Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Tak Hanya yang Aktif, SPAI Tuntut THR untuk Ojol dan Kurir yang Putus Mitra Megapolitan 11 Maret 2025

    Tak Hanya yang Aktif, SPAI Tuntut THR untuk Ojol dan Kurir yang Putus Mitra Megapolitan 11 Maret 2025

    Tak Hanya yang Aktif, SPAI Tuntut THR untuk Ojol dan Kurir yang Putus Mitra
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (
    SPAI
    ) mendesak agar
    tunjangan hari raya
    (THR) tidak hanya diberikan kepada pengemudi ojek
    online
    (ojol), taksi
    online
    (taksol), dan kurir yang masih aktif bekerja.
    Ketua SPAI Lily Pujiati menegaskan, para pekerja angkutan yang sudah nonaktif juga berhak mendapatkan THR.
    “Kami menuntut agar THR dibayarkan juga kepada seluruh
    pengemudi ojol
    , taksol, dan kurir yang pernah melakukan kerja dan berkontribusi atas profit yang diperoleh
    platform
    tanpa memandang apakah pengemudi tersebut aktif, nonaktif, dan putus mitra,” ujar Lily saat dihubungi pada Selasa (11/3/2025).
    Lily menjelaskan, para pekerja nonaktif atau yang putus mitra pernah memberikan kontribusi terhadap pemasukan platform.
    Mereka juga menanggung biaya operasional dan membeli atribut yang diwajibkan oleh platform.
    Menurut dia, biaya yang dikeluarkan pengemudi ini otomatis menjadi keuntungan bagi platform.
    “Maka tidak ada alasan bagi platform untuk tidak membayar THR bagi pengemudi yang mereka sebut nonaktif dan putus mitra,” tambahnya.
    Meskipun demikian, Lily mengapresiasi upaya pemerintah yang memberikan THR kepada para pekerja angkutan yang masih aktif.
    Namun, ia menekankan, masih ada catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait pemberian THR.
    “Pasti (mendesak kembali pemerintah) karena mereka juga punya kontribusi. Minimal uang jaket dan helm diganti,” tegasnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengemudi ojek daring akan mendapatkan bonus hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.
    Ia menjelaskan, bonus ini diberikan karena kontribusi penting para pengemudi dan kurir dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.
    “Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya (Idul Fitri) dalam bentuk uang tunai, mempertimbangkan keaktifan kerja,” kata Prabowo saat mengumumkan bonus untuk ojol di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (10/3/2025).
    Prabowo menambahkan, besaran dan mekanisme bonus hari raya untuk ojek dan kurir
    online
    akan dirundingkan dan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
    “Kami serahkan dan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menaker melalui Surat Edaran (SE),” ucap Prabowo.
    Kepala Negara berharap kebijakan ini dapat membuat para ojol dan kurir online merasakan libur, mudik, dan hari raya Idul Fitri dalam keadaan yang baik.
    “Saya ucapkan terima kasih kepada pengemudi dan kurir
    online
    di mana pun berada,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Minta Menaker Awasi Pembagian THR Swasta-BUMN

    Legislator Minta Menaker Awasi Pembagian THR Swasta-BUMN

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan THR bagi pekerja swasta paling lambat diberikan 7 hari sebelum lebaran. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengawasi perusahaan swasta dalam pencairan THR.

    “Untuk perusahaan swasta pengawasan wajib dilakukan oleh para pengawas ketenagakerjaan c/q (dalam hal ini) Menteri Tenaga Kerja agar tidak ada perusahaan yang main-main dan membayar THR setelah tanggal tersebut,” ujar Irma kepada detikcom, Senin (10/3/2025).

    Menurut Irma, instruksi Prabowo soal pencairan THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran sudah tepat. Artinya, THR harus sudah diterima sebelum tanggal 24 Maret 2025.

