Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Dukung MBG, Aktivis Perempuan Bagikan Ratusan Paket Makanan ke SLBN 7 Jakarta

    Dukung MBG, Aktivis Perempuan Bagikan Ratusan Paket Makanan ke SLBN 7 Jakarta

    loading…

    Aktivis perempuan muda Cahaya Manthovani bersama Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) membagikan ratusan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 268 murid SLBN 7 Jakarta. Foto: Ist

    JAKARTA – Aktivis perempuan muda Cahaya Manthovani bersama Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) membagikan ratusan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 268 murid SLB Negeri 7 Jakarta. Hal itu guna mendukung program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami ingin memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bernutrisi karena gizi yang baik sangat penting membantu mereka lebih semangat belajar, lebih fokus, dan berkembang secara optimal,” ujar Cahaya, Rabu (12/3/2025).

    Menurut dia, langkah tersebut bentuk kepedulian terhadap murid SLB yang belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan dalam program MBG. Program itu akan terus berlanjut setelah Lebaran 2025 dalam bentuk bantuan lebih luas sambil menunggu kebijakan pemerintah tentang program MBG untuk SLB.

    “Kami bekerja sama dengan komite orang tua murid yang langsung terlibat dalam proses penyusunan menu, proses memasak, hingga penyajian makanan. Karena mereka lebih memahami kebutuhan anak-anak, termasuk alergi dan batasan makanan tertentu,” ujar Cahaya yang juga putri Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung itu.

    Kepala SLB Negeri 7 Jakarta Elda Rifni menambahkan sebanyak 268 murid SLB Negeri 7 menerima bantuan paket sembako dan 340 paket MBG dengan menu yang tetap menjaga kualitas gizi khususnya selama bulan Ramadan.

    “Acara ini luar biasa. Kami sangat bangga dan bersyukur. Ini rezeki bagi siswa-siswa yang kami terima dengan senang hati bukan hanya sekadar bantuan, tetapi bentuk dukungan moral bagi anak-anak di SLB Negeri 7,” katanya.

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo hingga Komedian Aden Bajaj. Kegiatan ini diharapkan menginspirasi dan menginisiasi banyak orang untuk lebih banyak melakukan kegiatan sosial dan berbagi, khususnya pada anak-anak membutuhkan.

    “Momen berbagi ini sangat luar biasa. SLB Negeri 7 Jakarta memang masih menunggu giliran dalam program makan bergizi nasional karena prosesnya bertahap, sehingga bantuan ini sangat berarti bagi mereka,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo.

    (jon)

  • Sah! Erick Thohir Tunjuk Ifan Seventeen Jadi Dirut Produksi Film Negara – Page 3

    Sah! Erick Thohir Tunjuk Ifan Seventeen Jadi Dirut Produksi Film Negara – Page 3

    Sebelumnya, Nama Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen jadi omongan publik sepanjang hari kemarin hingga kini. Musisi kelahiran Yogyakarta, 16 Maret 1983 ini kini menjabat sebagai Direktur Utama alias Dirut PFN.

    Sebagai informasi, PFN singkatan dari Produksi Film Negara, yakni BUMN yang bergerak di bidang industri audiovisual. Saat ini PFN bertransformasi jadi perusahaan pembiayaan film. Ifan Seventeen resmi jadi pucuk pimpinan BUMN ini.

    Kabar ini mejeng di etalase akun Instagram terverifikasi @lambe_turah hari ini. Netizen mempertanyakan kapasitas Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN di era Prabowo. Banyak yang menilai Indonesia sejatinya tak kekurangan sineas berkompeten untuk mengelola PFN.

    Dari penyanyi ke dirut perfilman? Kan ada mirles, riri riza , hanung bramantyo, reza rahardian as a best actor. Why, why Pak?” netizen dengan akun hold*** menulis di kolom komentar. “Atas dasar apa ya?” @flor**** mencuit.

