Tag: Prabowo

  • Puan Maharani Respons Polemik TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil, Yusuf Dumdum: Kawal RUU TNI

    Puan Maharani Respons Polemik TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil, Yusuf Dumdum: Kawal RUU TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani ikut merespon terkait prajurit aktif yang menjabat di kementerian/lembaga.

    Menurut Puan, ia memahami bahwa hal itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Bahwa Panglima tentu saja itu sesuai dengan UU TNI yang sekarang,” katanya, dikutip, Rabu, (12/3/2025).

    Ia pun mengungkap saat ini Revisi UU TNI juga dalam proses di Komisi I DPR.

    Ketua DPP PDIP itu mengatakan perlunya melihat apakah ketentuan di UU TNI sebelumnya diubah.

    Khususnya terkait prajurit yang mengisi jabatan sipil wajib mundur.

    Terkait hal ini, Pegiat media sosial Yusuf Dumdum dan menyebut DPR RI terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat.

    “Ketua DPR RI @puanmaharani_ri memberikan respon soal Prajurit TNI duduki jabatan Sipil Harus Mundur. @DPR_RI terbuka menerima masukan masyarakat,” katanya dikutip dari cuitan akun X pribadinya.

    Lanjut, Yusuf meminta agar UU TNI ini terus mendapatkan pengawalan karena masih dalam tahap pembahasan.

    “Mari kawal RUU TNI yang masih dibahas oleh pemerintah dan DPR RI,” sebutnya.

    “Panglima TNI, Menhan dan Presiden @prabowo juga telah meminta agar TNI aktif yang menduduki jabatan sipil harus mundur dan pensiun dini,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Polda Metro Jaya cek kesiapan jalur mudik jelang Operasi Ketupat 2025

    Polda Metro Jaya cek kesiapan jalur mudik jelang Operasi Ketupat 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengecekan jalur mudik sejumlah titik strategis di wilayah Jakarta menuju Jawa Barat dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, kelancaran arus lalu lintas, serta mendeteksi potensi hambatan maupun titik rawan kecelakaan, khususnya menjelang arus mudik lebaran,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Latif Usman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Latif menjelaskan salah satu fokus utama adalah pengecekan jalur Tol Japek (Jakarta–Cikampek) Selatan II yang terhubung dengan Tol Sadang–Cikarang melalui exit Tol Deltamas.

    Selain itu, Latif juga meninjau langsung lokasi Pos Pengamanan (Pospam) di Simpang Sukabunga, Cikarang, yang direncanakan menjadi titik rekayasa lalu lintas untuk pengalihan arus kendaraan menuju Gerbang Tol KM 37 Cikarang Timur dan Gerbang Tol KM 34 Cibatu.

    “Pengecekan dilakukan pada titik-titik hambatan di sepanjang jalur mudik roda dua, terutama pada ruas Kalimalang hingga Kedungwaringin yang kerap menjadi lokasi padat arus kendaraan pemudik,” ujarnya.

    Latif juga melakukan pengecekan di pos pengamanan perbatasan Bekasi–Karawang yang berlokasi di area PT Indo Beras Unggul (PT IBU), Kedungwaringin.

    Sebagai bagian dari persiapan matang Operasi Ketupat 2025, Ditlantas Polda Metro Jaya juga turut melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Korlantas Polri.

    “Hal ini untuk memastikan kesiapan sarana-prasarana pendukung dan pelayanan kepada masyarakat selama periode arus mudik dan balik Lebaran,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2025 pada tanggal 28-30 Maret 2025.

    “Yang kemungkinan akan terjadi pada arus puncak mudik itu antara 28 dan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik pada tanggal 5-7 April 2025,” katanya dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan di Jakarta Selatan, Senin (10/3).

    Guna menjaga keamanan lalu lintas saat mobilitas mudik Lebaran, Kapolri mengatakan bahwa Korlantas Polri melaksanakan Operasi Ketupat 2025 dalam dua versi.

    Untuk operasi di wilayah, kata dia, mulai dari Lampung sampai Bali selama 17 hari, sedangkan untuk 28 polda yang lain akan dilaksanakan selama 14 hari.

