, Pandawara Group, ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3), salah satunya untuk membahas isu lingkungan dan sampah.

    Presiden RI Prabowo Subianto berencana menggandeng Pandawara Group untuk mengadakan aktivitas skala besar guna mengatasi persoalan tata kelola sampah di Indonesia.

    “Jadi, ada satu activity dengan skala yang masif yang memang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah dari hulu ke hilir. Itu aja garis besarnya,” kata salah satu anggota Pandawara Group, Gilang Rahma, usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (11/3).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Skema Penghitungan Bonus Hari Raya Ojol – Page 3

    Skema Penghitungan Bonus Hari Raya Ojol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kabar baik untuk para driver ojek online (ojol)! Pemerintah memastikan adanya Bonus Hari Raya (BHR) atau THR untuk mereka menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan hal ini, dan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, telah mengumumkan aturan mainnya.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut,” kata Yassierli, dikutip dari SE, Rabu (12/3/2025).

    BHR akan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran, dengan besaran yang bervariasi tergantung kinerja masing-masing driver.

    Keputusan ini diambil sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kontribusi para driver ojol terhadap sektor transportasi dan logistik di Indonesia.

    Skema Penghitungan BHR

    Pemberian BHR dalam bentuk uang tunai ini merupakan yang pertama kali diberikan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya perhatian kepada para pekerja online, termasuk driver ojol yang jumlahnya mencapai 250.000 driver aktif dan sekitar 1-1,5 juta driver paruh waktu.

    Menteri Yassierli menjelaskan lebih lanjut bahwa besaran BHR dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Driver yang produktif dan berkinerja baik berpotensi mendapatkan bonus hingga 20% dari rata-rata pendapatan mereka.

    Meskipun pemerintah mendorong besaran minimal Rp 1 juta, jumlah pastinya bergantung pada kinerja individu. Bagi driver ojek online yang tidak termasuk kategori produktif, besaran bonus akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan aplikasi.

  • Puan Maharani Respons Polemik TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil, Yusuf Dumdum: Kawal RUU TNI

    Puan Maharani Respons Polemik TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil, Yusuf Dumdum: Kawal RUU TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani ikut merespon terkait prajurit aktif yang menjabat di kementerian/lembaga.

    Menurut Puan, ia memahami bahwa hal itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Bahwa Panglima tentu saja itu sesuai dengan UU TNI yang sekarang,” katanya, dikutip, Rabu, (12/3/2025).

    Ia pun mengungkap saat ini Revisi UU TNI juga dalam proses di Komisi I DPR.

    Ketua DPP PDIP itu mengatakan perlunya melihat apakah ketentuan di UU TNI sebelumnya diubah.

    Khususnya terkait prajurit yang mengisi jabatan sipil wajib mundur.

    Terkait hal ini, Pegiat media sosial Yusuf Dumdum dan menyebut DPR RI terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat.

    “Ketua DPR RI @puanmaharani_ri memberikan respon soal Prajurit TNI duduki jabatan Sipil Harus Mundur. @DPR_RI terbuka menerima masukan masyarakat,” katanya dikutip dari cuitan akun X pribadinya.

    Lanjut, Yusuf meminta agar UU TNI ini terus mendapatkan pengawalan karena masih dalam tahap pembahasan.

    “Mari kawal RUU TNI yang masih dibahas oleh pemerintah dan DPR RI,” sebutnya.

    “Panglima TNI, Menhan dan Presiden @prabowo juga telah meminta agar TNI aktif yang menduduki jabatan sipil harus mundur dan pensiun dini,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Polda Metro Jaya cek kesiapan jalur mudik jelang Operasi Ketupat 2025

    Polda Metro Jaya cek kesiapan jalur mudik jelang Operasi Ketupat 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengecekan jalur mudik sejumlah titik strategis di wilayah Jakarta menuju Jawa Barat dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, kelancaran arus lalu lintas, serta mendeteksi potensi hambatan maupun titik rawan kecelakaan, khususnya menjelang arus mudik lebaran,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Latif Usman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Latif menjelaskan salah satu fokus utama adalah pengecekan jalur Tol Japek (Jakarta–Cikampek) Selatan II yang terhubung dengan Tol Sadang–Cikarang melalui exit Tol Deltamas.

    Selain itu, Latif juga meninjau langsung lokasi Pos Pengamanan (Pospam) di Simpang Sukabunga, Cikarang, yang direncanakan menjadi titik rekayasa lalu lintas untuk pengalihan arus kendaraan menuju Gerbang Tol KM 37 Cikarang Timur dan Gerbang Tol KM 34 Cibatu.

    “Pengecekan dilakukan pada titik-titik hambatan di sepanjang jalur mudik roda dua, terutama pada ruas Kalimalang hingga Kedungwaringin yang kerap menjadi lokasi padat arus kendaraan pemudik,” ujarnya.

