Tag: Prabowo

  • Setelah LPG 3 Kg, BBM Oplosan, Kini MinyaKita Jadi Mainan

    Setelah LPG 3 Kg, BBM Oplosan, Kini MinyaKita Jadi Mainan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ada banyak kejadian menarik selama sepekan terakhir. Skandal korupsi masih menjadi perhatian publik. Tidak berhenti sampai di situ. Skandal-skandal baru terus terjadi. Konsumen yang paling banyak dirugikan.

    Publik tentu masih sangat lekat dengan kasus BBM oplosan atau kelangkaan LPG 3 KG. Kedua kasus itu sempat bikin geger seantero negeri. Konsumen atau rakyat jelata menjadi korban. Tidak hanya korban karena biaya dengan produk yang tidak sepadan, tetapi juga korban tenaga bahkan jiwa.

    Setelah BBM dan LPG, kasus terbaru adalah aksi pangkas takaran MinyaKita. Aksi akal-akalan itu terjadi sangat massif. Di Depok, Bogor, Tangerang, bahkan hingga Banyumas, Jawa Tengah. Polisi sudah mengantongi nama tersangka. Sayangnya, polisi masih ragu-ragu untuk mengatakan para pelaku adalah satu sindikat. Padahal, modus dan motifnya sama. Pangkas takaran kemasan.

    “Iya [bukan dari satu sindikat yang sama],” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus alias Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, Selasa kemarin.

    Ilustrasi MinyaKitaPerbesar

    MinyaKita adalah program pemerintah. Artinya ada uang negara di dalam setiap takarannya. Pemangkasan takaran, berarti memangkas alokasi subsidi kepada masyarakat. Kalau pelakunya adalah penyelengara negara, aksi akal-akalan takaran MinyaKita, sudah pasti merugikan negara. Ada indikasi korupsi di situ. Itu kalau pelakunya penyelenggara negara.

    Program MinyaKita muncul ketika fenomena kelangkaan minyak goreng. Sekitar tahun 2022 lalu. Penggagasnya adalah Zulkifli Hasan. Politikus Partai Amanat Nasional alias PAN, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kini Zulkifli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. 

    Sejak awal pelaksanaannya, program ini banyak bermasalah. Di pasar, harganya terus melambung. Harga eceran tertinggi alias HET MinyaKita juga tidak pernah stabil. Awalnya, HET MinyaKita dipatok seharga 14.000 per liter. Angka itu bertahan sampai Pemilu 2024. Setelah pemilu atau pada Agustus 2024, HET MinyaKita naik menjadi Rp15.700 per liter. 

    Namun HET hanyalah HET. Harga di pasar tidak Rp15.700, bahkan ada yang bisa mencapai Rp18.000 per liter di tingkat konsumen. Celakanya, selain harga yang di atas HET, takaran MinyaKita ternyata juga disunat. Yang seharusnya 1 liter, yang diterima konsumen hanya 750 mili liter. 

    Polisi telah mengungkap praktik haram tersebut. Ada seorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Fakta lain yang mencengangkan adalah keberadaan produsen minyak goreng yang tidak tercantum di Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. 

    Duduk Perkara MinyaKita

    Terungkapnya praktik lancung pemangkasan takaran MinyaKita bermula saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Polri meninjau Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Sabtu (8/3/2025).

    Dalam sidak itu ditemukan bahwa ada produk MinyaKita dijual dengan harga di atas HET. Produk tersebut kemudian dilakukan uji takaran baik itu minyak goreng kemasan maupun bentuk pouch.

    Hasilnya, isi minyak dalam dua kemasan itu tidak sesuai dengan label atau takarannya banyak mencapai 700 ml hingga 800 ml. Adapun, produk yang diuji itu diperoleh dari tiga produsen mulai dari PT Artha Eka Global Asia (AEGA), Depok; Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), Kudus; dan PT Tunasagro Indolestari (TI), Tangerang.

    Berangkat dari temuan itu, tim Satgas Pangan menuju ke tempat produksi MinyaKita milik PT AEGA di Jalan  Tole Iskandar No.75, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.