    “Dimulai 23 Maret untuk yang delapan polda (Lampung sampai Bali, red.) dan pada tanggal 26 Maret untuk yang di 28 polda lain,” terangnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komunitas Pasien Cuci Darah Soroti Efisiensi Anggaran, Bisa Berdampak Pada Transplantasi Ginjal – Halaman all

    Komunitas Pasien Cuci Darah Soroti Efisiensi Anggaran, Bisa Berdampak Pada Transplantasi Ginjal – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap sektor kesehatan. 

    Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengaruh pemotongan anggaran terhadap pasien gagal ginjal, terutama mereka yang menjalani transplantasi.

    Menurut Tony, pemangkasan anggaran sebesar Rp19,6 triliun berisiko menghambat akses pasien terhadap layanan kesehatan yang optimal. 

    Ia menilai sektor kesehatan seharusnya tetap menjadi prioritas karena berkaitan dengan produktivitas nasional. 

    “Kesehatan bukan hanya urusan individu, tetapi juga berpengaruh pada keberlanjutan ekonomi dan sosial negara. Jika pasien gagal ginjal tidak mendapatkan perawatan yang memadai, dampaknya bisa sangat luas,” kata Tony di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Salah satu dampak nyata dari kebijakan ini adalah meningkatnya kekhawatiran terkait ketersediaan obat imunosupresan bagi pasien transplantasi ginjal. 

    Obat ini berperan penting dalam mencegah penolakan organ setelah transplantasi. 

    Namun, seringnya perubahan merek obat Takrolimus di rumah sakit dinilai dapat memicu fluktuasi kadar obat dalam darah pasien, yang berisiko menyebabkan rejeksi akut terhadap ginjal yang telah ditransplantasikan.

    Tony menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir, pasien sering kali mengalami pergantian merek Takrolimus di rumah sakit, yang berakibat pada ketidakstabilan kadar obat dalam tubuh. 

    TRANSPLANTASI GINJAL – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggelar diskusi publik bertajuk “Efisiensi Anggaran Kesehatan: Transplantasi Ginjal, Sebuah Harapan atau Sekadar Angan?” soroti efisiensi anggaran pemerintah Prabowo-Gibran terhadap Pasien Transplantasi Ginjal. Ditemui kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

    Penelitian menunjukkan bahwa perubahan merek ini dapat meningkatkan risiko penolakan ginjal baru. 

    “Jika kadar obat tidak stabil, fungsi ginjal yang sudah ditransplantasikan bisa terganggu, bahkan berujung pada kegagalan transplantasi,” ungkapnya.

    Selain itu, pemotongan anggaran juga berdampak pada keterbatasan stok obat imunosupresan di rumah sakit. 

    Beberapa pasien dilaporkan kesulitan mendapatkan obat secara tepat waktu, yang bisa berakibat fatal. 

    Jika pasien mengalami jeda dalam pengobatan, sistem imun mereka bisa menyerang ginjal baru, sehingga mengharuskan mereka kembali menjalani cuci darah, yang justru lebih membebani biaya kesehatan secara keseluruhan.

    Tidak hanya soal obat, pemeriksaan kadar Takrolimus dalam darah juga menjadi lebih sulit diakses akibat keterbatasan fasilitas laboratorium. 

    Padahal, pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi pasca-transplantasi.

    Bertepatan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia 2025 yang jatuh pada Kamis kedua bulan Maret, KPCDI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran di sektor kesehatan. 

    Tony menegaskan pengurangan anggaran tidak boleh mengorbankan hak pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

  • Dukung kemandirian energi, PLN IP tambah pasokan 2.000 MW di 2025

    Dukung kemandirian energi, PLN IP tambah pasokan 2.000 MW di 2025

    Tambahan pasokan energi ini tentunya mendukung pencapaian swasembada energi berkelanjutan di tanah air yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menargetkan, penambahan daya listrik sebesar lebih dari 2.000 MW pada 2025 dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan untuk tahun 2024, pihaknya berhasil menambah daya listrik sebesar 949 MW seiring beroperasinya sejumlah pembangkit pada 2024.

    “Tambahan pasokan energi ini tentunya mendukung pencapaian swasembada energi berkelanjutan di tanah air yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Edwin mengatakan listrik merupakan energi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, penambahan daya listrik pembangkit PLN Indonesia Power akan menyokong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju dengan kemandirian energi.

