Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bentuk Desk Perlindungan, Pemerintah Targetkan Penurunan Kasus Kekerasan Pekerja Migran

    Bentuk Desk Perlindungan, Pemerintah Targetkan Penurunan Kasus Kekerasan Pekerja Migran

    Bentuk Desk Perlindungan, Pemerintah Targetkan Penurunan Kasus Kekerasan Pekerja Migran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengatakan bahwa pemerintah menargetkan penurunan jumlah kasus kekerasan yang menimpa
    pekerja migran
    Indonesia setiap tahunnya.
    Hal ini disampaikan sebagai salah satu tujuan membentuk Desk Koordinasi Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia-Tindak Pidana Pencucian Orang (
    TPPO
    ), yang diresmikan pada Kamis (13/3/2025).
    Awalnya, Budi Gunawan menyebut bahwa pada 2024, total sebanyak 40.000 kasus kekerasan terjadi terhadap
    pekerja migran Indonesia
    .
    “Di tahun 2024 tercatat lebih dari 40.000 kasus terkait pekerja migran kita termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia,” kata Budi Gunawan dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis.
    “Oleh karenanya, pemerintah menargetkan semua kasus yang terkait dengan pekerjaan migran kita ini dapat tertangani dengan semakin baik gitu. Dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan semakin efektifnya penanganan terhadap kasus-kasus pekerja migran kita dari hulu sampai dengan hilir,” ujarnya lagi.
    Budi pun mengingatkan bahwa soal perlindungan pekerja migran menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
    Sebab, menurut dia, para pekerja migran telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya, serta menyumbang devisa pada negara.
    “Kita semua tahu bahwa pekerja migran kita adalah merupakan pahlawan devisa, di mana remitansinya mencapai Rp 251 triliun pada tahun 2024,” kata Budi Gunawan.
    Oleh sebab itu, Budi Gunawan menegaskan, pemerintah wajib berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia.
    Salah satu caranya, menurut dia, dengan membentuk Desk Koordinasi Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    dan TPPO.
    Adapun Desk Koordinasi Perlindungan PMI-TPPO
    leading sector
    -nya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Lingkungan Hidup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekda Herman Suryatman Sambut Baik Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

    Sekda Herman Suryatman Sambut Baik Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

    JABAR EKSPRES –  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyu Mijaya menghadiri Peluncuran Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru.

    Acara yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025) sore.

    “Baru saja saya bersama Pak Kadis Pendidikan mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat menghadiri acara peluncuran mekanisme baru penyerahan tunjangan guru ASN daerah secara langsung melalui rekening guru,” ungkap Herman Suryatman.

    Herman menyebut, proses transfer langsung ke rekening guru merupakan sebuah terobosan yang baik dari pemerintah pusat.

    Dengan mekanisme ini, penyaluran tunjangan diharapkan semakin cepat karena dana tunjangan tak lagi mampir kas daerah sehingga mengurangi hambatan birokrasi.

    Perubahan skema penyaluran ini pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 45 Tahun 2023.

    Aturan tersebut mengenai petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN daerah.

    Tunjangan untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.

    “Saya kira ini sebuah terobosan dari pemerintah sebagai wujud dari perhatian terhadap guru melalui penyerahan tunjangan langsung ke rekening guru,” ujarnya.

    Ini memastikan pula bahwa guru mendapatkan haknya, serta sebagai bukti komitmen pemerintah atas kesejahteraan guru.

    “Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa salah satu prioritas pembangunan manusia adalah bidang pendidikan. Bahkan alokasi anggarannya di APBN mendapatkan besaran yang paling tinggi. Demikian juga di Jawa Barat, Bapak Gubernur memberikan perhatian serius bagi pembangunan pendidikan  berkarakter,” tambah Herman.

    Ia menegaskan bahwa masa depan anak -anak bangsa tentu sangat tergantung dari sektor pendidikan, maka guru sebagai ujung tombak suksesnya pendidikan perlu mendapat atensi.