    “Namun untuk BUMN dan BUMD juga ASN artinya Kemenkeu juga harus menyediakan anggarannya segera agar sebelum tanggal tersebut THR sudah bisa diterima,” katanya.

    Sebelumnya, Prabowo memerintahkan THR diberikan kepada pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat H-7 lebaran. Diperkirakan lebaran Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, sesuai prediksi Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Jadi saya sampaikan sebagai berikut yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3).

    “Besaran dan mekanismenya nanti disampaikan Menaker melalui surat edaran,” ujarnya.

    Pada saat yang sama, Prabowo juga resmi mengumumkan pemberian bonus hari raya (BHR) Lebaran 2025 kepada pengemudi ojek online dan kurir online. Bonus itu berupa uang tunai dan diberikan berdasarkan keaktifan pengemudi dan kurir online.

    (isa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perubahan Gaji Teddy Indra Wijaya Setelah Jadi Letkol, Karir Tangan Kanan Presiden Prabowo Cemerlang

    Perubahan Gaji Teddy Indra Wijaya Setelah Jadi Letkol, Karir Tangan Kanan Presiden Prabowo Cemerlang

    TRIBUNJATIM.COM – Di balik polemik Teddy Indra Wijaya yang kini naik pangkat, ada berbagai sorotan ramai dibicarakan.

    Satu di antaranya perihal gajinya yang kini tak lagi sama.

    Dengan naik pangkat menjadi Letkol, gaji yang diperoleh Teddy juga pastinya mengalami kenaikan.

    Daftar gaji TNI dan tunjangan dari pangkat tertinggi hingga terendah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

    Dalam beleid itu, Letkol masuk dalam golongan IV: Perwira Menengah TNI. Gaji Letkol dipatok Rp3.093.900 hingga Rp5.084.40.

    Gaji Letkol lebih tinggi dibandingkan Mayor sebesar Rp3.000.100 hingga Rp4.930.100.

    Berikut daftar gaji TNI dari pangkat tertinggi hingga terendah untuk semua golongan.

    Golongan I: Tamtama TNI

    Kelas Satu/Prajurit Satu: Rp1.694.900 hingga Rp2.617.500
    Kelas Dua/Prajurit Dua: Rp1.643.500 hingga Rp2.538.100
    Kelas Kepala/Prajurit Kepala: Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400
    Kopral Satu: Rp1.858.900 hingga Rp2.870.900
    Kopral Dua: Rp1.802.600 hingga Rp2.783.900
    Kopral Kepala: Rp1.917.100 hingga Rp2.960.700

    Golongan II: Bintara TNI

    Sersan Dua: Rp2.103.700 hingga Rp3.457.100
    Sersan Satu: Rp2.169.500 hingga Rp3.565.200
    Sersan Kepala: Rp2.237.400 hingga Rp3.676.700
    Sersan Mayor: Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700
    Pembantu Letnan Dua: Rp2.379.500 hingga Rp3.910.300
    Pembantu Letnan Satu: Rp2.454.000 hingga Rp4.032.600

    Golongan III: Perwira Pertama TNI

    Letnan Dua: Rp2.735.300 hingga Rp4.425.200
    Letnan Satu: Rp2.820.800 hingga Rp4.635.600
    Kapten: Rp2.909.100 hingga Rp4.780.600

    Golongan IV: Perwira Menengah TNI

    Mayor: Rp3.000.100 hingga Rp4.930.100
    Letnan Kolonel: Rp3.093.900 hingga Rp5.084.400
    Kolonel: Rp3.190.700 hingga Rp5.243.400

    Golongan V: Perwira Tinggi TNI

    Brigadir Jenderal Laksamana Pertama Mars. Pertama: Rp3.290.500 hingga Rp5.407.400
    Mayor Jenderal Laksamana Muda Mars. Muda: Rp3.393.400 hingga Rp5.576.500
    Letnan Jenderal Laksamana Madya Mars. Madya: Rp5.079.300 hingga Rp5.750.900
    Jenderal Laksamana Marsekal: Rp5.079.300 hingga Rp5.930.800.