    Perbesar

    Namun, usut punya usut lokasi tersebut tidak lagi dikelola oleh PT AEGA. Pasalnya, pengelola tempat tersebut sudah digantikan oleh PT Aya Rasa Nabati (ARN).

    Dari rumah produksi itu, penyidik kemudian berhasil menemukan sejumlah barang bukti mulai dari produk MinyaKita siap edar, alat produksi seperti mesin pengisi dan mesin sealer di lokasi.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf menyatakan bahwa pabrik tersebut dikendalikan oleh pemilik sekaligus penanggungjawab berinisial AWI. AWI ditunjuk oleh PT ARN dan PT MSI untuk menjadi kepala cabang pabrik dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek, termasuk MinyaKita.

    Kemudian, AWI yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini memiliki modus memproduksi MinyaKita dengan menggunakan mesin takaran. Mesin pengisi itu sudah diatur secara manual untuk menuangkan minyak kurang dari 1 liter.

    “Jadi dia manual di-setting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut,” ujar Helfi di Bareskrim, Selasa (12/3/2025).

    Selanjutnya, penyidik menguji sampel produk MinyaKita yang diproduksi oleh AWI. Hasilnya, produk MinyaKita baik itu dalam kemasan botol maupun pouch tidak memiliki isi yang sesuai label 1 liter.

    Di lain sisi, AWI juga mengaku bahwa dirinya memperoleh barang baku minyak goreng curah dari perusahaan yang berlokasi di Bekasi, PT ISJ. Pembelian itu dilakukan melalui trader berinisial D dengan harga Rp18.100 per kilo.

    Sementara itu, kemasan MinyaKita hasil produksi AWI diperoleh dari PT MGS dengan varian harga mulai dari kemasan botol Rp930 pcs dan kemasan pouch Rp680 per pcs dan Rp870 per pcs.

    Adapun, AWI menjalankan usaha itu sejak Februari 2025. Kinerja produksi gudang minyak itu tercatat bisa membuat 400-800 karton minyak kemasan botol atau pouch dalam sehari. MinyaKita hasil produksi AWI kemudian telah tersebar di Jabodetabek.

    “Yang jelas cukup banyak di Jabodetabek nah nanti yang di luar masih kita lakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan,” tambahnya.

    Di samping itu, Helfi menyatakan bahwa pihaknya telah menyita sekitar 10.560 liter dari pabrik yang dikelola PT ARN tersebut.

    Nasib Pengusutan KTN dan PT TI

    Kemudian, untuk perusahaan lainnya seperti PT Tunas Agro Indolestari, penyidik mengaku sudah sudah melakukan klarifikasi. Hasilnya, pada perusahaan itu hanya menyoal terkait dengan harga eceran tertinggi (HET). 

    Dengan demikian, terkait persoalan perusahaan di Tangerang itu akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
    “Yang di Tangerang sudah kita klarifikasi, tidak ada masalah, mereka hanya HET yang dijual di atas HET, artinya melanggar permendag,” tutur Helfi.

    Sementara itu, untuk produsen Koperasi UMKM di Kudus, Helfi menyatakan bahwa produsen tersebut telah tutup pada 2023. Namun, dalam penyelidikan di Kudus telah ditemukan soal produk MinyaKita dengan logo yang berbeda.

    “Logo yang asli itu gambarnya udang, logo yang kemarin gambarnya adalah pohon sawit, jadi ada perbedaan, kita sudah klarifikasi, tapi kita tetap cari yang satu tadi produsennya sampai sekarang.”

    Temuan Kementan

    Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan praktik kecurangan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita tak akan lagi terjadi [ada masa mendatang.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas pihak-pihak yang merugikan rakyat, termasuk pengurangan takaran Minyakita.

    “Kalau yang lalu-lalu [kecurangan Minyakita] barangkali lolos. Insya Allah, orang-orang yang menari-nari di atas penderitaan rakyat, nggak ada lagi [kecurangan Minyakita] di era sekarang di era yang akan datang,” kata Sudaryono saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Selasa (11/3/2025).

