Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pembentukan Family Office Sampai Minta Masukan Ray Dalio, Luhut: Semua Harus Setuju!

    Pembentukan Family Office Sampai Minta Masukan Ray Dalio, Luhut: Semua Harus Setuju!

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pendirian Family Office di Indonesia terus dipersiapkan dengan matang. Ia mengaku sudah mempersiapkan hal ini sejak enam bulan lalu.

    Luhut mengatakan telah mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk Ray Dalio yang merupakan investor kawakan asal Amerika Serikat (AS) sekaligus pendiri Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

    “Sebenarnya kita sudah ngerjakan enam bulan. Jadi kita minta terakhir juga masukan-masukan dari bakal pelaku-pelaku, jadi seperti Ray Dalio sendiri kami minta feedback dari dia,” kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Luhut menyebut semua pihak harus setuju dengan pembentukan Family Office, termasuk Kementerian Keuangan yang sebelumnya disebut selalu mempertanyakan apa manfaat yang didapat.

    “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan, semua kita harus setuju. Kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.

    Luhut memastikan Family Office akan hadir di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk dijalankan.

    “Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal presiden karena presiden sudah mengatakan go ahead waktu ketemu di Istana waktu itu. Jadi secara teknis kita nanti laporkan ke presiden, kalau presiden perintah execute ya kita execute,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Family Office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga yang memiliki aset kekayaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan orang-orang kaya di dunia menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.

    (acd/acd)

  • IHSG Menguat ke Zona Hijau setelah Prabowo Pastikan THR Cair

    IHSG Menguat ke Zona Hijau setelah Prabowo Pastikan THR Cair

    Jakarta, Beritasatu.com  – Indeks harga saham gabungan (IHSG) melesat pada perdagangan Rabu (12/3/2025). Perdagangan sesi I yang berakhir pada pukul 12.00 WIB, IHSG menguat 1,55% ke level 6.647,45.

    Nilai transaksi siang ini tercatat Rp 4,56 triliun, dengan 280 saham mengalami kenaikan, 310 melemah, dan 367 stagnan. Sebelumnya, indeks sempat melemah dalam dua hari berturut-turut.

    Namun, berdasarkan data RTI pada Rabu pukul 09.15 WIB, IHSG langsung menguat setelah pembukaan perdagangan, menyentuh level 6.597,17.

    Lonjakan IHSG terjadi tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI, dan Polri akan diberikan penuh 100%.

    “Tukin itu 100%, pemberiannya diingatkan menteri keuangan 100%,” ujar Prabowo saat memberikan pernyataan di Istana Negara pada Selasa (11/3/2025).

    Ia menjelaskan, THR bagi ASN pusat, anggota TNI/Polri, dan hakim akan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. 
    Sementara ASN daerah akan menerima THR dengan skema yang sama, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Adapun bagi para pensiunan, THR diberikan sesuai jumlah pensiun bulanan.

    THR dan gaji ke-13 tahun 2025 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden.

    THR akan mulai dicairkan pada 17 Maret 2025, dua minggu sebelum Idulfitri. Sementara, gaji ke-13 dijadwalkan cair pada Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

    Total penerima THR dan gaji ke-13 tahun ini mencapai 9,4 juta aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hakim, serta pensiunan.

    Prabowo berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran.

    Untuk mendukung kelancaran mobilitas selama periode ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan tambahan, seperti menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13-14% selama masa liburan Idulfitri, memberikan diskon tarif tol dan transportasi umum saat arus mudik dan bali.

    Kemudian, pemerintah juga memastikan pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Selain itu, pemerintah juga memberikan bonus Hari Raya bagi pengemudi serta kurir online guna meningkatkan kesejahteraan mereka selama musim liburan.

    Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan memberikan efek positif pada perekonomian nasional, termasuk IHSG yang menguat dan terus menunjukkan tren positif.
     

  • Segini Besaran ‘THR’ yang Bakal Diterima Ojol

    Segini Besaran ‘THR’ yang Bakal Diterima Ojol

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Yassierli meminta perusahaan membayar bantuan hari raya (BHR) ke mitra driver sebesar 20 persen dari pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

    Sehingga, makin rajin driver ojek online (ojol), maka makin besar BHR yang diterima. Bantuan tersebut, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, harus diberikan dalam bentuk uang tunai.