    MAYOR TEDDY NAIK PANGKAT – Mayor Inf TNI Teddy Indra Wijaya naik pangkat jadi Lektol TNI yang diumumkan pada Kamis (6/3/2025). Begini penjelasan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Wahyu Yudhayana. (Instagram/tedsky_89)

    Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya memang tengah menjadi sorotan nasional.

    Tangan kanan Presiden Prabowo itu memiliki jejak karir yang cemerlang terutama setelah menjadi ajudan dan asisten pribadi Presiden Prabowo.

    Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol) menuai polemik. 

    Kabar kenaikan pangkat Teddy membuat kaget sejumlah prajurit TNI. Bahkan, karir Teddy bisa lebih cepat dibanding teman seangkatannya di Akmil, Kapten Czi Hendrik Pardamean Hutagalung. 

    Padahal Hendrik Pardamean Hutagalung merupakan peraih Adhimakayasa Akmil Tahun 2011. Sementara untuk saat  ini pangkatnya masih Kapten dan sedang menjalani sekolah di Australia.  

    Kenaikan pangkat Teddy ini disebut terlalu dipaksaskan dan menabrak sejumlah tahapan.

     Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letkol dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. 

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” kata Wahyu dalam pesan singkatnya, Kamis (6/3/2025) kemarin.

    PRABOWO TEGUR TEDDY – Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan bank emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025). Ia menegur Mayor Teddy agar mengundang Jokowi. (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden – Instagram)

    Pengangkatan jabatan Teddy itu tertera dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.

    Dalam surat perintah tersebut, terdapat enam poin yang menjadi dasar kenaikan pangkat Teddy, yaitu:

    1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor Teddy ke Letkol a.n Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, S.S.T.Han., M.Si. NRP 11110010020489, Sekretaris Kabinet.

    4. Peraturan Kasad Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

    5. Keputusan Kasad Nomor Kep/462/VIII/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD.

    6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai, kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel (letkol) janggal.

    TB Hasanuddin menyoroti kenaikan pangkat Teddy itu didasari oleh surat perintah, bukan surat keputusan.

    “Aneh, kenaikan pangkat Mayor Teddy ke Letkol bukan berdasarkan surat keputusan, tapi berdasarkan surat perintah,” ujar TB Hasanuddin dikutip dari kompas.com, Jumat (7/3/2025).

     TB Hasanuddin menjelaskan, kenaikan pangkat militer pada umumnya dilakukan dua periode dalam satu tahun, yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober, kecuali untuk para perwira tinggi TNI, yang mana dapat dinaikkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

    Kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) biasanya diberikan kepada para prajurit yang berprestasi dan menunjukkan keberanian yang luar biasa di medan pertempuran.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy yang dampingi Presiden Prabowo Subianto (Instagram @sekretariat.kabinet)

    TB Hasanuddin berpandangan, kenaikan pangkat untuk Teddy ini tidak sesuai aturan. “Kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy menjadi letkol itu sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa,” tuturnya.

    Selain itu, purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang dua ini juga mengaku baru mendengar istilah kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP). Dia lantas mempertanyakan apakah kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Teddy, atau berlaku kepada semua prajurit TNI.

    “Lalu kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit,” kata TB Hasanuddin.

    TB Hasanuddin pun menegaskan betapa pentingnya keterbukaan TNI kepada masyarakat mengenai pengangkatan dan kenaikan pangkat di lingkungan TNI. Hal ini, kata dia, diperlukan agar tidak menjadi pertanyaan dari masyarakat.

    Masih menjadi sorotan, Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu terkait reformasi sektor pertahanan dan keamanan, Imparsial, memandang kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor Inf menjadi Letkol Inf adalah politis.

    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan selain itu kenaikan pangkat Teddy  tersebut tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system.

    “Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system,” kata Ardi saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).