    Sudaryono mengungkap hingga saat ini terdapat lima produsen Minyakita yang terbukti melakukan kecurangan berupa pengurangan takaran atau volume Minyakita.

    Dia menjelaskan temuan tersebut langsung ditindaklanjuti ke Kapolri dan Bareskrim untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

    Menurutnya, kecurangan pengurangan takaran Minyakita ini terjadi lantaran tingginya permintaan saat puasa dan menjelang Lebaran. “Dia kurang-kurangi, kurangi takaran, kurangi kualitas. Tentu saja itu harus kita tindak dengan tegas,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sudaryono juga menyampaikan bahwa jika terbukti terjadinya permainan di lingkup kementerian, termasuk Kementan, pihaknya tak segan-segan akan melakukan penindakan tegas.

    “Kalau memang di Kementan ada yang main-main, mau di Kementan, mau di kementerian lain, siapapun itu, bagian dari rantai itu ya kita harus ciduk semuanya,” tuturnya.

  • Pakai Konsep Rancang Bangun, Perubahan Desain IKN Tunggu ACC Prabowo – Page 3

    Pakai Konsep Rancang Bangun, Perubahan Desain IKN Tunggu ACC Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melakukan revisi desain untuk kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebagai tindak lanjut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Prabowo untuk kelanjutan proyek legislatif dan yudikatif di IKN.

    “Ini sudah kita (terima) semuanya, baik yang untuk legislatif maupun yudikatif. Tapi saat ini masih menunggu acc lagi dari beliau. Kita sudah berkirim surat, kemarin saya juga sudah sampaikan juga kepada bapak Menko (AHY) untuk nanti kita carikan waktu untuk bisa menjelaskan kembali kepada bapak Presiden,” terangnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Rencananya, itu akan dikerjakan lewat konsep rancang bangun atau design and build, dimana hanya melibatkan satu kontrak pada satu entitas sebagai desainer dan kontraktor.

    “Setelah oke, tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan lakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi nanti dengan design and build,” kata Diana.

    Terkait perubahan desain IKN ini, Kementerian PU juga telah melakukan audiensi langsung kepada Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Otorita IKN, hingga pemenang sayembara desain kompleks legislatif dan yudikatif.

    Hasilnya, rancangan baru untuk kelanjutan proyek IKN ini sudah diramu sesuai dengan keinginan Prabowo.

    “Kemarin itu ada permintaan dari pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya (gedung rapat paripurna), yang menurut beliau terlalu fancy. Tapi sudah dirubah, dan desainnya sudah cukup bagus. Kemarin sudah kita kirim ke bapak Presiden,” beber Diana.

    “Satu hal lagi yang beliau inginkan, desain interiornya. Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India, itu bagus, ada unsur-unsur kayak di Indonesia, kayu, warna. Beliau minta dilobi, nanti ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukan terkait demokrasi,” tuturnya.

     

  • Asta Cita Prabowo, Pemerintah Siapkan Hibah Rp40 Miliar untuk Riset Transisi Energi

    Asta Cita Prabowo, Pemerintah Siapkan Hibah Rp40 Miliar untuk Riset Transisi Energi

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menyiapkan dana Rp40 miliar untuk hibah penelitian bertema transisi energi. Hibah ini merupakan kerja sama antara Indonesia dan Australia dan akan berlangsung selama dua tahun.

    Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mohammad Fauzan Adziman, menjelaskan bahwa dari total dana tersebut, Rp 20 miliar disediakan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).

    Fauzan menyebut program ini akan berjalan selama dua tahun, dan saat ini sedang dalam tahap penerimaan serta seleksi proposal. “Sekitar satu bulan untuk penerimaan proposal dan seleksi lagi sekitar satu bulan,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Selasa, 12 Maret 2025.