    “Dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir,” ujar Yassierli pada jumpa pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip dari CNN Indnesia, Rabu (12/3).

    Segini besaran THR untuk ojol. Foto: Grandyos Zafna

    Dengan skema tersebut, kita bisa mendapat gambaran soal berapa besaran BHR yang akan diterima ojol di Indonesia. Semisal, mitra driver menghasilkan rata-rata Rp 4 juta dalam sebulan selama setahun terakhir, maka dia akan menerima bantuan sebesar Rp 800 ribu dari aplikator.

    Yassierli mengimbau, BHR juga diberikan kepada pengemudi dan kurir online paruh waktu. Khusus untuk kategori ini, pemerintah menyerahkan jumlah BHR sesuai kemampuan perusahaan.

    Dia menekankan BHR tak boleh menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online. Yassierli menekankan pemberian BHR harus sesuai aturan perundang-undangan dan diserahkan paling telat H-7 Lebaran.

    “Diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri 1446 Hijriah,” kata dia.

    Prabowo Subianto bersama ojol Foto: Youtube Sekretariat Presiden

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan soal pemberian bonus hari raya untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir. Prabowo menyebut, perusahaan ojek online dan kurir untuk memberikan bonus hari raya kepada mitra driver berupa uang tunai.

    “Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

    “Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” lanjutnya.

    Sementara besaran bonus hari raya untuk pengemudi ojek online dan kurir masih belum diumumkan. Prabowo memastikan, pengumuman tersebut akan disampaikan langsung Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran,” kata Prabowo.

    (sfn/rgr)

  • Wamenperin sebut Danantara bisa memajukan industri pesawat nasional

    Wamenperin sebut Danantara bisa memajukan industri pesawat nasional

    Dengan Danantara yang memiliki aset serta likuiditas yang besar, bisa membantu industri kedirgantaraan kita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan dengan dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa mendorong kemajuan industri pesawat terbang atau dirgantara di Indonesia.

    Hal tersebut dikarenakan lembaga Sovereign Wealth Fund (SFW) milik Indonesia ini memiliki nilai likuiditas aset yang besar, yakni mencapai Rp14.700 triliun.

    “Dengan Danantara yang memiliki aset serta likuiditas yang besar, bisa membantu industri kedirgantaraan kita,” kata Wamenperin dalam acara penandatanganan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Yogya Presisi Teknitama Industri (YPTI) di Jakarta, Rabu.

    Dikatakannya, dengan adanya Danantara diharapkan perusahaan milik negara sektor penerbangan yakni PT DI bisa berkembang jauh lebih besar tanpa harus bergantung pada investasi dari luar.

    Wamenperin menyampaikan, apabila dilihat dari tren permintaan komponen pesawat terbang, menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang dibarengi dengan kebutuhan armada pesawat.

    Data McKinsey and Company mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, terdapat kesenjangan (backlog) pesanan armada pesawat dunia yang mencapai rekor tertinggi yaitu sebanyak 15.700 unit.

    Apabila menggunakan kapasitas yang dimiliki pada tahun 2023, maka untuk memenuhi backlog tersebut, produsen pesawat dunia membutuhkan waktu 13 tahun untuk mencapai target unit yang dibutuhkan.

    Hal ini telah mendorong industri pesawat terbang utama global seperti Boeing dan Airbus meningkatkan kapasitas rantai pasok bahan baku dan komponen dari berbagai negara.

    Oleh karena itu, menurut Wamenperin, dengan tingginya permintaan armada pesawat tersebut, secara langsung menjadi potensi untuk mendukung pasar industri penerbangan domestik.

    Ia menyampaikan, sebagaimana dikutip dari Boeing, studi International Air Transport Association (IATA), Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat dunia pada tahun 2036.