    Latif juga melakukan pengecekan di pos pengamanan perbatasan Bekasi–Karawang yang berlokasi di area PT Indo Beras Unggul (PT IBU), Kedungwaringin.

    Sebagai bagian dari persiapan matang Operasi Ketupat 2025, Ditlantas Polda Metro Jaya juga turut melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Korlantas Polri.

    “Hal ini untuk memastikan kesiapan sarana-prasarana pendukung dan pelayanan kepada masyarakat selama periode arus mudik dan balik Lebaran,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2025 pada tanggal 28-30 Maret 2025.

    “Yang kemungkinan akan terjadi pada arus puncak mudik itu antara 28 dan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik pada tanggal 5-7 April 2025,” katanya dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan di Jakarta Selatan, Senin (10/3).

    Guna menjaga keamanan lalu lintas saat mobilitas mudik Lebaran, Kapolri mengatakan bahwa Korlantas Polri melaksanakan Operasi Ketupat 2025 dalam dua versi.

    Untuk operasi di wilayah, kata dia, mulai dari Lampung sampai Bali selama 17 hari, sedangkan untuk 28 polda yang lain akan dilaksanakan selama 14 hari.

    “Dimulai 23 Maret untuk yang delapan polda (Lampung sampai Bali, red.) dan pada tanggal 26 Maret untuk yang di 28 polda lain,” terangnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komunitas Pasien Cuci Darah Soroti Efisiensi Anggaran, Bisa Berdampak Pada Transplantasi Ginjal – Halaman all

    Komunitas Pasien Cuci Darah Soroti Efisiensi Anggaran, Bisa Berdampak Pada Transplantasi Ginjal – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap sektor kesehatan. 

    Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengaruh pemotongan anggaran terhadap pasien gagal ginjal, terutama mereka yang menjalani transplantasi.

    Menurut Tony, pemangkasan anggaran sebesar Rp19,6 triliun berisiko menghambat akses pasien terhadap layanan kesehatan yang optimal. 

    Ia menilai sektor kesehatan seharusnya tetap menjadi prioritas karena berkaitan dengan produktivitas nasional. 

    “Kesehatan bukan hanya urusan individu, tetapi juga berpengaruh pada keberlanjutan ekonomi dan sosial negara. Jika pasien gagal ginjal tidak mendapatkan perawatan yang memadai, dampaknya bisa sangat luas,” kata Tony di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Salah satu dampak nyata dari kebijakan ini adalah meningkatnya kekhawatiran terkait ketersediaan obat imunosupresan bagi pasien transplantasi ginjal. 

    Obat ini berperan penting dalam mencegah penolakan organ setelah transplantasi. 

    Namun, seringnya perubahan merek obat Takrolimus di rumah sakit dinilai dapat memicu fluktuasi kadar obat dalam darah pasien, yang berisiko menyebabkan rejeksi akut terhadap ginjal yang telah ditransplantasikan.

    Tony menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir, pasien sering kali mengalami pergantian merek Takrolimus di rumah sakit, yang berakibat pada ketidakstabilan kadar obat dalam tubuh. 

    TRANSPLANTASI GINJAL – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggelar diskusi publik bertajuk “Efisiensi Anggaran Kesehatan: Transplantasi Ginjal, Sebuah Harapan atau Sekadar Angan?” soroti efisiensi anggaran pemerintah Prabowo-Gibran terhadap Pasien Transplantasi Ginjal. Ditemui kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

    Penelitian menunjukkan bahwa perubahan merek ini dapat meningkatkan risiko penolakan ginjal baru. 

    “Jika kadar obat tidak stabil, fungsi ginjal yang sudah ditransplantasikan bisa terganggu, bahkan berujung pada kegagalan transplantasi,” ungkapnya.

    Selain itu, pemotongan anggaran juga berdampak pada keterbatasan stok obat imunosupresan di rumah sakit. 

    Beberapa pasien dilaporkan kesulitan mendapatkan obat secara tepat waktu, yang bisa berakibat fatal. 

    Jika pasien mengalami jeda dalam pengobatan, sistem imun mereka bisa menyerang ginjal baru, sehingga mengharuskan mereka kembali menjalani cuci darah, yang justru lebih membebani biaya kesehatan secara keseluruhan.

    Tidak hanya soal obat, pemeriksaan kadar Takrolimus dalam darah juga menjadi lebih sulit diakses akibat keterbatasan fasilitas laboratorium. 

    Padahal, pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi pasca-transplantasi.

    Bertepatan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia 2025 yang jatuh pada Kamis kedua bulan Maret, KPCDI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran di sektor kesehatan. 

    Tony menegaskan pengurangan anggaran tidak boleh mengorbankan hak pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.