    Ia mengungkapkan bahwa hanya sepuluh proposal yang akan diterima dalam program ini. “Nanti kami akan melihat dari isi proposal dan besarannya. Proposal (yang diterima) itu nanti rencananya sekitar 10,” katanya.

    Fauzan menegaskan bahwa fokus utama penelitian ini adalah transisi energi, dengan harapan dapat menghasilkan solusi bagi tantangan di bidang tersebut.

    “Energi transisi ini salah satu yang penting dalam visi dan misi Presiden Indonesia, yaitu Asta Cita. Riset bersama ini adalah salah satu upaya kami untuk percepatan kita bisa mencapai Asta Cita,” katanya.

    Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menambahkan bahwa total dana hibah Rp 40 miliar dibagi antara Indonesia dan Australia. Dana ini akan digunakan untuk membiayai proyek riset hingga dua tahun.

    “Kolaborasi riset ini akan lebih berfokus pada teknologi dan mendorong partisipasi universitas-universitas di seluruh daerah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur untuk menjadi bagian dari riset konsorsium,” katanya.

    Ia menekankan bahwa kerja sama riset ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara di bidang pendidikan, riset, dan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi riset antara Indonesia dan Australia sudah berlangsung lama.

    “Contohnya program beasiswa Australia Awards. Program ini sudah berada lebih dari 70 tahun. Sementara hubungan diplomatik Australia-Indonesia telah mencapai 75 tahun,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pembentukan Family Office Sampai Minta Masukan Ray Dalio, Luhut: Semua Harus Setuju!

    Pembentukan Family Office Sampai Minta Masukan Ray Dalio, Luhut: Semua Harus Setuju!

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pendirian Family Office di Indonesia terus dipersiapkan dengan matang. Ia mengaku sudah mempersiapkan hal ini sejak enam bulan lalu.

    Luhut mengatakan telah mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk Ray Dalio yang merupakan investor kawakan asal Amerika Serikat (AS) sekaligus pendiri Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

    “Sebenarnya kita sudah ngerjakan enam bulan. Jadi kita minta terakhir juga masukan-masukan dari bakal pelaku-pelaku, jadi seperti Ray Dalio sendiri kami minta feedback dari dia,” kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Luhut menyebut semua pihak harus setuju dengan pembentukan Family Office, termasuk Kementerian Keuangan yang sebelumnya disebut selalu mempertanyakan apa manfaat yang didapat.

    “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan, semua kita harus setuju. Kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.

    Luhut memastikan Family Office akan hadir di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk dijalankan.

    “Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal presiden karena presiden sudah mengatakan go ahead waktu ketemu di Istana waktu itu. Jadi secara teknis kita nanti laporkan ke presiden, kalau presiden perintah execute ya kita execute,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Family Office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga yang memiliki aset kekayaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan orang-orang kaya di dunia menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.

    (acd/acd)

  • IHSG Menguat ke Zona Hijau setelah Prabowo Pastikan THR Cair

    IHSG Menguat ke Zona Hijau setelah Prabowo Pastikan THR Cair

    Jakarta, Beritasatu.com  – Indeks harga saham gabungan (IHSG) melesat pada perdagangan Rabu (12/3/2025). Perdagangan sesi I yang berakhir pada pukul 12.00 WIB, IHSG menguat 1,55% ke level 6.647,45.

    Nilai transaksi siang ini tercatat Rp 4,56 triliun, dengan 280 saham mengalami kenaikan, 310 melemah, dan 367 stagnan. Sebelumnya, indeks sempat melemah dalam dua hari berturut-turut.

    Namun, berdasarkan data RTI pada Rabu pukul 09.15 WIB, IHSG langsung menguat setelah pembukaan perdagangan, menyentuh level 6.597,17.

    Lonjakan IHSG terjadi tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI, dan Polri akan diberikan penuh 100%.

    “Tukin itu 100%, pemberiannya diingatkan menteri keuangan 100%,” ujar Prabowo saat memberikan pernyataan di Istana Negara pada Selasa (11/3/2025).