     

  • 8 Beredar Video Terima Amplop Saat Rapat dengan Pertamina, Anggota DPR Herman Khaeron: Itu SPPJ Perjalanan Dinas Nasional

    8 Beredar Video Terima Amplop Saat Rapat dengan Pertamina, Anggota DPR Herman Khaeron: Itu SPPJ Perjalanan Dinas Nasional

    Beredar Video Terima Amplop Saat Rapat dengan Pertamina, Anggota DPR Herman Khaeron: Itu SPPJ Perjalanan Dinas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi VI DPR RI

    Herman Khaeron
    terekam kamera menerima amplop dan menandatangani sebuah dokumen saat rapat kerja bersama dengan Pertamina.
    Video Herman menerima amplop itu kemudian viral di media sosial.
    “
    Korupsi sudah menjadi budaya di negeri Konoha. Perhatikan amplop kuning langsung simpan di bawah meja
    ,” seperti dikutip dari cuitan akun X @ZulkifliLubis69, Rabu (12/3/2025).
    Pengunggah potongan video itu juga turut memberikan
    mention
    kepada beberapa akun X, seperti Divisi Humas Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, dan DPR.
    Dalam video itu, Herman yang mengenakan batik kuning terlihat disodorkan map berwarna merah oleh seseorang.
    Dia pun kemudian menandatangani kertas di atas map tersebut, lalu mengambil amplop berwarna kuning dan menyimpannya di bawah meja.
    “
    Isi uang sogokan kah?
    ” tulis keterangan tambahan di dalam video.
    Hingga berita ini ditayangkan, cuitan itu telah mendapatkan 332 komentar, 1.700 kali
    retweet
    , 4.200
    likes
    , dan di-
    bookmark
    334 kali.
    Namun, Herman membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan dan berkaitan dengan praktik
    korupsi
    .
    “Itu fitnah yang keji. Saya harus klarifikasi bahwa itu SPPJ (Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan) perjalanan dinas saya yang belum diambil,” ujar Herman saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (12/3/2025).
    Herman menerangkan bahwa penandatanganan itu berlangsung saat dirinya mengikuti rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina pada Selasa (11/3/2025).
    Dokumen yang ditandatangani dan amplop berwarna kuning yang diterimanya pun berasal dari Sekretariat Komisi VI DPR RI.
    “Betul sekali. Itu kebetulan ditandatangani saat rapat, silakan saja klarifikasi ke Sekretariat Komisi VI,” jelas Herman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • THR 2025 Cair Kapan? Simak Jadwal Pencairan ASN, Swasta, dan Pensiunan! – Page 3

    THR 2025 Cair Kapan? Simak Jadwal Pencairan ASN, Swasta, dan Pensiunan! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar baik bagi para pekerja di Indonesia! Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. THR ini akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pensiunan, karyawan swasta, BUMN, dan BUMD.

    Pencairannya sendiri akan dilakukan beberapa waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April 2025.

    Untuk ASN, TNI dan Polri termasuk juga pensiunan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah tengah melakuan finalisasi aturannya. “Itu (THR ASN) sedang diatur,” kata Prabowo kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Namun ia memastikan bwha aturan pencairan THR akan diumumkan dua minggu sebelum Lebaran, tepatnya pada Senin, 17 Maret 2025. 

    Sedangkan untuk pegawai swasta, pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), Prabowo telah mengumumkan THR wajib cair paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. 

    “Saya minta pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujug hari sebelum Hari Raya Idul Fitri,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia mengatakan besaran dan mekanisme pemberian THR untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD akan disampaikan secara rinci oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    “Besaran dan mekanisme disampaikan Menaker melalui surat edaran,” ujarnya.