    Hal senada juga dijelaskan dalam studi International Civil Aviation Organization (ICAO) tahun 2023 bahwa jumlah penerbangan dan penumpang domestik akan meningkat menjadi 7,6 juta flight dan 690 juta penumpang pada tahun 2045 atau lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2024.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Prabowo

    Prabowo mengatakan bahwa Pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.

    Dalam 100 hari pertama, Prabowo menyebut bahwa Pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun, atau hampir 20 miliar dolar AS, dalam bentuk tabungan negara.

    Dana ini sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia dan diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • THR Ojol 2025: Informasi Terbaru dan Besarannya – Page 3

    THR Ojol 2025: Informasi Terbaru dan Besarannya – Page 3

    Seperti dikutip dari kanal Bisnis Liputn6.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemberikan BHR bagi ojol dan kurir online jadi mandat Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, dia meminta para kepala daerah ikut mengawasi pelaksanaan BHR ini.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut,” kata Menaker Yassierli, seperti dikutip dari SE tersebut, Rabu (12/3/2025).

    Isi Surat Edaran

    Pertama, Gubernur diminta menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir online sesuai Surat Edaran ini.

    Kedua, Gubernur diminta menghimbau perusahaan aplikasi agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tersebut di atas.

    Ketiga, Gubernur diminta menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

    “Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur,” tegas Yassierli.

  • 3 Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut "Bacot" dan "Pahlawan Kesiangan" di Kasus Korupsi Pertamina Nasional

    3 Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut "Bacot" dan "Pahlawan Kesiangan" di Kasus Korupsi Pertamina Nasional

    Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut “Bacot” dan “Pahlawan Kesiangan” di Kasus Korupsi Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rapat antara Komisi VI DPR dan PT
    Pertamina
    (Persero) sempat panas ketika nama mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ), dibawa-bawa terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina.
    Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina beserta
    holding
    -nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Mulanya, Wakil Ketua Komisi VI DPR,
    Andre Rosiade
    , bercerita bahwa dirinya kaget karena tiba-tiba diserang warganet yang menurutnya
    buzzer
    Ahok pada 1 Maret 2025.
    Andre mengeklaim semua media sosialnya diserang oleh ribuan akun yang dia sebut sebagai
    buzzer
    Ahok.
    ”
    Buzzer
    -nya banyak, akunnya
    following
    -nya 0,
    followers
    -nya 0, saya
    screenshot
    . Kalau diproses hukum, saya bisa buktikan itu, Pak. Jadi itu
    buzzer
    Ahok,” ujar Andre.
    Andre mengatakan, setelah dia cari tahu, rupanya
    buzzer
    itu menyerang dirinya karena pernah meminta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengganti Ahok dari kursi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020.
    Andre mengakui, saat itu, ketika masih menjadi anggota Komisi VI DPR, dirinya meminta Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina.
    Dia juga menyoroti Ahok yang cuma berkunjung ke kilang Pertamina sebanyak satu kali saja, tanpa pernah mengunjungi kilang-kilang lainnya setelah itu.
    “Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak orang tua. Pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi, tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu, ‘Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa bicara ke Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN tidak setuju, saya bisa ngomong ke Presiden’. Karena Ahok dulu temannya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot, tidak akan dicopot. Sakti mandra guna, keluar dari penjara jadi komut,” jelasnya.
    “Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” sambung Andre.
    Kemudian, Andre membandingkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Ahok dalam menyikapi kasus korupsi.
    Erick, kata Andre, datang langsung ke Kejagung untuk memproses kasus korupsi di BUMN.
    Erick juga menyerahkan data kepada aparat penegak hukum.
    “Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, langsung diproses, bagaimana? Pak Prabowo mengatakan, ‘Lanjutkan langsung proses hukum’. Diproses (korupsi) Asabri. Ahok
    ngapain
    selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Enggak ada kan?” tukas Andre.
    Setelah itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, tiba-tiba berteriak kepada Andre.
    Rieke meminta Ahok dipanggil ke rapat DPR. Namun, Andre menolak.
    “Panggil Ahok ke sini,” teriak Rieke.
    ”
    Ngapain
    dipanggil?
    Ngapain
    kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun, enggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan,” balas Andre.
    Menurut Andre, jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya dia membawa data itu ke Kejagung, Polri, ataupun KPK.
    Dia menegaskan, pengawasan seperti itulah yang Ahok harus lakukan ketika masih menjabat Komut Pertamina dulu.
    “Kalau sekarang Kejagung melakukan penangkapan di era Prabowo, lalu dia
    ngebacot
    , ‘Oh saya punya data’.
    Lah elu ngapain
    saja
    bro
    selama ini? Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo,” imbuh Andre.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk penanganan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa. Salah satu tugas dari satgas ini ialah mendukung perencanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW).