    Pada kesempatan itu pun Presiden Prabowo menegaskan bahwa terobosan yang diluncurkannya merupakan salah satu upaya efisiensi yang memangkas panjangnya rantai birokrasi.

  • Kapolri Rombak Jajaran, Beberapa Jenderal Ditugaskan di Luar Polri

    Kapolri Rombak Jajaran, Beberapa Jenderal Ditugaskan di Luar Polri

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merombak jajarannya dengan melakukan mutasi dan rotasi. Bahkan, ada beberapa di antaranya yang ditugaskan di luar struktur Polri.

    Mutasi tersebut tertungan dalam Surat Telegram (ST) yang teregister dengan nomor ST/488/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret.

    Beberapa nama yang ditugaskan di luar Polri antara lain, Irjen Prabowo Argo Yuwono yang sebelumnya sebagai Aslog kini ditempatkan di Kementerian UMKM; Irjen Yudhiawan yang ditugaskan pada Kementerian Kesehatan

    Kemudian, Irjen Mohammad Iqbal yang sebelumnya Kapolda Riau saat ini ditugaskan pada DPD RI; Irjen Djoko Peorwanto yang merupakan Kapolda Kalimantan Tengah mendapat penugasan di Kementerian Perhutanan.

    Lalu, Irjen Pudji Prasetijanto Hadi yang merupakan Kapolda Gorontalo mendapat penugasan pada Kementerian ATR/BPN.

    Perihal perombakan berupa mutasi dan rotasi tersebut, Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” kata Shandi saat dikonfirmasi, Kamis, 13 Maret.

    Selain itu, dikatakan mutasi terebut merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja di berbagai lini.

    “Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” kata Shandi.

  • Natalius Pigai Sebut RI Tak Mungkin Kembali ke Orba Fedi Nuril: Sulit untuk Tidak Khawatir

    Natalius Pigai Sebut RI Tak Mungkin Kembali ke Orba Fedi Nuril: Sulit untuk Tidak Khawatir

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan Indonesia tidak mungkin kembali ke sistem militerisme dan otoritarianisme seperti yang terjadi di masa orde baru.

    Natalius Pigai dengan tegas mengatakan hal ini tidak mungkin dan tidak mungkin bisa terjadi.

    “Kalau militerisasi, kembali seperti nuansa orde baru, saya katakan sangat tidak mungkin. Tidak mungkin,” ujar Pigai

    Ia menyebut beberapa alasan yang membuat hal ini mustahil terjadi.

    Diantaranya, para menteri yang ada dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto beberapa di antaranya berasal dari kalangan aktivis yang memperjuangkan reformasi.

    “Hampir lebih dari 30 persen wakil menteri adalah aktivis civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi dengan cara reformasi,” ungkap Pigai.

    “Saya, Agus Jabo, Budiman Sudjatmiko, Nezar Patria, coba cek semua wamen adalah kelompok-kelompok civil society,” tuturnya.

    Karena pernyataannya itulah, Artis Kondang sekaligus pemain Film, Fedi Nuril menyoroti.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Fedi Nuril menyebut atasanya adalah jebolan orde baru.

    Karena hal itulah Fedi mengaku begitu sulit untuk tidak khawatir.

    “Kepada Bapak @NataliusPigai2,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025).

    “30% Wamen dijabat aktivis, tapi presidennya (atasan Wamen) jebolan Orde Baru. Sulit untuk tidak khawatir,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hampir 2 Juta Guru ASN dan Non-ASN Akan Terima Tunjangan Langsung ke Rekening