    Ia menjelaskan, THR bagi ASN pusat, anggota TNI/Polri, dan hakim akan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. 
    Sementara ASN daerah akan menerima THR dengan skema yang sama, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Adapun bagi para pensiunan, THR diberikan sesuai jumlah pensiun bulanan.

    THR dan gaji ke-13 tahun 2025 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden.

    THR akan mulai dicairkan pada 17 Maret 2025, dua minggu sebelum Idulfitri. Sementara, gaji ke-13 dijadwalkan cair pada Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

    Total penerima THR dan gaji ke-13 tahun ini mencapai 9,4 juta aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hakim, serta pensiunan.

    Prabowo berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran.

    Untuk mendukung kelancaran mobilitas selama periode ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan tambahan, seperti menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13-14% selama masa liburan Idulfitri, memberikan diskon tarif tol dan transportasi umum saat arus mudik dan bali.

    Kemudian, pemerintah juga memastikan pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Selain itu, pemerintah juga memberikan bonus Hari Raya bagi pengemudi serta kurir online guna meningkatkan kesejahteraan mereka selama musim liburan.

    Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan memberikan efek positif pada perekonomian nasional, termasuk IHSG yang menguat dan terus menunjukkan tren positif.
     

  • Segini Besaran ‘THR’ yang Bakal Diterima Ojol

    Segini Besaran ‘THR’ yang Bakal Diterima Ojol

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Yassierli meminta perusahaan membayar bantuan hari raya (BHR) ke mitra driver sebesar 20 persen dari pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

    Sehingga, makin rajin driver ojek online (ojol), maka makin besar BHR yang diterima. Bantuan tersebut, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, harus diberikan dalam bentuk uang tunai.

    “Dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir,” ujar Yassierli pada jumpa pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip dari CNN Indnesia, Rabu (12/3).

    Segini besaran THR untuk ojol. Foto: Grandyos Zafna

    Dengan skema tersebut, kita bisa mendapat gambaran soal berapa besaran BHR yang akan diterima ojol di Indonesia. Semisal, mitra driver menghasilkan rata-rata Rp 4 juta dalam sebulan selama setahun terakhir, maka dia akan menerima bantuan sebesar Rp 800 ribu dari aplikator.

    Yassierli mengimbau, BHR juga diberikan kepada pengemudi dan kurir online paruh waktu. Khusus untuk kategori ini, pemerintah menyerahkan jumlah BHR sesuai kemampuan perusahaan.

    Dia menekankan BHR tak boleh menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online. Yassierli menekankan pemberian BHR harus sesuai aturan perundang-undangan dan diserahkan paling telat H-7 Lebaran.

    “Diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri 1446 Hijriah,” kata dia.

    Prabowo Subianto bersama ojol Foto: Youtube Sekretariat Presiden

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan soal pemberian bonus hari raya untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir. Prabowo menyebut, perusahaan ojek online dan kurir untuk memberikan bonus hari raya kepada mitra driver berupa uang tunai.

    “Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    “Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” lanjutnya.

    Sementara besaran bonus hari raya untuk pengemudi ojek online dan kurir masih belum diumumkan. Prabowo memastikan, pengumuman tersebut akan disampaikan langsung Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran,” kata Prabowo.

    (sfn/rgr)

  • Wamenperin sebut Danantara bisa memajukan industri pesawat nasional

    Wamenperin sebut Danantara bisa memajukan industri pesawat nasional

    Dengan Danantara yang memiliki aset serta likuiditas yang besar, bisa membantu industri kedirgantaraan kita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan dengan dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa mendorong kemajuan industri pesawat terbang atau dirgantara di Indonesia.

    Hal tersebut dikarenakan lembaga Sovereign Wealth Fund (SFW) milik Indonesia ini memiliki nilai likuiditas aset yang besar, yakni mencapai Rp14.700 triliun.

    “Dengan Danantara yang memiliki aset serta likuiditas yang besar, bisa membantu industri kedirgantaraan kita,” kata Wamenperin dalam acara penandatanganan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Yogya Presisi Teknitama Industri (YPTI) di Jakarta, Rabu.