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) untuk membentuk satgas khusus.

    “Pak AHY mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk Giant Sea Wall ini dan beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, satgas ini tidak hanya akan melibatkan Kementerian PU saja, tetapi juga kementerian/lembaga (KL) lainnya seperti Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Lingkungan Hidup (LH), serta ada keterlibatan pemerintah daerah (pemda).

    “PU di sini sebagai pokja (pokja) pembangunan, dan juga nanti ada pokja pembiayaan,” ujarnya.

    Untuk pembiayaannya sendiri, Diana menekankan bahwa proyek ini tidak hanya akan mengandalkan APBN saja, tetapi juga harapannya ada investasi swasta. Menurutnya, swasta bisa menjadi mitra strategis untuk pengembangan Giant Sea Wall ini maupun program perlindungan pantura Jawa yang terus mengalami penurunan.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggul laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung. Banyak, jadi nanti ini multi-sektor yang ada di Giant Sea Wall, jadi ini bukan hanya satu sektor saja,” kata dia.

    Secara keseluruhan, Diana menjelaskan bahwa Giant Sea Wall ini merupakan program perlindungan di pesisir pantura Jawa. Dalam rencana besarnya, proyek ini akan membentang dari Tangerang hingga Gresik.

    “Mungkin total panjangnya 946 km. Ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” ujar Diana.

    Di wilayah Jabodetabek sendiri, ada proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pantai yang menjadi bagian dari program pembangunan Giant Sea Wall. Total setidaknya ada 3 tahapan pembangunan NCICD ini yakni tahap A, B, dan C.

    “Nah, yang tahap A ini ada tanggul pantai dan sungai, ini sudah dilaksanakan kolaboratif antara SDA dan juga PU, dan di DKI Jakarta,” katanya.

    (shc/rrd)

  • THR ASN dan PPPK Palopo Cair 20 Maret 2025, Sekian Anggarannya Makassar 12 Maret 2025

    THR ASN dan PPPK Palopo Cair 20 Maret 2025, Sekian Anggarannya Makassar 12 Maret 2025

    THR ASN dan PPPK Palopo Cair 20 Maret 2025, Sekian Anggarannya
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, akan mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo Raodatul Jannah menyatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, yang mengatur Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara, termasuk ASN, PPPK, prajurit TNI/Polri, hakim, serta para pensiunan, Pemerintah Kota Palopo sudah menyiapkan hal tersebut.
    “Ini baru PP yang turun, nanti akan ada Juknisnya turun dari Kemenkeu dan Kemendagri, tapi kami rencananya cairkan pada hari Kamis (20/3/2025) sebelum kita cuti bersama,” kata Raodatul saat dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (12/3/2025).
    Lanjut Raodatul, tak hanya ASN yang akan menerima THR, tetapi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga akan menerimanya.
    “Juga pegawai PPPK yang sudah terdaftar, jadi dalam hal ini adalah PPPK yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Palopo. Ada sekitar 160 orang guru yang terangkat 2022,” ucapnya.
    Menurut Raodatul, besarnya anggaran THR Kota Palopo sama besarannya dengan gaji yang setiap bulan dikeluarkan.
    “Gaji ASN setiap bulan itu kurang lebih Rp 22 miliar, jadi THR dan Gaji ke-13 otomatis hampir sama,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Kebijakan tersebut mencakup 9,4 juta penerima THR, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hakim, dan pensiunan.
    “THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI-Polri, hakin, serta para pensiunan,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Selasa (11/3/2025).
    Merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh antara tanggal 31 Maret atau 1 April 2025.
    Dengan kata lain, THR PNS 2025 akan dicairkan mulai Senin, 17 Maret 2025, atau awal pekan depan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peneliti: Pemerintahan Prabowo banyak dukung peningkatan hak pekerja