    Sejak menjadi ajudan Presiden Jokowi dan kemudian menjadi ajudan Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo, lanjut dia, praktis Mayor Teddy tidak pernah melaksanakan tugas atau jabatan sebagaimana prajurit TNI di lapangan pada umumnya, apalagi memiliki prestasi tertentu.

    Alih-alih memiliki prestasi, sambung dia, Mayor Teddy dalam Pemilu 2024 lalu justru secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam pemilu, yakni terlibat langsung dalam politik praktis, yaitu memakai atribut kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

    “Jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah berdasarkan prestasi merit system, tetapi cenderung berdasarkan politis,” ungkap dia.

    Menurut Ardi sejak awal pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan.

    Untuk itu, lanjut dia, Imparsial mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel karena merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI.

     Kedua, Imparsial juga mendesak Agus memastikan semua kenaikan pangkat dalam tubuh TNI didasarkan pada prestasi dan kinerja yang objektif, bukan atas dasar kedekatan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan profesionalisme militer, serta menghormati aturan dalam UU TNI dengan tidak menempatkan prajurit aktif di posisi yang tidak diperbolehkan secara hukum, ungkapnya.

    Ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan TNI agar publik dan internal TNI dapat melihat bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan berlandaskan aturan yang berlaku, pungkas Ardi.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

    BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

    BMKG Siapkan Antisipasi Cuaca Buruk Saat Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dan mitigasi untuk merespons
    cuaca buruk
    yang mungkin terjadi selama arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025.
    “Untuk antisipasi atau mitigasi banjir, sudah disiapkan, ini pemerintah menyiapkan modifikasi cuaca, dilakukan secara gotong-royong oleh BNPB, BMKG, juga pemerintah daerah, jadi secara bersinergi,” ujar Ketua BMKG Dwikorita Karnawati saat konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Dwi menjelaskan, BMKG akan melakukan evaluasi terhadap tren cuaca sebelum arus mudik berlangsung.
    Dia menyebutkan, saat ini, kondisi cuaca sudah semakin baik, tapi masih ada potensi cuaca ekstrem saat Lebaran nanti.
    “Itu akan kami evaluasi lebih dahulu, karena tren cuacanya semakin membaik, meskipun masih ada potensi cuaca ekstrem dalam durasi singkat. Dan bulan April itu semakin kondusif, namun mendadak bisa muncul badai tropis atau siklon tropis,” jelas dia.
    Dwi memastikan, perubahan cuaca ini masih bisa dideteksi sekitar lima atau enam hari sebelum cuaca buruk itu tiba.
    Karena ada rentang waktu yang cukup, cuaca buruk itu masih bisa dimitigasi.
    Sementara itu, sejumlah titik rawan bencana disebutkan berada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, puncak arus mudik akan berlangsung antara 28-30 Maret 2025.
    Sementara, puncak arus balik akan berlangsung pada 5-7 April 2025.
    “Kita tetap harus melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi potensi puncak arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sementara puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025,” ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.
    Untuk mengantisipasi arus mudik dan arus balik Lebaran 1446 H, Polri dan sejumlah kementerian serta lembaga akan melaksanakan
    Operasi Ketupat
    2025.
    Pelaksanaan operasi ini akan dilakukan dalam dua versi sesuai dengan operasi wilayahnya.
    Untuk Operasi Ketupat 2025 dari Lampung-Bali akan dilaksanakan selama 17 hari, yaitu dari 23-28 Maret 2025.
    Untuk menghadapi arus mudik dan arus balik, Polri telah menyiapkan sejumlah persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari ganjil-genap, contraflow, hingga one way nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenperin Buka Suara soal Pabrik Sunat Isi Minyakita Kemasan 1 Liter

    Kemenperin Buka Suara soal Pabrik Sunat Isi Minyakita Kemasan 1 Liter

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal temuan pelanggaran oleh sejumlah pabrik yang memproduksi dan mendistribusikan Minyakita. Kemenperin mendukung langkah tegas aparat penegak hukum dan kementerian dan lembaga (K/L) dalam menindak pelaku industri yang tidak mematuhi aturan.