    “PLN Indonesia Power memiliki total daya mampu netto (DMN) pasokan listrik lebih dari 19,5 GW, yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih pesat lagi,” katanya.

    Edwin merinci tambahan daya listrik sebesar 949 MW pada 2024 berasal dari pembangkit terapung Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1 Ambon berkapasitas 60 MW, PLTGU Tambak Lorok Blok 3 berkapasitas 779 MW, dan PLTA Jatigede 110 MW.

    Sementara, pada 2025 akan ada beberapa tambahan pembangkit baru yang kini telah tahap sinkronisasi yaitu PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2×1.000 MW dan BMPP Nusantara 2 Kolaka 60 MW.

    “PLN Indonesia Power berupaya optimal dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Indonesia yang terus meningkat, seiring dengan meningkatnya penggunaan peralatan yang sumber energinya berasal dari listrik,” tutur Edwin.

    Menurut Edwin, PLN Indonesia Power juga akan terus berinovasi memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mewujudkan kemandirian energi berkelanjutan, serta mengoptimalkan green booster transisi energi dengan memanfaatkan biomassa untuk mengurangi penggunaan batu bara (cofiring).

    Program tersebut juga sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kelistrikan guna mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060.

    “PLN Indonesia Power sangat serius dalam mengembangkan EBT di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan digagasnya proyek Hijaunesia dan Hydronesia. Proyek ini dapat menambah kapasitas listrik berbasis EBT sebesar 2,4 GWh secara bertahap hingga 2035,” sebut Edwin.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah melemah seiring kekhawatiran atas eskalasi perang dagang

    Rupiah melemah seiring kekhawatiran atas eskalasi perang dagang

    Rupiah diperkirakan akan kembali melemah hari ini oleh kekhawatiran tarif Trump dan eskalasi perang dagang setelah ancaman Trump untuk menaikkan tarif Kanada dua kali lipat

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kekhawatiran investor atas eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Kanada.

    “Rupiah diperkirakan akan kembali melemah hari ini oleh kekhawatiran tarif Trump dan eskalasi perang dagang setelah ancaman Trump untuk menaikkan tarif Kanada dua kali lipat,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Untuk diketahui, Trump menaikkan tarif menjadi dua kali lipat dari 25 persen ke 50 persen atas baja dan aluminium.

    Ottawa merespons dengan menerapkan pajak 25 persen pada ekspor listrik ke AS, pasca Trump menggandakan tarif terhadap baja dan aluminium Kanada.

    “Retaliasi Kanada dengan penerapan biaya tambahan 25 persen untuk pasokan listrik dari Ontario ke Michigan, New York, dan Minnesota,” ungkap Lukman.

    Selain itu, rupiah juga memperoleh sentimen negatif dari proyeksi Goldman Sachs Group Inc. terkait defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang akan semakin melebar dan mendekati batas, yakni 2,9 persen pada 2025, lebih lebar dari target pemerintah sebesar 2,53 persen.

    Goldman Sachs turut menurunkan peringkat obligasi negara tenor 10 dan 20 tahun menjadi neutral, serta menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight.

    Para analis Goldman Sachs menilai risiko itu berpusat pada kekhawatiran atas kondisi ekonomi, setelah Presiden Prabowo mengumumkan serangkaian langkah pemerintah, termasuk realokasi anggaran, pembentukan dana kekayaan negara, serta perluasan kebijakan perumahan untuk keluarga berpenghasilan rendah, yang diproyeksikan akan dapat memperburuk defisit.

    “Penurunan rating obligasi akan memicu kenaikan pada imbal hasil obligasi yang akan menekan rupiah,” ucap dia.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah hingga 34 poin atau 0,21 persen menjadi Rp16.443 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.409 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Drone Elang Hitam Bakal Diuji Terbang di Pangandaran