     

  • Hasil Pertemuan Airlangga & Luhut: Family Office Terbentuk Tahun Ini

    Hasil Pertemuan Airlangga & Luhut: Family Office Terbentuk Tahun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyelesaikan pertemuan yang terselenggara sekitar satu setengah jam di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Seusai pertemuan Luhut langsung turun berdampingan dengan Airlangga. Ia mengatakan, ini pertama kalinya mengadakan pertemuan secara khusus dengan Airlangga.

    “Pertama kali kami bertemu dengan Menko Perekonomian, dengan DEN untuk kita melakukan koordinasi-koordinasi untuk memberikan masukan-masukan pada Presiden sehingga perekonomian kita ini makin bagus ke depan,” ujar Luhut.

    “Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan,” tegasnya.

    Luhut mengatakan, dalam pertemuan itu pembahasan pertama seputar upaya pemerintah untuk memperbaiki program bergizi gratis (MBG) supaya penyerapannya di tengah-tengah masyarakat makin baik.

    “Karena kemarin kan sudah bertemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk setiap kuartal diaudit sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang, karena butuh waktu untuk perbaikan, tapi program ini sangat baik,” ungkapnya.

    Pembahasan kedua terkait dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki perizinan berusaha dan memangkas berbagai persoalan birokrasi. Ia mengatakan, ini penting karena gejolak perekonomian global makin menantang.

    “Dengan keadaan global yang begini, kita peraturan-peraturan yang kita anggap menghambat masuknya investasi ke Indonesia itu kita akan usulkan kepada Presiden untuk di-take out,” tutur Luhut.

    Ia mengatakan, dalam pertemuan ini, terkait dengan kemudahan perizinan berusaha telah disepakati pembentukan tim. “Jadi nanti ada tim akan bekerja mulai besok selama seminggu, karena pada dasarnya kita sudah paham itu, sehingga dengan begitu ekonomi ini bisa lebih bagus,” ujarnya.

    Ketiga ialah terkait dengan upaya merealisasikan Family Office, terlebih investor asal AS yang telah menjadi Dewan Pengawas Danantara Ray Dalio juga berkomitmen untuk membawa investasi ke RI setelah mengadakan pertemuan dengan Prabowo dan para taipan RI beberapa waktu lalu.

    “Karena dia sangat terkesan pada Presiden Prabowo, dan terkesan dengan pertemuan itu, dan terkesan juga dengan data-data ekonomi Indonesia. Yang lima disampaikan soal debt kita, termasuk debt yang paling kecil, dan kemudian juga koordinasi kita dianggap cukup bagus, tapi dia mengingatkan konsistensi dari pemerintah terhadap aturan-aturan yang ada,” ungkap Luhut.

    Luhut mengatakan pembentukan Family Office ini menjadi bagian dari pilot project yang digarap bersama Ray Dalio, termasuk penggarapan dua Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone di Bali, yaitu KEK Kura-Kura dan Sanur.

    “Kita akan mulai dengan itu, nanti kalau ada yang lain kita akan kejar, seperti Batang misalnya, Batang itu dalam two countries twin parks, itu kita akan laporkan Presiden, supaya itu bisa kita jalankan,” kata Luhut.

    Luhut memastikan, seluruh pembicaraan ini tujuannya untuk semakin memperkaya penciptaan lapangan kerja di Indonesia dan memperbaiki kondisi sumber daya manusia di dalam negeri.

    (arj/mij)

  • ASN apresiasi hadirnya PP 11/2025 jamin gaji ke-13

    ASN apresiasi hadirnya PP 11/2025 jamin gaji ke-13

    Alhamdulillah pemerintah Prabowo-Gibran tetap mempertahankan gaji ke-13 untuk para ASN, terlebih Presiden Prabowo sendiri yang akhirnya mengumumkan secara resmi terkait THR 2025

    Jakarta (ANTARA) – Aparatur sipil negara (ASN) mengapresiasi hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

    “Alhamdulillah pemerintah Prabowo-Gibran tetap mempertahankan gaji ke-13 untuk para ASN, terlebih Presiden Prabowo sendiri yang akhirnya mengumumkan secara resmi terkait THR 2025,” kata Doro, PNS di salah satu kementerian di Jakarta, Rabu.