    Dalam kasus ini, beberapa pabrik kedapatan menjual produk Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, serta mengurangi volume isi dari kemasan yang seharusnya sesuai standar.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga mencoreng upaya pemerintah menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau dan terjamin baik keamanan, mutu, maupun gizi pangannya.

    “Penindakan terhadap pabrik dan distributor yang tidak mematuhi aturan ini harus menjadi momentum penting untuk menertibkan seluruh rantai pasok Minyakita, agar produk ini dapat dijual dengan volume kemasan yang sesuai aturan, yaitu 500 ml, 1L, 2L, dan/atau 5L dengan harga sesuai HET,” tegas Febri dalam keterangan resminya, Selasa (11/3/2025).

    “Saat ini, HET yang ditetapkan adalah Rp 15.700 per Liter. Semoga penindakan ini bisa menurunkan harga Minyakita sesuai HET sebagaimana arahan Presiden Prabowo agar harga pangan turun lebih rendah lagi dan terjangkau oleh masyarakat,” sambung Febri.

    Ia menyebut, Minyakita dihadirkan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Pengecer wajib menjual Minyakita dengan harga di bawah atau sama dengan HET.

    Oleh karena itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap pelaku industri yang memproduksi dan mendistribusikan Minyakita. Febri menegaskan pihaknya tak segan mencabut izin usaha pabrik yang terbukti melanggar aturan.

    “Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi pabrik yang terbukti melanggar aturan. Ini sebagai komitmen kami untuk melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Kemenperin mengimbau seluruh produsen dan distributor mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sekaligus mengajak masyarakat turut mengawasi peredaran Minyakita di pasar. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang.

    Lihat juga Video: Heboh Kasus MinyaKita di Subang, Dijual 1 Liter Ternyata Cuma 760 Ml

    (ily/ara)

  • Bonus Hari Raya buat Driver Ojol Disebut Jalan Tengah yang Adil

    Bonus Hari Raya buat Driver Ojol Disebut Jalan Tengah yang Adil

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan himbauan untuk perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya berupa uang tunai kepada para mitra pengemudi dan kurir online dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.

    Pengamat Ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa apa yang disampaikan Prabowo adalah solusi yang cukup adil untuk saat ini.

    “Ini langkah yang bagus dan tepat. Yang disampaikan Presiden adalah jalan tengah yang fair untuk berbagai kepentingan yang sedang berseberangan,” ujarnya kepada media, Selasa (11/3/2025).

    Wijayanto menambahkan lewat pengumuman tersebut, Presiden menyampaikan arahan yang jelas tapi tidak mendikte hingga detail sehingga masih ada ruang bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi aplikator dan mitra pengemudi dan kurir online untuk mencari solusi terbaik.

    “Saya yakin aplikator mempunyai niat baik untuk mengeluarkan kebijakan yang adil terkait BHR ini. Yang paling penting adalah, para pihak harus terus berkomunikasi, untuk menemukan format bisnis model industri yang terbaik,” katanya.

    Wijayanto menambahkan bahwa meskipun kebijakan ini bersifat himbauan dan tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, ini tetap merupakan langkah positif.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo menyampaikan dalam keterangan persnya hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, bahwa pemerintah mengimbau kepada perusahaan aplikasi untuk dapat memberikan Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai.

    “Tahun ini pemerintah memberi perhatian khusus kepada pengemudi online yang telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengimbau untuk memberi Bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Saat menyampaikan pengumuman, hadir pula CEO GoTo, Patrick Walujo, dan CEO Grab, Anthony Tan, bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    (rrd/rir)

  • Tak Semua Terima Bonus Hari Raya, Hanya Ojol Penuhi Kriteria Bakal Dapat THR Bentuk Uang Tunai – Halaman all

    Tak Semua Terima Bonus Hari Raya, Hanya Ojol Penuhi Kriteria Bakal Dapat THR Bentuk Uang Tunai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan layanan transportasi daring Gojek berjanji akan mematuhi imbauan Presiden Prabowo Subianto soal memberi bonus hari raya untuk pengemudi atau driver ojek online (ojol). 

    Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan bonus hari raya akan diberikan melalui program Tali Asih Hari Raya. 

    Dia berkata bonus diberikan secara tunai.

    “Melalui program Tali Asih Hari Raya, Gojek akan menyalurkan Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai kepada Mitra Driver yang memenuhi kriteria tertentu. Bonus uang tunai ini akan diterima Mitra Driver sebelum Hari Raya Idulfitri,” kata Catherine melalui keterangan tertulis, Senin (10/3).

    Dia berkata Gojek ingin memastikan mitra driver dapat menjalani Ramadan dengan damai dengan bonus ini. 

    Perusahaan juga berharap para driver bisa berlebaran dengan penuh kebahagiaan. 

    Catherine menyampaikan Gojek menghadirkan program Ramadan penuh manfaat bagi para mitra driver setiap tahun. 

    Gojek, ucapnya, menempatkan kemitraan bersama para driver sebagai pondasi utama.

    “Program ini merupakan itikad baik dari Gojek dengan menghadirkan solusi terbaik untuk terus mendukung Mitra Driver sesuai dengan kapasitas perusahaan, sekaligus mengacu pada pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan layanan transportasi daring untuk memberikan bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online. 

    Prabowo mengatakan besaran bonus akan diatur melalui surat edaran menteri ketenagakerjaan. Dia berharap para driver ojol bisa merayakan hari raya dengan gembira. 

    “Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan layanan memberikan bonus hari raya dalam bentuk tunai sesuai dengan keaktifan kerja,” kata Prabowo pada jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3).
     
    Permintaan itu disampaikan Prabowo setelah bertemu Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Patrick Sugito Walujo dan CEO Grab Anthony Tan. 

    Prabowo menyampaikan ada 250 ribu orang berprofesi pengemudi dan kurir online. Sementara ada sekitar 1 juta hingga 1,5 juta orang lainnya yang menjadikan pengemudi dan kurir online sebagai pekerjaan sampingan.

    Prabowo mengatakan dirinya ingin ojol juga bisa merayakan hari raya Lebaran Idulfitri seperti masyarakat lainnya. 

    “Dengan kebijakan ini, para pekerja pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik hari raya Idulfitri dalam keadaan baik,” ujarnya.

    Terpisah, Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia Igun Wicaksono meminta perusahaan aplikator memberi bonus hari raya minimal Rp500 ribu kepada driver ojol dan kurir online. Igun menyambut baik imbauan Presiden Prabowo kepada para aplikator soal bonus hari raya. 

    Dia meminta perusahaan tidak memberi bonus sekadarnya. 

    “Kalau kami (berharap) sekitaran di angka Rp500 ribu, di atas Rp300 ribu, itu mungkin sedikit membantu teman-teman pengemudi. Jangan nilainya cuman sekadarnya saja,” ujar Igun.

    Igun mengingatkan keuntungan yang diraih perusahaan aplikator juga hasil keringat para driver ojol. Dengan demikian, sudah selayaknya para driver ojol mendapatkan bonus yang pantas untuk merayakan hari raya.

    Dia berkata sebenarnya para driver ojol berharap THR, bukan bonus. THR yang diharapkan pun jumlahnya setara dengan upah minimum provinsi (UMP) masing-masing. 

    Meski begitu, Igun tetap mengapresiasi langkah pemerintah. 

    Menurutnya, imbauan memberikan bonus hari raya lebih baik daripada tidak ada sama sekali.