    Hampir 2 Juta Guru ASN dan Non-ASN Akan Terima Tunjangan Langsung ke Rekening

    Hampir 2 Juta Guru ASN dan Non-ASN Akan Terima Tunjangan Langsung ke Rekening
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (
    Mendikdasmen
    ) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa 1.476.964 juta guru aparatur sipil negara (ASN) akan menerima tunjangan yang langsung dikirim ke rekening masing-masing.
    Selain itu, pemerintah juga memberikan tunjangan kepada 392.802 guru non-ASN yang akan dikirim langsung ke rekening masing-masing.
    “Guru ASN yang menerima langsung 1.476.964 juta dan untuk non-ASN sebanyak 392.802 bakal mendapatkan tunjangan yang akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing,” ujar Abdul Mu’ti di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
    Mu’ti mengatakan, proses verifikasi dan validasi data serta nomor rekening masih terus berlangsung hingga datanya valid.
    “Proses verifikasi dan validasi data dan nomor rekening masih terus berangsung, dana akan ditransfer apabila data-data telah valid,” katanya.
    Mu’ti menyebut, dana tunjangan yang diberikan pemerintah ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar para guru dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira.
    “Transfer langsung pada Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera dan bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan, mekanisme baru pemberian
    tunjangan guru
    ASN daerah langsung ke rekening ini menepis anggapan bahwa pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat.
    “Karena itu, tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat,” kata Mu’ti.
    Sebelumnya, penyaluran
    tunjangan guru ASN
    daerah ditransfer ke rekening kas umum daerah untuk selanjutnya ditransfer ke rekening guru.
    “Proses transfer memakan waktu yang lama, para guru menerima per tiga bulan. Bahkan, di beberapa daerah mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan,” ujar Mu’ti.
    Kebijakan tersebut berlangsung kurang lebih 15 tahun sejak 2010 hingga 2024 sebelum akhirnya diubah pada masa kepemimpinan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Usul Danantara Biayai Promosi Pariwisata, Pengusaha Setuju?

    DPR Usul Danantara Biayai Promosi Pariwisata, Pengusaha Setuju?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kadin Indonesia merespons usulan DPR RI agar dana yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dapat digunakan untuk membiayai promosi pariwisata Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Kadin Indonesia Raty Ning menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah berencana membentuk Tourism Board. 

    Dalam hal pendanaan, Raty menyebut bahwa semua pihak perlu duduk bersama untuk menentukan sumber-sumber pendanaan Indonesia Tourism Board tanpa memberatkan pemerintah.

    “Kita coba cari dulu di dalam kita, sepakat dulu apa sih yang memungkinkan mendapatkan pembiayaan, karena semangatnya adalah jangan memberatkan pemerintah,” kata Raty kepada Bisnis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata dan Pariwisata Indonesia (Gipi) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa Danantara mungkin bisa menjadi salah satu sumber untuk mendanai promosi pariwisata Indonesia ke pasar internasional.

    Namun, berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini, pemerintah belum tentu bersedia untuk merealokasi dana yang ada untuk promosi pariwisata. 

    “Seperti misalnya pajak daerah. Nah kalau saya minta realokasi pemerintah daerahnya mau nggak tuh ngasih. Belum tentu dia mau. Atau PNBP yang dipungut oleh imigrasi untuk visa on arrival. Belum tentu dia mau berbagi juga kan. Kita repot jadinya,” tutur Hariyadi.

    Untuk itu, muncul ide membentuk Indonesia Tourism Board, sebuah lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia. 

    Dalam paparan yang disampaikan Hariyadi pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Gipi menawarkan opsi sumber pendanaan Indonesia Tourism Board seperti iuran anggota, Badan Layanan Umum Pariwisata, sumbangan/sponsor, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Menurut Hariyadi, pemerintah mungkin akan memanfaatkan dana kelolaan Danantara untuk promosi pariwisata, jika badan investasi itu dikelola dengan baik dan benar.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty sebelumnya meminta Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri untuk membujuk Presiden Prabowo Subianto agar dapat memanfaatkan Danantara sebagai sumber pendanaan badan promosi pariwisata. Mengingat, pariwisata menyumbang devisa yang cukup besar bagi Indonesia.