    Doro mengatakan, kepastian terkait gaji ke-13 dan THR Idul Fitri tahun ini merupakan salah satu bentuk rezeki Ramadhan, dan diharapkan mampu mendorong perekonomian saat ini.

    “Rezeki THR ini juga akan bisa memutar roda perekonomian selama Ramadhan dan Idul Fitri bagi masyarakat luas juga,” kata dia.

    Hal senada juga diutarakan oleh Dewi, seorang PNS di Jakarta. Ia bersyukur karena gaji ke-13 tetap diberikan oleh pemerintah sebagai apresiasi atas pengabdian bagi ASN.

    “Tentunya sangat bersyukur dengan gaji ke-13 ini, kami merasa dihargai pengabdiannya,” ujar Dewi.

    Doro dan Dewi pun berharap pemerintah bisa terus membuat kebijakan yang mementingkan kesejahteraan rakyat, serta dibuat dengan pertimbangan yang matang serta hati-hati.

    “Masih banyak masyarakat luas yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah, minimal dengan berbagai kebijakan pro rakyat yang selalu digaungkan dalam Asta Cita,” kata Doro.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan.

    “THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3).

    Prabowo memerinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kerja.

    Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen

    ASN daerah akan diberikan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

    “Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan,” kata Prabowo.

    Adapun THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja

    Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja

    Pengangkatan CASN Diundur, Gibran: Sudah Ada Solusi, Tunggu Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    memberikan tanggapan terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (
    CASN
    ) yang menjadi perbincangan hangat.
    Gibran menyatakan, sudah ada solusi untuk masalah ini dan meminta para CASN untuk bersabar.
    “Sudah sudah sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” kata Gibran, saat berkunjung ke SMAN 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025).
    Namun, Gibran tidak merinci lebih lanjut mengenai solusi tersebut.
    Ia menekankan bahwa kementerian terkait akan memberikan perkembangan informasi lebih lanjut.
    “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang meng-
    update
    ya,” tutur dia.
    Polemik pengangkatan CPNS menjadi ramai dibicarakan usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
    Rini Widyantini
    mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
    Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
    Masalah ini kemudian sampai ke Istana yang akhirnya mendapat perhatian Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Presiden Prabowo akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024.
    Hal itu dikonfirmasi Menpan-RB Rini Widyantini usai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Kedatangannya ke Istana Kepresidenan adalah untuk melaporkan mengenai pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang ditunda.
    “Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” kata Rini, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/3/2025).
    Meski demikian, Rini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai laporan yang disampaikan dan seperti apa isi instruksi yang akan dikeluarkan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 232 Rumah di Johar Baru Direnovasi, Warga Dapat Ongkos Buat Ngontrak – Page 3

    232 Rumah di Johar Baru Direnovasi, Warga Dapat Ongkos Buat Ngontrak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kesiapan renovasi rumah sebanyak 232 unit di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

    Ara mengatakan, program renovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Hasil pendataan dan verifikasi tim kecamatan bersama kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 232 rumah telah siap direnovasi. Renovasi ini akan dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan warga sekitar,” ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

    Tahap pertama renovasi akan dimulai pada 14 April 2025. Untuk mendukung proses ini, warga pemilik rumah yang terdampak telah difasilitasi dengan biaya kontrakan sebesar Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 April 2025.

    “Nanti kontrakkannya akan ditambah 3 bulan lagi kalau belum tuntas pembangunannya sebagai mitigasi,” imbuh Ara.

    Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian PKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program ini. Gotong royong membangun rumah rakyat harus terus kita galakkan, melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah dicanangkan,” ungkap Ara.

    Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk merenovasi 500 unit rumah di lima provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk wilayah Jakarta.