    Peneliti: Pemerintahan Prabowo banyak dukung peningkatan hak pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti pada Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ragimun menyatakan, pemerintahan saat ini sudah banyak memberi dukungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

    “Pemerintah kita saat ini mendukung peningkatan hak-hak para pekerja” ujar Ragimun dihubungi di Jakarta, Rabu.​​​​​​​

    Ragimun menyatakan salah satu upaya peningkatan hak dan kesejahteraan yang paling mendasar dari pekerja di Indonesia yakni kenaikan upah yang mencapai 6,5 persen. Hal ini menjadi sinyal positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    Disampaikan dia, meski pemerintah sudah menetapkan besaran kenaikan upah hingga 6,5 persen, namun dengan adanya batasan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR), hal ini berpotensi memicu adanya perbedaan gaya hidup di berbagai daerah.

    Di sisi lain, perbedaan tersebut juga memberikan daya tarik tersendiri terhadap investor.

    “Sisi positifnya terjadi keseimbangan ekonomi karena ada daerah yang dari sisi efisiensi penggunaan tenaga kerjanya justru menjadi lebih murah, ini akan menimbulkan ketertarikan investor,” katanya.

    Selanjutnya, Ragimun menyampaikan agar lebih memberikan kesejahteraan kepada para pekerja di Indonesia, ia mengusulkan supaya pemerintah memberikan fasilitas transportasi dan perumahan yang murah, termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

    “Apalagi juga kebutuhan bahan pokok makanan yang terjangkau,” ujar dia.

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.
    Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan para pekerja mendapatkan hak berupa tunjangan hari raya (THR) keagamaan, lewat peluncuran Posko THR 2025 yang tersebar di kantor kementerian dan dinas ketenagakerjaan (disnaker) di Indonesia.

    Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (11/3), mengatakan, peluncuran Posko THR 2025 ini sejalan dengan penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Sejalan dengan penerbitan SE ini, saya resmikan Posko THR 2025 di Kantor Kemnaker. Pembentukan posko ini adalah untuk memberikan pelayanan, konsultasi, dan penegakan hukum terkait dengan pemberian THR pekerja,” kata Menaker.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, beberapa sasaran pembangunan RKP 2026 ialah Gross National Income (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57.

    Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2026 masing-masing 6,1 persen dan 7,1 persen. Dengan begitu, kesenjangan wilayah antar provinsi maupun antara pusat-daerah bisa dikurangi.

    “Angka-angka yang kita proyeksikan tahun 2026 bukan angka-angka yang mustahil, bahkan jangan-jangan angka ini pun masih bisa kita tingkatkan lagi dengan dukungan Ibu dan Bapak (pemerintah daerah) sekalian, maka pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, pemerataan bisa makin tinggi dan ketimpangan makin turun, dan kita harapkan kesejahteraan masyarakat kita juga makin meningkat,” ucap Kepala Bappenas.

    Dirinya menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan per kapita, sehingga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sebenarnya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu sudah pernah kita lakukan dan berkali-kali kita melakukan tahun 70, tahun 80 bahkan tahun 90-an pun kita pernah mengalami pertumbuhan di atas 8 persen. Jadi, pertumbuhan 8 persen (target tahun 2029) bukan sesuatu yang ajaib, bukan sesuatu yang mustahil,” kata Rachmat.

    Saat ini, Bappenas disebut sedang menyusun RKP tahun 2026 berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas.

    Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif.

    Dalam swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir.

    Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan).

    Berdasarkan arahan tersebut, dirumuskan rancangan tema RKP tahun 2026 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

    Adapun sejumlah strategi dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau.

    Kemudian juga peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Seluruh strategi tersebut perlu didukung dengan deregulasi perizinan dan kondisi makroekonomi yang stabil,” ungkap Menteri PPN.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025