    Dikatakannya, dengan adanya Danantara diharapkan perusahaan milik negara sektor penerbangan yakni PT DI bisa berkembang jauh lebih besar tanpa harus bergantung pada investasi dari luar.

    Wamenperin menyampaikan, apabila dilihat dari tren permintaan komponen pesawat terbang, menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang dibarengi dengan kebutuhan armada pesawat.

    Data McKinsey and Company mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, terdapat kesenjangan (backlog) pesanan armada pesawat dunia yang mencapai rekor tertinggi yaitu sebanyak 15.700 unit.

    Apabila menggunakan kapasitas yang dimiliki pada tahun 2023, maka untuk memenuhi backlog tersebut, produsen pesawat dunia membutuhkan waktu 13 tahun untuk mencapai target unit yang dibutuhkan.

    Hal ini telah mendorong industri pesawat terbang utama global seperti Boeing dan Airbus meningkatkan kapasitas rantai pasok bahan baku dan komponen dari berbagai negara.

    Oleh karena itu, menurut Wamenperin, dengan tingginya permintaan armada pesawat tersebut, secara langsung menjadi potensi untuk mendukung pasar industri penerbangan domestik.

    Ia menyampaikan, sebagaimana dikutip dari Boeing, studi International Air Transport Association (IATA), Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat dunia pada tahun 2036.

    Hal senada juga dijelaskan dalam studi International Civil Aviation Organization (ICAO) tahun 2023 bahwa jumlah penerbangan dan penumpang domestik akan meningkat menjadi 7,6 juta flight dan 690 juta penumpang pada tahun 2045 atau lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2024.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Prabowo

    Prabowo mengatakan bahwa Pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.

    Dalam 100 hari pertama, Prabowo menyebut bahwa Pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun, atau hampir 20 miliar dolar AS, dalam bentuk tabungan negara.

    Dana ini sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia dan diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • THR Ojol 2025: Informasi Terbaru dan Besarannya – Page 3

    THR Ojol 2025: Informasi Terbaru dan Besarannya – Page 3

    Seperti dikutip dari kanal Bisnis Liputn6.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemberikan BHR bagi ojol dan kurir online jadi mandat Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, dia meminta para kepala daerah ikut mengawasi pelaksanaan BHR ini.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut,” kata Menaker Yassierli, seperti dikutip dari SE tersebut, Rabu (12/3/2025).

    Isi Surat Edaran

    Pertama, Gubernur diminta menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir online sesuai Surat Edaran ini.

    Kedua, Gubernur diminta menghimbau perusahaan aplikasi agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tersebut di atas.

    Ketiga, Gubernur diminta menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

    “Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur,” tegas Yassierli.

  • 3
                    
                        Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut "Bacot" dan "Pahlawan Kesiangan" di Kasus Korupsi Pertamina
                        Nasional

    3 Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut "Bacot" dan "Pahlawan Kesiangan" di Kasus Korupsi Pertamina Nasional

    Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut “Bacot” dan “Pahlawan Kesiangan” di Kasus Korupsi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rapat antara Komisi VI DPR dan PT
    Pertamina
    (Persero) sempat panas ketika nama mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ), dibawa-bawa terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina.
    Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina beserta
    holding
    -nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Mulanya, Wakil Ketua Komisi VI DPR,
    Andre Rosiade
    , bercerita bahwa dirinya kaget karena tiba-tiba diserang warganet yang menurutnya
    buzzer
    Ahok pada 1 Maret 2025.
    Andre mengeklaim semua media sosialnya diserang oleh ribuan akun yang dia sebut sebagai
    buzzer
    Ahok.