     

  • MPR: Presiden komitmen tangani lingkungan undang Pandawara Group

    MPR: Presiden komitmen tangani lingkungan undang Pandawara Group

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menangani persoalan lingkungan, termasuk dengan mengundang kelompok pemuda aktivis lingkungan Pandawara Group ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai permasalahan sampah di Indonesia.

    “Apresiasi saya untuk Presiden Prabowo yang memberikan perhatian serius terhadap isu sampah dan mengajak anak-anak muda seperti Pandawara Group untuk terlibat dalam solusi nyata. Ini langkah progresif yang harus kita dukung,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada persoalan sampah agar tidak terus berulang menjadi masalah lingkungan.

    “Menurut saya Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat sampah. Saat ini Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah per tahun dengan didominasi oleh sampah makanan dan plastik. Dari 56 juta ton, sementara ini yang terkelola baru 40 persen,” ujarnya.

    Menurut dia, Pandawara Group yang diinisiatori anak-anak muda menjadi contoh inspirasi bahwa gerakan aksi nyata masyarakat sipil di tingkat akar rumput mampu membawa perubahan.

    Untuk itu, dia meyakini pertemuan Presiden Prabowo dengan Pandawara Group akan menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan, baik dalam bentuk regulasi maupun aksi nyata di lapangan.

    “Pemerintah perlu mendukung inisiatif seperti ini dengan kebijakan yang mempermudah dan memperkuat peran komunitas dalam menjaga lingkungan,” ucapnya.

    Dia pun mengingatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan dunia usaha sangat penting dalam mengatasi masalah sampah.

    Bahkan, lanjut dia, MPR membuka lebar ruang kolaborasi dengan Pandawara Group untuk mengatasi permasalahan sampah sekaligus mencegah dampak perubahan lingkungan di tanah air.

    “Isu sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kita perlu sinergi semua pihak agar Indonesia bisa bebas dari darurat sampah,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil kelompok pemuda peduli lingkungan, Pandawara Group, ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3), salah satunya untuk membahas isu lingkungan dan sampah.

    Presiden RI Prabowo Subianto berencana menggandeng Pandawara Group untuk mengadakan aktivitas skala besar guna mengatasi persoalan tata kelola sampah di Indonesia.

    “Jadi, ada satu activity dengan skala yang masif yang memang bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah dari hulu ke hilir. Itu aja garis besarnya,” kata salah satu anggota Pandawara Group, Gilang Rahma, usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (11/3).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Skema Penghitungan Bonus Hari Raya Ojol – Page 3

    Skema Penghitungan Bonus Hari Raya Ojol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kabar baik untuk para driver ojek online (ojol)! Pemerintah memastikan adanya Bonus Hari Raya (BHR) atau THR untuk mereka menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan hal ini, dan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, telah mengumumkan aturan mainnya.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut,” kata Yassierli, dikutip dari SE, Rabu (12/3/2025).

    BHR akan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran, dengan besaran yang bervariasi tergantung kinerja masing-masing driver.

    Keputusan ini diambil sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kontribusi para driver ojol terhadap sektor transportasi dan logistik di Indonesia.

    Skema Penghitungan BHR

    Pemberian BHR dalam bentuk uang tunai ini merupakan yang pertama kali diberikan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya perhatian kepada para pekerja online, termasuk driver ojol yang jumlahnya mencapai 250.000 driver aktif dan sekitar 1-1,5 juta driver paruh waktu.

    Menteri Yassierli menjelaskan lebih lanjut bahwa besaran BHR dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Driver yang produktif dan berkinerja baik berpotensi mendapatkan bonus hingga 20% dari rata-rata pendapatan mereka.

    Meskipun pemerintah mendorong besaran minimal Rp 1 juta, jumlah pastinya bergantung pada kinerja individu. Bagi driver ojek online yang tidak termasuk kategori produktif, besaran bonus akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan aplikasi.