    “Mungkin akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun THR ini belum terwujud, tetapi setidaknya Presiden sudah menyampaikan bahwa platform wajib memberikan bonus,” ujarnya.(tribun network/fik/dod)

  • Teka-teki Besaran THR untuk Driver Ojol, Berapa Nominalnya?

    Teka-teki Besaran THR untuk Driver Ojol, Berapa Nominalnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada kabar baik tentang THR driver ojol di Indonesia jelang Hari Raya Lebaran 2025.

    Sebab Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau perusahaan transportasi berbasis aplikasi memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada mitra pengemudinya dalam bentuk uang tunai pada Idul Fitri 2025.

    Imbauan ini disampaikan Prabowo di hadapan sejumlah pengemudi ojek online, CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Patrick Walujo, dan CEO Grab Anthony Tan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    “Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada kurir dan pengemudi online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Lantas, berapa besaran THR yang akan diterima driver ojol?

    Jika merujuk pada imbuan Presiden Prabowo, maka nominal THR yang akan diberikan kepada driver ojol akan disesuaikan dengan keaktifan kerja.

    Selain itu, THR juga akan diberikan dalam bentuk uang tunai dari perusahaan transportasi daring di RI.

    Sementara itu menurut Antaranews, mekanisme dan besaran THR driver ojol rencananya akan diumumkan hari ini, Selasa 11 Maret 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut pemerintah berunding bersama perusahaan penyedia aplikasi jasa angkutan pada hari ini untuk menentukan besaran tunjangan hari raya (THR) yang akan diberikan kepada mitra pengemudi dan kurir daring atau online.

    Menaker Yassierli berharap pemerintah dan para pengusaha dapat segera menyepakati besaran THR sehingga ketentuan pencairannya dapat segera diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan.

    “Besok kami bahas ya (besarannya). Artinya, tadi sudah jelas kebijakan dan permintaan dari Bapak Presiden, dan kami berharap itu diperhatikan. Besok ya kita tunggu untuk detail terkait surat edarannya seperti apa,” kata Yassierli menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

  • Calon ASN dan PPPK Menanti Instruksi Prabowo

    Calon ASN dan PPPK Menanti Instruksi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Penundanaan pengangkatan para calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menantikan solusi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, rencana penundanaan yang diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tersebut menjadi masalah baru bagi CASN dan PPPK.

    Masalah baru timbul akibat rencana penundaan ramai diperbincangkan di media sosial mulai dari mereka yang telah lebih dulu keluar dari tempat kerjanya yang lama, hingga mereka yang telah membeli tiket menyesuaikan jadwal awal yang telah ditetapkan.

    Terkait dengan hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Rini Widayantini mengatakan bahwa sejauh ini instansinya sudah melaporkan kepada presiden terkait dengan penundanaan pengangkatan CASN.

    “Sudah dilaporkan ke presiden,” katanya kepada wartawan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Meski begitu, Rini tidak terlalu spesifik menjelaskan solusi yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan polemik rencana penundaan tersebut.

    Namun, dia membeberkan bahwa Presiden Prabowo akan mengeluarkan aturan baru untuk segera dapat menyelesaikan masalah itu.

    “Sudah dilaporkan nanti akan ada instruksi presiden,” pungkas Rini.

    Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK

    Adapun, penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat, Rabu (5/3/2025).

    Rini menjelaskan Data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Dia menyatakan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.

    “Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini, Jumat (07/03/2025).

    Di sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki jadwal sendiri.

    Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) pada 1 Maret 2026.

    Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan peta jalan pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.

    Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi.

    Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata di database BKN) selama proses pengadaan PPPK 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

    Penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan, baik dari sisi pemerintah maupun DPR RI. Rini memastikan sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024. 

    Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah meminta agar semua instansi terus melanjutkan pengusulan NIP sampai dengan proses pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 selesai.

    Kelanjutan proses penetapan usul NIP dan TMT hingga pengangkatan CASN 2024 dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025; dan Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon ASN Kebutuhan Tahun 2024.