    Drone Elang Hitam Bakal Diuji Terbang di Pangandaran

    Drone Elang Hitam Bakal Diuji Terbang di Pangandaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohammad Tonny Harjono mengatakan,
    drone Elang Hitam
    akan segera melakukan uji coba terbang.
    Komisaris Utama
    PT Dirgantara Indonesia
    (PT DI) ini mengatakan, pesawat terbang tanpa awak (PTTA/UAV) Medium Altitude Long Endurance (MALE) itu nantinya akan melakukan uji coba terbang di Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat.
    “Saya di sini bicara sebagai Komut PT DI, juga sebagai KSAU, saya akan mendukung dan komitmen untuk mensukseskan program Elang Hitam ini,” kata Tonny di PT DI, Bandung, Jawa Barat, dilansir dari keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).
    Selain Elang Hitam, UAV Wulung, pesawat nirawak pengembangan PT DI bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan, juga akan melakukan uji terbang di Batu Jajar, Padalarang.
    Dalam kunjungan itu, KSAU juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang diberikan melalui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
    “Baru kemarin saya juga bicara dengan Pak Menhan dan dapat arahan dari Pak Presiden terkait pertahanan berikutnya kita akan seperti apa, bahkan Pak Menhan ingin memberikan pesawat CN235 ke setiap Angkatan Darat, Laut, Udara, 20 pesawat, disesuaikan dengan kemampuan PTDI,” kata KSAU.
    Setelah mendapatkan pemaparan dan diskusi, rombongan berkesempatan meninjau langsung fasilitas produksi PT DI yang dimulai dari Hanggar FAL CN235-NC212, Hanggar KFX/IFX, Hanggar Aircraft Services (ACS), Hanggar Helikopter, Hanggar N219, dan Hanggar Detail Part Manufacturing (DPM).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025

    Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ketentuan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI/Polri, hakim, dan pensiunan di Istana Merdeka, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 06:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani merinci, anggaran THR teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

    Pada BA BUN, telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

    Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

    Bagi ASN daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku.

    Pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD.

    Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri.

    Satuan kerja K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar untuk dapat diproses Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.

    Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-15.

    Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan setelahnya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian dan gaji ke-13 untuk ASN.

    Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen.

    THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Sumber : Antara

  • Ekonom nilai imbauan BHR untuk ojol inovasi kebijakan yang tepat

    Ekonom nilai imbauan BHR untuk ojol inovasi kebijakan yang tepat

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai imbauan pemberian bonus hari raya (BHR) secara tunai untuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) dan kurir adalah inovasi kebijakan yang tepat.

    Menurut Wijayanto, imbauan yang tertuang pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi ini memberikan panduan untuk perusahaan atau aplikator, tapi tetap memberikan ruang untuk mencari solusi terbaik.

    “Saat ini sektor ojek online, taksi online dan kurir online masih terus bertumbuh dan mencari bentuk, ini saat yang tepat untuk melakukan inovasi kebijakan. Yang disampaikan Presiden adalah jalan tengah yang fair untuk berbagai kepentingan yang sedang berseberangan,” kata Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan pemberian BHR yang saat ini masih bersifat imbauan sudah tepat bagi industri ojek online dan kurir online yang dinamis dan masih terus bertumbuh.

    Wijayanto menuturkan jika pemberian BHR tersebut bersifat kewajiban yang dipaksakan untuk perusahaan atau aplikator, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi industri yang telah menciptakan lapangan kerja yang masif.

    “Jika dipaksa layaknya perusahaan konvensional, maka fleksibilitas yang merupakan nilai lebih dari industri ini justru akan hilang. Peran industri ini sebagai pencipta lapangan kerja dan konektor berbagai bisnis lain akan terkendala, apalagi di saat ancaman tsunami PHK, penurunan daya beli dan perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Ke depannya, Wijayanto meminta pemerintah dan industri untuk terus berkomunikasi agar tercipta berbagai inovasi kebijakan yang sesuai dengan bisnis model industri.

    Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjawab peluang serta tantangan yang dihadapi masing-masing pihak.

    “Saya yakin aplikator mempunyai niat baik untuk mengeluarkan kebijakan yang adil terkait BHR ini. Yang paling penting adalah, para pihak harus terus berkomunikasi, untuk menemukan format bisnis model industri yang terbaik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden mengumumkan imbauan THR untuk mitra pengemudi dan kurir online setelah menggelar rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, CEO Gojek Tokopedia (GoTo) Patrick Walujo, CEO Grab Anthony Tan, dan perwakilan mitra pengemudi online.

    Presiden menyebut dalam rapat bersama pimpinan perusahaan angkutan berbasis aplikasi, pemerintah telah mendapatkan komitmen dari mereka untuk memberikan THR kepada mitra pengemudi dan kurir.