    “Kenapa Ibu nggak bisa melakukan hal yang sama, mengatakan kepada Presiden begitu besarnya pemasukan dari pariwisata ini devisa pariwisata kita Rp317 triliun, masak mau bikin promosi pariwisata aja enggak bisa kan aneh gitu,” kata Evita dalam rapat kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Kita cari sama-sama Bu bagaimana ini ya kan ini sekarang ada Danantara untuk investasi pariwisata ini investasi loh ya kan ketika itu menjadi unsur dari pendanaan yang selama ini memang menjadi masalah terus,” pungkasnya. 

  • Polri: Korban Eks Kapolres Ngada jadi 4 Orang, 3 Anak di Bawah Umur

    Polri: Korban Eks Kapolres Ngada jadi 4 Orang, 3 Anak di Bawah Umur

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menyatakan total jumlah korban pelecehan seksual mantan Kapolres Ngada, NTT AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebanyak empat orang.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tiga di antaranya merupakan anak di bawah umur, yakni 6 tahun, 13 tahun dan 16 tahun.

    “Hasil penyelidikan melalui kode etik ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang usia dewasa,” kata Trunoyudo, di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dia menambahkan dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 16 saksi yang terdiri dari empat korban, manager hotel, anggota Polda NTT hingga ahli.

    “Saksi 16 orang terdiri 4 korban, termasuk tiga anak [di bawah umur],” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Fajar kini sudah berstatus tersangka dugaan pelecehan seksual hingga penyalahgunaan narkoba. Dia juga saat ini tengah menjalani penahanan di Bareskrim Polri.

    Adapun, Divpropam Polri telah menjadwalkan sidang etik Fajar pekan depan atau tepatnya pada Senin (17/3/2025).

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas dengan memberi sanksi etik dan pidana terhadap mantan Kapolres Ngada, NTT non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Listyo usai menghadiri peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah ke rekening guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    “Yang jelas kasus tersebut akan ditindak tegas, baik [sanksi] pidana maupun etik,” kata Listyo dikutip dari Antara.

  • Bahlil Buka Peluang Pertamina Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel

    Bahlil Buka Peluang Pertamina Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel

    Bisnis.com, CILEGON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang bagi PT Pertamina (Persero) untuk menggarap proyek kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari.

    Bahlil mengatakan perusahaan migas pelat merah itu bisa menjadi operator pembangunan kilang jumbo tersebut.

    Adapun, pembangunan kilang 1 juta barel itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari

    Bahlil mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyusun rencana pembangunan kilang sekaligus menjaga kualitas minyak.

    “Nah, menyangkut nanti [operatornya] akan diserahkan siapa nanti kita akan bahas. Saya pikir Pertamina salah satu yang harus kita pertimbangkan karena dia adalah BUMN yang di bidang energi,” kata Bahlil di Cilegon, Banten, Kamis (13/3/2025).

    Pembangunan kilang minyak dengan kapasitas total 1 juta barel per hari itu rencananya akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara. Kilang itu pun akan dibangun di beberapa daerah.

    Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo.

    Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang.

    Terpisah, Wakil ESDM Yuliot Tanjung mengonfirmasi pembangunan kilang akan tersebar di Sumatra, Kalimantan, hingga kawasan Indonesia timur.

    “Jadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan revisi itu, tidak di satu titik, tetapi akan dibangun di beberapa titik. Jadi ada di Sumatra, Kalimantan, dan mungkin juga di kawasan timur Indonesia lain,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (12/3/2025).

    Kendati demikian, dia belum memberikan kepastian mengenai kapasitas masing-masing kilang yang akan dibangun. Menurutnya, proyek tersebut masih dalam tahap konsolidasi dan akan disesuaikan dengan skala ekonomis.

    Terkait nilai investasi proyek ini, Yuliot mengatakan pihaknya masih melakukan perhitungan. 

    “Ya ini karena ini sudah ini sesuai dengan arahan yang terbaru. Ini harus didistribusikan berdasarkan kapasitas ya ini lagi dihitung,” katanya.

    Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengeklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).

    Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.

  • Prabowo Ungkap Banyak Menteri di Kabinetnya Belum Terima Gaji

    Prabowo Ungkap Banyak Menteri di Kabinetnya Belum Terima Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan masih banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang hingga kini belum menerima gaji.

    Hal itu disampaikan Prabowo Subianto di sela-sela acara peluncuran Penyaluran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah langsung ke rekening guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jakarta, pada Kamis 13 Maret 2025

    Menurut Prabowo, kendati belum menerima gaji bulanan sebagai menteri, para menteri Kabinet Merah-Putih tetap bekerja untuk memberikan pelayanan ke masyarakat dan tidak pernah mengeluh.

    “Banyak yang belum dapat gaji. Tapi saya terima kasih, saya terharu, mereka tidak pernah mengeluh,” tuturnya.

    Prabowo mengibaratkan para menterinya seperti adagium Jawa yaitu Rame Ing Gawe yang berarti bekerja dengan tulus dan Sepi Ing Pamrih yang berarti menjalankan tugas tanpa mementingkan diri sendiri. 

    Menurutnya, filosofi Bahasa Jawa itu patut disematkan kepada para menterinya dalam mengabdi kepada rakyat.

    “Rame ing gawe sepi ing pamrih, itu. Itu yang ditonjolkan. Jadi, ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, yasudahlah kita jangan setengah-setengah. Kita mengabdi dengan sepenuh hati,” katanya. 

    Selain itu, Prabowo juga turut mengucapkan berterima kasih kepada para guru yang selama ini mengabdi dan berjuang untuk memberikan generasi terbaik kepada bangsa Indonesia.

    “Terima kasih, selamat berjuang para guru. Kita akan perbaiki semua sekolah dalam waktu yang secepatnya,” ujarnya.

  • Tak Ada Ampun! Kapolri Beri Sanksi Etik dan Pidana ke Kapolres Ngada

    Tak Ada Ampun! Kapolri Beri Sanksi Etik dan Pidana ke Kapolres Ngada

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas dengan memberi sanksi etik dan pidana terhadap mantan Kapolres Ngada, NTT non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Listyo usai menghadiri peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah ke rekening guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    “Yang jelas kasus tersebut akan ditindak tegas, baik [sanksi] pidana maupun etik,” kata Listyo dikutip dari Antara.

    Saat ditanya lebih lanjut soal sikap Polri terhadap kasus eks Kapolres Ngada, Kapolri mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan penegakan hukum terhadap AKBP Fajar dalam rilis hari ini. 

    “Hari ini mungkin akan dirilis. Secepatnya,” kata Listyo.

    Berdasarkan salinan surat telegram yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, AKBP Fajar dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polri. Jabatan Kapolres Ngada yang kosong pun diisi oleh AKBP Andrey Valentino yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagekeo Polda NTT.

    Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan kasus narkoba dan asusila pada 20 Februari lalu di Kupang, NTT.

    Lalu, pada Selasa (11/3), Polda NTT menyatakan telah memeriksa sembilan saksi terkait kasus dugaan asusila atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh AKBP Fajar di Kupang, NTT.

    Dari sejumlah saksi yang diperiksa tersebut, salah satunya adalah seorang wanita berinisial F yang menjadi pemasok seorang anak di bawah umur yang dipesan oleh Fajar. Kejadian tersebut terjadi pada Juni 2024 lalu.

    F kemudian dibayar senilai Rp3 juta karena sudah berhasil membawa anak tersebut kepada Kapolres Ngada yang diketahui telah memesan salah satu kamar di hotel di Kupang.

    Sementara terkait penggunaan narkoba, Ditreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Patar Silalahi mengatakan bahwa dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan, proses pemeriksaannya tidak mengarah kepada kasus narkoba yang diduga juga digunakan oleh Fajar.