    “Berdasarkan jadwal yang ditetapkan lewat rapat bersama Kementerian PANRB dengan Komisi II DPR, BKN menyusun roadmap penyelesaian pengangkatan CASN 2024, maka BKN menerbitkan surat kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi, di mana agar semua instansi terus mengusulkan dan memproses penetapan NIP CPNS dan PPPK dan tetap dilanjutkan sampai dengan pengangkatan selesai,” jelasnya.

    Di dalam surat Kepala BKN tersebut ditetapkan bahwa usul penetapan NIP CPNS akan dilakukan paling lambat 30 Juni 2025, di mana peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS Terhitung Mulai Tanggal atau TMT 1 Oktober 2025.

    Pertimbangan Teknis atau Pertek Penetapan Nomor Induk CPNS yang telah diterbitkan juga akan disesuaikan menjadi TMT 01 Oktober 2025, yang dilanjutkan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang akan diterbitkan pada tanggal yang sama.

    Selanjutnya usul penetapan nomor induk PPPK 2024 dilakukan paling lambat 30 November 2025. Dilanjutkan dengan Pertek Penetapan Nomor Induk PPPK yang akan ditetapkan menjadi TMT 01 Maret 2026 dan Melaksanan Perjanjian kerja pada 01 Maret 2026.

    Sementara itu, bagi pelamar PPPK yang pada 01 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, akan tetap diangkat sebagai PPPK dengan masa perjanjian kerja selama satu tahun.

    “Ini kebijakan-kebijakan dalam rangka kita memastikan bahwa proses ini terus berlanjut sampai dengan penerbitan SK CPNSS maupun SK PPPK,” imbau Zudan.

  • Pencairan THR Ojol, Pegawai Swasta dan ASN Diumumkan Hari Ini

    Pencairan THR Ojol, Pegawai Swasta dan ASN Diumumkan Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan mengumumkan aturan pencairan THR pegawai swasta, BUMN, dan BUMD sekaligus bonus hari raya untuk driver transportasi online, termasuk ojek online (ojol) dan kurir pada hari ini, Selasa (11/3/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan mengeluarkan Surat Edaran untuk dua tindak lanjut mengenai THR dan bonus hari raya sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Biasanya rutin tiap tahun kami keluar dengan sebuah Surat Edaran di Kemenaker, insyaallah kita umumkan segera jadwalnya insyaallah besok (hari ini, Selasa 11 Maret) akan diumumkan,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

    Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Prabowo Subianto nantinya akan mengumumkan THR ASN.

    “Kalau tanya THR, bapak presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya keppresnya, nanti beliau yang akan mengumumkan,” terang Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Sri Mulyani pun memastikan THR ASN akan cair sepenuhnya 100 persen. “Segera, insyaallah,” tegasnya.

    Diketahui, pemerintah akan mengalokasikan Rp 50 triliun untuk THR bagi ASN pada 2025. Pencairan THR akan dilakukan paling cepat tiga pekan sebelum Lebaran 2025, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor pada Ramadan 2025.

    Sementara itu mengenai THR atau besaran bonus bagi pengemudi ojek online atau ojol dan kurir online, menaker mengatakan pemerintah akan mengundang seluruh pimpinan perusahaan penyedia aplikasi untuk menjelaskan isi surat edaran tersebut.

    “Insyaallah, semoga besok (hari ini) bersama dengan perwakilan dari pemilik, pengelola aplikasi dan juga pengemudi dan kurir online kita bisa umumkan bersama,” jelasnya.

    Prabowo sebelumnya mengatakan bonus untuk ojol akan mempertimbangkan tingkat keaktifan kerja. Saat ini terdapat sekitar 250.000 pekerja online aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta pekerja part-time. Kebijakan THR ojol diharapkan memberikan keadilan bagi pekerja di berbagai sektor, terutama mereka yang bekerja di industri digital berbasis aplikasi.