    “Kami dapat komitmen pimpinan perusahaan ojek online, yaitu Saudara Patrick Walujo selaku CEO GoTo dan CEO Grab Anthony Tan, dan juga hadir bersama kita siang hari ini perwakilan pengemudi ojek online dari Gojek dan Grab,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Segini Besaran THR Pengemudi Ojol – Halaman all

    Segini Besaran THR Pengemudi Ojol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025) mengumumkan soal THR untuk pengemudi ojek online (ojol). 

    Yassierli menyampaikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ojek online (ojol) akan diberikan oleh aplikator sesuai kinerja.

    Yassierli berujar pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian bonus hari raya tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online. 

    Dia menegaskan pentingnya hubungan antara perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi dan pengemudi kurir online yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan, saling mendukung dan saling menghargai.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pada tahun ini pemerintah memberi perhatian kepada pengemudi dan kurir online,” ujar Yassierli.

    Untuk itu, Yassierli mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai.

    Dengan besaran sebagai berikut:

    A. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

    B. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. 

    Bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Pemberian bonus hari raya keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi,” terang Yassierli.

    Pemberian bonus hari raya keagamaan ini, lanjut dia, merupakan apresiasi atas kerja keras mereka yang telah berkontribusi dalam mendukung layanan transportasi dan logistik digital di Indonesia.

    “Saya harap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan para pengemudi dan kurir online dan untuk mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis,” sambungnya.

    Ekonom dari Binus University Doddy Ariefianto menilai kebijakan Tunjangan Hari Raya (BHR) untuk ojek dan kurir online dapat meningkatkan daya beli masyarakat jelang Lebaran.

    “Kebijakan ini perlu diapresiasi karena akan mem-boost konsumsi masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, sejumlah stimulus ekonomi yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto juga berdampak positif ke perekonomian.

    Tujuh kebijakan stimulus ekonomi di bulan Ramadan menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2025 yaitu optimalisasi penyaluran bantuan sosial, diskon harga tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, stabilisasi harga pangan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta.

    Ia menilai kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang besar di masyarakat.

    Pasalnya, pada libur lebaran masyarakat akan mudik ke berbagai daerah sehingga daya beli tersebut tersebar ke daerah-daerah.

    “Kebijakan ini memiliki manfaat multiplier yang besar mengingat masyarakat akan menggunakan daya beli tersebut di daerah-daerah (mudik). Memberikan dampak pemerataan,” ungkapnya.

    Di samping itu, Doddy memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I dapat mencapai 5,2 persen.  

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia Semester 1 2025 diperkirakan 5,2%, sedangkan full year 2025 5,5%,” jelas Doddy.

    Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang sebesar 5%. 

    “Tahun lalu (2024) pertumbuhan ekonomi 5,0%. Jadi ya ada sedikit kenaikan,” tutur Doddy. (Tribun Network/fah/nis/wly)

  • Prabowo Diundang ke MTQ Antarbangsa 2025, Dihadiri Sultan Melaka

    Prabowo Diundang ke MTQ Antarbangsa 2025, Dihadiri Sultan Melaka

    loading…

    Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia Said Aldi Al Idrus usai mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri MTQ Antarbangsa 2025. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia Said Aldi Al Idrus dan jajarannya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Said Aldi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam acara Musabaqah Tilawah Al Quran (MTQ) Antarbangsa 2025.

    “Kita coba mengundang Presiden Prabowo,” ujar Said usai bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo, Selasa (11/3/2025).

    Said menjelaskan acara ini akan digelar pada 20-22 Maret 2025 di Jakarta. Dia menyebut Sultan Melaka dari Malaysia dijadwalkan hadir.

    Namun, Said mengaku belum dapat memastikan kepastian kehadiran Presiden Prabowo. Sebab, Presiden tengah mengatur jadwal kegiatannya.

    “Masih diatur jadwalnya,” terangnya.

    Said menyebut kegiatan MTQ antara bangsa juga diselingi dengan kegiatan bakti sosial. Sebanyak 5.000 paket bantuan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan korban banjir di Jakarta Timur.

    Diketahui MTQ antar bangsa rutin digelar setiap tahunnya. Pada 2024, acara tersebut digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan diikuti oleh 12 negara yang terdiri dari 60 qori dan qoriah terbaik.

    (shf)