    Buzzer
    -nya banyak, akunnya
    following
    -nya 0,
    followers
    -nya 0, saya
    screenshot
    . Kalau diproses hukum, saya bisa buktikan itu, Pak. Jadi itu
    buzzer
    Ahok,” ujar Andre.
    Andre mengatakan, setelah dia cari tahu, rupanya
    buzzer
    itu menyerang dirinya karena pernah meminta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengganti Ahok dari kursi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020.
    Andre mengakui, saat itu, ketika masih menjadi anggota Komisi VI DPR, dirinya meminta Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina.
    Dia juga menyoroti Ahok yang cuma berkunjung ke kilang Pertamina sebanyak satu kali saja, tanpa pernah mengunjungi kilang-kilang lainnya setelah itu.
    “Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak orang tua. Pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi, tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu, ‘Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa bicara ke Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN tidak setuju, saya bisa ngomong ke Presiden’. Karena Ahok dulu temannya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot, tidak akan dicopot. Sakti mandra guna, keluar dari penjara jadi komut,” jelasnya.
    “Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” sambung Andre.
    Kemudian, Andre membandingkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Ahok dalam menyikapi kasus korupsi.
    Erick, kata Andre, datang langsung ke Kejagung untuk memproses kasus korupsi di BUMN.
    Erick juga menyerahkan data kepada aparat penegak hukum.
    “Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, langsung diproses, bagaimana? Pak Prabowo mengatakan, ‘Lanjutkan langsung proses hukum’. Diproses (korupsi) Asabri. Ahok
    ngapain
    selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Enggak ada kan?” tukas Andre.
    Setelah itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, tiba-tiba berteriak kepada Andre.
    Rieke meminta Ahok dipanggil ke rapat DPR. Namun, Andre menolak.
    “Panggil Ahok ke sini,” teriak Rieke.

    Ngapain
    dipanggil?
    Ngapain
    kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun, enggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan,” balas Andre.
    Menurut Andre, jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya dia membawa data itu ke Kejagung, Polri, ataupun KPK.
    Dia menegaskan, pengawasan seperti itulah yang Ahok harus lakukan ketika masih menjabat Komut Pertamina dulu.
    “Kalau sekarang Kejagung melakukan penangkapan di era Prabowo, lalu dia
    ngebacot
    , ‘Oh saya punya data’.
    Lah elu ngapain
    saja
    bro
    selama ini? Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo,” imbuh Andre.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Jakarta

    Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk penanganan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa. Salah satu tugas dari satgas ini ialah mendukung perencanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW).

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) untuk membentuk satgas khusus.

    “Pak AHY mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk Giant Sea Wall ini dan beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, satgas ini tidak hanya akan melibatkan Kementerian PU saja, tetapi juga kementerian/lembaga (KL) lainnya seperti Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Lingkungan Hidup (LH), serta ada keterlibatan pemerintah daerah (pemda).

    “PU di sini sebagai pokja (pokja) pembangunan, dan juga nanti ada pokja pembiayaan,” ujarnya.

    Untuk pembiayaannya sendiri, Diana menekankan bahwa proyek ini tidak hanya akan mengandalkan APBN saja, tetapi juga harapannya ada investasi swasta. Menurutnya, swasta bisa menjadi mitra strategis untuk pengembangan Giant Sea Wall ini maupun program perlindungan pantura Jawa yang terus mengalami penurunan.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggul laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung. Banyak, jadi nanti ini multi-sektor yang ada di Giant Sea Wall, jadi ini bukan hanya satu sektor saja,” kata dia.

    Secara keseluruhan, Diana menjelaskan bahwa Giant Sea Wall ini merupakan program perlindungan di pesisir pantura Jawa. Dalam rencana besarnya, proyek ini akan membentang dari Tangerang hingga Gresik.

    “Mungkin total panjangnya 946 km. Ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” ujar Diana.

    Di wilayah Jabodetabek sendiri, ada proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pantai yang menjadi bagian dari program pembangunan Giant Sea Wall. Total setidaknya ada 3 tahapan pembangunan NCICD ini yakni tahap A, B, dan C.

    “Nah, yang tahap A ini ada tanggul pantai dan sungai, ini sudah dilaksanakan kolaboratif antara SDA dan juga PU, dan di DKI Jakarta,” katanya.

    (shc/rrd)